Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, Rabu (22/7/2026), seluruh ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti kegiatan pendataan sensus ekonomi yang dipandu langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, pendataan serupa telah dilaksanakan pada sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan yang sekaligus mengajak seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta akurat sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan data statistik yang berkualitas. Dia menyampaikan keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintah. Oleh karena itu, ASN diharapkan menjadi contoh dalam mendukung setiap program strategis pemerintah melalui penyampaian data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. “Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung program nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi aktif seluruh ASN akan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” katanya.

Selain pendataan Sensus Ekonomi, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi seluruh ASN. Aktivasi IKD diharapkan mampu mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan secara digital sekaligus mendukung implementasi berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa kepemilikan IKD akan memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk mendukung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dengan telah teraktivasinya IKD, ASN nantinya dapat melakukan pengisian maupun pembaruan data secara mandiri pada sistem Perlinsos sehingga proses pendataan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, dan seluruh perangkat daerah, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 maupun percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dapat berjalan optimal serta menghasilkan data yang berkualitas sebagai pondasi perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)26072205

Denpasar, Baliglobalnews

Pencanangan pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Denpasar dituangkan dalam penandatanganan Komitmen Bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Denpasar yang diwakili oleh Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Gedung DNA pada Selasa (23/6/2026).

Pada kegiatan yang juga turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Denpasar itu, Wakil Walikota Arya Wibawa mengatakan program sensus ekonomi sendiri adalah salah satu instrumen penting terkait penyediaan data yang akurat guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut dia, data yang valid menjadi landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan, khususnya di bidang ekonomi, investasi, dan pemberdayaan masyarakat. “Sensus Ekonomi 2026 adalah salah satu momentum penting yang digunakan untuk menggali data akurat, yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” katanya.

Arya Wibawa juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Denpasar untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar demi kepentingan pembangunan daerah,” katanya.

Sementara Kepala BPS Kota Denpasar I Made Juli Ardana mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurut dia, keterlibatan langsung kepala daerah menjadi bentuk dukungan nyata dalam upaya menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Juli Ardana juga mengatakan petugas sensus yang ada di Kota Denpasar lebih dari 500 orang dan tersebar di berbagai wilayah desa/kelurahan, yang berasal dari tenaga dari desa sampai kalangan mahasiswa. Para petugas itu akan menyasar segmen rumah tangga, dan juga pelaku usaha yang tersebar di seluruh Bali. “Kemudian hasil sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya,” katanya. (*/bgn003)26062406

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli pada Rabu (24/6/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini serta disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Bangli, pimpinan perangkat daerah, dan perwakilan pelaku usaha di Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Menurut dia, data yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran. “Keakuratan data adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Dia menyebutkan hasil sensus nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Bupati juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, termasuk usaha rumah tangga, untuk menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. “Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang lebih akurat sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini menyampaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Menurut dia, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan. Fenomena seperti tumbuhnya toko daring tanpa lokasi fisik, meningkatnya transaksi digital, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform dan pekerja lepas (freelancer) menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang harus tercatat secara komprehensif. “Dinamika ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Perubahan tersebut perlu didokumentasikan secara lengkap agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” katanya.

Satrini mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas resmi yang beridentitas lengkap, Isi data dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya, dan Rahasia data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bangli dan BPS Kabupaten Bangli sepakat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan seluruh tahapan sensus berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan satu data ekonomi Kabupaten Bangli yang valid, akurat, dan akuntabel sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. (*/bgn003)2602405

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin apel Penguatan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Badung di Jaba Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung, pada Selasa (23/6/2026). Apel diikuti Forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemkab Badung, jajaran Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung serta Petugas Sensus Ekonomi 2026. 

Bupati Adi Arnawa menekankan petugas SE 2026 menjadi garda terdepan dalam menghimpun data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang. Bupati pun berpesan kepada seluruh petugas agar melaksanakan tugas dengan penuh integritas, disiplin dan tanggung jawab. “Datanglah dengan senyum, bangun kepercayaan dan pulanglah membawa data berkualitas. Jadikan tugas ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, daerah dan negara. Selamat bertugas, berikan yang terbaik untuk masyarakat dan Kabupaten Badung,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Badung untuk mendukung sensus ekonomi 2026, dengan menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur, terbuka dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. “Kami berpesan kepada masyarakat Badung untuk melaksanakan “TIR”. T: Terima petugas sensus ekonomi 2026, I: Isi data dengan benar dan R: Rahasia terjaga. Ingat TIR, mari bersama sukseskan sensus ekonomi 2026,” katanya.

