Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widianti di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Denpasar, pada Rabu (25/2/2026). Penilaian ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dia menegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan instrumen penting untuk mendorong seluruh perangkat daerah agar semakin patuh terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Selain memberikan penilaian, Ombudsman RI juga mengeluarkan opini sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan, dengan pendekatan yang mendekati mekanisme yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sekda juga mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah melakukan penilaian hingga ke tingkat UPTD, serta berharap ke depan cakupan penilaian dapat diperluas ke lebih banyak unit pelayanan lainnya.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widianti menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa opini tahun 2025 merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dia menyampaikan pada tahun ini Ombudsman RI mulai berfokus pada penilaian maladministrasi yang menilai kualitas layanan serta tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik. Penilaian tersebut menghasilkan nilai pengawasan yang menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Secara nasional, kata dia, pada tahun 2025 Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap 310 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di Provinsi Bali, penilaian mencakup Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota, termasuk Denpasar, Badung, dan Karangasem. Penilaian ini menitikberatkan pada pemenuhan 14 komponen standar pelayanan publik yang menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan.

Dia mengharapkan hasil penilaian dan opini Ombudsman RI ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Opini tersebut juga diserahkan kepada sejumlah unit layanan, di antaranya RSBM, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna, sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bali. (*/bgn003)26022601

Denpasar, Baliglobalnews

Tercatat 2.183 peserta magang dari Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur resmi dilepas menuju Jepang dalam acara bertajuk “Dari Pulau Dewata Menuju Negeri Sakura: Menjalin Persahabatan, Membangun Masa Depan” yang digelar di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, pada Kamis (13/11/2025).

Pelepasan tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali, Konsul Jenderal Jepang di Denpasar Mr. Makoa Katsuroshi, Staf Ahli Menaker Bidang Hubungan Internasional Agung Niru Rachmad, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Arfian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan, serta Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto. Turut hadir pula para kepala dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Bali serta para peserta magang.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Jepang, dan AP2LN atas sinergi yang terus terjalin dalam membuka kesempatan magang bagi generasi muda Bali dan Indonesia. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus berupaya menciptakan lapangan kerja, memberikan perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja,” ujarnya.

Sekda Dewa Made Indra berpesan kepada para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, keterampilan, dan pengalaman kerja nyata. Ia menekankan tiga hal penting kepada para peserta, yakni menjaga disiplin dan etos kerja, menghormati aturan serta budaya Jepang, dan menjaga nama baik Bali serta Indonesia selama program berlangsung. “Kalian datang ke Jepang sebagai duta bangsa. Jaga kehormatan diri, daerah, dan negara. Laksanakan magang dengan sungguh-sungguh, karena kalian masih dalam penilaian hingga lulus bersertifikat,” tegasnya.

Dia juga meminta AP2LN untuk terus memantau dan menjaga keberadaan peserta magang di Jepang, serta meningkatkan koordinasi apabila terjadi kendala, demi menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Jepang.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa program pemagangan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Hari ini kita melepas 2.183 duta bangsa menuju Jepang. Wajah kalian adalah wajah masa depan Indonesia yang sukses,” ujarnya.

Yassierli juga menegaskan pentingnya sikap STAR bagi peserta magang, yakni santun, tangguh, adaptif, dan rajin. “Kesantunan dan keramahtamahan adalah ciri bangsa Indonesia. Di Jepang, kalian harus tangguh, tidak mudah menyerah, adaptif terhadap lingkungan baru, dan rajin belajar hal-hal baru,” pesannya.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat program pemagangan dalam dan luar negeri, dengan target 100 ribu peserta magang dalam negeri bagi lulusan sarjana dan diploma, serta peningkatan jumlah peserta magang luar negeri hingga mencapai 100 ribu orang per tahun. “Magang bukan hanya tentang uang saku, tetapi tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya,” katanya.

