Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyampaikan rekomendasi terkait Rancang Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Dalam Rapat Paripurna ke-22 Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran OPD terkait, di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (9/7/2025) itu.

Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Drs Gede Kusuma Putra dalam rapat menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diberikan dewan kepada Pemprov. “Kami merekomendasikan agar laporan kepada BPK RI Perwakilan Bali terhadap pemeriksaan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, termasuk pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu sesuai amanat Undang-undang serta menjadi perhatian kita bersama guna kedepan mendapatkan Opini WTP yang lebih berkualitas,” katanya.

Kemudian, kedua terkait regulasi terhadap Pungutan Wisatawan Asing, agar disosialisasikan dan secepatnya diberlakukan guna mencapai target PAD. “Keberadaan wisatawan asing di Bali aktivitas kesehariannya di ruang/area umum perlu mendapat perhatian lebih,” katanya.

Rekomendasi ketiga, curah hujan yang cukup berkepanjangan saat ini (kemarau basah) tentu berdampak kepada meningkatnya kerusakan jalan-jalan yang ada, karenanya Dewan mendorong supaya anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan ditingkatkan.

Selain itu, Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mencari celah-celah, guna bisa dibuatkan Peraturan Daerah untuk penjualan aset milik Pemerintah Provinsi Bali berupa tanah yang luasannya terbatas, tentu tidak sedang digunakan untuk pelayanan umum dan tidak kawasan lindung atau di zona hijau.

Kusuma menyatakan usulan ini muncul atas kekhawatiran akan banyaknya aset tanah Pemprov yang tidak termanfaatkan secara optimal, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) makin mendesak.

Dalam laporannya, Kusuma juga mendorong agar tanah-tanah negara yang ada di wilayah Bali sebaiknya dimohon menjadi milik Pemprov. Hal ini dinilai lebih baik daripada dibiarkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Rekomendasi tersebut merupakan salah satu dari banyak catatan yang disampaikan DPRD Bali terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2024. Dalam laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI, terungkap sejumlah capaian yang dinilai cukup positif.

Dia menyebutkan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp7,824 triliun lebih atau sekitar 113,80 persen dari target yang awalnya hanya Rp6,876 triliun. Sementara pengeluaran belanja daerah mencapai Rp7,293 triliun lebih, atau sekitar 93,55 persen dari rencana awal Rp7,795 triliun.

Dengan capaian tersebut, terdapat surplus anggaran Rp531,546 miliar lebih. Dari sisi pembiayaan, penerimaan tercatat Rp342 miliar lebih, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023 Rp171,480 miliar lebih dan pencairan dana cadangan Rp171,170 miliar lebih. Sementara pengeluaran pembiayaan tercatat Rp250,464 miliar lebih, yang mencakup penyertaan modal daerah Rp7 miliar dan cicilan pokok utang Rp243,464 miliar lebih.

Dengan pembiayaan netto Rp92,185 miliar lebih, maka Silpa atau uang ‘sisa’ yang belum terpakai dan bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya tahun anggaran 2024 tercatat Rp623,732 miliar lebih, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. (bgn008)25070912

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, dari Pemerintah Provinsi Bal, dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 di DPRD Bali pada Rabu (19/3/2025).

Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rancangan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing serta Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025-2055. “Kondisi ini perlu segera diperbaiki agar kebijakan tersebut berjalan lebih efektif,” ucapnya.

Pihaknya menilai masih rendahnya angka kepatuhan wisatawan dalam membayar pungutan menandakan adanya celah dalam sistem yang diterapkan saat ini. Kebijakan pungutan ini telah diterapkan sejak 14 Februari 2024 sebagai sumber pendanaan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan Bali. Namun, dari 6.333.360 wisatawan asing yang datang ke Bali sepanjang 2024, hanya 2.121.388 yang membayar pungutan, atau sekitar 33,5 persen.

Dia menyampaikan salah satu poin yang diusulkan adalah penyesuaian ruang lingkup peraturan dan penambahan pengecualian bagi wisatawan tertentu. Selain itu, hasil pungutan nantinya tidak hanya digunakan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata. “Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata,” ucapnya.

Koster menjelaskan dalam rancangan perubahan Perda ini juga diatur mengenai kemungkinan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pungutan wisatawan asing. Pihak yang bekerja sama tentu akan mendapat imbal jasa maksimal 3 persen dari total transaksi. “Seseorang atau kelompok yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan PWA dapat diberikan imbal jasa paling tinggi 3 persen dari besaran dan jumlah transaksi Pungutan bagi Wisatawan Asing,” jelasnya. Selain itu, dalam Raperda ini juga ditambahkan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi wisatawan asing yang tidak membayar pungutan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Koster juga memaparkan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025-2055. Raperda ini disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami beberapa perubahan hingga yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Regulasi ini akan menjadi pedoman dalam berbagai perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, tata ruang, dan kajian lingkungan hidup strategis. “Menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Provinsi Bali menjadi tanggung jawab kita bersama, karena merupakan aset masyarakat Bali dan warisan yang harus dilestarikan demi masa depan generasi mendatang,” tegasnya.

