Singasana, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan melanjutkan agenda pengawasan intensif terhadap program nasional makan bergizi gratis (MBG). Sebelumnya mereka menyasar wilayah Kecamatan Tabanan, kini giliran SD Negeri 2 Jegu dan SD Negeri 3 Jegu di Kecamatan Penebel yang ditinjau langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana pada Rabu (4/3/2026).

Tak hanya memantau distribusi di sekolah, rombongan juga melakukan sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Jegu, Kecamatan Penebel untuk mengecek langsung proses pengolahan makanan di dapur pusat.

Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program ini bukan hanya pada nilai gizi, melainkan pada aspek kebersihan dan kesehatan pengelola dapur. “Kami terjun langsung ke dapurnya untuk melihat tata kelola mereka. Apakah makanan yang dikelola itu betul-betul sehat dan bersih. Kami melihat Sanitasi di sini sudah bagus, namun ada hal krusial yang perlu kita awasi bersama, yaitu kesehatan tenaga kerjanya. Mereka tidak boleh terkontaminasi penyakit menular seperti hepatitis atau penyakit lainnya,” katanya.

Dia juga mempertanyakan kelengkapan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) bagi para pengelola. Menurut dia, sertifikasi ini adalah bukti legalitas bahwa makanan yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi oleh ribuan siswa di Kabupaten Tabanan.

Dalam kunjungannya ke SPPG Desa Jegu, Kecamatan Penebel diketahui dapur tersebut didukung oleh kekuatan personel yang cukup besar, yaitu 1 Kepala SPPG, 1 chef, dan 1 ahli gizi. 8 tukang masak dan 10 petugas porsi, 14 petugas cuci piring, 6 orang distribusi, dan 2 tenaga keamanan.

Wastana menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam membedakan kebutuhan kalori antara siswa kelas rendah (1-3 SD) dan kelas tinggi (4-6 SD) hingga jenjang SMP. “Koordinasi dengan koordinator keamanan pangan di sekolah harus rutin, terutama jika ada anak yang alergi atau tidak mau makan sayur dan daging,” katanya.

Temuan menarik didapatkan di kedua sekolah di kecamatan Penebel tersebut, di mana Komisi IV tidak menemukan menu susu atau makanan kering dalam paket yang dibagikan. Pihak SPPG beralasan adanya kendala dari distributor. Menanggapi hal itu, Wastana memberikan teguran keras. “Alasannya distributor sulit menyiapkan, tapi itu tidak boleh jadi pembenaran. Jika distributor lama tidak sanggup, cari distributor lain. Bicara 4 sehat 5 sempurna, susu itu wajib. Kalau tidak ada susu sapi, harus ada inovasi substitusi, misalnya susu kedelai atau kacang hijau,” ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Tabanan berencana memanggil seluruh pengelola SPPG yang berjumlah 31 unit di Kabupaten Tabanan dalam waktu dekat. “Kami akan undang semua SPPG untuk membangun komitmen bersama. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi ingin memperbaiki sistem agar tidak muncul insiden keracunan atau makanan basi di Tabanan. Ini demi mewujudkan Generasi Emas 2045,” pungkasnya. (bgn020)26030409

Tabanan, Baliglobalnews

Wacana Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengangkat pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik keras dari DPRD Tabanan. Kebijakan ini dinilai melukai rasa keadilan bagi ribuan tenaga pendidik dan pegawai non-ASN yang telah lama mengabdi di daerah.

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyatakan ketidaksetujuannya jika pegawai SPPG langsung mendapatkan status PPPK. Dia menyoroti fakta bahwa di lapangan masih banyak guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun, namun tetap berstatus kontrak dengan penghasilan minim. “Kalau melihat kondisi saat ini, banyak guru yang sudah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun, tetapi masih berstatus kontrak dan menerima gaji ratusan ribu. Ini tentu menjadi persoalan keadilan,” ujar Arnawa pada Minggu (8/2/2026).

Arnawa menyebutkan di Kabupaten Tabanan terdapat 2.923 tenaga kontrak yang memang telah diangkat menjadi PPPK. Namun, status mereka masih sebatas PPPK paruh waktu, yang menurutnya belum memberikan kepastian kesejahteraan yang layak. Dia menilai skema program makan bergizi gratis (MBG) yang melibatkan SPPG hingga kini belum memiliki arah dan tata kelola yang sepenuhnya jelas ke depan. Oleh karena itu, pengangkatan mereka menjadi aparatur negara dianggap masih terlalu dini dan perlu kajian mendalam. “Kami belum sepakat jika pegawai SPPG MBG langsung diangkat menjadi PPPK, karena arah kebijakan dan pengelolaan programnya sendiri belum jelas ke depan,” katanya.

