Singaraja, Baliglobalnews

Tim Gabungan Yustisi Buleleng yang terdiri dari atas personel Polres, Satpol PP dan BPBD mengimbau dan memberitahukan kepada usaha sektor non-esensial untuk tutup pada Minggu (11/7)

Imbauan tersebut dilaksanakan di sekitar Kota Singaraja menindaklanjuti Instruksi Mendagri nomor: 18 tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Nomor : 10 tahun 2021 terkait penerapan PPKM Darurat yang berlaku hingga 20 Juli mendatang.

Tim dibagi menjadi 5 yang bertugas di Jalan Diponegoro sampai ke Penarukan, Jalan Ahmad Yani Singaraja, Jalan Udayana Singaraja, di daerah Banyuning sampai Penarukan dan di daerah Jalan Ngurah Rai, Singaraja.

Seluruh tim membawa stiker yang bertulisan, “Ditutup Sementara Selama PPKM Darurat (Inmendagri Noomor 18 tahun 2021) Kepatuhan Anda Untuk Kebaikan Kita Semua”.  Setelah dikomunikasikan secara humanis dengan pengelola toko dan atau pemilik toko atau usaha yang termasuk sektor non-esensial, pemasangan stiker tersebut dapat dilakukan dan pemilik toko kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh tim dengan menutup tokonya.

Tidak semua menerima imbauan yang disampaikan Tim Yustisi Gabungan. Ada satu tempat usaha toko yang memberikan agurmentasi berkaitan dengan perekonomian bahkan tidak bersedia untuk ditempelkan stiker yang dibawa oleh tim gabungan.

Kabag Ops Kompol AA Wiranata Kusuma, seizin Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa, menyampaikan SE terbaru terkait dengan PPKM Darurat untuk sektor kritikal di antaranya sektor energi, kesehatan, keamanan dan pertahanan serta yang lainnya dapat melaksanakan 100 % WFO (work from office,). Untuk sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat melaksanakan kegiatan atau buka 0 % – 50 %, sedangkan sektor non-esensial seperti kantor pemerintahan yang tidak memberikan pelayanan publik seara langsung, bioskop, tempat wisata, sarana olah raga, toko busana, tepat jasa kecantikan/pangkas rambut/salon, toko mainan anak, toko sepeda, tempat pijat/spa dan toko elektronik/asesoris ditutup total atau WFH.

“Bagi pelaku usaha yang tidak menaati imbauan berdasarkan Instruksi Mendagri dan Surat Edaran Gubernur Bali, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (bgn003)21071125

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Satgas Gabungan Kota Denpasar mulai menertibkan sektor usaha non-esensial yang masih beroperasi pada masa PPKM Darurat, Minggu (11/7).

Beberapa ruko dan usaha non-esensial yang masih beroperasi atau belum menerapkan 100 persen work from home (WFH) turut ditertibkan dengan mewajibkan penerapan WFH. Penertiban terhadap beberapa usaha non-esensial dilakukan di beberapa ruas jalan seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Teuku Umar, Jalan Gatot Subroto.

Kasat Pol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, mengatakan PPKM Darurat Jawa-Bali merupakan amanah Pemerintah Pusat dalam mendukung pengendalian Covid-19. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mentaati aturan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021, SE Gubernur Bali Nomor 9, 9R dan 10 Tahun 2021 serta SE Walikota Denpasar Nomor 180/389/HK/2021 yang mengatur tentang PPKM Darurat.

Pihaknya mengaku akan terus melaksanakan monitoring di seluruh wilayah Kota Denpasar, sehingga mobilitas masyarakat dapat ditekan yang bermuara pada pengendalian kasus Covid-19 di Kota Denpasar.

“Hal ini dilaksanakan murni untuk untuk menekan penularan kasus Covid-19, mengingat rate kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar masih tinggi, sesuai aturan PPKM Darurat, dimana sektor Non Esensial menerapkan 100 persen WFH, semoga pandemi Covid-19 segera dapat diatasi bersama,” tandasnya. (bgn003)21071116

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial ditutup atau diberlakukan 100 persen bekerja dari rumah selama pelaksanaan PPKM Darurat.

“Mulai besok, Minggu (11/7), TNI, Polda Bali beserta satgas penegakan hukum akan melaksanakan operasi penegakan disiplin guna menindaklanjuti SE Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 ini,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Sabtu.

Menurut dia, bagi sektor non-esensial yang masih buka atau melanggar SE No 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua SE No 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali ini akan diambil tindakan tegas, yakni penyegelan atau penutupan oleh satgas penegakan hukum.

“Satgas ini beranggotakan personel kepolisian, TNI, Kejati dan Satpol-PP. Untuk itu, saya mengimbau masyarakat yang berhubungan dengan sektor non-esensial untuk menutup kantor, toko dan sebagainya,” ujar pria yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali itu.

Dikeluarkannya SE Gubernur Bali yang baru ini, katanya, juga untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam SE Gubernur Bali yang baru ini juga berisi ketentuan pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat. Edaran ini mulai berlaku pada Sabtu (10/7) sampai dengan Selasa (20/7).

Dewa Indra menambahkan, perubahan yang dilakukan tersebut, selain mengacu pada Instruksi Mendagri yang telah tiga kali mengalami perubahan, juga didasarkan laporan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat oleh Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali serta Kejaksaaan Tinggi. “Dalam hal tersebut seluruh pihak yang hadir menyepakati penegasan atas dua hal disebut,” ujarnya.

Sekda Dewa Indra juga menjelaskan sektor non-esensial, contohnya adalah toko pakaian, toko sepatu, seluler, toko peralatan rumah tangga dan yang sejenis, termasuk dealer kendaraan, kantor-kantor swasta, kantor organisasi kemasyarakatan, kantor pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga kantor desa dan koperasi yang tidak melayani kebutuhan pokok.

“Kantor-kantor yang tidak termasuk esensial agar ditutup, menjalankan WFH, karyawannya bekerja dari rumah. Saya tegaskan sekali lagi jika melanggar akan disegel dan jika kembali melanggar mohon maaf akan dikenakan tindakan hukum,” ucapnya

Dewa Indra juga berharap bahwa upaya penegakan disiplin yang dilakukan oleh satgas ini agar dilihat sebagai upaya maksimal dalam pengendalian pandemi COVID-19 di Bali, yang trennya belakangan semakin meningkat.

“Dua hari yang lalu pertumbuhan kasus mencapai 577 orang positif, lalu kemarin ada 674 orang positif. Tekanan kepada RS semakin meningkat, ini tentu menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama. Untuk itu satgas memandang perlu untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lagi,” ujarnya.

Dewa Indra menekankan bahwa seluruh tindakan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat akan dilakukan oleh satgas dan pemangku kepentingan di Provinsi Bali.

“Jadi, kepada masyarakat mohon untuk memahami kebijakan ini dan melihat kebijakan ini dalam konteks melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat,” kata Dewa Indra.

Saat ini, lanjut dia, adalah keadaan darurat, yang artinya memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Mohon kebijakan ini tidak dikaitkan dengan hal lain di luar substansi perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ucapnya.(bgn123)21071103