Raperda tersebut terdiri dari delapan bab dan lima belas pasal yang mengatur langkah-langkah perlindungan serta pengelolaan lingkungan. Koster menegaskan kebijakan ini menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan Bali dan selaras dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

Terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang PWA, hal ini mendapat dukungan dari DPRD Bali, khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan pariwisata. Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menilai perubahan ini diperlukan untuk memperbaiki mekanisme pemungutan agar lebih efektif.

Menurutnya, revisi ini lebih berfokus pada tata cara pembayaran serta bentuk sanksi bagi wisatawan yang belum membayar pungutan. “Sebenarnya untuk pembahasan perda ini kan hanya ada beberapa pasal, dan sebenarnya lebih mengarah kepada mekanisme untuk mendapatkan pembayaran tersebut dan mungkin bentuk sanksi atau sebagainya, ataupun misalnya pembayaran dengan cara-cara seperti apa. Cuma itu aja sih sebenarnya perubahannya,” ujarnya.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperbaiki sistem pemungutan. (bgn008)25031917

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Bali (DPRD) Bali memastikan tuntutan ratusan BEM Universitas Udayana (Unud) dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Diskusi Transportasi (FDT) Bali terkait kembalinya operasional bus Trans Metro Dewata (TMD) akan segera terealisasi.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, dan Ketua Komisi IV DPRD Bali saat menerima aksi damai para pendemo di gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (27/2/2025). “Kami menargetkan keputusan terkait pengoperasian kembali TMD akan dibahas pada Maret 2025, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang baru oleh DPRD Bali,” kata Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya.

Pihaknya sepakat, satu-satunya solusi agar TMD bisa segera beroperasi kembali adalah melalui skema anggaran perubahan 2025 mendahului. Namun, proses ini membutuhkan persetujuan melalui sidang paripurna DPRD. “Sebelumnya, pada 23 Januari 2025 kemarin Komisi III DPRD Bali sudah ke Kementerian Perhubungan, dan tidak mau bicara, pokoknya stop, jangan bicara lagi pakai APBD Provinsi. Nah, bingunglah kita APBD sudah diketok palu. Jadi kita muter otak terus, nah ternyata ada celah menggunakan anggaran perubahan 2025 mendahului,” katanya.

Dia menyampaikan penghentian operasional TMD pada 31 Desember 2024 secara mendadak dan Provinsi Bali belum mempersiapkan anggaran untuk itu. Sehingga, dirinya juga terkejut dengan keputusan Kementerian Perhubungan yang menghentikan bantuan operasional TMD kepada Bali. “Ini awalnya bantuan Pusat kepada Bali pasca-Covid-19, kita juga terkejut karena kami tidak menganggarkan sama sekali di 2025 ini, berakhirnya juga jelek sekali di akhir 2024.

Padahal, TMD ini telah beroperasi selama empat tahun, tiba-tiba dihentikan oleh Kementerian Perhubungan tanpa ada angin atau hujan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai juga menyatakan sepakat pengoperasian kembali TMD harus segera dilakukan. “Masalah ini sangat mendesak. Jika bisa, besok sudah harus dilaksanakan. Kadis Perhubungan Bali harus segera mengoordinasikan ini,” ujarnya.

Pihaknya sepakat, subsidi transportasi publik bukanlah hal yang perlu diperdebatkan, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat, terutama mahasiswa, dalam mengakses transportasi yang terjangkau.

Demikian juga, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyebut Kepala Dinas Perhubungan Bali telah lima kali tidak hadir saat dipanggil Kementerian Perhubungan terkait TMD sepanjang tahun 2023. “Ada beberapa data yang ingin saya pertanyakan terbuka, ini ada surat undangan dari kementerian perhubungan, dari 2023 sebanyak 5 kali dan infonya Kepala Dinas Perhubungan Bali tidak pernah hadir untuk membahas TMD itu dengan pusat,” tegasnya.

Untuk lebih memahami permasalahan yang dirasakan masyarakat, pihaknya mengusulkan agar pegawai Dinas Perhubungan Bali diwajibkan menggunakan transportasi publik setidaknya seminggu sekali, agar mereka bisa merasakan langsung kondisi layanan yang disediakan pemerintah.

Demikian, Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa menuturkan, keberadaan transportasi publik seperti TMD, suatu keharusan bagi kota besar seperti Denpasar. “Karena, TMD memiliki banyak manfaat, mulai dari mengurangi emisi karbon, mengurangi kemacetan, hingga mengubah pola pikir masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ucapnya.