Ketua Umum AP2LN Firman Budiyanto menyebutkan bahwa kegiatan pelepasan peserta magang merupakan agenda tahunan yang dimulai dari wilayah DPW I hingga DPW V Bali dan Indonesia Timur. Tahun ini, jumlah peserta yang dilepas mencapai 2.183 orang, melebihi target semula sebanyak 2.000 peserta. “Kami bangga bahwa tekad dan keyakinan kami didukung penuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan. AP2LN akan terus berkomitmen menjaga kualitas pelatihan serta memperkuat sinergi dengan lembaga mitra di Jepang,” katanya.

Dia mengharapkan melalui program pemagangan ini para peserta dapat memperkuat karakter, meningkatkan keterampilan, serta menjadi agen perubahan yang membawa nama baik bangsa di kancah internasional. (*/bgn003)25111311

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam sektor kesehatan untuk terus mengasah pengetahuan dan memperkaya pengalaman. Menurut dia, kesehatan merupakan sektor yang sangat dinamis dengan kemunculan berbagai penyakit baru yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Made Indra saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun 2025 di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Rabu (12/11/2025).

Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan kesehatan atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat. “Baik yang bertugas di bidang preventif, promotif, maupun kuratif, serta bagian lain yang terkait dengan sektor kesehatan, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujarnya.

Menurut dia, Bali telah beberapa kali menghadapi dinamika di bidang kesehatan, dan yang paling luar biasa adalah pandemi Covid-19. “Saya tahu, sebagian yang hadir di sini turut memberikan kontribusi dalam penanganan Covid-19. Saat itu, saya kebetulan bertugas sebagai Ketua Harian Gugus Tugas,” katanya seraya mengenang masa-masa sulit tersebut yang berlangsung cukup lama.

Dia mengaku bersyukur karena mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi. “Saya tahu, teman-teman Dinas Kesehatan dan para tenaga kesehatan yang terlibat saat itu sangat lelah, karena harus menghadapi penyakit baru dengan bekal pengalaman yang sangat minim,” katanya.

Dewa Made Indra menilai bahwa pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ia meyakini bahwa penyakit serupa memiliki siklus, sehingga pengalaman tersebut akan menjadi bekal penting apabila situasi serupa terjadi kembali di masa depan.

Dia Dewa Indra menegaskan bahwa dunia kesehatan merupakan sektor yang terus berkembang. “Ketika satu penyakit sudah bisa dipetakan dan dibuat road map-nya, pada saat yang sama muncul penyakit baru yang belum kita pahami cara penanganannya,” ujarnya.

Dari kondisi tersebut, dia menekankan pentingnya seluruh institusi kesehatan untuk terus mengasah kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. “Ini akan menjadi modal utama dalam menghadapi dinamika di bidang kesehatan yang akan terus terjadi,” tegasnya.

Dia pun mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan peringatan HKN sebagai momentum refleksi dan introspeksi. “Mari kita renungkan apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kita lakukan, agar kita siap menghadapi berbagai dinamika di bidang kesehatan di masa mendatang,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan I Nyoman Gede Anom menyampaikan bahwa HKN ke-61 tahun ini mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.” Menurut dia, tema tersebut bermakna bahwa investasi bangsa yang paling penting adalah membangun generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Dia menyampaikan dalam upaya menyukseskan program prioritas di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat ini tengah menuntaskan beberapa program strategis, antara lain penyusunan buku panduan hidup sehat dan bahagia, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan berprestasi, serta program satu desa satu klinik.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HKN ke-61. (*/bgn003)25111301

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka seminar pengadaan barang/jasa yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPW IFPI) Provinsi Bali di Hotel Aston Denpasar pada Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Mendorong Pertumbuhan UMKM Lokal Bali Melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Amanat Perpres Nomor 46 Tahun 2025.”

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran IFPI Bali atas komitmennya menjaga profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas yang sarat tantangan serta risiko. Dia mengakui bahwa profesi pejabat pengadaan bukanlah pekerjaan mudah, sebab dalam setiap proses pengadaan selalu ada kompetisi yang dapat menimbulkan tekanan bahkan potensi tudingan yang tidak berdasar. “Tidak banyak orang mau menjadi pejabat pengadaan karena risikonya tinggi. Dalam setiap proses pasti ada pihak yang menang dan kalah. Yang kalah belum tentu siap menerima kekalahan, bahkan kadang membuat laporan ke lembaga hukum atau membangun opini di media. Karena itu, saya sangat menghargai rekan-rekan yang tetap bertahan dan bekerja secara profesional,” ujarnya.

