Tabanan, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra memimpin apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pancaka Tirta, Tabanan, pada Minggu (16/8/2026) tengah malam.

Apel dimulai tepat pukul 24.00 Wita dan berlangsung hingga dini hari, Senin (17/8/2026), dalam suasana khidmat. Prosesi diawali dengan penyalaan obor dan pemadaman lampu di kawasan TMP Pancaka Tirta, dilanjutkan dengan pembacaan renungan suci serta doa untuk para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dewa Made Indra yang membacakan teks renungan suci menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan atas pengorbanan dan dedikasi mereka bagi bangsa dan negara. “Para pahlawan telah berjuang dengan ikhlas dan suci demi kemerdekaan bangsa dan negara serta masa depan generasi penerus,” ujarnya saat membacakan renungan suci.

“Atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian demi perjuangan untuk kebahagiaan negara dan bangsa, kami bersumpah dan berjanji perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami juga, dan jalan kebaktian yang Saudara-saudara tempuh adalah jalan bagi kami pula,” ucapnya.

TMP Pancaka Tirta menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para pejuang yang gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tercatat 196 pejuang TNI dan Polri, 601 pejuang rakyat, serta delapan pahlawan tak dikenal dimakamkan di TMP tersebut.

Apel kehormatan dan renungan suci kemudian ditutup dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan dan pembacaan doa.

Pelaksanaan renungan suci tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka melalui pengabdian kepada bangsa dan negara.

Turut hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Bali, Wakapolda Bali, Kasdam IX/Udayana, Wakajati Bali, perwakilan pengadilan tinggi, Wakil Bupati Tabanan, para perwira menengah TNI/Polri, serta kepala organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)26081707

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Dewa Made Indra mendorong penguatan deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (8/5/2026).

Membacakan sambutan Gubernur Bali, Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa tantangan tugas Satpol PP ke depan semakin kompleks seiring perkembangan regulasi dan dinamika sosial masyarakat. Karena itu, aparat Satpol PP dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu melakukan langkah preventif melalui deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum. “Satpol PP harus mampu melakukan proteksi dini. Menangani persoalan sejak awal tentu lebih mudah dibandingkan ketika persoalan sudah membesar. Karena itu, Satpol PP harus semakin solid,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bali juga menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Menurut dia, usia panjang tersebut mencerminkan pengalaman dan kematangan Satpol PP dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat. “Usia ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menunjukkan pengalaman panjang yang telah dimiliki Satpol PP dan Satlinmas dalam memahami berbagai dinamika serta persoalan di masyarakat. Semua itu harus menjadi modal penting dalam melaksanakan tugas ke depan,” katanya.

Dia menilai forum Rakerda menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas, soliditas, dan sinergi Satpol PP se-Bali dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah secara profesional dan humanis.

Sekda Dewa Indra menekankan bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai penjaga wibawa pemerintah daerah, pengawal keteraturan sosial, serta bagian penting dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

Rakerda Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2026 mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Satpol PP melalui Deteksi Dini dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dan diikuti sekitar 100 peserta. Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan Satpol PP Provinsi Bali sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satlinmas.

Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyampaikan bahwa Rakerda menjadi wadah memperkuat koordinasi dan sinergi Satpol PP se-Bali dalam mendukung terciptanya Bali yang tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat maupun sektor pariwisata.

Rakerda turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan penyuluh hukum yang memberikan penguatan terkait penegakan peraturan daerah, deteksi dini gangguan trantibumlinmas, serta pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Bali Trepti IV Tahun 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Kasatpol PP Provinsi Bali kepada Satpol PP Kabupaten Buleleng, Satpol PP Kota Denpasar, Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar, PT Asta Nadi Karya Utama, serta PT Lipuri Jagadh. (*/bgn003)26050901

Denpasar, Baliglobalnews

Pegawai Pemprov Bali bergotong-royong mendonasikan bantuan dalam bentuk uang tunai sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Donasi yang digalang ini bersifat sukarela, disesuaikan dengan tingkat jabatan dan penghasilan pegawai. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran persnya pada Kamis (18/9/2025).