Selain itu, Komisi III DPRD Bali sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mencari solusi atas penghentian operasional TMD. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena pemerintah pusat tetap menyerahkan sepenuhnya pengelolaan TMD kepada pemerintah daerah. “Di sana kami berdiskusi, kalau bisa dibilang saya nyembah-nyembah itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar supaya pemerintah pusat turun lagi memberikan anggaran untuk kelangsungan dari pada TMD, tapi sampai nyembah-nyembah juga tidak ada solusi tetap diserahkan kepada daerah,” ungkapnya.

Nyoman Suyasa menuturkan, awalnya TMD beroperasi berdasarkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Bali sejak 2019 hingga 2024. Namun, per 31 Desember 2024, operasional TMD dihentikan dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Pemprov Bali. Meskipun dalam empat tahun terakhir tingkat keterisian penumpang masih di bawah target 30 persen, pada 2024 terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan TMD, terutama di kalangan mahasiswa.

Sebagai solusi jangka pendek permasalahan ini, kata dia, Dinas Perhubungan Provinsi Bali telah mengoperasikan 10 unit bus Sarbagita untuk menggantikan TMD sementara, dengan anggaran operasional sebesar Rp 2,1 miliar per tahun. Namun, solusi ini dianggap belum cukup karena layanan Sarbagita dinilai tidak sebaik TMD, baik dari segi fasilitas maupun jumlah armada yang tersedia. (bgn008)25022803

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mengusulkan agar sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dievakuasi ulang, karena dampak yang ditimbulkan mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan di Pulau Dewata.

“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali berencana mengusulkan evaluasi terhadap sistem OSS ke Pemerintah Pusat, termasuk ke DPR RI. Setiap aturan, sehebat apa pun, harus dievaluasi seiring dengan perjalanan waktu dan pelaksanaannya di lapangan. Jika memang ada celah yang merugikan daerah, kita harus memberikan masukan agar regulasi ini bisa lebih berpihak kepada masyarakat,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Nyoman Suwirta di Gedung Fraksi PDIP DPRD Bali, Denpasar pada Selasa (4/2/2025) sore.

Hal ini penting, karena pihaknya menilai sistem ini sering menjadi celah bagi investor untuk memperoleh izin pembangunan di lahan-lahan yang seharusnya dilindungi, termasuk subak. Dia mencontohkan dampak nyata dari sistem OSS yang kurang terkontrol di antaranya maraknya alih fungsi lahan, termasuk di kawasan subak yang memiliki nilai ekologis dan budaya tinggi.

Menurut Suwirta, banyak kasus di mana investor mendapatkan izin karena sudah terdaftar secara online, meskipun secara regulasi dan tata ruang seharusnya tidak diperbolehkan. “Sering kali PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di daerah mengatakan bahwa izin sudah keluar dari pusat, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menjadi persoalan serius karena tanpa verifikasi di tingkat bawah, izin bisa saja diberikan kepada mereka yang tidak memenuhi aturan,” ucapnya.

Suwirta juga menyoroti sistem OSS yang merupakan bagian dari aturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja, masyarakat sering kali mengatakan pemerintah daerah kecolongan terhadap hal ini. Menanggapi itu, dia menekankan selama ini OSS lebih berfungsi sebagai pendaftaran, bukan pengurusan izin yang benar-benar memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi daerah. “Jadi kita akan pelajari lebih dalam soal OSS ini. Saya aja pernah tuntas jadi Bupati belum tau ini, karena kan kita tidak pernah buka ini juga sebelumnya. Kita hanya tau OSS ini dari pusat, padahal secara detail di kalau dibuka saya yakin ada ruang-ruang untuk kita menyampaikan agar si pemohon izin ini bisa taat, agar mereka itu misalnya ada pakta integritas, memungkinkan tidak diberi izin, saya yakin itu ada. Tapi kita selama ini kita membiarkan OSS ini menggelinding begitu saja,” katanya.

Menurut dia, regulasi yang terlalu sentralistik membuat masyarakat di tingkat desa dan adat kehilangan suara dalam menentukan nasib wilayah mereka. Seperti misalnya, orang membangun di tempat tertentu bisa dilanggar. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali berharap pemerintah daerah lebih aktif dalam mengawal kebijakan investasi agar tetap selaras dengan kearifan lokal dan tidak merugikan masyarakat. “Bali tetap membutuhkan investasi, tetapi dengan batasan yang jelas. Kita tidak menolak investor, tetapi mereka juga harus mengikuti aturan daerah dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan serta budaya kita. “Kami berharap, evaluasi sistem OSS dapat menghasilkan regulasi yang lebih seimbang antara kepentingan investasi dan perlindungan daerah, terutama dalam menjaga kelestarian subak dan ekosistem pertanian Bali,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Made Suparta, menyebutkan regulasi OSS ini perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait dengan dampaknya terhadap Bali. “Kebijakan OSS ini perlu ditelaah kembali sejak kapan regulasi ini lahir. Karena, OSS merupakan produk dari Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang mana peran pemerintah lebih signifikan dalam mengatur ini. Ada misalnya menyebutkan untuk pembangunan wilayah ekonomi eksklusif, untuk proyek strategis nasional, dan sebagainya, ini kan semua itu kita lihat latar belakangnya, ini menguntungkan siapa sebenarnya?” katanya.