Sekda menegaskan profesionalisme sejati harus dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan etika profesi yang disertai integritas tinggi. “Tidak ada profesi tanpa risiko. Tugas kita bukan menghindari risiko, tetapi mengidentifikasi dan memitigasinya. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas, risiko bisa diminimalkan bahkan dihilangkan,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan kebanggaannya karena hingga saat ini tidak ada pegawai di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali yang tersandung masalah hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan secara benar dan sesuai prosedur. “Saya pastikan seratus persen, tidak pernah ada intervensi dari saya terhadap proses pengadaan. Saya menghormati proses itu agar berjalan sesuai aturan dan transparan,” katanya/

Menurut dia, Sekda menyinggung data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa sebagian besar kasus korupsi di Indonesia terjadi di sektor pengadaan barang/jasa. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya penguatan kompetensi dan integritas agar para pejabat pengadaan tidak terjerat masalah hukum. “Saya tidak ingin ada rekan kita yang terdampak proses hukum. Pertajam terus pengetahuan, etika, keterampilan, dan integritas. Saya yakin rekan-rekan mampu menjaga kepercayaan ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur pengadaan barang/jasa hingga ke tingkat desa melalui dana APBDes. Ia berharap aparat desa dapat memperoleh pemahaman yang cukup sebelum melaksanakan pengadaan agar sesuai regulasi. “Hari ini menjadi penyampaian informasi awal. Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi ke desa-desa agar pelaksanaannya tepat dan akuntabel,” katanya.

DPW IFPI Provinsi Bali, yang beranggotakan lebih dari 213 ASN pemangku jabatan fungsional pengadaan barang/jasa dari provinsi serta kabupaten/kota se-Bali, terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan forum berbagi pengetahuan (sharing of knowledge). Selain itu, IFPI Bali juga berkomitmen memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dengan mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam proses pengadaan pemerintah.

Dengan semangat profesionalisme dan integritas, para pejabat pengadaan diharapkan mampu menjadi garda depan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengadaan yang adil dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Suharti, Sekretaris Jenderal DPN IFPI Pusat Deby Sandra, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali I Made Budiana, kepala perangkat daerah di lingkungan Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali, instansi vertikal di Provinsi Bali; kepala Perusda, BLUD, dan PDAM se-Bali, seluruh ketua serta pengurus Forum Perbekel se-Bali serta para pengurus dan anggota DPW IFPI Provinsi Bali. (*/bgn003)25100805

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra melepas peserta jalan sehat yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Bali pada Jumat (26/9/2025).

Acara yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur Bali ini merupakan rangkaian pembukaan Pekan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 dengan tema “Mendorong Pertumbuhan UMKM Lokal Bali melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Amanat Perpres 46 Tahun 2025”.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan selamat atas peringatan HUT ke-2 IFPI Bali sekaligus mengapresiasi peran organisasi tersebut. “IFPI adalah wadah para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa dari berbagai instansi pemerintah. Saya yakin, seiring bertambahnya usia, IFPI akan semakin besar kontribusinya bagi pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Dalam kegiatan jalan sehat yang juga diikuti para siswa-siswi SMA/SMK ini, Sekda menekankan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. “Khusus bagi para siswa SMA dan SMK, saya berpesan agar membiasakan pola hidup sehat. Data menunjukkan kasus diabetes kini mulai menyasar anak-anak muda akibat pola konsumsi makanan dan minuman manis yang berlebihan. Dengan rajin berolahraga, jalan sehat, dan senam, kita bisa mencegah penyakit tersebut,” katanya.

Setelah melepas peserta jalan sehat, Sekda Bali bersama istri melaksanakan senam bersama serta meninjau langsung Pasar Murah di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon.

Kegiatan pasar murah ini, selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, juga menjadi ajang promosi bagi UMKM lokal. Melalui kegiatan ini, IFPI Bali diharapkan tidak hanya memperkuat perannya dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM sebagai mitra strategis pembangunan.

