Tabanan, Baliglobalnews

Manfaat dari program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) di antaranya masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menghindari konflik atau sengketa tanah dan membuat aset masyarakat bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha. Hal ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Tabanan yakni “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Tabanan Era Baru Yang Aman, Unggul Dan Madani (Aum)”.         

Hal itu diungkapkan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, saat menghadiri undangan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Tabanan sebagai wujud implementasi program PTSL tahun 2021 di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, pada Jumat (24/12).

Sertifikat tanah program PTSL tahun 2021 diserahkan secara simbolis 4.723 sertifikat yang terdiri dari 3.753 sertifikat tanah untuk masyarakat dan 970 sertifikat tanah aset pemerintah Kabupaten Tabanan. Penyerahan sertifikat ini akan memberikan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, mengingat dengan adanya sertifikat tanah ini berarti status dan bukti kepemilikan tanah sudah jelas dan sah, serta memberi kepastian hak atas tanah yang berkekuatan hukum dan mengurangi potensi sengketa. 

“Saya ucapkan selamat atas kepemilikan hak sertifikat tanah ini. Mohon dijaga baik-baik, karena ini merupakan surat berharga dan agar bijaksana menggunakan sertifikat buat jaminan modal usaha yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Sanjaya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan khususnya dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional umumnya, atas sinergitas dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini.

Sementara Kepala Pertanahan Kabupaten Tabanan, Heryanto, mengatakan bahwa untuk tahun 2021 PTSL di Kabupaten telah terselesaikan sekitar 5.686 bidang sertifikat secara simbolis telah diserahkan. Untuk aset Pemerintah Kabupaten Tabanan selama dua tahun berturut-turut pihaknya menyampaikan mampu menyelesaikan di atas 900 bidang dan hari ini jumlah aset Pemkab Tabanan yang telah diselesaikan sebanyak 970 bidang sertifikat.

“Kita di Tabanan ini kurang lebih masih menyisakan 14 persen yang belum bersertifikat dari jumlah bidang tanah yang ada di Tabanan. Perkiraan data BPN, sejumlah 381.445 bidang, yang sudah bersertifikat 331.526 tersisa 14 persen kurang lebih. Mudah-mudahan atas atensi, arahan, kolaborasi dan kombinasi, kalau pencanangan Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 harus tuntas terdata, kalau bisa Tabanan tahun 2023 harus dipastikan menjadi Kabupaten yang lengkap dan tuntas terdata,” katanya.

Turut hadir Ketua DPRD Tabanan, unsur Forkopimda, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabanan, Sekda dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. (bgn003)21122407

Buleleng, Baliglobalnews

Bendesa Adat Sumber Klampok, Jero Nengah Nadia, menuturkan pihaknya sempat melakukan perjuangan secara niskala bersama masyarakat Sumber Klampok untuk menuntaskan konflik di Desa Sumber Klampok serta warga mendapatkan sertifikat hak milik tanah secara gratis dari Pemerintah.

“Sebelum diberikannya sertifikat tanah ini secara gratis oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, kami di Prajuru Desa Adat telah menempuh jalur secara niskala dengan cara nunas ica ring Pura Kahyangan Tiga kasarangin antuk Pemangku. Hanya ini jalan terakhir Kami memohon, agar perjuangan masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan sertifikat tanah dan tidak ada lagi konflik antara masyarakat dengan Pemerintah. Atas doa tersebut akhirnya Hyang Widhi Wasa memberikan jawaban dengan lahirnya sikap dukungan penuh dari Gubernur Bali, Wayan Koster,” kata Nadia, pada Rabu (19/5) usai Gubernur Bali, Wayan Koster, menyerahkan secara langsung sertifikat hak milik tanah kepada warga Desa Sumber Klampok.(bgn003)21052015

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, menerima 400 sertifikat tanah asset Pemerintah Kota Denpasar yang diserahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar, Ketut Ary Sucaya dan disaksikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali,  Rudi Rubijaya, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede beserta Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Senin (10/5).

