Mangupura, Baliglobalnews

Segenap Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Dirgahayu Ke-16 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura, dengan tema “Rumaketing Taksuning Bhuwana” yang berarti Satukan Semua Potensi untuk Membangun Badung.(bgn003)25111310

Tabanan, Baliglobalnews 

Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyampaikan data nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan secara rutin kepada camat dan perbekel (kepala desa). Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan di tingkat wilayah dan mencegah munculnya bangunan atau kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan dan tata ruang.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengatakan bahwa sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang berbasis online seringkali luput dari pengetahuan perangkat desa dan kecamatan. Hal ini mengakibatkan pengawasan di lapangan menjadi kurang maksimal.

Omardani menegaskan bahwa transparansi data NIB ke tingkat desa dan kecamatan adalah kunci untuk menertibkan investasi. “Kami tidak melarang investasi. Namun, semua kegiatan harus berjalan sesuai dengan tata ruang dan ketentuan perizinan yang berlaku. Karena itu, NIB yang sudah diterbitkan perlu juga diketahui oleh camat dan perbekel agar mereka bisa ikut melakukan pengawasan,” ujar Omardani saat rapat kerja Komisi I dengan OPD terkait, pada Rabu (15/10/2025).

Komisi I juga membahas hasil inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya yang menemukan sejumlah pelanggaran tata ruang dan pembangunan tanpa izin, termasuk proyek pembangunan pabrik minuman beralkohol (mikol) yang memerlukan penyesuaian dokumen Informasi Tata Ruang (ITR).

Menurut Omardani, pelibatan pemerintah desa dan kecamatan dalam pengawasan perizinan menjadi sangat penting. Dengan menerima salinan atau informasi NIB, aparat wilayah bisa melakukan pengecekan lebih dini terhadap kegiatan yang muncul di daerahnya, sebelum pelanggaran pembangunan terlanjur terjadi.

Komisi I berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Tabanan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan tertib tanpa mengorbankan kelestarian tata ruang daerah. (*/bgn020)25102209

Baliglobalnews 

Anggota DPRD Kabupaten Badung I Putu Dendy Astra Wijaya mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri karya atma wedana (nyekah masal), potong gigi/metatah dan mepetik yang diikuti oleh 21 jumlah sawa di Banjar Tegal Kuning, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada Kamis (3/7/2025). 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan rasa syukur, angayu bagia dan terima kasih kepada seluruh krama Banjar Tegal Kuning dan juga seluruh masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi serta memberikan apresiasi atas kekompakan dan dedikasi masyarakat untuk bergotong-royong dalam melaksanakan upakara atma wedana. “Apa yang diharapkan dalam melaksanakan upacara yadnya ini, astungkara bisa berjalan lancar, karena ini adalah satu wujud ungkapan terima kasih kita kepada leluhur, karena melalui kegiatan ini semoga kita selalu dianugerahi kesehatan, kerahayuan dan juga upacara ini berjalan lancar, labda karya,” ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan dalam memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Adi Arnawa menyerahkan bantuan dana Rp20 juta yang diterima oleh Ketua Panitia Upacara I Ketut Widnyana, dan anggota DPRD Dendy Astra Wijaya membantu Rp5 juta serta Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi membantu dana upakara Rp200 juta.

Sementara Ketua Panitia I Ketut Widnyana menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama undangan lainnya. Rangkaian upacara atma wedana yakni acara potong gigi (metatah) dan mepetik yang diikuti oleh 21 sawa/nyekah dilakukan oleh krama Desa Adat Bongkasa. Upakara atma wedana massal ini telah berhasil dilaksanakan sebanyak enam kali, dan tahun ini merupakan tahun keenam. “Upacara massal ini selalu kami lakukan dengan semangat gotong-royong dari masyarakat dan ini merupakan program kegiatan untuk bisa meringankan beban masyarakat,” ungkapnya.

Turut hadir Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa serta Tripika Kecamatan Abiansemal, Perbekel Desa Bongkasa Pertiwi I Nyoman Buda, Pj. Perbekel Bongkasa, Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat di Bongkasa Pertiwi dan juga tokoh masyarakat. (bgn003)25070402

Mangupura, Baliglobalnews 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung I Made Wijaya menghadiri peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Kamis (8/5/2025).

Peresmian dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa ditandai dengan menandatangani prasasti. Bale Paruman Adhyaksa adalah tempat dimana masyarakat desa maupun masyarakat desa adat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dengan menempuh jalur perdamaian.

