Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar 2025-2029, yang menjadi pedoman pembangunan lima tahunan, pada Sidang Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I DPRD Denpasar di Gedung DPRD Kota Denpasar pada Selasa (11/3/2025).

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, dan Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan Pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Dalam pidatonya, Walikota Jaya Negara menyampaikan, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pembangunan selama ini. Terutama kepada pimpinan, anggota dewan, masyarakat serta seluruh pihak yang terus memberikan dukungan, partisipasi nyata dan bersinergi dalam pembangunan Kota Denpasar pada periode sebelumnya.

Beberapa capaian utama yang berhasil kita raih di antaranya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 85,22 pada tahun 2024, telah melampaui rata-rata Provinsi Bali dan Nasional, yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. “Cakupan universal health coverage (UHC) yang mencapai 99,8 persen, memastikan hampir seluruh masyarakat Denpasar memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.

Walikota menyampaikan ekonomi Kota Denpasar tumbuh di tahun 2024 sebesar 5,55 persen, kemiskinan mengalami tren penurunan hingga mencapai 2,59 persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem menjadi 0,0003 persen pada tahun 2023. Ditambah lagi tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 menurun menjadi 2,11 persen. Angka ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat ketika pandemi covid-19 melanda di tahun 2022, tingkat pengangguran mencapai 5,08 persen.

Sementara dalam reformasi birokrasi yang semakin maju, dengan perolehan predikat A dalam indeks reformasi birokrasi, capaian Indek SPBE (Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan nilai 3,96, serta capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 12 kali berturut-turut. Dalam pembangunan infrastruktur perkotaan mengalami peningkatan tercermin dari capaian kualitas infrastruktur meningkat di tahun 2024 menjadi 74,73 persen. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, yang mencapai angka 61,14 pada tahun 2024, sebagai bukti komitmen Denpasar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. “Capaian ini bukanlah hasil kerja individu, tetapi buah dari kerja sama dan sinergi semua pihak, mulai dari jajaran pemerintahan, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.

Jaya Negara menyebutkan RPJMD 2025-2029 mengusung visi Untuk “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”, yang akan diwujudkan melalui lima misi utama, meliputi pertama, meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan yang berkeadilan. Kedua, menjaga keamanan, dengan memastikan stabilitas kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana. Ketiga, menegakkan kejujuran melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keempat, mewujudkan keunggulan SDM dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi berbasis keseimbangan Tri Hita Karana. Kelima memperkuat jati diri dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan budaya Bali, dan dalam periode RPJMD yang baru ini, program- program pembangunan akan dilanjutkan serta keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya akan diperkuat.

”Kami berkomitmen untuk menjadikan Denpasar sebagai kota yang modern, berdaya saing, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Jaya Negara juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bergotong royong, bersinergi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan Kota Denpasar yang lebih maju dan berkelanjutan. “Masukan yang konstruktif dari anggota Dewan sangat kami apresiasi sehingga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini benar-benar menjadi dokumen yang inklusif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat Denpasar,” ujarnya. (*/bgn003)25031104

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna ke-5 DPRD Kota Denpasar masa persidangan I dengan agenda penyampaian Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2021 digelar Selasa (26/4). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dihadiri Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Sekda IB Alit Wiradana.

Tampak hadir secara virtual Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra. Hadir pula Forkopimda Kota Denpasar dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar yang hadir secara langsung dan virtual.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2021 yang dibacakan I Wayan Suadi Putra menjelaskan, terhadap LKPJ Walikota Denpasar Tahun 2021, secara umum DPRD Kota Denpasar berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat telah berjalan baik. Namun demikian, perlu mendapat perhatian serius terhadap program prioritas yang dirasa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut DPRD Kota Denpasar memberikan apresiasi terhadap capaian Pemkot Denpasar di beberapa bidang. Seperti halnya pendapatan daerah di tahun 2021 yang sukses melampaui target. Hal ini juga diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang juga sukses melewati target.

“Kami memberikan apresiasi dengan kinerja di tahun 2021, dimana dalam kondisi sulit dengan perekonomian yang tidak menentu, Pemkot Denpasar mampu melewati fase kritis dan mampu mencapai terget yang telah ditetapkan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi belanja daerah yang secara berkelanjutan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Namun demikian, ke depan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih optimal.

“Kami juga memberikan rekomendasi di bidang pembangunan agar lebih diintensifkan untuk jalan, lampu penerangan jalan, persampahan dan penataan kabel, tentunya rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat yang telah berjalan baik ini terus dioptimalkan,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dalam sambutanya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya telah menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2021. Kerjasama yang telah terjalin baik selama ini kiranya perlu terus dipertahankan.