Suparta menjelaskan sistem OSS hanya memberikan nomor induk berusaha (NIB), yang mendeklarasikan perusahaan sebagai entitas usaha baru bukan untuk izin membangun karena itu kaitannya beda dengan OSS ini. Izin-izin lainnya juga, seperti izin prinsip dan izin operasional, dan sebagainya masih harus dikendalikan oleh pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan. “Jangan sampai regulasi pusat malah merugikan kepentingan daerah. Kita harus waspada dan hadir dalam mengatur investasi yang masuk, agar tetap selaras dengan kepentingan lokal,” katanya. (bgn008)25020601

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan secara komprehensif terhadap kasus penggunaan gambar Dewa Siwa sebagai latar belakang pertunjukan musik DJ di sebuah club malam di Bali.

“Kita akan selalu minta kepada penegak hukum untuk menyelidiki dan menyidik untuk dibawa ke pengadilan nanti. Kita akan kaji lebih lanjut, apakah nanti pertanggungjawabannya seperti apa, karena ini kan tempat hiburan, tempat-tempat wisata perlu juga untuk tamu-tamu kita, ya nanti kita akan pikirkan diskusikan,” kata Anggota Komisi I DPRD Bali Made Supartha pada Selasa (4/2/2025).

Dia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius.

Karena, kata Suparta, tindakan yang dilakukan beach club tersebut sebagai bentuk penistaan terhadap simbol suci dalam ajaran Hindu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi masyarakat Bali. “Kasus ini bukan pertama kali melibatkan klub malam di Bali mencederai adat, tradisi dan keyakinan umat Hindu di Bali. Jadi, kami secara lantang ingin kejadian ini terselesaikan secara hukum yang berlaku,” katanya.

Ketika ditanya hukum siapakah yang memungkinkan terkena risiko hukumnya, korporasi atau perorangan, Suparta menegaskan sudah ada pasal mengatur semua itu, dan pihak manapun yang terlibat harus wajib bertanggung jawab.

Di samping memberikan efek jera, kata dia, DPRD Bali ingin melestarikan dan kongkret menjaga daripada simbol-simbol sakral di Bali. Karena, orang datang ke Bali karena adat. “Club malam yang menggunakan simbol Dewa Siwa, kalau itu terindikasi oleh perusahaan atau perorangan, siapapun itu kita akan panggil undang bersama para pejabat yang lain. Kita harus kongkretkan, kita tidak mau ya hanya bicara-bicara wacana saja,” katanya.

DItanya apakah akan turun secara langsung ke lokasi tempat kejadian itu, Supartha menjawab untuk mengefisienkan waktu dan penyelesaian masalah, DPRD Bali lah yang akan memanggil pengelola club malam tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait insiden ini. “Kita baiknya panggil aja, karena kalau kita yang turun tidak akan secara maksimal akan menyelesaikan itu karena waktunya terbatas nanti disana, terlebih kalau ditempat umum itu kita tidak bisa nanti menunjukan kewibawaan pemerintah,” tegasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Nyoman Suwirta menambahkan, Dewa Siwa merupakan manifestasi Tuhan dalam konsep Hindu sebagai Pamralina (pelebur) yang sangat disucikan dan dipuja. Penggunaannya sebagai latar belakang pertunjukan musik DJ di tempat hiburan dianggap menodai kesakralan keyakinan umat Hindu. “Secara filosofis, ini adalah bentuk penghinaan terhadap ajaran Hindu. Dewa Siwa adalah simbol yang sangat sakral, bukan untuk dipertontonkan di tempat hiburan seperti club malam. Tidak ada relevansi antara perayaan religius Hindu dengan pertunjukan musik DJ yang bersifat hiburan murni. Ini tidak hanya soal etika, tetapi juga penghormatan terhadap keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat Bali,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali 2024-2029 ini.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap konsep Hindu tentang Desa, Kala, Patra (tempat, waktu, dan keadaan). “Menempatkan simbol suci di tempat yang tidak sesuai dengan nilai spiritualnya adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Ini bukan sekadar masalah budaya, tetapi menyangkut penghormatan terhadap ajaran agama,” ucap Bupati Klungkung periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu.

