Badung, Baliglobalnews

Kebijakan hilirisasi pada sektor perikanan dan kelautan akan memberikan dampak positif melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, dan adopsi teknologi serta mendukung ketahanan pangan.

Demikian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 di Kuta Beach Heritage  Hotel, Badung pada Kamis (4/7/2024) pagi.

“Sektor hilirisasi yang strategis bagi kami di Bali adalah sektor kelautan dan perikanan. Untuk sektor kelautan dan perikanan ini, komoditas yang strategis di Bali yakni udang. Di Bali tambak udang cukup banyak. Kemudian ikan tuna. Cakalang dan tuna yang telah di ekspor dan dikonsumsi. Selain itu juga rumput laut dan garam menjadi potensial di Bali,” katanya.

Potensi yang besar tersebut, sebagian besar diekspor dalam bentuk utuh beku dan segar, sedangkan dalam bentuk olahan masih relatif sedikit, disamping besarnya ekspor dalam bentuk ikan utuh juga rantai pasok di hulu belum berjalan dengan baik, sehingga banyak tangkapan nelayan tidak dapat sampai ke industri pengolahan dengan mutu yang baik.

Sekda Dewa Indra juga mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya Rapat Koordinasi Daerah Kajian Hilirisasi di Provinsi Bali yang diharapkan mampu memberikan masukan, saran serta usulan yang perlu dilakukan oleh pemerintah yang pada akhirnya bisa kita dorong sektor kelautan dan perikanan di akselerasi secara maksimal.

“Kebijakan hilirisasi pada sektor perikanan dan kelautan harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap acara ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan hilirisasi investasi strategis khususnya pada sektor perikanan dan kelautan yang dapat digunakan bagi pemerintah dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan,” katanya.

Sementara Staf Khusus Bidang Hubungan Komunikasi Kelembagaan Kementerian Investasi, Arnanto Nurprabowo menyampaikan Rapat Koordinasi ini merupakan rangkaian dari beberapa rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Investasi dalam rangka menyusun kajian Hilirisasi tahun 2024

Kebijakan hilirisasi pada sektor perikanan dan kelautan akan memberikan dampak positif melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, dan adopsi teknologi serta mendukung ketahanan pangan.

“Program hilirisasi yang dicanangkan Pemerintah diharapkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan lapangan kerja yang meningkat. Kita telah menyusun peta jalan hilirisasi strategis yang memuat 28 komoditas di berbagai sektor,” terangnya sembari menambahkan kegiatan Rakorda hari ini diharapkan ada masukan, wawasan dan pengalaman lapangan untuk memperkaya penyusunan kajian hilirisasi 2024.

Hadir pula pada kesempatan ini, Kepala DPMPTSP I Wayan Sumarajaya serta Kadis Kelautan dan Perikanan I Putu Sumardiana. (bgn003)24070401

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menghadiri acara Rapat Koordinasi Daerah DAK Fisik dan Dana Desa Provinsi Bali Tahun 2024, di Aula A Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Selasa (14/5/2024).

Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik serta Dana Desa, yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dan desa. Penyaluran TKDD khususnya DAK fisik sangat penting bagi daerah dalam mendukung APBD untuk memenuhi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik di daerah dan DAK fisik ini dialokasikan berdasarkan usulan dari daerah. Untuk itu,  Sekda Dewa Indra mendorong perangkat daerah terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar mengakselerasi penyerapan DAK fisik tersebut sesuai dengan perencanaan serta target yang telah ditetapkan.

“Dari hasil evaluasi, penyerapan DAK tahap 1 Tahun 2024 di Provinsi Bali belum optimal, untuk itu kita harus perkuat dan akselerasi perangkat daerah untuk penyerapannya. Evaluasi yang disampaikan harus segera kita tindak lanjuti sehingga DAK dapat terserap tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” katanya.

Sekda juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penyerapan TKDD. Terlebih penyerapan dana desa, dimana jumlah besaran dana desa yang digelontorkan dari APBN jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang kuat untuk memastikan dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan perekonomian desa dan mendorong kemajuan desa. Dengan demikian, serapan dana desa tidak hanya cepat tetapi juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan perekonomian desa.