Arnawa menekankan menekankan bahwa dunia pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Pusat. Guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi bangsa, sehingga kepastian status mereka wajib didahulukan sebelum membuka peluang bagi formasi baru. “Kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak mengabaikan guru-guru dan pegawai non-ASN lain yang sudah lama mengabdi di daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Tabanan kini mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat banyak tenaga yang telah mengabdi lintas wilayah selama puluhan tahun. “Mereka sudah lama mengabdi, bahkan bertugas jauh dari tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Sudah sewajarnya kita memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu demi kesejahteraan mereka,” pungkasnya.(*/bgn020)26020911

Tabanan, Baliglobalnews 

Tindakan tegas berupa penertiban bangunan yang melanggar di kawasan wisata Desa Jatiluwih yang Warisan Budaya Dunia UNESCO, kini secara efektif diambil alih oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah penertiban yang dilakukan provinsi tersebut.

Intervensi ini terjadi setelah Pansus TRAP DPRD Bali sidak di Desa Jatiluwih pada Selasa (2/12/2025) dan menemukan 13 bangunan melanggar di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang kemudian disegel sementara.

Arnawa menegaskan pihaknya menyambut baik aksi Pansus TRAP DPRD Bali, karena penertiban pelanggaran harus dilakukan secara tegas demi menjaga masa depan khususnya Tabanan dan warisan UNESCO. “Saya selaku Ketua DPRD dari dulu memberikan masukan kepada eksekutif untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kami sangat setuju (Pansus TRAP mengambil alih),” ujar Arnawa ketika dimintai konfirmasi pada Rabu (3/12/2025).

Arnawa menekankan bahwa Pemkab Tabanan wajib peduli dan mendorong penutupan serta pembongkaran yang telah ditetapkan Pansus TRAP DPRD Bali jika terbukti melanggar regulasi. “Saya tidak ingin Tabanan ini hancur ke depan. Kita wajib bersama-sama untuk menjaga untuk melakukan penertiban sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya.

Selain penertiban, Arnawa menuntut adanya kompensasi nyata dari Pemkab Tabanan bagi petani yang lahannya berstatus warisan budaya dunia. “Saya berbicara setidak-tidaknya pajak ini 100 persen harus bebas lahan pertanian itu,” tegas Arnawa seraya mendesak pembebasan pajak lahan pertanian secara total sebagai bentuk kompensasi.

Sementara pemilik bangunan Sunari Bali yang ditertibkan, Nengah Darmika Yasa mengaku bangunannya memang tidak memiliki izin meskipun sudah berdiri sejak 2017. “Bangunan ini sudah ada dari tahun 2017. Tapi mengapa baru sekarang diprotes,” katanya. 

Dia berharap pemerintah memberikan solusi agar warga lokal bisa ikut merasakan dampak pariwisata di rumahnya sendiri. “Saya hanya ingin mengais rezeki dan merasakan dampak pariwisata di Jatiluwih. Saya cuma petani biasa, penghasilan tidak seberapa,” ujarnya.

Pansus TRAP DPRD Bali juga menerima lima aduan masyarakat (dumas) baru di luar 13 titik yang sudah disegel, termasuk adanya bangunan yang melanggar sempadan jalan dan aktivitas melukat di tempat suci yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Arnawa meminta Pemkab segera melakukan pendataan ulang dan menindaklanjuti dumas tersebut. “Kami berharap Pemkab melakukan penindakan sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkasnya. (bgn020)25120309

Tabanan, Baliglobalnews 

Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pembangunan usaha di wilayah Selemadeg Raya (Selemadeg Timur, Selemadeg, dan Selemadeg Barat) pada Senin (13/10/2025). Hasilnya, Dewan menemukan adanya indikasi pelanggaran di dua lokasi proyek besar.

Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi I I Gusti Nyoman Omardani dan melibatkan unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), Dinas PUPRPKP, Satpol PP, camat serta perangkat desa terkait. 