Anggota Fraksi PDIP lainnya, Ni Luh Yuniati, senada tindakan tersebut patut dikategorikan sebagai dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Penggunaan simbol suci dalam konteks yang tidak semestinya bisa dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Dalam KUHP, ada sejumlah pasal yang bisa dijadikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran ini, termasuk Pasal 156a tentang penodaan agama dan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan atau Penodaan Agama,” ujarnya.

Pihaknya menekankan pengelola klub malam harus memberikan klarifikasi mengenai maksud dan tujuan penggunaan gambar Dewa Siwa dalam pertunjukan mereka. Pihaknya berencana menuntut pihak pengelola bertanggung jawab, baik secara sosial, budaya, maupun hukum. Karena, jika tidak ada tindakan tegas, dikhawatirkan kejadian serupa akan terulang dan bisa merusak nilai-nilai budaya serta agama di Bali. (adv/bgn008)25020505

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menetapkan pasangan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (13/1/2025).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali I Dewa Made Mahayadnya dihadiri Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Bali dan Bawaslu Bali. “Kita sudah bersurat ke Menteri Dalam Negeri agar segera mengajukan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden. Sementara untuk jadwal belum ditetapkan, tapi kalau sesuai informasi terakhir tanggal 7 Februari 2025 itu belum dirubah, masih sesuai PKPU,” jelas Ketua DPRD Bali yang dikenal juga dengan Dewa Jack.

Dia menerangkan pihaknya akan segera menyerahkan usulan pengesahan ke Jakarta pada 15 Januari 2025, mengingat batas waktu pengajuan pada 16 Januari. Meski jadwal pelantikan belum final, pria yang akrab disapa Dewa Jack ini tidak menampik saat ditanya terkait adanya komentar dari Komisi II DPR RI wacana kemungkinan pelantikan kepala daerah dilakukan serentak pada Maret. “Iya, itu silakan di Jakarta. Tugas kami kan istilahnya rakyat, kami di Bali sudah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, mohon Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Presiden untuk segera mungkin dilantik. Nah, itu mungkin kira-kira. Pelantikannya di Jakarta pasti, terkait lebihnya tunggu saya pulang dari 16 Januari nanti,” kata Bendahara DPD PDIP Bali itu.

Jika pelantikan diundur sampai hingga Maret, kata dia, untuk mengisi kekosongan sementara kursi kepemimpinan Bali, maka masa jabatan Pj. Gubernur kemungkinan diperpanjang. “Mudah-mudahan tanggal 7 Februari ya. Seandainya dilantik Maret, untuk mengantisipasi kekosongan, masa jabatan Pj. Gubernur diperpanjang lanjut orang yang sama,” kata politisi asal Desa Banjar, Buleleng, itu.

Ketika ditanya apakah boleh masa jabatan Pj. diperpanjang hingga tiga kali, mengingat jabatan Plt. (Pelaksana Tugas) saja hanya maksimal diperpanjang hingga dua kali, Dewa Jack menjawab meski begitu kemungkinan besar jabatan Pj. tersebut diperpanjang hingga jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru nanti.

“Beliau kan sampai 7 Februari jadwalnya, dan mungkin diperpanjang sampai Maret nanti. Kan ini belum tentu juga pelantikannya Maret. Semoga saya pulang dari Jakarta nanti jadwalnya tetap. Jadi kita tunggu saja,” ucapnya.

Dia mengatakan agenda setelah Gubernur definitif dilantik, DPRD Bali akan melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa untuk menyambut pemimpin Bali periode 2025-2030 ini.

Sementara itu, Pj Gubernur Mahendra Jaya menegaskan jadwal pelantikan akan tetap pada 7 Februari 2025, karena sudah sesuai dan mengikuti PKPU. Setelah selesai menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Bali, Mahendra Jaya mengungkapkan ia akan kembali melanjutkan tugasnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya akan kembali ke Kemendagri, karena saya kan eselon I di sana,” ucapnya.

Sementara Plt. Sekretaris DPRD Bali I Gusti Ngurah Wiryanata saat mengumumkan hasil penetapan menjelaskan, pengesahan pasangan terpilih dilakukan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ. Sesuai aturan, pengangkatan pasangan calon terpilih akan diajukan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu lima hari kerja sejak penetapan oleh KPU Provinsi. “Hasil pengumuman ini, segera diusulkan peresmian pengangkatan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Bali, Bawaslu Bali, Pj. Gubernur Bali, aparat keamanan, partai politik, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Bali yang telah bersinergi untuk menyukseskan Pilkada serentak ini,” katanya.