Jalan sehat diikuti Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Bali Ny. Dewa Made Indra, seluruh OPD Pemprov Bali, siswa SMA/SMK se-Kota Denpasar, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, serta DWP Provinsi Bali. Suasana semakin meriah dengan senam bersama, pengenalan DPW IFPI Bali, pembagian doorprize, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Denpasar, hingga pasar murah yang menampilkan produk-produk UMKM binaan Dekranasda dan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali. (*/bgn003)25092602

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mewakili Pj. Gubernur Bali menghadiri apel gelar pasukan Operasi Puri Agung di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (15/5/2024). Operasi ini digelar untuk mengawal jalannya World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI M. Khairil Lubis selaku Pimpinan Apel, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan Indonesia berperan sebagai agen perubahan dalam mempromosikan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan air di tingkat global, regional dan global.

“Kita patut bangga mendapat kepercayaan internasional menjadi tuan rumah, karenanya kegiatan ini harus berjalan dengan baik, tertib aman dan lancar. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu didukung pengamanan yang prima baik keamanan di jalan, tempat kegiatan penginapan maupun di tempat-tempat lain yang akan dikunjungi oleh para tamu negara,” cetus Panglima dalam amanat tersebut.

Panglima Agus Subiyanto menyebutkan lebih dari 14.000 personil gabungan baik prajurit TNI maupun anggota Polri, serta didukung oleh instansi pemerintah terkait dalam pengamanan ini. “Tentunya bertujuan untuk mampu mencegah setiap ancaman. Karena itu setiap personil harus memahami peran fungsi dan tugas masing-masing secara profesional. Setiap personil harus peka terhadap perkembangan situasi dan senantiasa menjaga kesiapsiagaan serta responsif terhadap setiap ancaman ataupun gangguan yang mungkin bisa timbul. Tunjukkan integritas dan sinergitas antara instansi, dengan mengedepankan bekerja bersama-sama agar tugas berjalan dengan baik tanpa hambatan ataupun gangguan. Karena martabat negara dipertaruhkan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Kapolri pun mengungkapkan hal senada, dalam amanatnya yang dibacakan pimpinan apel Kabaharkam Polri, Komjen Pol. H. Mohammad Fadil Imran, bahwa perubahan iklim menyebabkan sulitnya ketersediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kata dia, di tengah meningkatnya kebutuhan air yang terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan industri saat ini, maka keberlanjutan sumber daya air menjadi isu penting yang menjadi perhatian dunia.

“Diprakarsai oleh World Water Council, WWF menjadi agenda pertemuan internasional terbesar dan membahas keberadaan hutan dan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga kita harus mengamankan seluruh rangkaian kegiatan ini,” cetus Kapolri.

Komjen Fadil menuturkan, 43 kepala negara direncanakan hadir dalam WWF. Selain itu, ada 4 organisasi nasional dan 194 menteri negara, termasuk perwakilan Kabinet Indonesia Maju.

“TNI sudah membentuk komando gabungan terpadu VVIP, kami di Polri membentuk Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Puri Agung 2024 untuk mengamankan tamu VVIP yang bergabung bersama Paspampres dan tentu tamu VVIP,” katanya. (bgn003)24051513

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, membuka secara resmi Pendampingan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan Pemerintah Daerah di Harris Hotel and Residence, Sunset Road, Badung, Selasa (26/3/2024).

Selain membuka pendampingan, Sekda Dewa Made Indra juga dipercaya menjadi narasumber dalam acara yang digelar oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Acara yang dihadiri oleh jajaran satuan pendidikan ini mengambil tajuk “Optimalisasi Perencanaan Satuan Pendidikan dalam Mendukung Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan”.

Dalam arahannya, Dewa Made Indra, mengharapkan kepada para peserta agar momen pertemuan tersebut bisa menjadi semangat dan motivasi dalam peningkatan mutu SPM pendidikan di Bali. “Tadi dilaporkan pencapaian SPM kita, kabupaten/kota di Bali sudah berada di level Tuntas Pratama, secara nilai itu di kisaran tujuh. Sudah bagus, sudah beberapa tahun kita capai. Maka sekarang kita bertemu untuk membangun kesepakatan dan komitmen, akhir tahun depan kita harus naik kelas menuju ke level yang lebih tinggi yakni Tuntas Madya. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya memotivasi dan mengajak para kepala sekolah dan para kepala dinas pendidikan se-Bali untuk bekerja lebih keras dalam pemenuhan-pemenuhan SPM,” katanya.

