Tabanan, Baliglobalnews 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data 5 Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID pada Kamis (4/9/2025). Kegiatan yang digelar secara daring itu bertujuan untuk mewujudkan data desa presisi di Kabupaten Tabanan.

Bimtek ini diikuti oleh petugas pendata dan operator desa dari 133 desa se-Kabupaten Tabanan, dengan menghadirkan narasumber dari Komunitas Open Desa, Ridho Ganda Rahardi beserta tim.

Sekda Susila menekankan pentingnya keakuratan dan presisi data dalam mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah. “Data yang akurat dan presisi merupakan satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah sehingga tepat sasaran,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar seluruh peserta benar-benar serius mengikuti bimtek ini. “Saya berharap para petugas dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena hal ini menjadi atensi khusus pimpinan daerah,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan I Gusti Ayu Supartiwi menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Pada tahap awal, seluruh desa telah melakukan pendataan dasar berupa data demografi (kependudukan), potensi desa, dan batas wilayah desa, yang juga telah melalui proses pemutakhiran.

Supartiwi menyampaikan bahwa bimtek kali ini lebih difokuskan pada petugas lapangan dan operator desa yang akan melakukan penginputan data pada aplikasi Open SID. Dia menegaskan bahwa lima program bidang prioritas yang menjadi fokus pendataan meliputi sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, serta aktivitas adat dan keagamaan. “Dari data yang sudah terinput di Tabanan, tercatat jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 145.408. Untuk itu dibutuhkan sebanyak 1.147 petugas pendata dan 403 petugas operator,” katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan dukungan anggaran biaya operasional petugas melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten. Supartiwi juga menegaskan bahwa batas akhir pendataan program bidang prioritas ini ditetapkan hingga (30/11/2025) mendatang, sehingga pada akhir tahun 2025 seluruh data sudah dapat dimutakhirkan secara lengkap. (bgn020)25090405

Tabanan, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila mengatakan tidak benar dan tidak berdasar informasi di grup FB yang menyebutkan adanya pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) di Tabanan selama masa kepemimpinan Bupati I Komang Sanjaya.

“Kami tegaskan bahwa isu pemotongan TPP serta hak ASN di Pemkab Tabanan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Semua hak ASN, termasuk TPP, dihitung berdasarkan kinerja dan diproses secara online melalui aplikasi Sim Kita dan Prestasi Online,” kata Susila pada Kamis (7/11/2024).

Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah I Wayan Kotia menyampaikan sejak 2022 hingga kini tidak ada pemotongan hak-hak ASN di Tabanan. “Berbeda dengan tahun 2021, di mana terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga terjadi pemotongan TPP sebanyak empat kali, dari tahun 2022 hingga saat ini hak-hak ASN maupun tenaga kontrak dibayarkan penuh sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Wayan Kotia juga meminta pihak-pihak tertentu agar tidak mempolitisir isu ini, terutama di tengah situasi politik menjelang pilkada serentak. “Kami di Bakeuda selalu membayarkan hak ASN sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang diajukan. Semua pembayaran telah sesuai aturan, jadi kami harap isu ini tidak dipolitisasi,” katanya.

Sementara Inspektur Pemkab Tabanan, IGN Supanji, turut menyatakan bahwa seluruh pengelolaan keuangan daerah harus sesuai mekanisme dan prosedur dan pihak Inspektorat selalu mengawasi agar pengelolaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan tidak ada kebijakan pemotongan yang dilakukan tanpa dasar yang sah. “Inspektorat melakukan review dan audit terhadap pengelolaannya, dan kami selalu melakukan pengawasan internal secara ketat. Tidak ada temuan terkait pemotongan hak ASN,” katanya. (bgn020)24110807

Tabanan, Baliglobalnews

Sekda TabananI Gede Susila menghadiri rapat terkait penertiban pembangunan liar dan upaya penanganan kemacetan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih, Penebel, di Rumah Makan Nami Rasa pada Rabu (9/10/2024).

Sekda Susila menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pengelola wisata untuk menjaga kelestarian Jatiluwih. “Kita harus bekerja sama menjaga keberlanjutan Jatiluwih, baik dari segi lingkungan maupun tata ruang. Pembangunan yang tidak sesuai aturan harus segera ditindaklanjuti dan masalah kemacetan perlu diselesaikan agar wisatawan tetap nyaman,” ujarnya.

Susila menekankan pengelolaan kawasan wisata Jatiluwih harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Menurut dia, regulasi yang jelas dan tindakan tegas terhadap pelanggaran pembangunan adalah kunci untuk menjaga citra Jatiluwih sebagai destinasi wisata yang unik dan lestari. “Untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan kepedulian dari kita semua. Kita tidak boleh abai terhadap aturan, karena dampaknya tidak hanya pada hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang,” katanya.