Lokasi yang dikunjungi adalah pembangunan perumahan serta pabrik minuman beralkohol (mikol) di Banjar Adat Mambang Kaja, Desa Mambang, Selemadeg Timur. Di lokasi pabrik mikol, rangka bangunan dan tembok pembatas sudah berdiri, sementara proyek perumahan baru tahap penyiapan lahan. Namun, di dua lokasi pembangunan tersebut, anggota Komisi I menemukan adanya indikasi pelanggaran. Pasalnya, para pengawas proyek tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan untuk membangun.

Omardani mengatakan bahwa pengawas proyek di kedua lokasi tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan, meski mengklaim izin masih dalam proses pengurusan. “Untuk itu kami minta kepada seluruh pihak terkait untuk memproses izin terlebih dahulu dan proyek bisa dilanjutkan setelah izin terpenuhi,” ujar.

Omardani menegaskan pihaknya tidak melarang kegiatan Pembangunan, namun para pemilik wajib untuk melengkapi dokumen perizinan sebelum melakukan aktivitas pembangunan seperti sertifikat laik fungsi (SLF), persetujuan bangunan gedung (PPG), dan izin lainnya. “Sementara pembangunan ditunda dulu. Kalau izin sudah terpenuhi maka silakan dilanjutkan kembali,” katanya.

Sementara JF Penata Perijinan Ahli Madya DPMPPTSP Tabanan Endah Setyaningsih menyampaikan bahwa pemilik bangunan baru mengajukan izin tata ruang untuk pembangunan gudang. Secara peruntukan ruang, lahan yang menjadi lokasi pembangunan termasuk dalam permukiman pedesaan dan sebagian perkebunan.

Endah menyoroti potensi masalah jika dilakukan pembangunan mikol maka diperlukan adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. “Kalau melihat kegiatan untuk pabrik mikol, jika itu pabrik baru maka tidak diizinkan, karena masuk negatif investasi. Kecuali pabrik mikol relokasi dari tempat lain dan sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

Sementara Kelian Adat Banjar Mambang Kaja I Wayan Wiranata didampingi Kawil Mambang Kaja I Putu Agus Riadi mengatakan untuk pembangunan pabrik minuman, sebelumnya pemilik sudah melakukan sosialisasi lima kali kepada warga di Banjar Adat Mambang Kaja. Bahkan, warga telah menyetujui pembangunan pabrik tersebut. Begitu juga dengan rencana proyek pembangunan perumahan.

Namun saat ditanya jenis usaha yang akan dijalankan serta kelengkapan izin usaha, pihaknya tidak mengetahui. “Kami belum mengetahui secara pasti (pabrik) apa yang akan dibangun. Yang jelas hanya disebutkan pembangunan pabrik minuman beralkohol,” katanya.

Dia mengatakan alasan persetujuan masyarakat adalah janji pemasukan bagi desa adat dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, pemilik pabrik menjamin tidak ada limbah, kebisingan serta polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik. “Selain itu, mereka juga menjamin akan menyerap 30 persen tenaga kerja dari warga kami,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembangunan pabrik sudah berlangsung sejak Juli 2025 dan luas lahan yang digunakan mencapai 77 are. Lahan tersebut dulunya merupakan tegalan. Pihaknya berharap pemilik usaha baik perumahan dan pabrik minuman bisa melengkapi seluruh izin usaha, sebab warga Banjar Adat Mambang Kaja sangat mengharapkan proyek bisa berjalan. “Kalau pemerintah mengizinkan, kami warga di sini sangat welcome. Kalau memang ada pendamping yang tidak cocok tapi masyarakat umum sudah setuju maka tidak bisa apa-apa lagi,” pungkasnya. (*/bgn020)25101309

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyoroti temuan masih terdapat siswa di Kabupaten Tabanan, bahkan hingga jenjang lulus sekolah menengah atas (SMA), yang belum memiliki kemampuan membaca yang memadai. Temuan ini didapatkannya saat melakukan kunjungan lapangan ke salah satu sekolah dasar (SD) di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Tabanan.

Hal tersebut disampaikan Arnawa dalam rapat kerja Pansus I bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada Rabu (14/5/2025). “Saya sering ke lapangan dan menemukan fakta di SD 3 Mangesta, ada sekitar dua siswa yang belum cakap membaca. Salah satu siswa itu bahkan tahun ini sudah lulus SMA, tapi saat saya temui dan bertanya, ternyata masih belum bisa membaca dengan baik,” katanya.

