Jakarta, Baliglobalnews

Sekretariat DPRD Kabupaten Badung menggandeng 22 orang wartawan media online mengunjungi DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih pada Rabu (7/5/2025).

Pada kunjungan kedua setelah ke Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta dipimpin Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta didampingi Jabatan Fungsional Pranata Humas Ida Bagus Putra Mas Siangan beserta sejumlah staf Sekretariat DPRD Kabupaten diterima Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI Bun Joi Phiau di Ruang Protokol, DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Usai kunjungan, Putu Ngurah Thomas Yuniarta didampingi Ida Bagus Putra Mas Siangan menyampaikan senang karena bisa diterima langsung Anggota DPRD.
Dia menyebutkan ada yang bisa ditiru terkait dengan teknologi yang diterapkan Sekretariat DPRD DKI Jakarta. “Sebelum ke sini, kita sudah daftar lewat online, yang hari ini langsung diterima pihak DPRD DKI Jakarta. Jadi, sangat jelas sesuai SOP. Mudah-mudahan, hal ini bisa kita terapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung,” katanya.

Thomas juga menyampaikan tertarik dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ASN termasuk anggota DPRD menggunakan angkot atau angkutan umum setiap hari Rabu. “Jadi tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi ke kantor. Ini menjadi masukan yang bisa ditiru. Kalau ini bisa diterapkan di Kabupaten Badung khususnya, tentu luar biasa, karena di beberapa titik tertentu, volume kendaraan itu sudah tidak sesuai dengan lebar jalan,” tegasnya.
Sementara perwakilan media online, Nyoman Sarmawa mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD DKI Jakarta yang berkenan menerima rombongan Sekretariat DPRD Badung bersama wartawan untuk menambah wawasan terkait kerja sama media dengan DPRD.

“Kami melibatkan 22 media online yang selama ini sudah bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Badung dan diterima dengan baik oleh DPRD Jakarta, dalam hal ini Wakil Komisi D yang menangani masalah pembangunan, termasuk infrastruktur,” kata Ketua Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Badung itu.

Dia menanyakan bagaimana DPRD DKI Jakarta menyikapi program nasional tentang efisiensi anggaran, karena sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Menjawab pertanyaan tersebut, Bun Joi Phiau menyampaikan APBD DKI Jakarta Rp91 triliun lebih dengan PAD cukup besar. Meski ada efisiensi anggaran, dia menyatakan tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Tidak semua program efisiensi anggaran dipotong 50 persen. Selama ini, kami punya APBD dan PAD besar. DKI Jakarta tidak terasa efek efisiensi anggaran,” katanya. (bgn003)25050708

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung menggelar rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di ruang Pimpinan DPRD Puspem Badung, Selasa (1/12). Rapat membahas tentang penerapan TTE (tanda tangan elektronik) pada surat tertentu.

Menurut Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, I Ketut Kontiyasa, Setwan (Sekretariat Dewan) mengundang pihak Kominfo dan Dinas Arsip  mengenai masalah penerapan TTE. Pasalnya, ke depan semua hal akan berbasis elektronik, termasuk tanda tangan pada surat-surat.

”TTE akan diterapkan pada surat tertentu. Untuk menyiapkan itu (TTE-net), semua kabag dan kasubag dan staf-staf teknis, terutama di persuratan harus paham tentang proses TTE. Jadi, dari alur membuat surat, koreksi surat, tanda tangan surat, paraf surat, baik surat masuk maupun surat keluar, itu semua ada prosedurnya, sehingga semua harus paham akan tertuang dalam tanda tangan elektronik,” katanya seraya menambahkan, dalam implementasinya, pihaknya masih menunggu Peraturan Bupati.

Pada surat TTE, kata dia, ada spesimen tanda tangan dan barcode. ”Dalam barcode itu ada TTE, semua ini bertujuan untuk mempercepat tugas-tugas kerja. Jadi semua kita bekerja berdasarkan sistem yang berbasiskan aplikasi untuk mempercepat di manapun pejabat itu,” katanya.

Pelaksanaan TTE, lanjutnya, akan diatur khusus. ”’Karena itu, kita harus paham dan masih menunggu Peraturan Bupati. ”Jadi ada admin tertentu yang bertanggung jawab, tadi Pak Sekwan masih menunggu Peraturan Bupati, dan dari dewan targetnya tahun 2021 sudah diterapkan TTE,” tandasnya. (bgn003)20120137