Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan langkah strategis dalam mentransformasi sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka sharing session bertajuk “Mewujudkan Pariwisata Badung Berkualitas dan Berkelanjutan” di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Rabu (16/9/2026). Forum strategis ini menghadirkan stakeholders pariwisata, akademisi, hingga pelaku industri untuk menyamakan persepsi menuju pariwisata berkualitas.

Acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dengan PT Coconut Homes dan BNDCC & BNDH (PT Nusa Dua Indonesia) terkait penyediaan kebutuhan pokok.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan hasil diskusi ini akan segera ditindaklanjuti. “Saya mendengar Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana akan langsung mengadakan rapat dengan Kadis Pariwisata Badung untuk menindaklanjuti daripada apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek ini,” katanya.

Terkait upaya menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, Pemkab Badung akan mengoptimalkan peran pengamanan tradisional Bali di objek wisata. “Salah satunya lewat pecalang, sehingga beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah kami lakukan sehingga ada tercipta rasa aman, nyaman dan tertib. Mudah-mudahan dengan langkah seperti itu nanti pihak pecalang khususnya di daerah-daerah pariwisata untuk ikut membantu daripada tujuan pemerintah untuk menata kawasan pariwisata,” ujarnya.

Mengenai penataan wilayah Kuta, kata dia, Pemkab Badung menyiapkan kantong parkir guna mengurangi kemacetan dan memperindah kawasan wisata, seiring rencana pembangunan moda transportasi publik. “Tidak cukup kita hanya membangun pedestrian, tapi kan juga ada satu bottleneck di sana, di sepanjang jalan itu malah dijadikan tempat parkir. Seiring dengan kita sedang akan membangun moda transportasi publik juga di Kuta. Kita menyiapkan kantong parkir dan salah satunya di eks Bali Anggrek itu. Agar bisa, malam tahun baru ini sudah bisa dimanfaatkan untuk parkir,” katanya.

Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan strategi pembangunan infrastruktur di Wilayah Badung Utara guna membangun konektivitas dan menunjang destinasi pariwisata yang akan berkembang. “Kadang-kadang kita membangun destinasi terlebih dahulu tapi aksesnya belakangan. Ini agak susah nanti. Maka kita mencoba membangun dulu infrastruktur ini, konektivitas kita bangun, masalah nanti ada potensi destinasi atau gimana nanti itu masalah kedua. Kalau itu memang ternyata memberikan potensi untuk menjadi satu destinasi yang baru, tentu kita akan support sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tidak serta-merta pariwisata yang ada di selatan saya akan bawa ke utara,” pungkasnya.

Forum ini turut dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada, Sekda IB Surya Suamba beserta kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, kepala OPD terkait di Lingkungan PemProv. Bali, kepala instansi vertikal, dan Tim Perumus Kebijakan Daerah Kabupaten Badung. (*/bgn003)26091601

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam rapat kerja (raker) di Ruang Gosana III, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (18/4). 

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara mengatakan pada pertemuan kedua dengan eksekutif tersebut lebih menekankan kepada pandangan-pandangan umum dari anggota pansus, dan tenaga ahli untuk memberikan masukan-masukan. 

“Sekiranya masukan kami itu bisa menjadi tambahan di dalam rancangan dan perda yang kita bahas di hari berikutnya,” katanya usai memimpin raker tersebut.

Dia menyatakan Kabupaten Badung mempunyai potensi yang sangat besar, baik yang berada di wilayah Badung Selatan maupun Badung Utara. Badung Selatan, kata dia, merupakan pusat dari kegiatan pariwisata, sedangkan Badung Utara menjadi daerah penunjang sektor pertanian.

Dia mengharapkan ke depan industri pariwisata bisa bersinergi dan saling menguntungkan dengan sektor pertanian, sehingga kesejahteraan para petani bisa ditingkatkan melalui konektivitas antara sektor industri pariwisata dengan pertanian. 

“Biar bisa sinkron ke depannya, apa yang menjadi kebutuhan industri pariwisata bisa dipenuhi oleh para petani kita yang ada di wilayah Badung Tengah dan Badung Utara agar kehidupan para petani kita bisa semakin terangkat,” ujarnya. 