Dia menyebutkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2025, pasangan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta, yang merupakan calon nomor urut dua, berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 dengan perolehan suara sebanyak 1.413.604 suara (61,46%) dari total suara sah. “Khusus Pilkada Provinsi Bali, kami menyampaikan selamat kepada pasangan terpilih Koster-Giri dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada pasangan Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana. Sejatinya demokrasi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, membangun dan merayakan keberagaman. Mari ciptakan suasana damai dan indah, bersatu sebagai bagian keluarga besar Semeton Bali, untuk bersama-sama berjuang dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,” jelasnya. (bgn008)25011308

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suwirta didampingi Anggota Ni Putu Diah Pradnya Maharani membahas program dan membangun sinergi bersama mitra kerja eksekutif (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan BPBD) guna merealisasikan kebutuhan masyarakat Bali.

“Komisi IV DPRD Bali dengan tiga OPD hari ini membahas tugas terkait koordinasi antara kabupaten dan provinsi agar tugas dewan berjalan baik. Terutama tugas dewan perwakilan Daerah pemilihan dapat menginformasikan apa yang ada di Pemprov Bali dapat disampaikan kepada masyarakat di daerah,” kata Suwirta, usai rapat di DPRD Bali, pada Rabu (4/11/2024).

Bupati Klungkung periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu mengatakan pembahasan ini sangat penting guna mengetahui apa saja kebutuhan sosial dan tenaga kerja sesuai data real-time di masing-masing kabupaten/kota, yang semuanya wajib terintegrasi dengan Pemprov Bali. Sehingga, tidak lagi mengandalkan data BPS.

Dia berharap dalam pembahasan kali ini ada satu data dimiliki Pemprov Bali tentang data masyarakat Pulau Dewata, baik itu data kemiskinan, jumlah penduduk yang terintegrasi dengan Disdukcapil yang hendaknya diinovasikan dengan kebutuhan masing-masing OPD, agar dapat membuat perencanaan sesuai data. “Jangan sampai kita menganggarkan dengan pagu, karena kita tahu anggaran di Pemprov Bali sangat terbatas, namun kita mengetahui misalnya di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja perlu anggaran berapa,” katanya.

Dari data ini, kata dia, bisa mengetahui bagaimana progres pembangunan yang terukur dengan baik, sesuai data yang dimiliki termasuk sumber pendapatan. Dalam pembahasan, ditekankan bagaimana bantuan sosial dan perlindungan anak menjadi hal penting. Apalagi soal ketenagakerjaan yang harus dikondisikan dengan baik sehingga pengangguran dan kemiskinan tidak ada lagi di Bali.

“Kami berikan masukan kepada tiga OPD ini, agar di Provinsi Bali ini, ada satu data dengan aplikasi yang dibuat oleh ahli dibidangnya dan juga paham. Jadi kita yang mengeluarkan ide, nantinya diterjemahkan oleh ahli IT untuk menciptakan aplikasi kebutuhan kita,” tegasnya.

Dia mencontohkan saat dirinya menjadi Bupati Klungkung membuat aplikasi Klungkung dalam genggaman. Kalau datanya terlihat berapa banyak warga yang belum punya BPJS Kesehatan yang telah terdeteksi dalam aplikasi ini. “Jadi aplikasi ini kita jadi mengetahui, berapa orang yang belum memiliki jaminan kesehatan, berapa orang yang belum bekerja jadi kita tahu, kemudian angkat stunting berapa. Nah, sehingga kalau data ini diberikan oleh pusat kepada kita di kabupaten. Misalnya data stunting kemarin yang dibilang contohnya di Klungkung dan Karangasem tinggi, tapi tiba-tiba turun. Itu bukan masalah intervensi secepat itu berhasil, namun datanya yang kurang tepat,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berani mengatakan bahwa aplikasi data ini penting, menjadi pegangan pemerintah daerah dengan statistik yang terukur, agar bisa membandingkan dengan data di pusat. “Untuk realisasi kapan bisa direalisasikan satu data ini, semoga segera terealisasi, karena bikin aplikasi ini tidak lama. Yang terpenting, kita bisa menyampaikan apa yang ingin dibuat ke aplikasi ini, nanti kita yang mengoreksi sehingga aplikasi ini benar efektif digunakan untuk menyusun perencanaan,” tegasnya. (bgn008)24120410

Denpasar, Baliglobalnews

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali Ni Putu Diah Pradnya Maharani mengharapkan para wanita di Pulau Bali dan generasi muda tidak menormalisasi hamil dulu baru menikah.

“Hal ini banyak saya temukan saat undangan pernikahan, bahwa pengantinnya (wanita) sudah hamil duluan. Jadi hal ini jangan sampai menjadi tren yang dinormalisasi. Karena, Indonesia umumnya dan Bali khususnya, memiliki asas dan ada norma-norma yang berlaku,” kata Diah usai pertemuan di DPRD Bali pada Rabu (4/11/2024).

