Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata memimpin rombongan Bamus dan Banggar DPRD Badung konsultasi ke DPRD DKI Jakarta pada Jumat (11/9). Parwata juga didampingi Wakil Ketua DPRD Badung, Made Sunarta.  

Rombongan diterima oleh Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Priyono, mengingat tidak ada anggota DPRD DKI di tempat. Pasalnya, saat itu anggota DPRD DKI Jakarta juga ada kunjungan kerja.

Tanpa mengurangi rasa hormat, Priyono menyampaikan salam dari pimpinan DPRD DKI, karena tidak dapat menerima rombongan DPRD Kabupaten Badung. Priyono berpesan tetap jaga protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 ini dan tetap jaga jarak aman.

Pada kesempatan itu, Parwata menanyakan sejauh mana anggaran DKI digunakan untuk penanganan Covid-19.

Priyono menjawab bahwa anggaran DKI yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 bisa dibilang paling tinggi se-indonesia yakni Rp 5,32 triliun, yang sampai saat ini sudah terealisasi  Rp 1,7 triliun. Alokasi dana itu diperuntukkan pada tiga bagian yaitu kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Pasalnya, Covid-19 berdampak pada setiap segi kehidupan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah dapat membantu meringankan dampak sosial yang terjadi di masyarakat.(bgn122)20091408

Mangupura, Baliglobalnews

Pansus (Panitia Khusus) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DPRD Badung Sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasa Ranperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Kesepakatan itu tercetus dalam rapat pansus di gedung DPRD Badung pada Rabu (9/9) pukul 13.00.Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Wayan Sugita Putra, dihadiri oleh tenaga ahli Bapemperda DPRD Badung dan utusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Menurut Sugita Putra, kesepakatan untuk tidak melanjutkan Pansus LPM tersebut berdasarkan pertimbangan dari tenaga ahli Bapemperda DPRD Kabupaten Badung yang menyatakan ada beberapa hal yang harus dicermati, di antaranya Permendagri 12 Pasal 4 yang menyebutkan bentuk instrumen pengaturan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyatakat harus dengan peraturan Bupati.

“Jadi kalau kita paksakan ini berbentuk peraturan daerah akan menjadi pertentangan, sedangkan untuk penetapannya harus menggunakan perdes, tapi harus berpedoman dengan peraturan Bupati,” katanya.

Sebelumnya, kata dia, Kabupaten Badung sudah mempunyai peraturan LPM,. ‘Jadi peraturan yang lama harus dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan bupati dengan perda yang sebelumnya,” katanya.

Dia juga menyampaikan adanya pertimbangan hukum dari Depdagri atas surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung menyatakan secara aturan sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2018.”Jadi perda tidak dipaksakan untuk dilanjutkan.

Di sini garis besarnya di dalam Peraturan Bupati bisa dibuat, tetapi dalam hal memberikan tunjangan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat tidak dibolehkan, tetapi kegiatan LPM bisa diberikan dalam bentuk kegiatan,” katanya.

Setelah mendengarkan masukan dari BPMD dan tenaga ahli Bapemperda, Pansus menarik kesimpulan untuk tidak melanjutkan pembahasan. (bgn122)20091501