 Bupati Adi Arnawa menyambut baik dan mengapresiasi peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Badung. Menurut dia, hadirnya Bale Paruman Adhyaksa di masing-masing desa sebagai langkah cerdas guna menjawab tantangan terkait permasalahan sosial dan hukum di desa adat yang dapat diselesaikan dengan musyawarah sesuai kearifan lokal. “Atas nama Pemerintah dan masyarakat Badung kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi langkah cerdas dari Kejati Bali dan Kejari Badung memberikan pelayanan dengan pendekatan hukum di Desa Adat sesuai norma hukum yang berlaku,” terangnya.

Dia mengharapkan melalui wadah ini mampu memberikan kecerahan kepada bendesa, perbekel, kertha desa dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi di tingkat bawah dengan hukum perdamaian. “Kami harapkan program ini ke depan dapat meminimalkan permasalahan di masyarakat sehingga tercipta kondusifitas, keamanan dan kenyamanan yang sangat mendukung keberlangsungan pariwisata di Badung,” katanya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan program Bale Paruman Adhyaksa sangat penting, untuk bagaimana menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan pendekatan musyawarah. Langkah ini sejalan dengan visi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, untuk menciptakan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia melalui upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia dan budaya Bali. “Program ini patut diapresiasi, karena bukan hanya penting bagi Kejati namun juga sangat penting bagi kita Pemerintah Daerah, Desa dan Desa Adat. Bertujuan mengurangi dan menyelesaikan masalah hukum di masyarakat dengan pendekatan musyawarah. Kami harapkan pula akan mampu mengurangi potensi perilaku yang melanggar hukum dan sedini mungkin mencegah hal-hal yang berpotensi munculnya masalah hukum,” terangnya.

Sementara Kajati Bali Ketut Sumedana menjelaskan Bale Paruman Adhyaksa merupakan tempat bermusyawarah. Konsepnya adalah sebagai tempat menyelesaikan konflik di desa. Konflik apa saja, baik itu konflik perdata, konflik adat, gugatan perceraian, termasuk pidana, tentu semua ada klasifikasinya. “Di luar pidana cukup dengan musyawarah dan win-win solution. Kalau pidana itu ada klasifikasinya. Ada pidana menengah dan pidana ringan bisa masuk disana. Hukumannya juga ada yang sifatnya berat, menengah dan ringan,” tambahnya. Ia juga menerangkan, Kejaksaan sebetulnya sudah melakukan pendampingan di desa dan sekarang hanya meneruskan serta memperluas ruang lingkupnya, hingga betul-betul Desa Adat ini mandiri. “Untuk itu kita harus memperkuat kelembagaan yang ada di Desa Adat, salah satunya Kertha Desa. Bila perlu kita beri gaji lebih, termasuk Pecalang. Bila Pecalangnya kuat, kan tidak ada lagi premanisme di Desa,” tegasnya.

Hadir pula Kajari Badung Sutrisno Margi Utomo beserta Forkopimda Badung, pimpinan perangkat daerah, camat, perbekel, lurah serta kertha desa yang menghadiri secara luring dan during dari desa masing-masing. (bgn003)25050811

Badung, Baliglobalnews

Anggota DPRD Kabupaten Badung Putu Yunita Oktarini dan Made Yudana mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa beserta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri puncak karya mamungkah, ngenteg linggih, pedudusan agung dan tawur agung balik sumpah di Pura Dalem Kediri, Sading, pada Senin (5/5/2025). Bupati Adi Arnawa berkesempatan menandatangani prasasti.

Pembangunan Pura Dalem Kediri, Sading sebelumnya sudah mendapatkan bantuan dari Pemkab Badung Rp6,9 miliar. Pada kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menyerahkan bantuan dana hibah upakara secara simbolis Rp1 miliar untuk biaya upakara dan dari Wabup Bagus Alit Sucipta mepunia Rp50 juta serta dari anggota DPRD Badung Made Yudana Rp10 juta yang diterima Manggala Karya Nengah Sutarman.

Bupati Adi Arnawa mengatakan pelaksanaan kegiatan yadnya tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Pemkab Badung meringankan beban masyarakatnya. “Saya merasa bersyukur bisa hadir menyaksikan langsung kegiatan Yadnya ini. Semoga dengan telah dilaksanakan kegiatan yadnya ini, kita semua selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Bantuan dari Pemkab Badung ini merupakan bagian dari visi dan misi sekaligus program kerja kami mewujudkan Badung yang sejahtera dan kami selalu berkomitmen untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Badung,” ujarnya.