Dalam pertemuan dengan Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, kata Diah, hal ini menjadi bahasan agar dapat membuat kebijakan untuk membentengi generasi muda dengan pendidikan, khususnya para kaum hawa agar mau bersuara dengan sistem patriarki yang masih dominan di Bali.

“Jadi fenomena seperti ini harus menjadi perhatian semua. Saya juga mendengar dari Forum Pemuda Nasional sempat mempertanyakan hal ini, apakah di Bali dinormalisasi hamil dahulu baru menikah? Narasi ini sudah terdengar sampai nasional,” katanya.

Selain itu, kata dia, pernikahan dini juga berkaitan dengan ekonomi, karena saat memiliki anak memerlukan biaya pendidikan dan finansial untuk rumah tangga yang juga meningkat. Sehingga, perlu kesiapan dan mental bagi pasangan menikah muda dalam hal ini, karena dampaknya akan luas, salah satunya angka kemiskinan kembali meningkat.

“Jadi kami membutuhkan dukungan pada para kaum perempuan agar tidak menjadikan tren hamil duluan baru menikah menjadi tren yang dinormalisasi. Saya berharap, para wanita memiliki bekal pendidikan dahulu untuk masa depannya,” katanya.

Penyebab banyaknya wanita hamil dulu baru menikah, kata dia, karena SDM itu sendiri yang tidak berani bersuara dan tidak mengetahui mempersiapkan suatu pernikahan, hal ini banyak terjadi di pedesaan. “Ini (hamil dulu baru nikah) banyak terjadi di desa, saya tahu ini karena banyak mendapat undangan pernikahan. Dan, kasusnya seperti itu,” kata Diah.

Menurut Diah, literasi kesehatan sebelumnya menikah juga harus diutamakan, kemudian finansial pasangan nantinya apakah sudah siap atau tidak untuk membiayai keluarga dan anak mereka serta mental ibu juga harus siap untuk menjalani hubungan rumah tangga.

“Hal ini yang harus diketahui para wanita, sebelum mempersiapkan jenjang pernikahan, tidak hanya hamil langsung nikah. Sehingga, perlu adanya pembekalan agar hal ini tidak terjadi lagi. Sehingga, para wanita tahu bertindak dan berhati-hati serta berpikiran dua tiga kali sebelum menikah,” katanya.

Ke depan, kata dia, agar narasi hamil dulu baru nikah tidak muncul kembali, yang dilakukan dengan menyosialisasikan di media sosial dan turun ke desa-desa, agar generasi muda umumnya dan para kaum wanita mengetahui hak-haknya seperti apa, dan tidak melupakan pendidikan menjadi nomor satu, sehingga dapat mencetak SDM berkualitas. (bgn008)24120412

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menerima tanggapan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, terkait pandangan fraksi sebelumnya, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, pada Senin (28/10/2024).

Pada Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya tersebut, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menegaskan ada sejumlah langkah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. “Langkah awal, kami memulai dari penjelasan soal penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Raperda APBD 2025 didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023,” katanya.

Dia menyebutkan terdapat penyesuaian pada tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Diman, tarif PKB untuk kendaraan di bawah 200 CC kini menjadi 1,055%, sementara kendaraan di atas 200 CC dikenakan tarif 1,2%. “Untuk tarif BBNKB untuk kepemilikan pertama kini ditetapkan 12%, sedangkan kepemilikan kedua tidak dikenakan tarif,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah akan melakukan pengalihan dari sistem bagi hasil pajak ke sistem pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dengan tarif 66% dari pajak terutang yang langsung diteruskan ke kas daerah Kabupaten/Kota secara real-time, menggantikan sistem bagi hasil pajak sebelumnya. “Dengan mekanisme ini, hasil pajak dapat lebih langsung dimanfaatkan untuk pembangunan daerah masing-masing,” katanya.

Untuk alokasi penyertaan modal Rp158 miliar dalam RAPBD TA 2025, yang akan disalurkan pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp38 miliar dan PT Bank BPD Bali Rp120 miliar, sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Perda Nomor 3 Tahun 2021. Mengenai pembayaran cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dijelaskan bahwa biaya provisi sebesar 1% dari total pinjaman sudah dibayar pada 2022, dengan biaya pengelolaan 0,185% dari sisa pinjaman yang dibayarkan setiap tahun hingga 2029.

Mahendra Jaya juga menanggapi peningkatan target Retribusi Daerah yang mencapai 466,74% dari target induk Tahun 2024. Kenaikan ini, kata Mahendra, bersifat administratif, mengikuti PP Nomor 35 Tahun 2023 yang memindahkan sumber-sumber pendapatan yang sebelumnya dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah ke pos Retribusi Daerah.