“Dengan kerjasama yang baik dan didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang sudah terbangun selama ini saya berharap akan terwujud suasana kondusif dalam upaya mewujudkan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Karena kita menyadari bahwa dinamika tuntutan masyarakat diberbagai bidang kehidupan akan semakin kompleks,” katanya.

Arya Wibawa menjelaskan, keputusan Dewan berupa rekomendasi ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan pembahasan yang sudah berjalan baik. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang jauh lebih berat.

“Mengingat dalam Keputusan Dewan berupa Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2021, dimana Pendapat Akhir DPRD Kota Denpasar masih ada catatan catatan yang disampaikan baik berupa komentar, usul, saran yang konstruktif, maka terhadap hal tersebut akan saya kaji atau tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 ditargetkan Rp 1,9 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp 1,99 triliun lebih atau mencapai 105,06%. (bgn003)22042609

Denpasar, Baliglobalnews

Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar menyetujui penetapan 3 Ranperda yang diusulkan Pemkot Denpasar dan 1 Ranperda Inisiatif. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-11 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar pada Selasa (29/6).

Sidang yang mengagendakan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi serta tanggapan Walikota Denpasar dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dihadiri langsung Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Dalam sidang paripurna tersebut, seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Ranperda Inisiatif menjadi Peraturan Daerah (Perda). Adapun ketiganya yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA 2020, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Perlindungan Lanjut Usia sebagai Ranperda Inisiatif DPRD Kota Denpasar.

Dalam pembacaan pemandangan umum, Fraksi Partai Demokrat, lewat I Made Sukarmana yang menjadi pembicara pertama mengatakan, Fraksi Parta Demokrat dapat menerima dan menyetuji penetapan tiga Ranperda dan satu Ranperda Inisiatif. Pihaknya juga turut memberikan apresiasi adanya upaya penghematan yang didasari atas prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis.

I Made Yogi Arya Dwi Putra selaku pembicara kedua dari Fraksi Nasdem-PSI juga menyampaikan hal yang sama. Dimana, secara khusus pihaknya mendukung pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan guna mendukung perlayanan prima kepada masyarakat Kota Denpasar.

Fraksi Partai Golkar, lewat juru bicaranya I Wayan Suwirya juga turut menyetujui penetapan tiga Ranperda dan satu Ranperda Inisiatif tersebut. Fraksi Golkar berpandangan bahwa sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, utamanya dalam pemenuhan pelayanan dasar, maka diperlukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersendiri. Bahkan, instansi yang nantinya dibentuk dapat memenuhi standar Tipe B.

Hal senada disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Luh Putu Mamas Lestari ini juga turut menyetujui penetapan seluruh usulan Ranperda. Dimana, fraksi PDIP meyakini bahwa penetapan Ranperda memberikan dukungan terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga memberikan apresiasi atas prestasi WTP dan Humas Enterpreneural Award 2021 yang diraih Pemkot Denpasar. Termasuk pula upaya penghematan anggaran di masa pandemi dengan tetap menjalankan skala prioritas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, I Ketut Sudana turut menyetujui penetapan seluruh usulan Ranperda. Pihaknya memberikan apresiasi atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana, langkah tersebut sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, serta menghindari adanya tumpang tindih dalam penerapan tugas pokok dan fungsi.

Sementara itu, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa memberikan apresiasi atas komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, sehingga Ranperda yang diusulkan dapat ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengapresiasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Perlindungan Lanjut Usia.

Hal ini lantaran sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kaum lanjut usia secara historis merupakan kaum marginal yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan di masyarakat. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan suatu bentuk pengakuan, penjaminan, perlindungan dan penghormatan kepada kaum lanjut usia yang merupakan kelompok rentan terhadap resiko sosial.

”Lanjut usia merupakan kaum yang rentan dari resiko sosial, sehingga kesejahteraan sosial lanjut usia dapat diwujudkan, untuk membentuk lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat,” katanya.

Jaya Negara mengatakan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Dimana, setiap proses dan tahapan dimaksud sudah berjalan baik dalam artian koordinasi diantara kita sudah dapat kita wujudkan.

Kebersamaan ini kata Jaya Negara perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan, dimasa yang akan datang jauh lebih berat, terutama terkait pemulihan ekonomi akibat dari Pandemi Virus Covid-19 ini sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi akan lebih kompleks sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, kesehatan, maupun ketertiban dan keamanan.

”Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul/saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” pungkasnya. (bgn003)21062925