Sekda Dewa Indra menyampaikan penggalangan donasi ini merupakan tindak lanjut imbauan Gubernur Bali kepada semua pegawai di lingkungan Pemprov Bali untuk menunjukkan kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap dampak banjir besar yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana milik masyarakat. Rasa kepedulian dan kemanusiaan itu ditunjukkan melalui gotong-royong secara sukarela untuk membantu meringankan beban mereka.

Imbauan Gubernur ditindaklanjuti dengan pedoman besaran dana gotong-royong yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan penghasilan pegawai bersangkutan. Dalam pedoman itu diatur, Gubernur Bali Rp50 juta, Wakil Gubernur Rp25 juta dan Sekda Rp3 juta. Jabatan pimpinan tinggi atau setingkat kepala dinas, eselon II/a Rp2,5 juta dan II/b Rp2 juta. Sedangkan untuk eselon III/a ditetapkan Rp1,5 juta dan III/b Rp1.250.000.

Kemudian untuk kelompok fungsional juga diatur sesuai dengan tingkat jabatan dan besaran penghasilan yaitu JF utama Rp1.250.000, JF madya Rp1.000.000 dan JF ahli muda Rp500.000. Untuk di lingkungan sekolah, kepsek Rp1.250.000, guru ahli madya Rp1.000.000, guru ahli muda Rp500.000, guru ahli pertama Rp300.000. Sedangkan pada kelompok PNS pelaksana disesuaikan dengan golongan pada kisaran Rp200.000-Rp300.000 dan PPPK Rp150.000.

Menurut Sekda Dewa Indra, besaran tersebut hanya sebagai pedoman saja. “Pegawai dipersilakan untuk bergotong-royong lebih dari acuan, sesuai acuan, lebih rendah dari acuan, atau bahkan tidak ikut bergotong-royong karena bersifat sukarela,” katanya. Diinformasikan olehnya, hingga saat ini total dana gotong-royong yang sudah terkumpul Rp2.534.820.000 dan sudah disalurkan Rp390.000.000. Dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pegawai yang yang telah dengan sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu korban banjir.

Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membantu warga yang kehilangan anggota keluarga, mengalami kerusakan rumah dan sarana untuk mata pencaharian. Selain itu, dana gotong-royong pegawai ini juga disiapkan untuk mengantisipasi bencana alam yang kemungkinan bisa terjadi di musim hujan. Karena BMKG memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan November 2025 hingga Februari 2026.

Dana gotong-royong para pegawai ini, kata dia, sangat penting dan bermanfaat karena Pemprov Bali bisa dengan cepat memberi bantuan sesaat setelah terjadi bencana. Karena jika menggunakan dana APBD, akan lebih lambat mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi serta prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang harus dilalui.

Menutup siaran persnya, Sekda Dewa Indra menilai imbauan Gubernur Bali kepada para pegawai merupakan hal yang sangat tepat dan positif karena mampu mempercepat proses penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak. Lebih dari itu, imbauan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kepekaan, kepedulian, empati dan semangat gotong-royong para pegawai. Sikap keteladanan untuk bergotong-royong telah ditunjukkan Gubernur, Wagub dan Sekda dengan menyetorkan donasi paling awal. (*/bgn003)25091707

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali menghadiri pemberian remisi kepada narapidana dan anak binaan yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung, dalam rangka Peringatan HUT ke-80 RI. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan FKPD Provinsi Bali pada Minggu (17/8/2025).

Dewa Made Indra membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menekankan bahwa pemberian remisi merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan penghargaan atas usaha perbaikan diri narapidana serta anak binaan selama menjalani masa pembinaan.

Melalui sambutan tersebut ditegaskan bahwa remisi bukanlah hadiah semata, melainkan bentuk apresiasi atas kedisiplinan, ketaatan, serta perubahan sikap positif yang ditunjukkan. Menteri juga berharap pemberian remisi dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus menjaga komitmen memperbaiki diri, sehingga kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif.

Usai membacakan sambutan Menteri, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan pesan khusus bahwa momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak, termasuk para warga binaan, tentang arti penting kebebasan yang bertanggung jawab. “Kemerdekaan adalah hak sekaligus tanggung jawab. Remisi yang diberikan hari ini adalah bentuk kepercayaan negara kepada warga binaan agar terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikanlah ini sebagai awal baru, bukan sekadar pengurangan masa hukuman, dan ingat jangan mengulangi lagi, yang membuat kembali lagi  berhadapan dengan hukum,” katanya.

Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk terus mendukung program pemasyarakatan yang lebih humanis, sehingga narapidana maupun anak binaan yang telah bebas dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Decky Nurmansyah dalam laporannya menegaskan bahwa pemberian remisi ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, serta mengikuti pembinaan yang diberikan. “Remisi bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab baru. Kami berharap warga binaan terus menjaga semangat perbaikan diri, sehingga ketika bebas nanti bisa diterima kembali di tengah masyarakat,” katanya.

Berdasarkan laporan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, jumlah warga binaan per 17 Agustus 2025 mencapai 4.851 orang, terdiri atas 1.097 tahanan dan 3.754 narapidana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.199 orang narapidana dan 9 anak binaan menerima Remisi Umum Tahun 2025. Selain itu, 3.370 narapidana memperoleh Remisi Dasawarsa, serta 16 anak binaan mendapat pengurangan masa pidana khusus dasawarsa.

Acara pemberian remisi berlangsung khidmat dengan penyerahan Surat Keputusan Remisi secara simbolis kepada perwakilan narapidana dan anak binaan. (*/bgn003)25081803

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Pameran Fotografi yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-KIM) Provinsi Bali dalam rangka Bulan Kebangsaan dan Hari Jadi ke-67 Pemerintah Provinsi Bali di Kantor Dinas PUPR-KIM pada Senin (11/8/2025).

Acara pembukaan ditandai Sekda Bali memotong pita disaksikan Kepala Dinas PUPR-KIM Nusakti Yasa Wedha, para kepala bidang, serta ASN di lingkungan Dinas PUPR-KIM.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dinas PUPR-KIM yang memaknai Bulan Kebangsaan melalui lomba dan pameran foto, yang dinilainya jauh melampaui sekadar kompetisi. “Foto bukan sekadar hiasan. Ia adalah dokumen, bahkan monumen, yang merekam kontribusi nyata kita. Gedung dan jembatan yang kokoh, penataan kawasan, serta saluran irigasi, pembangunannya didokumentasikan. Dokumentasi ini menjadi memori sekaligus kebanggaan,” ujarnya.

Sekda Bali juga mendorong setiap ASN untuk menyimpan dokumentasi karya, bukan hanya di file kantor, tetapi juga di ponsel pribadi sebagai pengingat kontribusi. “Tidak semua orang memiliki foto yang menjadi memori kontribusi. Melalui lomba foto ini, kita berharap menghasilkan dokumen yang baik sekaligus memori kebanggaan bahwa kita pernah menjadi bagian dari pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dia menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengharapkan lomba serta pameran foto dapat menjadi agenda tahunan sebagai bentuk apresiasi atas karya dan kontribusi ASN di bidang infrastruktur.

Usai pembukaan, Sekda Bali beserta jajaran Dinas PUPR-KIM berkesempatan melihat langsung 38 karya foto hasil bidikan para ASN di lingkungan Dinas PUPR-KIM. Foto-foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan dari 10 bidang dan UPTD di lingkungan Dinas PUPR-KIM Provinsi Bali. Karya yang dipajang mengelilingi ruang rapat utama ini menampilkan berbagai proyek strategis dan infrastruktur yang telah dibangun untuk masyarakat. (*/bgn003)25081106

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2025 di BKPSDM Provinsi Bali, pada Senin (30/6/2025).

Dewa Made Indra menyampaikan bahwa PKN Tingkat II merupakan bagian dari upaya untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang tangguh, visioner, dan berintegritas, yang akan membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Kepemimpinan yang berintegritas, menurutnya, akan menciptakan kepercayaan masyarakat serta motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dia mengajak para peserta yang merupakan pemimpin di daerahnya masing-masing untuk terus belajar dan berinovasi. Mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan cara berpikir masa kini dan masa depan, serta mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. “Di sini tidak ada kerja-kerja manual yang menggunakan kertas. Standarnya semua digital, tidak ada kertas,” katanya.