Selain motivasi untuk berkomitmen, kata dia, dalam mencapai tujuan tersebut juga dibutuhkan kehadiran seluruh stakeholder yang terkait untuk menyamakan persepsi dan memberi dukungan fasilitasi.

“Pertemuan ini juga untuk menyelaraskan antara program – program satuan pendidikan atau sekolah-sekolah dengan Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan bisa menyaring dan mensuport usulan-usulan dari satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM ini. Setelahnya, kami harapkan Disdik masing-masing kabupaten/kota bisa memastikan usulan program tersebut bisa masuk ke tahapan Perencanaan serta filterisasi level kedua ke Bappeda masing-masing. Supaya bisa melakukan filter, Bappeda se-Bali harus memiliki pemahaman yang sama. Jangan sampai karena Bappedanya tidak paham, usulan tersebut tidak dipenuhi. Jadi, Disdik dan Bappedanya juga harus bertemu untuk menyamakan pemahaman. Nanti akan kami fasilitasi bersama BPMP,” tegasnya.

Terakhir, usulan tersebut akan diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing – masing, untuk memastikan terdapat alokasi anggaran yang memadai, fokus dan mendukung dalam mencapai SPM Tuntas Madya.

“Kami juga sudah meminta kepada BPMP, karena mereka yang tau dimana letak kekurangan SPM masing-masing Kab/Kota se-Bali. Jadi BPMP yang memetakan kekurangannya, nanti kami yang akan mengkoordinasikan dengan teman – teman kab/kota. Sehingga kita bisa tahu dibagian mananya yang harus kita berikan atensi lebih,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BPMP I Made Alit Dwitama menyampaikan kondisi capaian SPM di Bali pada level Tuntas Pratama, oleh karena itulah Ia berharap capaian SPM di Bali bisa naik tingkat. Karena menurutnya Kemendikbudristek telah menetapkan indikator kinerja urusan pendidikan prioritas Pemda Provinsi dan kab/kota sebagai indikator prioritas SPM urusan pendidikan. 

“Indikator prioritas inilah yang nantinya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam memimpin perencanaan daerah yang berkualitas dan sesuai kebutuhannya,” ujarnya. (bgn003)24032621

Denpasar, Baliglobalnews

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajarannya mengikuti sosialisasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali, secara daring serta disiarkan secara live streaming, Selasa (14/11/2023).

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirta Suguna, menyampaikan pelaksanaan pemilu merupakan satu kewajiban yang harus dipatuhi karena telah diatur undang-undang. “Netralitas bagi ASN dan non-ASN untuk tidak turut dalam politik praktis seyogyanya telah diatur oleh undang-undang, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” katanya.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi netralitas ASN dan non-ASN dalam pemilu, kata dia, di antaranya faktor Budaya paternalistik birokrasi, kekerabatan, ASN dan non- ASN yang kurang memahami regulasi dan intervensi politik.

“Di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung ini, saya berharap kepada semua jajaran ASN dan non- ASN untuk tetap menjaga netralitas diri, tetap menjaga dan menahan diri untuk terlibat pada kegiatan politik praktis. Salah satu contoh bagaimana Bapak/Ibu nanti bisa turut bersosialisasi atau bertemu dengan pasangan calon untuk tidak menunjuk atau menggunakan jari yang dipermainkan berkaitan paslon tersebut,” ujarnya.

Sekda Dewa Made Indra juga menyampaikan pentingnya sosialisasi terkait netralitas pada pemilu kepada seluruh ASN dan non-ASN yang bekerja di Pemerintah Provinsi Bali, karena ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait pemilu sangat ketat. Mengingat konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan akibat adanya pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN.