Dia mengharapkan rapat tersebut dapat mencapai kesepakatan bersama untuk melakukan peninjauan lapangan guna penyusunan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam menangani kemacetan. Untuk kedepannya juga, langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat segera diambil dalam waktu dekat untuk memperbaiki situasi di lapangan. Dimana, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat berjalan semakin baik demi menjaga keindahan dan kenyamanan DTW Jatiluwih sebagai salah satu ikon pariwisata khususnya di Tabanan dan Bali.

Hadir berbagai pihak terkait, termasuk Inspektur Tabanan, para kepala ODP terkait, camat, bendesa adat serta perbekel setempat dan pengurus Badan Pengelola dan Manajemen Operasional DTW Jatiluwih. (bgn003)24100907

Tabanan, Baliglobalnews

Sekda I Gede Susila mewakili Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menghadiri karya mepandes bersama krama Tabanan, kerja sama pemerintah dan Yayasan Angel Hearts Bali di Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Minggu (26/5/2024). 

Sekda Susila yang membacakan sambutan Bupati menyampaikan selamat dan terima kasih atas terselenggaranya upacara manusa yadnya ini. Dia berharap melalui acara ini memberikan kemudahan dalam berpikir, berkata, berbuat serta melaksanakan petunjuk dan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Susila menyampaikan para orangtua wajib memberikan pengetahuan yang baik kepada anak-anaknya. “Sebab di zaman ini, zaman yang sering disebut zaman kaliyuga, pengetahuan yang paling penting bagi masa depan anak cucu kita adalah pengetahuan agama, karena jika pengetahuan agama sudah kuat, ke depannya akan selalu membawa kebaikan dalam berjalannya kehidupan,” katanya. 

Ketua Angel Heart Bali, Linda Anugerah, menyampaikan upacara mepandes adalah upacara penyucian diri yang sebenarnya merupakan tanggung jawab orangtua kepada putra-putrinya, dalam hal ini yayasan tidaklah mengambil tanggung jawab orangtua tetapi sejatinya membantu menfasilitasi pelaksanaan upacara. 

“Kami menyadari, bahwa pandemi yang telah terjadi selama bertahun-tahun meruntuhkan banyak sendi-sendi perekonomian warga Bali termasuk sebagian besar warga Tabanan. Untuk itulah kami Yayasan Angel Hearts Bali dengan dilandasi spirit tat twam asi mengambil sedikit beban bapak ibu untuk melaksanakan upacara mepandes bersama, sesuai dengan tema upacara kali ini adalah yayasan Angel Hearts Bali hadir untuk melayani berbagi dan berbakti,” tandasnya. (bgn003)24052502

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta para OPD dan para pegawai sembahyang bersama di Padmasana halaman Kantor Bupati Tabanan, Rabu (2/9).

Persembahyangan rutin yang dilaksanakan setiap Purnama itu dirangkaikan dengan pelepasan masa purna bakti I Wayan Miarsana yang saat ini menjabat sebagai Asiaten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Sekda Tabanan, I Gede Susila, mengucapkan terima kasih atas subangsihnya kepada Pemkab Tabanan yang sudah mengabdi sejak tahun 1985. Tentunya telah banyak berkontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

”Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Semoga komunikasi dan koordinasi tetap berjalan, walaupun Bapak Wayan Miarsana telah pensiun,” katanya.Sementara Wayan Miarsana menyampaikan undur diri dan permohonan maaf jika selama dirinya melaksanakan tugas  dan mengabdikan diri di Pemkab Tabanan  ada yang kurang berkenan. 

”Komunikasi dan koordinasi tetap berlanjut dan selalu menjaga kekompakan eksekutif dalam memecahkan masalah menuju Tabanan yang Serasi,” katanya. (bgn/hms)20090218

Tabanan, Bali Global News

Sekretaris Daerah Kabupaen Tabanan, I Gede Susila, memimpin apel pemberian remisi kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Tabanan, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 RI di halaman Kantor Lapas Tabanan, Senin (17/8).

Pemberian remisi ini merupakan hak kepada warga binaan, di mana remisi juga merupakan motivator atau penyemangat bagi warga binaan untuk senantiasa berkelakuan baik. Sebanyak 110 dari 185 warga binaan Lapas II b Tabanan mendapatkan remisi.

Turut hadir Kalapas Kelas II b Tabanan, Ketua DPRD Tabanan, Dandim 1619 Tabanan, perwakilan Forkopimda Tabanan, Sekda dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan serta 2 orang perwakilan warga binaan Lapas Kelas II b Tabanan.