Sementara Manggala Karya Nengah Sutarman mengatakan pelaksanaan karya tersebut merupakan berkat bantuan Pemkab Badung. “Matur suksma kepada Pemkab Badung yang sudah banyak membantu sehingga pembangunan Pura dan kegiatan Karya Mamungkah Ngenteg Linggih, Pedudusan Agung dan Tawur Agung Balik Sumpah di Pura Dalem Kediri bisa terlaksana sesuai dengan harapan kami. Pelaksanaan Karya ini juga keinginan dari karma Desa Adat Sading melalui hasil dari rapat kami, dan kegiatan Karya ini sudah berjalan mulai dari tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 mendatang,” ungkapnya.

Karya yang dipuput oleh lda Pedanda Gede Cau dari Griya Tabanan, Ida Pedanda Gede Batu Lumbang dari Griya Sibang serta Ida Pedanda Budha dari Griya Jadi juga dihadiri oleh Pelingsir Puri Sading Anak Agung Surya Negara, Penglingsir Puri Mengwi AA Gede Agung, Kadis Pertanian l Wayan Wijana, Camat Mengwi Nyoman Suhartana, Lurah Sading lB Rai Pujawatra beserta pengempon pura. (bgn003)25050504

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri rapat koordinasi strategis bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba untuk membahas penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2025–2045 di ruang rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Senin (21/04/2025).

Rapat yang menindaklanjuti evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Bali turut dihadiri oleh unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, Plt. Sekretaris DPRD, Plt. Kadis PUPR Kabupaten Badung, Kepala Bagian Hukum Setda Badung, serta jajaran teknis lainnya.

Penetapan hasil evaluasi ini merupakan tahapan krusial sebelum Raperda disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Bali harus ditindaklanjuti dan ditetapkan paling lambat tiga bulan sejak diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN pada 24 Januari 2025. Dengan demikian, batas akhir penetapan adalah 24 April 2025.

Sekda Surya Suamba menjelaskan bahwa penyempurnaan substansi Raperda RTRW mencakup sinkronisasi struktur ruang, penajaman pola ruang, serta harmonisasi dengan kebijakan penataan ruang di tingkat nasional dan provinsi. Disampaikan, bahwa RTRW 2025–2045 harus menjadi fondasi arah pembangunan Badung yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. “Penyesuaian tata ruang ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi arah kebijakan yang akan menentukan wajah pembangunan Badung dua dekade ke depan. RTRW harus mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengakomodasi investasi demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Sekda juga menekankan pentingnya keterpaduan RTRW dengan dokumen perencanaan lainnya. “Seperti RPJMD dan RDTR, untuk memastikan sinergi dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah. Penetapan hasil evaluasi ini juga diperlukan agar dokumen RTRW memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menjadi rujukan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang Kabupaten Badung,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, penetapan hasil evaluasi pasca persetujuan bersama dengan bupati harus dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

“Penetapan ini adalah bentuk akuntabilitas politik dan administratif DPRD terhadap substansi RTRW yang telah dievaluasi. Setelah rapat ini, kami akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD sebagai bentuk legalisasi hasil penyempurnaan,” tegasnya.

Beberapa poin teknis yang disepakati dalam rapat ini antara lain adalah sinkronisasi zonasi wilayah, delineasi kawasan strategis, serta penyempurnaan narasi kebijakan spasial. Semua ini akan dimasukkan ke dalam naskah akhir Raperda RTRW sebelum proses pengesahan resmi oleh DPRD.

Penetapan RTRW Kabupaten Badung Tahun 2025–2045 diharapkan menjadi pijakan yuridis dan teknokratik dalam upaya mewujudkan penataan ruang wilayah yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat Badung di masa depan. (bgn003)25042101

Badung, Baliglobalnews

Anggota DPRD Badung Dapil Mengwi dan Abiansemal mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan sosial hari raya keagamaan Rp2 juta per KK (kepala keluarga) kepada 88.594 KK umat Hindu ber-KTP Badung di Wantilan Pura Dalem Jati, Desa Adat Penarungan dan Wantilan Pura Dalem, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Abiansemal, pada Rabu (16/4/2025). Mereka di antaranya I Nyoman Satria, I Made Yudana, I Wayan Regep, Putu Yunita Oktarini, dan I Made Ponda Wirawan

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi intervensi fiskal daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Wayan Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta di dua lokasi, yakni Wantilan Pura Dalem Jati, Desa Adat Penarungan, Mengwi dan Wantilan Pura Dalem, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Abiansemal, Bantuan ini diberikan menjelang Hari Raya Galungan (23 April 2025) dan Kuningan (3 Mei 2025), dengan tujuan utama membantu masyarakat menghadapi lonjakan kebutuhan ekonomi selama perayaan keagamaan.