Melihat kondisi ini, Arnawa mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan untuk segera mengambil langkah-langkah solutif. Ia mempertanyakan efektivitas metode pengajaran yang diterapkan oleh para guru sebagai salah satu kemungkinan penyebab utama masalah literasi ini. “Ini kan sudah menjadi urusan dinas. Perlu dikaji, apakah masalahnya ada di metode mengajar para guru atau ada faktor lain,” katanya.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama tidak menyangkal bahwa permasalahan siswa yang belum cakap membaca masih menjadi pekerjaan rumah di wilayahnya. Dia menjelaskan bahwa isu ini tidak hanya terjadi di Tabanan, melainkan juga menjadi perhatian di berbagai daerah lain di Indonesia.

Darma Utama merinci dari data yang dimiliki saat ini terdapat sekitar 23 siswa jenjang SMP di seluruh Tabanan yang belum cakap membaca. Mereka saat ini sedang dalam proses penanganan. “Masalah ini juga dipengaruhi oleh keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti sekolah reguler melalui program inklusi. Jadi pasti ada beberapa siswa yang belum cakap membaca karena keterbatasan tersebut,” jelasnya.

Darma Utama mengungkapkan faktor lain yang turut berkontribusi terhadap permasalahan ini, seperti kondisi kemiskinan dan mobilitas keluarga yang mencari nafkah sebagai buruh atau pekerja serabutan, yang seringkali menyebabkan anak-anak berpindah-pindah tempat tinggal dan sekolah.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dharma Utama menegaskan, telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk menangani siswa berkebutuhan khusus, serta membentuk tim penguatan literasi dan numerasi di tingkat sekolah dan kabupaten. “Jadi itu tugas tim ini mendampingi anak-anak yang belum cakap membaca, menangani kekerasan terhadap anak hingga mengatasi keterbelakangan belajar,” katanya. (bgn020)25051407

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terkait potensi ancaman eksploitasi air bawah tanah (ABT) di Bali, khususnya di kawasan Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan. Dia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur secara ketat pemanfaatan sumber daya air bawah tanah ini demi melindungi kawasan subur Jatiluwih.

Penegasan ini disampaikan Arnawa usai memimpin rapat kerja dengan pihak eksekutif dan perangkat daerah dalam membahas rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2025-2029, pada Rabu (14/5/2025). “Saya pernah sampaikan pada Gubernur Bali, Wayan Koster jika bicara menjaga Bali, salah satu indikatornya itu. Harus mampu membuat Perda, Pergub terkait tentang air bawah tanah ini dan saya mengawal urusan ABT ini dari dulu,” katanya.

Dia menyoroti dampak negatif pengeboran ABT di wilayah pegunungan seperti Jatiluwih yang dikenal dengan sistem irigasi subaknya yang mendunia. Menurutnya, pengeboran ABT dapat merusak lapisan bumi dan mengganggu sumber air permukaan. “Sebab air bawah tanah ini ketika dibor, maka lapisan bumi akan pecah. Sehingga air yang naik ke permukaan tanah ini akan terganggu. Sekian tahun lagi jangan mimpi deh, ada air yang masih muncul ke permukaan tanah,” paparnya.

Arnawa menegaskan bahwa larangan ABT ini harus berlaku untuk semua pihak, tanpa terkecuali. Dia meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan kajian mendalam untuk menentukan zona mana yang boleh dan tidak boleh dieksploitasi air bawah tanahnya.

Untuk langkah selanjutnya, Arnawa mendesak pemerintah untuk segera menyusun aturan yang jelas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. “Kami berharap ada tindakan lanjutan buatkan aturan yang tegas selain itu sosialisasikan juga perlu melibatkan para perbekel untuk mengawasi wilayahnya masing-masing, jangan sampai ada ABT-ABT liar,” pungkas Arnawa. (bgn020)25051406

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa memimpin rapat kerja bersama Komisi III dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terkait optimalisasi pendapatan daerah anggaran 2025 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Tabanan pada Rabu (19/3/2025).

Dalam rapat kerja tersebut, Arnawa bersama Komisi III menekankan agar OPD bisa melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)melalui serangkaian skema seperti e-ticketing. “Saya juga menekankan pengetatan pemantauan terhadap upaya alih fungsi lahan pertanian (lahan sawah dilindungi) melalui skema preventif dan represif untuk obyek terlanggar,” katanya.