“Khusus Tenaga Kontrak di lingkup Pemprov Bali, terdapat kebijakan tersendiri juga yang mengatur terkait netralitas dalam Pemilu, yakni SE Menpan RB Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jadi kawan-kawan, adik-adik yang statusnya tenaga kontrak masuk dalam ketentuan ini juga harus netral, jadi tidak boleh ikut dalam kegiatan- kegiatan politik praktis,” katanya.

Terkait SE Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI,  Sekda Dewa Made Indra merinci bahwa kebijakan tersebutkan memberikan mandat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Kepala Daerah, bersama Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah sendiri, untuk melaksanakan 4 hal penting yakni melaksanakan sosialisasi terkait netralitas ASN dan non-ASN; melaksanakan ikrar tentang netralitas;  penandatanganan pakta integritas; serta membuat sistem informasi tentang pelanggaran netralitas.

“Risiko yang akan dihadapi apabila melakukan pelanggaran netralitas di era sekarang ini konsekuensi hukumannya sangat berat. Mulai hukuman-hukuman yang bersifat administratif, sampai hukuman pidana. Jadi jangan anggap remeh, bukan sekedar teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, bukan. Bawaslu bisa membawa anda yang melanggar ini ke ranah pidana, artinya penjara. Tentu saya selaku orang tua, sebagai pimpinan, tidak ingin ‘anak-anak’ saya, jajaran saya yang dibawa ke sana. Apa yang saya laksanakan sekarang ini untuk mengayomi, agar jangan sampai ada yang salah langkah. Apabila ada yang sampai melanggar, berarti ini adalah kegagalan saya selaku orang tua, kegagalan saya selaku pemimpin,” pungkasnya. (bgn003)23111414

Denpasar, Baliglobalnews

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk turut mengantisipasi cuaca ekstrem terkait awal musim penghujan di Bali. Hal tersebut disampaikannya melalui Surat Nomor B.360/9339/KL/BPBD yang ditunjukkan kepada bupati/walikota se-Bali tertanggal 28 Oktober 2023.

Sesuai dengan perkiraan cuaca dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar yang menyampaikan bahwa awal musim hujan di Provinsi Bali akan terjadi pada pertengahan November 2023, Dewa Made Indra mengimbau agar masyarakat dapat melakukan upaya-upaya pencegahan bencana banjir.  “Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air (got, selokan, sungai dan danau) dan melakukan upaya pembersihan saluran air agar di saat musim hujan tidak terjadi banjir,” katanya.

Sekda meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya tanah longsor dan melakukan pemangkasan pohon yang membahayakan agar tidak tumbang.

Dia juga memperingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan peringatan dini terhadap cuaca ekstrem dari BBMKG Wilayah III Denpasar serta menyebarluaskan informasi yang ada serta meminta kepada bupati dan Walikota se-Bali untuk selalu menyiapkan semua potensi dan sumber daya penanggulangan bencana akibat cuaca ekstrem yang tersedia di wilayah masing-masing termasuk juga aktivasi call center penerimaan pengaduan dari masyarakat terkait kejadian bencana akibat cuaca ekstrim.

Berdasarkan perkiraan BBMKG Wilayah III Denpasar, perkiraan awal musim hujan bervariasi di setiap wilayah di Provinsi Bali seperti wilayah Kabupaten Buleleng bagian tengah dan selatan, Kabupaten Jembrana bagian utara dan timur, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem bagian barat dan selatan serta Kabupaten Badung Bagian utara dan tengah awal musim hujan diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir November 2023. Sementara Kabupaten Buleleng bagian tengah dan timur serta Kabupaten Karangasem bagian utara dan tengah akan terjadi pada awal Desember 2023. Wilayah Buleleng bagian utara, Kabupaten Badung bagian selatan, Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung diperkirakan terjadi pada pertengahan Desember 2023. Sementara wilayah Kabupaten Jembrana bagian barat, Kabupaten Buleleng bagian barat serta Pulau Nusa Penida awal musim hujan diperkirakan baru terjadi di akhir Desember 2023. (bgn003)23103002

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan sangat mendukung langkah yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali untuk meningkatkan kelas dari “Jurnal Bali Membangun Bali” yang tadinya merupakan produk amatiran menjadi produk terakreditasi, sehingga akan semakin banyak lembaga riset dan inovasi juga perseorangan yang memanfaatkan dengan mempublikasikan hasil riset dan karya-karya inovatifnya di “Jurnal Bali Membangun Bali”.