Pada pertemuan ketiga, kata dia, pihaknya akan fokus membahas pasal-pasal dan penyempurnaan  kalimat dan aturan yang akan diterapkan.  “Biar sinkron semuanya, begitu juga dari kosakatanya, penandaan huruf dan lain sebagainya,” katanya. (bgn003)22041818

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar mengupayakan percepatan pemulihan pariwisata Bali, khususnya Kota Denpasar, melalui berbagai langkah strategis dengan menggandeng seluruh stakeholder di bidang pariwisata.

Virtual Sales Mission Domestic yang mempertemukan seller pariwisata di Kota Denpasar di bidang hotel, travel agent, destinasi wisata, jasa wisata dan event wisata dengan buyer dari seluruh Indonesia dengan  melalui tatap maya dilaksanakan di Ballrom Hotel Four Star Trans, Renon, Denpasar, pada Senin (28/6).

Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Dezire Mulyani, mengatakan ditetapkannya wilayah Sanur sebagai salah satu pilot project pembukaan pariwisata untuk pasar mancanegara, mempromosikan kawasan Sanur dengan mengambil tema stay avtive and have a safe vacation healthier Sanur atau tetap aktif dan aman berwisata di Sanur.

”Melalui tema ini kami berharap dapat menampilkan Sanur secara lebih komprehensif dengan berbagai aktivitas pariwisatanya namun dengan protokol kesehatan,” katanya.

Dia berharap meningkatnya kembali kasus Covid-19 belakangan ini jangan sampai membuat kita pesimis. Kepercayaan pasar terhadap penangan pandemi ini diupayakan sebaik mungkin.

Dalam upaya menciptakan free covid coridor, kita telah melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana CHSE pada segala lini usaha pariwisata. ”Kita juga terus mengupayakan tata kelola destinasi dan manajemen perjalanan wisata yang menjadi bagian skema tata kelola pariwisata Bali ke depan,” katanya.

Dezire menyebutkan peserta rapat mencapai 15 seller pariwisata di Kota Denpasar yang telah memperoleh sertifikasi CHSE (cleanliness, health, safety & environment sustainability). Sementara buyer yang berpartisipasi ditargetkan 75 orang dari seluruh Indonesia.

Salah satu peserta, Ketut Purnama, mengatakan situasi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung cukup lama ini memang sangat memukul industri pariwisata. ”Namun saya optimis dengan upaya sinergis pemerintah dan seluruh stakeholder akan secepatnya dapat  memulihkan situasi,” ujarnya. (bgn003)21062821

Nasional, Baliglobalnews

Pengamat pariwisata Muslim Jayadi menilai kemudahan berusaha yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker membantu pemulihan sektor pariwisata.

“Salah satu dampak positifnya adalah terkait kemudahan perizinan melalui sistem online dan digital bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Karena kemudahan itu, sudah pasti ada yang ke sektor pariwisata dari sekian investor, yang sudah siap menanamkan modal di Indonesia setelah disahkannya UU Cipta Kerja,” ujar Jayadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, UU Cipta Kerja juga memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di sektor wisata.

“Setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan,” katanya.

Selain UMKM dan koperasi, UU Cipta Kerja pada sektor pariwisata juga berdampak positif pada para pekerja lokal.

Terkait ketenagakerjaan, lanjut Jayadi, pengusaha pariwisata berdasarkan Pasal 26 ayat (1) poin (h) UU Cipta Kerja juga diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.

Dia menegaskan bahwa UU Cipta Kerja mendesak dihadirkan pada masa sekarang di tengah perekonomian Indonesia terdampak COVID-19, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Sekarang (masa pandemi) inilah saat yang tepat disahkannya UU Cipta Kerja. Karena untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi perlu pertumbuhan investasi. Dalam UU Cipta Kerja perizinan investasi dimudahkan supaya investasi meningkat,” katanya.

Dengan adanya investasi, lapangan kerja baru tercipta dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung akan juga berpengaruh baik pada sektor pariwisata. (bgn123)20112213