Sasaran dari pelatihan ini, kata dia, agar para peserta dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis yang mampu menjawab tantangan masa depan. Dia menjelaskan bahwa kepemimpinan strategis bukan hanya tentang bagaimana memimpin dengan baik, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang kompleks dan tidak terduga, serta mampu membawa perubahan yang positif dan berkelanjutan.

Dia mengharapkan pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman baru, tetapi juga menginspirasi peserta untuk bertindak nyata dalam pengembangan kompetensi strategis. Dengan demikian, pelatihan ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu menginspirasi dan memobilisasi perubahan, tidak takut untuk berinovasi, serta mampu beradaptasi dengan dinamika global.

Sementara Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Tri Widodo Wahyu Utama yang mewakili Kepala LAN menyampaikan bahwa perubahan pola pikir pemimpin sangat perlu dilakukan. “Pemimpin harus memiliki mindset perubahan. Tidak hanya mampu memperbarui cara pikir dan cara kerja, namun output yang dihasilkan juga harus lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Diklat PKN Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2025 diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai instansi di Bali dan luar Bali, dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang dan durasi pelatihan selama empat bulan. (*/bgn003)2503006

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sepuluh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sidak ini telah dimulai sejak Senin (3/2/2025), bertepatan dengan tanggal mulai diterapkannya Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

Dalam sidaknya, Dewa Made Indra memeriksa setiap ruangan untuk memastikan tidak ada penggunaan botol plastik dan kemasan sekali pakai. “Sudah sepuluh perangkat daerah yang dicek dan diperiksa di setiap ruangannya,” katanya di Denpasar, Selasa (4/2/2025).

Dia menyampaikan bahwa perangkat daerah telah mematuhi arahan SE tersebut dengan baik. Para pegawai juga tampak beralih menggunakan tumbler (botol minum) untuk kebutuhan sehari-hari di kantor. “Saya menganjurkan penggunaan tumbler berbahan stainless. Jika menggunakan tumbler berbahan plastik, pastikan bersifat BPA-free,” ujarnya.
Sekda Bali mengapresiasi kepala perangkat daerah yang telah mensosialisasikan kebijakan ini dengan baik. Sosialisasi dilakukan melalui arahan langsung saat apel pagi hingga pembagian tumbler kepada seluruh pegawai.
Menurut Dewa Made Indra, Pemerintah Provinsi Bali harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengurangi sampah plastik sekali pakai. “Kalau kita ingin mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, maka kita harus menjadi contoh terlebih dahulu,” tegasnya.

Sidak akan terus dilakukan di perangkat daerah lainnya untuk memastikan semua pegawai patuh terhadap kebijakan ini. “Kami ingin memastikan bahwa semua perangkat daerah benar-benar bebas dari sampah plastik sekali pakai,” katanya.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap dapat mewujudkan lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan contoh nyata bagi masyarakat Bali. (*/bgn003)25020509

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang dilaksanakan di UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR KIM) Provinsi Bali, Jumat (29/11/2024).

Sekda Dewa Indra menyoroti tugas penting yang diemban jajaran PUPR KIM Provinsi Bali. “Sebagaimana kita ketahui, PU mengemban tugas yang sangat penting dalam penyediaan infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Sekda, instansi ini juga bertugas memfasilitasi dana hibah yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur. Proposal masyarakat yang harus difasilitasi oleh Dinas PUPR KIM setiap tahunnya mencapai ribuan. “Meskipun jumlahnya sangat banyak, semuanya selalu bisa diselesaikan tepat waktu,” ucapnya. Untuk itu, Sekda Dewa Indra secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran PUPR KIM Bali yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Ia berharap jajaran PUPR KIM dapat mempertahankan kekompakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur.

Masih dalam arahannya, Sekda Dewa Indra juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Bakti PU ke-79. “Banyak kegiatan yang digelar, seperti olahraga, seni, budaya, hingga kegiatan kemanusiaan,” cetusnya. Ia menilai kegiatan olahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jajaran PUPR KIM yang banyak bersentuhan dengan pekerjaan lapangan. Demikian pula dengan kegiatan kemanusiaan seperti donor darah. “Saya selalu mendorong kegiatan donor darah karena sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris PUPR KIM Provinsi Bali I Ketut Ariantana melaporkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bakti PU ke-79. Di bidang olahraga, digelar lomba catur, tenis meja, bulu tangkis, dan gateball. Di bidang seni dan budaya, dilaksanakan lomba tari, lomba gebogan, dan lomba membuat penjor. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan jajaran PUPR KIM Bali tetapi juga satuan kerja Kementerian PUPR yang berkedudukan di Pulau Dewata.
(bgn003)24112914