Sekda menyampaikan hal itu ketika membuka Seminar Pengelolaan Jurnal Terakreditasi Sinta di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (22/11/2022).

Sekda Dewa Indra menyatakan pentingnya proses untuk mendapatkan akreditasi Science and Technology Indexes (Sinta) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, maka dari itu semua pihak diharapkan mampu memberikan dukungan kepada keberadaan Brida. Keberadaan Brida Provinsi Bali dan Jurnal Ilmiah yang terakreditasi dapat membantu fungsi Brida menjadi semakin kuat. Untuk itu, sebaiknya Brida Provinsi Bali lebih mengutamakan spesifikasi di dalam jurnal ini.

“Karena Bali ini sangat populer dengan budaya, dimana memiliki kekuatan budaya, karakter budaya yang berbeda dan memiliki sistem pertanian yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga Bali sebaiknya memiliki spesifikasi atau tematik budaya dan sistem pertanian. Sehingga kompetisi lebih mudah, disamping akan mempermudah ketika ingin mendapatkan jurnal dan hasil riset tentang budaya maka akan mengarah kepada ‘Jurnal Bali Membangun Bali’, dan menjadi identitas dan rujukan untuk riset yang mengarah kepada kebudayaan dan agrikultur,” katanya.

Seminar menjadi penting karena merupakan bagian perjalanan proses bertumbuhnya Brida Provinsi Bali. Salah satu fungsi penting dari Brida, bukan hanya melakukan atau memfasilitasi riset dan inovasi, namun juga harus mampu mempublikasikan hasil riset dan inovasinya itu ke publik.

“Karena hasil riset dan inovasi bukan hanya produk yang kita gunakan sendiri, jadi jangan sampai Brida sibuk melakukan riset dan inovasi hanya untuk diri kita sendiri, sehingga semua hasil dan inovasi ini juga harus kita sampaikan ke pihak lain dan bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Sehingga pihak lain bisa mempelajarinya, menggunakannya, memodifikasi bahkan bisa dikembangkan sehingga mampu membawa kemajuan di tempat lainnya,” katanya.

Sekda Dewa Indra berharap agar jangan sampai hasil riset dan inovasi setelah selesai lalu dibuatkan pertanggungjawaban dan lalu masuk filing cabinet dan kemudian selesai urusannya. Hal ini yang nantinya akan menyebabkan keberadaan Brida tiada gunanya. Maka melalui media publikasi yang disebut sebagai ‘Jurnal Bali Membangun Bali’ harus dibangun sebagai media untuk mengakomodasi hasil-hasil riset dan inovasi baik yang dilaksanakan oleh BRIDA maupun lembaga-lembaga pengabdian masyarakat (LPPM) di Perguruan Tinggi bahkan lembaga riset dan inovasi atau kaum intelektual lainnya.

“Bisa menuangkan hasil pemikirannya, gagasan dan idenya ke dalam jurnal ini. Dan kemudian jurnal ini tentunya bisa di akses secara luas oleh berbagai pihak, sehingga benar-benar menjadi media publikasi yang berkualitas,” katanya.

Dia juga berharap ke depan ‘Jurnal Bali Membangun Bali’ yang sudah terakreditasi ini diharapkan menjadi wadah yang bernilai tinggi bagi kaum intelektual, para cendekiawan, perguruan tinggi dan lembaga riset.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali, Made Gunaja, mengatakan keberadaan Jurnal Bali Membangun Bali ini dapat berfungsi optimal dalam menyajikan hasil riset dan inovasi yang disajikan sesuai dengan Sinta yang sebagai barometer legitimasi jurnal Indonesia. “Kita bangun sebagai media untuk mengakomodasi hasil hasil riset yang dilakukan oleh BRIDA ataupun lembaga lainnya yang kemudian dituangkan ke jurnal ini dan bisa di buka oleh siapa  saja,” ujarnya. (bgn003)22112215