“Mari bersama-sama kita pastikan TKDD terserap dengan baik dan memberi manfaat nyata. TKDD terserap maksimal, dikelola secara maksimal, mendatangkan hasil yang maksimal dan akuntabilitasnya juga baik,” katanya. Rapat Koordinasi Daerah DAK Fisik dan Dana Desa Provinsi Bali Tahun 2024, yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, para Inspektur Kabupaten/Kota se-Bali serta Kepala BPKAD Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam kesempatan ini juga diserahkan sejumlah penghargaan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Bali, diantaranya penghargaan kepada Pemda pengelola DAK fisik terbaik, Pemda pengelola dana desa terbaik, Pemda pendukung

penyalur KUR terbaik serta Pemda terbanyak rekam kontrak DAK fisik. (bgn003)24051418

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang juga selaku Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong optimalisasi pemanfaatan kredit bagi sektor pertanian. Menurut dia, hal ini sangat penting karena sektor pertanian merupakan penyumbang angka PDRB cukup besar bagi perekonomian Daerah Bali.

Hal tersebut diutarakannya dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali yang berlangsung di Ballroom Prama Sanur Beach, Sabtu (16/3/2024).

Dewa Indra menyebutkan pemerintah melalui lembaga perbankan telah meluncurkan berbagai platform kredit yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, termasuk di dalamnya petani. “Program nasional yang telah cukup lama ada KUR dan yang patut kita apresiasi, BPD Bali berhasil menjadi terbaik kedua dalam penyaluran kredit ini,” ucapnya. Selain itu, ada pula kredit usaha tani yang murni luncuran BPD Bali yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP). Berikutnya yang paling baru, bank ini juga mendukung program Kementerian Pertanian RI dengan menyalurkan kredit usaha alat mesin pertanian (alsintan).

Terkait dengan banyaknya akses permodalan yang dibuka bagi pelaku UMKM dan petani, Dewa Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan BPD Bali. Namun demikian, dia berkeyakinan banyaknya layanan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani. Padahal idealnya, banyaknya akses perbankan yang dibuka, akan makin memudahkan petani dalam mendapat permodalan yang mendukung usaha mereka.

Menurut Sekda Dewa Indra, belum optimalnya pemanfaatan kredit disebabkan masih kurangnya literasi sehingga banyak petani yang tidak mengetahui program kredit yang diperuntukkan bagi mereka. Berangkat dari kendala tersebut, dia mengajak pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait mengintensifkan literasi dan edukasi bagi para petani. “Petani belum cukup literasi, ini adalah tugas kita untuk membantu mereka agar dapat memanfaatkan akses keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya.

Dia minta, OPD yang mengurusi bidang pertanian dan koperasi untuk aktif memberikan sosialisasi dan memfasilitasi para petani di wilayah masing-masing. “Kita perlu memberikan literasi dan pemahaman yang jelas. Kalau tak ada yang memberi penjelasan, petani belum tentu tahu program kredit seperti alsintan,” katanya.

Birokrat kelahiran Singaraja itu menyinggung pentingnya komitmen pemerintah dalam penguatan sektor pertanian. “Keberpihakan pemerintah pada pertanian sangat penting karena 14 persen PDRB Bali disumbang oleh sektor ini,” katanya.

Dia menyebutkan Dirut BPD Bali telah menyalurkan kredit untuk sektor pertanian baru mencapai 10 persen. Artinya, kata dia, masih banyak petani yang belum memperoleh akses permodalan dari sekian banyak program kredit yang diluncurkan lembaga perbankan. “Bisa jadi masih ada petani yang memanfaatkan rentenir untuk memperoleh akses permodalan. Ini harus jadi perhatian kita semua. Apalagi, seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dalam visi misi mereka. Saya harap itu bukan hanya retorika,” katanya.

Sementara Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menegaskan komitmen dalam penguatan sektor UMKM dan pertanian. Komitmen itu ditunjukkan dengan kesuksesan lembaga keuangan yang dipimpinnya dalam penyaluran KUR. Hingga bulan Februari 2024, BPD Bali berhasil menyalurkan 49 persen KUR bagi pelaku UMKM. “Ini telah melampaui target minimal 30 persen. Sehingga kami memperoleh insentif GWM dari BI,” katanya. Untuk diketahui insentif GWM (Giro Wajib Minimum) diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang belum pulih, KUR dan kredit hijau.

Apresiasi terhadap komitmen BPD Bali dalam penyaluran KUR dan kredit bagi usaha perhatian juga disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali Nusra Ananda R Mooy. Pihaknya mencatat, saat ini industri jasa keuangan Daerah Bali terjaga stabil dan solid. “Gambaran ini akan  meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Daerah Bali,” pungkasnya.

Acara rakor juga diisi dengan peluncuran program kredit Alsintan dan pemberian materi oleh sejumlah narasumber. Rakor yang mengusung tema “Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan”, diikuti sekda kabupaten/kota serta OPD yang mengurusi bidang pertanian. (bgn003)24032310