Selain itu, dia juga meminta OPD untuk meningkatkan sektor pertanian melalui program subsidi dan generasi tani muda, serta melakukan inspeksi dan pendataan objek pajak guna mengoptimalkan kuantitas objek pajak terlapor. “Dalam rapat tadi saya juga tekankan agar kemudahan akses kesehatan untuk masyarakat Tabanan menjadi prioritas,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Darma Putra menekankan adanya solusi terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran dengan optimalisasi pendapatan daerah. “Kita harapkan adanya solusi dan catatan kita dalam menyikapi hal tersebut. Mari kita bersama berkolaborasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, dimana banyaknya janji politik kita didaerah yang sudah masuk dalam rencana kerja daerah kita,” ucapnya.

Menurut Darma Putra, sektor pajak dan retribusi harus dioptimalkan dari segi pemungutannya serta dibuatkan regulasi yang menjadi acuan yang pasti. “Jika nantinya ada masalah atau kendala yang timbul dalam proses optimalisasi pendapatan daerah maka bisa dibahas serta dikaji untuk dicarikan solusi yang tepat,” jelasnya. (*/bgn020)25032011

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Dusun Sarinbuana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, pada Kamis (20/3/2025). Acara ini menandai selesainya program TMMD yang telah berlangsung selama satu bulan, berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Bupati Sanjaya mengapresiasi peran TNI dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Tabanan. “Saya sebagai Bupati Tabanan mewakili masyarakat Tabanan yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya TMMD ke-123 di Kabupaten Tabanan tahun 2025. Kami merasa bersyukur dan melihat secara nyata bagaimana peranan TNI yang sudah tiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Tabanan, buktinya adalah membangun infrastruktur jalan,” katanya.

TMMD ke-123 ini melibatkan 150 personel TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta instansi terkait lainnya. Sasaran utama kegiatan ini adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, termasuk pelebaran jalan dari 3 meter menjadi 5 meter sepanjang 600 meter, pembukaan jalan baru sepanjang 575 meter, serta pengerasan dan betonisasi jalan dengan total panjang lebih dari 1.000 meter. Selain itu, tiga unit gorong-gorong, saluran drainase sepanjang 1.175 meter, dan pemasangan batu senderan juga telah diselesaikan.

Bupati Sanjaya juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan yang telah dilakukan. “Tadi sudah ada serah terima dari Pak Danrem kepada kami di Kabupaten Tabanan. Jadi, harapan kami kepada komponen masyarakat, ketika sudah selesai infrastruktur jalan yang bagus ini, kami himbau untuk bantu rawat. Budaya tedun, tiap bulan minimal 1-2 kali budaya tedun itu dilaksanakan. Peranan masyarakat inilah yang kami butuhkan. Jaga, rawat sama-sama jalan yang kita miliki ini,” tegasnya.

Dia menegaskan bahwa gotong-royong adalah semangat utama yang harus terus dijaga dalam pembangunan daerah. “Semua komponen masyarakat bekerja sama untuk membangun wilayah, ini memang yang membanggakan. Jadi ada partisipasi yang luar biasa, dan inilah yang namanya gotong-royong yang memang sudah diamanatkan oleh para leluhur. Kami berharap berlanjut terus, bukan hanya TMMD, karya bakti pun kami siap bekerja sama, karena masyarakat sangat mendambakan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Komandan Kodim 1619/Tabanan Letkol Riza Taufiq Hasan menekankan bahwa program ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat. “Kegiatan TMMD ke-123 TA 2025 yang telah dilaksanakan selama 30 hari, terhitung dari 19 Februari hingga 20 Maret 2025, dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah, guna mewujudkan rak juang yang tangguh dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, kata dia, TMMD ke-123 juga mencakup berbagai program sosial bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pembagian paket sembako dan pemasangan pompa hidram air bersih bagi 160 kepala keluarga di Banjar Anyar dan Banjar Kayupuring, Desa Sangketan. Program lainnya mencakup pembangunan 10 titik sumur bor, ketahanan pangan Kodim 1619/Tabanan, penghijauan di areal Pura Muncak Sari, pembersihan Pasar Bajera dan Sungai Yeh Otan, serta renovasi satu unit rumah tidak layak huni.