Sementara Kepala BPS Badung Made Bimbo Abdi Suardika menyampaikan sesuai Instruksi Presiden RI, selain mencatat usaha, dalam sensus ekonomi 2026 ini juga diintegrasikan untuk melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga. Dikatakan, yang sudah tercatat di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari 146 ribu KK di Badung, masih ada 10 persen warga Badung yang belum tercatat atau sekitar 14.700 KK. “Dari SE2026 ini saatnya petugas mencatat seluruh KK Badung sehingga tidak ada yang terlewat di DTSEN. Sisanya sekitar 130 ribu KK tetap akan didatangi untuk memutakhirkan data sosial ekonomi nasionalnya. Sehingga termutakhirkan tingkat kesejahteraannya dari desil satu sampai desil 10. Dari 146 ribu KK di Badung, ketika di peringkat nasional, hanya 20,71 % KK Badung yang masuk desil 1-5, termasuk terkecil kedua setelah Denpasar,” katanya.

Dia juga menyebutkan jumlah petugas yang melakukan pendataan 399 petugas pendata lapangan, 53 petugas pemeriksa pengawas lapangan untuk usaha mikro kecil menengah dan 9 petugas untuk usaha besar. Secara nasional SE2026 dimulai 15 Juni, namun untuk di Bali, karena adanya hari raya Galungan dan Kuningan, maka sensus ekonomi dilaksanakan lebih awal yang dimulai per 8 Juni dan berakhir 31 Agustus 2026. “Sampai saat ini progress di Badung sudah mencapai 11,87 persen. Mudah-mudahan setelah penguatan komitmen ini progress pendataan kami berjalan lebih lancar sehingga progress lebih meningkat,” katanya. (*/bgn003)26062408

Denpasar, Baliglobalnews

Pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) turut diselenggarakan di Kota Denpasar.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya turut menjadi responden pada kegiatan pendataan SE2026 yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tersebut.

Walikota Jaya Negara yang ditemui usai mengikuti kegiatan pendataan SE2026 di Kantor Walikota Denpasar pada Jumat (19/6), menekankan pentingnya sensus sebagai instrumen penyediaan data yang akurat guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Jaya Negara, data yang valid menjadi landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan, khususnya di bidang ekonomi, investasi, dan pemberdayaan masyarakat. “Sensus Ekonomi 2026 adalah salah satu momentum penting yang digunakan untuk menggali data akurat, yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” katanya.

Walikota Jaya Negara juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Denpasar, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, dengan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar demi kepentingan pembangunan daerah,” katanya.

Sementara Kepala BPS Kota Denpasar I Made Juli Ardana mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurut dia, keterlibatan langsung kepala daerah menjadi bentuk dukungan nyata dalam upaya menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Juli Ardana juga mengatakan adapun petugas sensus yang tersebar bersumber dari tenaga dari desa sampai kalangan mahasiswa. Para petugas itu akan menyasar segmen rumah tangga dan juga pelaku usaha yang tersebar di seluruh Bali. “Kemudian hasil sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya,” katanya. (*/bgn003)26061903

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 terselenggara di Provinsi Bali dari tanggal 1 Mei – 31 Juli 2026. Dukungan tersebut disampaikannya usai didata oleh petugas Sensus dan melakukan penempelan tanda Sensus Ekonomi 2026 di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (8/6/2026) sore yang disaksikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Gubernur Koster mengajak seluruh masyarakat Bali agar turut mensukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan manfaat untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. “Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil Sensus ini betul-betul merupakan data akurat, bisa dimanfaatkan BPS untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama sekali di Provinsi Bali,” ujarnya.

Sebagai Gubernur sekaligus juga sebagai pribadi, Koster mengajak seluruh krama Bali, baik itu pelaku usaha sampai seluruh segmen masyarakat agar menerima dan memberikan data ke tenaga Sensus Ekonomi 2026 yang akan melaksanakan tugas pendataan dari rumah ke rumah sampai ke tempat unit usaha. “Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta, agar data yang diperoleh dari semua masyarakat Bali betul-betul akurat, bisa menjadi gambaran nyata untuk perencanaan pembangunan Indonesia, dan Bali pada khususnya,” katanya.

Gubernur Koster berharap dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi ini, BPS Provinsi Bali bisa mengembangkan instrumen Sensus dengan melihat karakteristik Pulau Dewata, yang mana Ekonomi Bali 65 persen lebih didominasi oleh sektor Pariwisata. Dia menyatakan Sensus Ekonomi 2026 juga bisa dijadikan momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulan, yang meliputi sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri, sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata berbasis budaya. Kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa melihat langsung “before” dan “after” dari Ekonomi Kerthi Bali.

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali secara perdana dilakukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. “Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas sensus,” ujarnya.

BPS juga melaporkan kepada Gubernur Bali bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret peta dan struktur ekonomi Bangsa Indonesia untuk data perencanaan serta kebijakan pembangunan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan di Bali, kata dia, BPS telah memiliki 3.200 petugas Sensus Ekonomi yang menyebar ke kabupaten/kota di Bali. Petugas sensus bersumber dari tenaga dari desa sampai mahasiswa, dan petugas yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng serta Kota Denpasar. “Selain menyasar segmen rumah tangga, Sensus Ekonomi juga akan mendata pelaku usaha di Bali yang jumlah usahanya mencapai 640 ribu lebih. Kemudian hasil Sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya,” katanya sembari mengucapkan terima kasih kepada Gubernur. (*/bgn003)26060906