Program sosial ini merupakan salah satu dari Program Sapta Kriya Adicipta, yakni tujuh program unggulan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Badung yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah telah meluncurkan program pemberian penghargaan atas akta kematian sebagai bentuk pelayanan publik yang manusiawi dan berbasis nilai budaya. “ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan fiskal yang sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Badung akan terus mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus penguatan kohesi sosial,” katanya.

Distribusi bantuan tersebar di enam kecamatan dengan rincian Kecamatan Mengwi 25.541 KK, Abiansemal 23.208 KK, Petang 8.380 KK, Kuta Utara 9.452 KK dan Kuta 5.528 KK dan Kuta Selatan 16.485 KK. Dana bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2025, dan dilaksanakan dengan merujuk pada sejumlah regulasi diantaranya: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2025.

Sementara Kepala Dinas Sosial AA Ngr. Raka Sukaeling melaporkan bahwa bantuan ini merupakan kebijakan strategis untuk menjamin inklusivitas dan keadilan sosial dalam momentum hari besar keagamaan. Ia menyebut bahwa kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya dapat menciptakan tekanan psikososial dan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan bantuan tunai ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakan hari raya secara bermartabat.

Program bantuan sosial ini kelanjutan komitmen pemerintah daerah yang telah terbukti, sebagaimana tercermin dari penyaluran bantuan serupa kepada 7.741 KK untuk umat Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri pada 26 Maret 2025 lalu. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif Pemkab Badung dalam menjamin pemerataan kesejahteraan tanpa membedakan latar belakang agama atau sosial.

Hadir pula Sekda IB Surya Suamba, Kepala BPKAD IA Istri Yanti Agustini dan OPD terkait, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa, perbekel/lurah se-Kecamatan Mengwi, kaling se-Desa Penarungan, Perbekel Abiansemal Dauh Yeh Cani I Made Budiana bersama perbekel se-Kecamatan Abiansemal, kelian dinas se-Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Direktur BPD Bali Cabang Mangupura. (bgn003)25041604

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2026 di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Senin (24/3/2025).

Musrenbang RKPD dibuka oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Bupati Adi Arnawa mengharapkan performa RKPD 2026 harus fokus mengimplementasikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu, mampu menjabarkan program Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029, dalam rangka mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan daerah dengan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan dalam kerangka NKRI. “Musrenbang RKPD ini memiliki peran penting karena akan dirumuskan arah pembangunan kabupaten badung tahun 2026 serta menjadi tonggak awal arah pembangunan badung lima tahun ke depan. Musrenbang RKPD 2026 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD badung tahun 2025–2029,” katanya.

Dia menyebutkan RKPD 2026 akan menjadi cerminan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu, dalam pembahasan RKPD ini harus fokus kepada visi misi yang akan dipertanggungjawabkan dalam lima tahun pemerintahan kedepan. “Kami minta kepada seluruh stakeholder, pemangku kepentingan agar benar-benar memperhatikan, fokus dan tidak boleh keluar dari visi, misi dan program tersebut,” katanya.

Dia menegaskan dengan visi mewujudkan pariwisata berkualitas berlandaskan nilai-nilai sat kerthi loka bali, di dalamnya ada isu strategis yang akan dijalankan, mulai dari penanganan kemacetan, sampah, air bersih, banjir hingga keamanan, sehingga kedepan mampu menjadikan pariwisata badung berkualitas. “Mewujudkan pariwisata berkualitas, tentu dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Salah satunya dalam mengatasi isu kemacetan, akan segera membangun jalan-jalan baru secara merata baik di badung selatan, tengah maupun utara. Setelah kita hitung dari koordinasi kemarin, untuk pembebasan lahan dan membangun beberapa titik infrastruktur jalan membutuhkan dana mencapai 8 triliun lebih dalam 5 tahun dan fokus 2028 harus tuntas semua,” terangnya.

Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menyampaikan tema yang diangkat pada Musrenbang RKPD 2026 yaitu “Akselerasi pondasi transformasi melalui peningkatan investasi inklusif dan daya saing daerah”. Musrenbang RKPD merupakan implementasi dari pendekatan “bottom up and top down planning” dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah. Melalui Musrenbang RKPD ini diharapkan akan dapat merumuskan solusi yang tepat untuk menjawab isu-isu strategis. Untuk usulan prioritas perangkat daerah yang akan dibahas sebanyak 238 program, 661 kegiatan dan 2.267 sub kegiatan, dengan kebutuhan pagu indikatif sebesar 11,4 triliun lebih.