Sertifikat tanah yang diserahkan merupakan tindak lanjut setelah tahapan administrasi, dimana 400 sertifikat tanah merupakan aset jalan yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut juga membahas beberapa aset Pemkot Denpasar serta Provinsi Bali yang kiranya ke depan dapat digunakan sebagai lahan pengolahan sampah berbasis sumber yang dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas komitmen BPN Kota Denpasar yang telah berkolaborasi dan mendukung Pemkot Denpasar di dalam menata aset yang dimiliki.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas komitmen BPN Denpasar yang terus mendukung Pemkot Denpasar menata aset yang dimiliki. Bukan hanya secara fisik namun sertifikat ini juga mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah di dalam pengelolaan aset daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga mengajak BPN untuk berkolaborasi menuntaskan permasalahan sampah. Dimana Pemerintah Kota Denpasar sangat membutuhkan beberapa lahan di Desa ataupun Kelurahan untuk dijadikan lahan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dengan demikian diharapkan sinergi ini dapat memudahkan Pemkot untuk mendata lahan kosong yang ada di Kota Denpasar untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan dari hulu sehingga tidak semua sampah harus berakhir di TPA.

“Dengan dukungan berbagai pihak kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat dan tuntas. Ke depan dengan kita kerja bersama semua permasalahan bisa diselesaikan  sesuai dengan konsep menyama braya untuk Denpasar Maju,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali,  Rudi Rubijaya, mengatakan penyerahan sertifikat tersebut merupakan program BPN untuk mengadministrasikan aset-aset daerah dan memberi kepastian hukum tentang aset daerah.

“Ini merupakan program kami dimana adminitrasi sertifikat aset daerah sangat penting. Selain memberikan kepastian hukum juga diharapkan dapat mencegah permasalahan pengelolaan tanah aset dan juga sejalan dengan program Pemerintah untuk mensertifikatkan seluruh bidang lahan yang ada,” ujarnya.

Terkait program pengelolaan sampah berbasis sumber pihaknya yang juga didampingi Kepala BPN Kota Denpasar, Ketut Ary Sucaya mengatakan siap bersinergi dan mendorong agar program tersebut segera terealisasi. Dimana permasalahan sampah merupakan masalah bersama yang bersifat urgent yang harus cepat diselesaikan.

“Kami siap bersinergi untuk mendata tanah kosong atau Tanah Pengganti Biaya Pembangunan (TPBP) yang dapat digunakan sebagai lahan pengelolaan sampah. Tentu program pro rakyat tersebut harus segera dilaksanakan sehingga Kota Denpasar menjadi Kota yang indah dan asri tanpa sampah,” pungkasnya. (bgn003)21051028

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mewakili Pemkab Badung menyerahkan sertifikat tanah Terminal Mengwi kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang diwakili Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali Nusra, Muiz Tohir, di Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Kamis (4/2).

Sekda Adi Arnawa mengatakan penyerahan sertifikat tanah Terminal Mengwi merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjalankan amanah Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pengelolaan terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan Badung, AA Ngr. Rai Yudha Darma melaporkan berkenaan dengan tindak lanjut serah terima sertifikat ini yang seharusnya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta, namun karena adanya wabah Covid-19, baru kali ini bisa direalisasikan. Sehingga untuk merealisasikan hari ini, pihak Kementerian Perhubungan diwakili oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah  XII Provinsi Bali  Muiz Tohir.

Sementara Kabid Aset, I Nengah Nurjana, mengatakan terkait proses serah terima sarana dan prasarana yang akan diserahkan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 35 dengan luas 50.000 m²/5 Ha pemegang Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Badung yang dipakai untuk Terminal Penumpang Tipe A Mengwitani sebagai bukti kepemilikan yang bertempat di Terminal Mengwi, Desa Mengwitani. Dikatakan dengan adanya serah terima ini, segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan barang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Turut hadir Kepala Terminal Mengwi Erwin Rahardi beserta jajaran. (bgn003)21020419