Denpasar, Baliglobalnews

Kapolda Bali, Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, menyatakan siap mensosialisasikan sekaligus   melaksanakan PKS (perjanjian kerjasama) Dewan Pers dan Polri dalam penanganan kasus-kasus pers.

Kapolda menyampaikan hal itu ketika menerima rombongan Dewan Pers di Mapolda Bali, pada Selasa (6/12/2022). Saat itu Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Stefanus  Satake Bayu Setianto.

Rombongan Dewan Pers dipimpin Plt. Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, didampingi Totok Suryanto (anggota) dan Yadi Hendriyana (anggota). Hadir juga mendampingi Ketua Pembina Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Satria Naradha dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali IGMB Dwikora Putra.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan beberapa hal penting di antaranya sosialisasi PKS antara Bareskrim Polri dan Dewan Pers (DP) dalam hal penanganan kasus pers. Disampaikan juga capaian hasil indeks kemerdekaan pers (IKP) secara nasional tahun 2002 serta beberapa isu aktual terkait situasi selama pelaksanaan dan perkembangan kamtibmas usai pelaksanaan G20 yang telah terlaksana dengan baik dan sukses.

DP dan konstituen juga berkomitmen untuk menjaga profesionalisme kerja khususnya wartawan dalam melaksanakan pekerjaan untuk tetap profesional, taat dan tunduk dengan kode etik jurnalistik (KEJ).

Agung Dharmajaya menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas suksesnya pengamanan KTT G20 oleh Polri. “Kami sangat mengapresiasi terkait pelaksanaan KTT G20 yang telah sukses dilaksanakan. Suksesnya KTT G20 tentunya tidak terlepas dari pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri khususnya Polda Bali,” ujarnya.

Perlu diketahui, kata dia, kerjasama dengan Polri berjalan sangat baik, terutama dengan Polda Bali yang memiliki kasus pers yang sedikit. “Harapan kami jika ada masukan dari Bapak Kapolda dan jajaran berkenan disampaikan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu :Jayan Danu Putra  mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers dan berharap ke depannya dapat lebih meningkatkan kerja sama. “Perlu kami katakan bahwa jalinan komunikasi kami dengan pers sangat baik. Hal ini terbukti dari suksesnya pengamanan KTT G20 yang dilakukan Polri. Dalam hal ini pers sangat aktif dalam hal pemberitaan yang positif,” ujarnya.

Kapolda juga menyampaikan bersama jajarannya siap mensosialisasikan dan melaksanakan  PKS antara Polri dan Dewan Pers dalam menangani sengketa pers.

“Saya berharap ke depannya jalinan kerjasama antara Polri khususnya Polda Bali dengan Dewan Pers semakin erat,” tandasnya. (bgn003)22120704

Denpasar, Baliglobalnews

Kapolda Bali, Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, meminta jajarannya agar jika ada kasus atau pengaduan-pengaduan masyarakat di Bali seputar sengketa pemberitaan atau sengketa Pers, koordinasikan terlebih dahulu dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, sebelum menundaklanjuti kasus atau pengaduan masyarakat tentang sengketa pemberitaan di Bali.

Penegasan itu disampaikan Kapolda Putu Jayan saat menerima audiensi Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, di Lounge Andalan, Rupatama Mapolda Bali, Senin (8/3).

”Saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus SMSI Bali yang telah memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada kami selaku aparat Kepolisian dalam menjalankan fungsi Kepolisian terutama ketika nanti kami menemukan kasus-kasus atau pengaduan masyarakat terkait sengketa pemberitaan pers. Saya minta nanti Reskrim Polda berdiskusi lagi lebih teknis dengan SMSI Bali, supaya menambah informasi dan pengetahuan yang diperlukan,” ujar Kapolda Putu Jayan. 

Hadir mendampingi Kapolda Bali dalam audiensi tersebut, Direktur Reskrim Polda Bali, Kombes Pol.  Djuhandani Raharjo Puro,  SH dan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Syamsi, SH. Sementara dari Pengurus SMSI Bali, hadir Ketua SMSI Bali,  Emanuel Dewata Oja yang akrab disapa Edo dan Sekretaris SMSI Bali, Arief Wibisono.

Kapolda Putu Jayan Danu Putra menjelaskan, saat ini dengan berbagai kemudahan yang didapat masyarakat dalam mengases informasi, memungkinkan masyarakat bebas mempersoalkan isi berita media pers. Kepolisian juga kata Jenderal Polisi berbintang dua ini,  tidak mungkin tidak memperhatikan pengaduan maupun laporan masyarakat yang merasa dirinya dirugikan dengan pemberitaan Pers. Karena pada hakekatnya tugas dan fungsi pokok Polri adalah melayani masyarakat, tak terkecuali menindaklanjuti pelaporan ataupun pengaduan tentang sengketa pemberitaan.

Sementara itu, Direktur Reskrim Polda Bali, Kombes Pol.  Djuhandani Raharjo Puro,  SH yang diberi kesempatan oleh Kapolda Putu Jayan untuk memberikan penjelasan teknis menyangkut pelaporan atau pengaduan masyarakat terkait sengketa Pers menegaskan, saat ini di Bali memang belum ada sengketa pemberitaan Pers yang menimbulkan keberatan masyarakat dan ditindaklanjuti melalui proses Hukum.

Hanya saja Perwira Polisi Melati Tiga ini menyampaikan bahwa pihaknya sering sulit membedakan mana media online yang legal dan mana media online yang ilegal, dalam arti tidak memenuhi persyaratan untuk beroperasi sebagai media online yang sah menurut berbagai ketentuan yang berlaku. ”Kami mohon SMSI dapat memberikan daftar media online mana saja yang telah memenuhi syarat sebagai media online yang benar menurut undang-undang,” ujarnya.

Menimpali hal-hal yang disampaikan baik oleh Kapolda Bali maupun oleh Dirreskrim Polda Bali, Ketua SMSI Bali menjelaskan saat ini di Bali sudah terdapat 400 ratus lebih media online dari 46 ribu lebih media online seluruh Indonesia. Namun tidak semua media online tersebut telah memenuhi syarat-syarat pendirian sebuah media online sesuai syarat yang ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Dia menyebutkan ada kecenderungan Polisi dalam menangani sengketa pemberitaan pers hanya merujuk pada keberadaan media yang bersengketa tersebut di Dewan Pers. Padahal, SMSI mendorong polisi dalam memeriksa kasus-kasus sengketa pers,  tidak saja dengan mempertanyakan apakah media khususnya media online telah terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Lebih dari itu, polisi diharapkan merujuk pada pertanyaan apakah berita yang disengketakan tersebut adalah termasuk karya jurnalistik atau bukan.

”Kami dari SMSI mendorong pihak Kepolisian jika menerima pengaduan atau pelaporan masyarakat terkait sengketa berita, supaya mamakai UU nomor 40/1999 tentang Pers. Karena sudah ada MoU antara Dewan Pers dengan Polri tahun 2017 silam yang mengatur penggunaan Undang-Undang Pers sebagai perangkat regulasi untuk menyelesaikan sengketa pers,” ujarnya.

Pada akhir audiensi, Emanuel Dewata Oja alias Edo menyerahkan buku berjudul ”Buku Saku Wartawan” kepada Kapolda. Buku tersebut berisi seluruh regulasi kerja pers yang telah diatur Dewan Pers, seperti UU Nomor 40/1999, Kode Etik Jurnalistik dan beberapa dokumen MoU antara Polri dan Dewan Pers serta MoU antara Kemenkumham dengan Dewan Pers. (bgn003)21030913