Hadir Forkopimda Badung, Bappeda Provinsi Bali, Plh. Sekda Badung beserta pimpinan perangkat daerah, organisasi kewanitaan, perbekel/lurah, BPD dan LPM se-Badung. (bgn003)25032405

Badung, Baliglobalnews

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung Anak Agung Ngurah Ketut Nadi Putra mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung lda Bagus Surya Suamba sembahyang bersama di Pura Mas Ceti Ulun Tanjung Petitenget Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, pada Jumat (14/3/2025). Persembahyangan bersama ini merupakan serangkaian upacara nangluk merana dan mecaru pekelem di Pantai Petitenget yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Telaga Saking Griya Sanur.

Upacara nangluk merana dan pekelem diselenggarakan oleh Pemkab Badung dengan tujuan untuk menangkal atau menghilangkan bencana alam, wabah, atau hal-hal buruk yang dapat mengganggu kehidupan manusia dan lingkungan. Upacara nangluk merana memiliki makna yang mendalam, sebagai upaya umat Hindu untuk memohon kepada Ide Sanghyang Widhi Wasa agar senantiasa memberikan keselamatan bagi alam Bali beserta isinya.

Bendesa Adat Kerobokan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekda Badung yang sudah hadir dalam acara tersebut. “Terima kasih kepada Bapak Sekda dan semua warga yang sudah berkesempatan hadir di acara nangluk merana serta Pekelem ini dan ikut mendoakan semoga berjalan lancar. Kami sampaikan juga adapun sarana mapakelem berupa sapi, bebek hitam dan ayam. Sarana upakara yang dihaturkan adalah padudusan agung, dan tawur balik sumpah yang melibatkan bendesa adat se-Kabupaten Badung, pekaseh, dan kelian subak abian. Semoga dengan telah dilaksanakan upacara nangluk merana dan pekelem ini mendapatkan kasukertan jagat Bali,” katanya.

Hadir pula Ketua DWP Badung Nyonya Surya Suamba, PHDI Badung, Perwakilan MDA Badung, pejabat di lingkup Pemkab Badung, camat Se-Kabupaten Badung, Bendesa Adat Kerobokan, pekaseh se-Badung beserta warga setempat. (bgn003)25031423

Badung, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung terpaksa merekomendasikan untuk menutup sebuah proyek di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Hal itu mengemuka ketika Komisi I, II dan III DPRD Badung kunjungan kerja di sebuah proyek pada Rabu (12/3/2025), namun pihak proyek belum mampu menunjukkan perizinan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara didampingi Ketua Komisi II Made Sada beserta Anggota DPRD Badung mengatakan dari hasil turun ke lapangan, pihaknya belum melihat dokumen perizinan yang dimiliki. Dimana, terdapat dua orang yang ditunjuk bertanggung jawab di proyek menyebutkan bahwa izinnya masih di pusat. “Itu pun kami tanyakan terkait dengan proses perizinannya, sama sekali tidak ada semuanya, katanya masih di pusat. Masih proses katanya tapi kenyataan di lapangan mereka sudah melakukan kegiatan pembangunan,” kata Lanang Umbara.

Terkait dengan hal itu, DPRD Badung tegas merekomendasikan Satpol PP Badung untuk menutup kegiatan apapun di proyek tersebut. Bila mulai Kamis (13/03/2025) ada kegiatan di proyek ini, otomatis pihak proyek sudah melakukan pelanggaran dan nantinya akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. “Nah ini sangat luar biasa ini, ini termasuk nekat ini, tidak ada izin apa-apa sudah melakukan pembangunan. Jangan-jangan kami pun curiga nanti kawasannya tidak sesuai,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ke depannya tetap melakukan sidak ke lapangan, Lanang Umbara menyatakan sudah pasti tetap melakukan sidak kelapangan, baik ada maupun tidak ada laporan dari masyarakat. “Oh ya tetap. Sepanjang kita mendapatkan waktu sedikit pun itu kita akan turun terus, apalagi ada laporan. Walaupun tidak ada laporan kami sebenarnya sudah berencana di DPRD kalau ada waktu-waktu yang senggang, kami akan segera turun. Kami terkendala adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kita jadwalkan per bulan, sehingga itu wajib juga kita laksanakan. Terkait mungkin ada sidang, sidang paripurna, sidang internal dan kegiatan-kegiatan lainnya, tidak boleh melanggar daripada ketentuan yang sudah kita buat di DPRD Kabupaten Badung, yang sudah kita paripurnakan menjadi jadwal bulanan DPRD Kabupaten Badung,” tandasnya. (bgn003)25031218