Tabanan, Baliglobalnews

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Data Desa Presisi, 80 perangkat desa dari empat kecamatan di Kabupaten Tabanan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.

Bimtek dengan tema Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) ini diikuti oleh perangkat desa dari Kecamatan Tabanan, Selemadeg, Selemadeg Barat, dan Selemadeg Timur dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ni Gusti Ayu Supartiwi, di Aula Desa Gubug Tabanan, pada Jumat (18/10/2024).

Kadis DPMD Supartiwi menegaskan bahwa penerapan SID merupakan keharusan bagi seluruh desa di Kabupaten Tabanan. “SID akan menjadi dasar dalam membangun data desa yang akurat, terkini, dan terpadu, sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2022, tentang Data Desa Presisi,” ujarnya.

Bimtek yang berlangsung selama sehari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan, yakni Kabid Layanan E-Gov I Wayan Gede Siswantara beserta tim. Siswantara menjelaskan bahwa proses mewujudkan satu data desa presisi di Tabanan dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi, instalasi SID, hingga pemenuhan data.

“Sampai saat ini, kita sudah mencapai beberapa pencapaian yang membanggakan. Pertama, seluruh desa di Tabanan telah menggunakan domain nama desa.id, menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang 100% desa menggunakan domain yang sama. Kedua, 80% desa di Tabanan telah berhasil memigrasi SID mereka ke server yang disiapkan oleh Diskominfo,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Bimtek Bersama Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) I Gede Komang Restan Wisnawa mengatakan selain mendapatkan pembekalan teori, para peserta bimtek juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Guwosari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan SID di daerah lain dan mendapatkan inspirasi baru dalam pengelolaan data desa.

Wisnawa berharap melalui kegiatan ini para perangkat desa dapat memahami pentingnya SID dan mampu mengelola sistem tersebut dengan baik. “Dengan data desa yang akurat dan terpadu, diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pembangunan desa,” ujarnya. (bgn020)24101807

Denpasar, Baliglobalnews

Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi memberikan waktu satu minggu kepada pihak I Gede Ary Astina alias Jrx SID guna menyusun eksepsi (pembelaan untuk menolak perkara) yang akan disampaikan pada sidang mendatang.

“Kita kasih kesempatan menanggapi dakwaan dari JPU dan kita kasih waktu satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Adnya Dewi dalam sidang virtual Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa.

Hal itu menanggapi Kuasa hukum dari terdakwa Jrx, diantaranya I Wayan Suardana, Sugeng Teguh Santoso bersama 10 advokat lainnya yang mengajukan eksepsi pada agenda sidang virtual mendatang.  Majelis hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi mengatakan bahwa permintaan pihak terdakwa telah dimusyawarahkan dengan majelis hakim berdasarkan kop kalender persidangan yang disepakati.  

 Anggota majelis hakim, I Made Pasek menjelaskan kop kalender persidangan telah disusun hingga pada keputusan akhir. Kata dia, rencana persidangan yang dibuat apabila nantinya pada tahap-tahap pemeriksaan ada yang tidak dilakukan, kemudian tidak dilanjutkan. Pengacara Jrx SID, Sugeng Teguh Santoso menanggapi majelis hakim atas penyusunan kop kalender tersebut bahwa sebaiknya kalender persidangan itu disusun sampai putusan sela terlebih dulu. 

“Mungkin hakim punya kebijaksanaan untuk dakwaan itu dibatalkan, mungkin saja kebijaksanaan majelis hakim sudah disampaikan kalau putusan sela membawa implikasi untuk proses pemeriksaan pembuktian juga dijadwalkan. Kami berusaha mengikuti dan terkait surat kami yang ditujukan kepada MA mohon juga menjadi pertimbangan,” ucapnya. Ketua majelis hakim, Ida Ayu Adnya Dewi mengatakan akan mempertimbangkan permohonan dari pihak terdakwa.

Selain itu, meminta penasehat hukum, terdakwa dan jaksa penuntut umum tetap mengikuti persidangan yang telah disepakati. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Otong Hendra Rahayu membacakan kembali isi surat dakwaan dalam sidang virtual tersebut.

Dalam dakwaan pertama, Jaksa membacakan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa pada 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) kepada IDI Bali. 

Atas perkara ini, Jrx didakwa dengan dua Pasal yaitu pertama Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan kedua, Jrx didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bgn123)20092230