Denpasar, Baliglobalnews

Jalan sehat dalam rangka HUT ke-53 Korpri Tahun 2024 berlangsung meriah di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar. Acara yang berlangsung pada Jumat (22/11) pagi dirangkaikan dengan olahraga bersama dan pekenan ngrombo ini diikuti oleh ribuan anggota Korpri Pemprov Bali, Polda Bali, dan Kodam IX/Udayana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra secara resmi melepas peserta jalan sehat. Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas sinergi antar-instansi dalam memeriahkan HUT Korpri. “Kegiatan kolaboratif ini membuktikan soliditas Korpri dari berbagai instansi. Selain menjaga kesehatan, ini juga memperkuat sinergi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dewa Indra yang juga menjabat sebagai Ketua KORPRI Provinsi Bali.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024. “Saya harap seluruh jajaran Korpri tetap netral agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Acara jalan sehat ini menempuh rute Jalan Basuki Rahmat – Dr. Kusuma Atmaja – S. Parman – DI Panjaitan – Cok Agung Tresna – Juanda Kartawijaya – Basuki Rahmat. Ribuan peserta dengan antusias menikmati kegiatan yang juga menyediakan berbagai doorprize menarik.

Setelah menyelesaikan jalan sehat, peserta mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur profesional. Mereka juga berkesempatan menikmati berbagai sajian kuliner dan produk lokal di pekenan ngrombo yang digelar sepanjang Jalan Basuki Rahmat.

Sebagai penutup rangkaian acara, pelepasan balon dilakukan oleh Ketua Korpri Bali Dewa Made Indra didampingi perwakilan Polda Bali dan Kodam IX/Udayana. Semangat kebersamaan ini menjadi bukti nyata soliditas Korpri dalam menjaga kesehatan dan kekompakan untuk mengabdi kepada masyarakat. (*/bgn003)24112102

Denpasar, Baliglobalnews

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyerahkan sertifikat Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana bagi Dunia Usaha Pariwisata Bali (Si-Kencana Duta Bali) di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali sekaligus meluncurkan Si-Kencana Duta Bali pada Jumat (27/9/2024).

Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin menyampaikan delapan hotel berhasil memperoleh sertifikasi, sedangkan 13 hotel lainnya telah menjalani proses re-sertifikasi. Sertifikasi ini diberikan secara gratis sebagai bentuk dukungan terhadap kesiapsiagaan bencana di sektor pariwisata.

Rentin menargetkan dalam jangka panjang, pada Mei 2026 mencapai 50% hotel di Bali telah melaksanakan sertifikasi ini. ”Program ini mendapat apresiasi dan dukungan dari dua instansi penting, yakni BNPB dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rencananya, akan diterbitkan surat edaran bersama untuk memperkuat program ini secara nasional,” katanya seraya menyebutkan saat ini lima provinsi prioritas lainnya, meliputi Sumatra Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah berkomitmen untuk mengikuti kebijakan sertifikasi yang diterapkan di Bali.

Sementara Dewa Made Indra mengucapkan terima kasih atas partisipasi hotel-hotel yang terlibat dalam program sertifikasi tersebut yang didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Sekda menyampaikan sertifikasi ini dapat menjadi nilai tambah dalam promosi bagi hotel-hotel di Bali.

Dia juga menegaskan pentingnya membangun kesiapsiagaan sebagai upaya preventif. Sertifikasi ini menjadi krusial mengingat secara ilmiah, Bali berada di jalur gempa megathrust. Sehingga kesiapsiagaan perlu dikembangkan baik dari segi fisik, seperti ketangguhan infrastruktur hotel, maupun pengetahuan terkait kebencanaan. Hotel diprioritaskan karena kapasitasnya yang besar dalam menampung tamu, terutama di wilayah pantai yang rentan terhadap potensi tsunami, serta karena peran pentingnya dalam sektor pariwisata Bali. (bgn003)24092711