Apel yang dilaksanakan sekitar pukul 14.00 tersebut merupakan bagian dari pembagian remisi umum terhadap narapidana dan anak serentak di seluruh Indonesia secara virtual melalui aplikasi zoom yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, beserta jajaran di Jakarta, Senin (17/8).

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemberian remisi itu merupakan rangkaian dari  Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-75 RI dengan tema Indonesia Maju dan bentuk penghormatan negara terhadap narapidana yang diamanatkan oleh undang-undang.

”Mengingat perjuangan para pahlawan bangsa, pada saat ini merupakan perjuangan yang tak ternilai harganya, hingga berhasil mengusir penjajah dari tanah air kita. Untuk itu, proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 merupakan titik penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Dia mengatakan berkat perjuangan tersebut bangsa Indonesia berhasil meraih kedaulatan penuh. Untuk itu, kemerdekaan dikatakannya harus disyukuri. ”Rasa syukur dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini tentunya milik segala mayarakat Indonesia pada umumnya, dan termasuk didalamnya warga binaan lembaga pemasyarakatan,” ucapnya.

Yasonna Laoly menambahkan, pemberian remisi ini juga merupakan hal wajib dilakukan Negara untuk memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap warga binaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian warga Negara yang tetap memiliki hak-hk yang mesti dihormati dan dipenuhi.

”Salah hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan adalah hak mendapatkan remisi. Melalui remisi diharapkan dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan hal ini jangan hanya dimaknai dengan pemberian remisi biasa, namun hal ini merupakan apresiasi dari negara atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh warga binaan Lapas di Rutan dan Lembaga Pembinaan khusus Anak. (bgn/hms)20081720

Tabanan, Bali Global News

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, berkunjung ke DTW Tanah Lot dan Pasar Tradisional Beraban, Kediri, Minggu (12/7). Kunjungan tersebut untuk meninjau kesiapan prosedur protokol kesehatan Covid-19 dalam rangka pelaksanaan penerapan new normal atau tatanan kehidupan era baru.

Sekda yang ditemani Wakapolres I Made Krisna Mahardika, perwakilan Dandim, OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Camat Kediri dan Manajer Badan Pengelola DTW Tanah Lot, melihat kesiapan DTW Tanah Lot dan Pasar Tradisional Beraban.

Pemkab Tabanan tidak mau gegabah dalam membuka DTW dan pasar tradisional secara penuh, walaupun new normal diterapkan mulai tanggal 9 Juli 2020. Pasalnya, pandemi Covid-19, terutama melalui transmisi lokal, masih menjadi bayang-bayang yang bisa kapan saja menyerang masyarakat.

Untuk itu, Pemkab Tabanan bersama jajaran memastikan prosedur protokol kesehatan, khususnya di setiap DTW dan pasar tradisional, telah sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk mencegah penularan pandemi Covid-19. Bahkan memutus mata rantainya.

Susila mengingatkan pengelola wajib menyiapkan sarana-prasarana protokol kesehatan Covid-19, seperti tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya.

Tempat duduk untuk bersantai di DTW Tanah Lot dan Pasar Beraban  juga tidak luput dari pantauannya. Dia meminta pihak Badan Pengelola memberikan sekat pada tempat duduk sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Dita menegaskan hal itu berlaku di seluruh DTW yang ada di Kabupaten Tabanan dan pasar tradisional.

”Media-media yang akan sering dikunjungi oleh pengunjung, usahakan jangan sampai bersentuhan antara satu dengan yang lain. Karena di situlah yang paling rentan dengan klaster penyebarannya (Covid-19),” katanya.

Dia juga minta pengelola DTW dan pasar tradisional menjaga kebersihannya, karena kebersihan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pencegahan penularan pandemi global ini.

Wakapolres I Made Krisna Mahardika menambahkan, protokol kesehatan harus diterapkan secara serius dan sungguh-sungguh di setiap DTW. ”Yang kita perhatikan dari awal tadi masuk, untuk petugas di loket pada saat memberikan ataupun menerima tiket harus menyemprotkan hand sanitizer pada pengunjung,” ujarnya.

Senada dengan Sekda, dia juga menyarankan agar kebersihan betul-betul dijaga. ”Minimal membersihkan sarana-prasarana dan kelengkapan lainnya secara rutin, minimal sehari dua kali. Baik saat buka maupun saat tutup, mungkin di pertengahan pada saat sedang istirahat, harus menyiapkan desinfektan,” katanya.

Penyemprotan desinfektan, kata dia, sangat penting untuk meminimalisir penyebaran virus ini. (bgn/humas)20071206