Hadir Sekda Gede Susila dan para OPD terkait di lingkungan Pemkab. (*/bgn003)25032010

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan menyoroti belum optimalnya program Semara Ratih dalam kunjungan lapangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tabanan pada Rabu (19/3/2025). Program Semara Ratih yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin melalui konseling pernikahan dalam upaya percepatan penurunan stunting dinilai belum mencapai target 80 persen dari total pernikahan di Tabanan.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengungkapkan kekhawatiran terkait hal ini. “Saat kunjungan kami ke Disdukcapil, kami menemukan bahwa masih ada pasangan yang menikah tetapi tidak mengikuti program Semara Ratih. Apakah ini karena kurangnya sosialisasi atau ada persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat, ini perlu dikaji lebih dalam agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal,” ujarnya saat memberikan keterangan seusai kunjungan.

Menurut Omardani, dengan meningkatkan pola kerja sama yang lebih efektif, tidak hanya dengan perangkat desa (Perbekel), tetapi juga dengan Bendesa Adat yang memiliki peran penting dalam proses pernikahan di desa. “Kami menyarankan agar Disdukcapil melibatkan adat secara lebih luas. Jika Semara Ratih bisa melibatkan adat secara lebih luas, sosialisasi dan kepatuhan masyarakat terhadap program ini tentu bisa meningkat,” katanya.

Komisi I juga menyoroti aturan usia pernikahan yang diatur dalam UU 16/2019, yaitu minimal 19 tahun. “Kami menemukan bahwa beberapa desa masih cenderung ‘melegalkan’ pernikahan di bawah umur tanpa mempertimbangkan aturan hukum. Ini bisa berbahaya dalam jangka panjang,” katanya.

Kepala Disdukcapil Tabanan IGA Rai Dwipayana mengakui tantangan dalam implementasi program Semara Ratih. “Kami memang mengakui bahwa tidak semua pasangan siap mengikuti konseling pranikah, dan masih ada yang memilih menikah tanpa mengurus akta perkawinan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Tabanan meminta agar sosialisasi Semara Ratih lebih masif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan tokoh adat, sehingga program ini bisa benar-benar efektif dalam mendukung kualitas keluarga di Tabanan.

Selain itu, program ini juga diharapkan bisa berjalan selaras dengan kebijakan administrasi kependudukan lainnya, seperti penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari pernikahan sah. “Dengan penerapan program yang baik, hak-hak anak yang lahir dari pernikahan sah akan lebih terjamin, baik secara legal maupun kesehatan,” katanya. (bgn020)25031906

Tabanan, Baliglobalnews

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan keprihatinannya terkait kekurangan ruang kelas di SMP Negeri 5 Kediri yang berlokasi di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, pada Rabu (19/3/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan adanya siswa yang harus masuk sekolah siang karena kekurangan ruang kelas.

“Setelah kami melakukan kunjungan langsung ke SMPN 5 Kediri, kami menemukan bahwa laporan kekurangan ruang kelas itu benar adanya. Ada 6 kelas yang harus masuk siang karena tidak tersedianya ruang kelas yang cukup,” ujar Wastana usai kunjungan.

Menurut Wastana dengan kondisi dua sesi yakni pagi dan siang. Hal itu tentunya mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMPN 5 Kediri. Sehingga perlu diusulkan untuk pembangunan ruang kelas baru mengingat agar semua siswa bisa sekolah pagi. “Karena jam masuk siswa yang baik untuk meningkatkan akademiknya adalah jam masuk pagi,” ungkapnya.

Wastana mengungkapkan bahwa masalah ini sudah lama menjadi perhatian, bahkan pernah diusulkan dalam audiensi dengan Bupati, namun terhambat karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sehingga yang seharusnya dapat malah terkena refocusing anggaran. “Hingga sampai sekarang belum ada tindak lanjut, kejelasan Komisi IV ini turun langsung melihat ke lapangan apa benar, ternyata benar disitu,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kendala dalam pengajuan dana DAK, seperti persyaratan luas tanah yang kurang 20 are dan ketersediaan ruang laboratorium yang belum ada di SMPN 5 Kediri. “Kami akan mengawal pengajuan anggaran pembangunan ruang kelas baru kepada Bupati. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas PUPRPKP dan Bappeda untuk mencari solusi terkait kendala pengajuan dana DAK,” katanya.

Akhir kata pihaknya menekankan pentingnya solusi segera untuk mengatasi masalah ini. “Kami akan mengawal pengajuan anggaran ini agar bisa masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Kami kasihan melihat anak-anak yang harus masuk siang, ini tentu memberatkan mereka dan orang tua,” ujarnya. (bgn020)25031917