Pj. Gubernur juga menyampaikan, dalam menggali potensi pendapatan baru, upaya pemerintah melakukan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset, pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk meningkatkan PAD. “Kami menyetujui peningkatan target PWA pada 2025, dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan hingga akhir 2024 dan kendala yang memerlukan perubahan pada Perda Nomor 6 Tahun 2023,” katanya.

Selain itu, Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah sedang disusun untuk pengelolaan Tower Turyapada agar dapat berkontribusi pada pendapatan daerah. Lebih lanjut, untuk peningkatan belanja pegawai Rp174,5 miliar pada TA 2025 dijelaskan sebagai kebutuhan anggaran tambahan penghasilan PPPK yang diangkat tahun 2024 dan gaji CPNS maupun PPPK formasi 2024 sebanyak 5.019 orang yang sedang direkrut.

“Untuk pencairan dana hibah bagi Desa Adat diakui masih perlu mempertimbangkan kapasitas kas daerah yang diperlukan untuk membayar sekitar Rp450 miliar,” katanya.

Kemudian, penurunan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagai upaya menyesuaikan kondisi fiskal serta memprioritaskan bantuan wajib. Terkait alokasi anggaran pada beberapa satuan kerja perangkat daerah, dijelaskan bahwa belanja modal Rp11,9 miliar pada Dinas Kominfos akan digunakan untuk pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. UPTD Turyapada akan mendapat Rp53,2 miliar untuk operasional Tower Turyapada. (adv/bgn008)24102812

Badung, Baliglobalnews

Komisi I dan Komisi II DPRD Bali mengimbau para investor beach club di Bali untuk lebih mengutamakan kearifan lokal dalam menjalankan investasi di sektor pariwisata. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra bersama Ketua Komisi II Agung Bagus Pratiksa Linggih, setelah inspeksi mendadak (sidak) ke Finns Beach Club di Desa Tibubeneng, Badung, pada Senin (21/10/2024).

“Kami melakukan klarifikasi terkait video viral di media sosial mengenai Finns Beach Club. Kami melibatkan dinas terkait seperti perizinan, pariwisata, Satpol-PP, dan dinas lainnya untuk memastikan operasional usaha di sini sesuai aturan,” ucap Komang Nova.

Dalam pertemuan tersebut, Komang Nova juga menyebutkan bahwa pihak DPRD memeriksa kerja sama antara Finns Beach Club dengan masyarakat lokal, terutama di wilayah Tibubeneng, untuk mencegah potensi konflik di masa depan. “Pihak Finns Club sudah menunjukkan iktikad baik, meminta maaf, dan berkomitmen memperbaiki ke depan. Ini penting karena hampir 70% tenaga kerja di sini adalah masyarakat Bali,” katanya.

DPRD Bali mengapresiasi langkah Finns Beach Club yang mempekerjakan 70% warga lokal dari total 2.000 karyawan, dengan hanya 20 tenaga kerja asing yang terlibat. “Hanya ada 20 warga negara asing dari 2.000 karyawan di Finns Club. Ini sangat positif, dan kami juga memastikan semua perizinan sudah lengkap,” tegas Komang Nova, sekaligus menepis anggapan ada sekitar 300 warga negara asing (WNA) yang bekerja di Finns Beach Club.

Dalam sidak tersebut, seluruh anggota DPRD Bali sepakat agar semua beach club di Bali mengikuti aturan yang berlaku dan turut memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Tidak hanya Finns, kami minta semua beach club di Bali melakukan hal serupa,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, juga menekankan pentingnya para investor, baik lokal maupun asing, untuk menghargai budaya lokal. “Wisatawan datang ke Bali untuk mencari kearifan lokal. Beach club harus lebih memperhatikan adat dan budaya Bali,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan Finns Beach Club, I Kadek Duarsa, SH., MH., CLA, yang juga bertindak sebagai kuasa hukum, memberikan klarifikasi terkait insiden pada 13 Oktober 2024 yang sempat viral di media sosial. Menurutnya, pihak Finns Beach Club telah beberapa kali meminta maaf kepada instansi ataupun masyarakat terkait atas kejadian tersebut (letusan kembang api, red)

“Managemen finns beach club, tidak pernah berbuat melecehkan kegiatan agama, apalagi direktur dan managemen adalah orang bali dan beragama Hindu,” jelas Kadek Duarsa.

Kadek Duarsa menambahkan bahwa setelah insiden tersebut, pertunjukan kembang api yang menjadi sorotan telah dihentikan sementara. Pihak Finns Beach Club juga berjanji akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepala desa dan kepolisian, untuk perizinan selanjutnya.

“Dengan adanya kejadian pada 13 Oktober, kami akan terus menjaga komunikasi dengan semua pihak agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang,” jelasnya. (bgn008)24102113