Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali melantik dan mengambil sumpah 7 pejabat  administrator (eselon 3) menjadi pejabat fungsional ahli madya dan  519 pejabat pengawas (eselon 4) menjadi pejabat fungsional ahli muda. Transformasi jabatan dari struktural ke fungsional yang dilaksanakan secara luring dan daring dari Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (22/12) ini menjadikan Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang telah mengimplementasikan kebijakan dari Presiden Joko Widodo  terkait penyederhanaan jabatan pengawas dan administrator.

Sekda Dewa Indra dalam arahannya seusai pelantikan menyampaikan bahwa penyetaraan jabatan atau penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Melalui penyetaraan jabatan ini  diharapkan mampu mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik. Begitu juga pemangku jabatan fungsional diharapkan  memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi serta kinerjanya, juga sekaligus mempunyai peluang yang luas untuk  mengembangkan ide kreatif serta jenjang karir.

“Hari ini merupakan puncak dari seluruh transformasi jabatan struktural ke fungsional sebagaimana kebijakan Bapak Presiden terkait reformasi birokrasi, ini merupakan peluang yang besar untuk bekerja sesuai dengan kompetensi, lebih produktif, inovatif dan jenjang karir yang luas, kita ubah kultur birokrasi kita dengan mengedepankan kompetensi,” katanya.

Sekda Bali juga mengajak para pejabat yang baru saja dilantik untuk memaknai transformasi ini dengan positif dan memanfaatkan peluang dengan sebaik baiknya untuk bisa mengembangkan potensi diri dan karir hingga ke tingkat jenjang fungsional ahli utama.

Dewa Indra juga memotivasi para pejabat fungsional untuk meningkatkan kompetensi diri baik melalui pendidikan, pelatihan, sehingga pekerjaan akan lebih produktif dan mendapatkan angka kredit sesuai target  sehingga bisa naik pangkat/golongan sesuai yang direncanakan.

“Baik struktural maupun fungsional adalah sama-sama pejabat, hanya basisnya yang berbeda, fungsional berbasis kompetensi sedangkan struktural berbasis manajerial, untuk itu manfaatkan peluang dan jalan lebar ini sebaik baiknya, jadikan transformasi ini kearah yang positif, kita ubah mental kita untuk menjadi lebih kompeten,” tuturnya.

Pada akhir arahannya, birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng, itu juga menegaskan bahwa pejabat struktural yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan arahan presiden bahwa proses penyetaraan ini diharapkan tidak mengurangi penghasilan PNS. Kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya.

“Peralihan ini tidak akan mengurangi penghasilan, kelas jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan sebelumnya. Untuk itu, tetap bekerja dengan penuh semangat, bekerja fokus dan lurus. Saya juga minta selesaikan dengan baik seluruh tanggung jawab baik pengelolaan anggaran maupun aset dari jabatan sebelumnya sehingga transformasi jabatan ini tidak mempengaruhi kinerja pemerintahan,” pungkasnya.

(bgn003)21122214

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengingatkan capaian MCP Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang terus bergerak naik tak hanya menjadi prestasi di atas kertas atau hanya pemenuhan syarat administrasi. Yang lebih penting adalah substansi dari capaian ini tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak korupsi.

Sekda menegaskan itu dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Tahun 2021 Pemerintah Daerah se-Bali di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (22/12).

Untuk diketahui, MCP (Monitoring Center for Prevention) merupakan sistem supervisi dan  pencegahan korupsi pemerintah daerah yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam sistem ini, KPK melakukan intervensi terhadap delapan area yaitu Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis.

Sekda Dewa Indra menyampaikan sejalan dengan kemajuan capaian MCP Pemprov Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah berhasil mengimbangi sehingga tidak ada lagi selisih nilai yang terlalu besar. “Progres nilai MCP kita berada pada level yang cukup baik,” ucapnya. Kendati demikian, dia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Bali agar lebih memahami substansi dari capaian MCP.

Nilai yang cukup baik itu, kata dia, diperoleh karena terkait dengan pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai indikator formal. Yang jauh lebih penting adalah substansi, bagaimana jajaran birokrasi serius dan konsisten dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

“Kita harus tunjukkan bahwa capaian MCP teraktualisasi dalam praktik tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas baik,” katanya sembari mengajak seluruh jajaran birokrasi terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi makin meningkat.

Masih dalam sambutannya, dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran KPK RI yang begitu intens memberi perhatian kepada Daerah Bali. Dia yakin capaian MCP yang diraih tak terlepas dari perhatian dan supervisi yang diberikan KPK RI.

Mempertegas penyampaian Sekda Dewa Indra, Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Wilayah V KPK RI Budi Waluya menginformasikan bahwa rata-rata indeks MCP Bali saat ini adalah 85 dan sudah berada pada zona hijau. “Capaian ini melampaui rata-rata nasional yaitu 45,” katanya.

Lebih jauh dia mengingatkan tingginya nilai MCP bisa jadi beban jika jajaran birokrasi kurang memahami substansi dari program ini. Dia berharap capaian MCP berbanding lurus dengan kinerja birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai, capaian MCP justru menjadi boomerang jika di kemudian hari ada OTT terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

“Oleh sebab itu, saya tak henti-henti mengingatkan jajaran birokrasi agar memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Capaian MCP hendaknya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP diisi pemaparan oleh OPD terkait Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.

(bgn003)21122212