Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengapresiasi lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang terus berupaya melakukan pemutakhiran dalam tata kelola arsip. Apresiasi itu disampaikannya dalam sambutan saat membuka bimbingan teknis (bimtek) pendampingan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Hotel Kutabex, Selasa (26/3/2024).

Bimtek yang berlangsung hingga Rabu (27/3/2024) melibatkan perwakilan pejabat struktural dan fungsional bidang kearsipan di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Bali.

Sekda Dewa Indra menyampaikan apa yang diupayakan ANRI adalah sesuatu yang sangat baik sehingga patut diapresiasi. “Sejauh yang saya ikuti, ANRI telah memberikan banyak sekali dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola arsip,” ujarnya.

Dia menyebutkan berbagai program yang dilaksanakan ANRI bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bidang kearsipan sejalan dengan kemajuan di bidang IT. Salah satu aplikasi yang terus disempurnakan adalah Srikandi dan saat ini sudah meluncurkan versi 3.

Selaku pejabat tertinggi di struktur birokrasi Pemprov Bali, Sekda Dewa Indra konsen mencermati perkembangan di bidang kearsipan. Dia mengikuti aplikasi Srikandi dari awal kemunculannya hingga dikenalkannya versi 3.

“Saya selalu hadir pada pengenalan versi 1, 2 hingga menuju 3. Pembaharuan ini dilakukan ANRI untuk mewujudkan tata kelola arsip yang makin modern mengikuti perkembangan IT,” katanya.

Dari pengamatannya, pada versi 3, ANRI telah berhasil menjawab keterbatasan pembubuhan tanda tangan elektronik. “Di versi 1 dan 2 itu kendalanya pada tanda tangan yang dibatasi hanya satu. Nah, versi 3 sudah mengakomodir tanda tangan lebih dari satu pihak,” urainya.

Dewa Indra menilai ini merupakan penyempurnaan yang penting karena beberapa surat membutuhkan validasi lebih dari satu pihak. “Misalnya pada surat kerja sama yang membutuhkan tanda tangan elektronik lebih dari satu orang, versi 3 ini telah di-upgrade sehingga mampu menjawab kebutuhan itu,” katanya.

Menurut Dewa Indra, apresiasi bisa ditunjukkan melalui keseriusan dalam mengikuti bimtek. Setelah mengikuti bimtek ini, dia berharap aplikasi Srikandi versi 3 dapat diterapkan sepenuhnya dalam tata kelola kearsipan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Bali. “Ketok tularkan pada seluruh pengelola arsip yang tidak ikut dalam Bimtek sehingga kita mampu meningkatkan layanan di bidang surat menyurat,” pungkasnya.

Sementara Ketua Tim Pembinaan Kearsipan Wilayah Timur I ANRI, Prihatni Wuryatmini menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Sekda Dewa Indra.

DIa menerangkan pemutakhiran tata kelola arsip terus dilakukan ANRI seiring dengan pesatnya kemajuan IT. Lebih dari itu, kata dia, adopsi kemajuan IT di bidang kearsipan merupakan bagian penting dari implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Terkait aplikasi Srikandi, mulai awal tahun ini ANRI meluncurkan versi 3 yang merupakan penyempurnaan dari versi 1 dan 2. Ia menyadari, dalam proses migrasi ke versi 3, muncul ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pengelola arsip. Namun demikian,  secara khusus dia mengapresiasi pengelola arsip Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Bali yang sudah mengaplikasikan Srikandi versi 3. Pada kesempatan itu, Wuryatmini  menyampaikan selamat karena hasil pengawasan terhadap tata kelola kearsipan Daerah Bali naik signifikan. Menurut dia, naiknya nilai pengawasan ini merupakan bukti nyata peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan. (bgn003)24032603

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengapresiasi deklarasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan deklarasi Gojek Peduli Becana se-Bali di Gianyar, Bali, pada Selasa (26/10).

Menurut Sekda Dewa Indra, Pulau Bali tidak lepas dari ancaman bencana alam. Masih jadi ingatan masyarakat bahwa pada tahun 2017 terjadi bencana Letusan Gunung Agung dan beberapa waktu lalu juga terjadi longsor di Bangli dan Karangasem. Untuk mengantisipasi pra bencana, bencana dan post bencana diperlukan koordinasi yang baik dari Pemerintah, komunitas dan juga masyarakat. Untuk itu, Dewa Indra berharap FPRB dapat menjadi partner pemerintah dalam penanggulangan bencana baik dalam melakukan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat maupun kegiatan dilapangan saat bencana terjadi. Sehingga, masyarakat kita merasa terlindungi dan merasa aman ketika terjadi bencana.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPP) Pusat merangkap Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Ganip Warsito, mengatakan bencana alam Letusan Gunung Agung pada tahun 2017 yang lalu, telah menimbulkan kerugian, setidaknya ada 40 ribu orang harus dievakuasi. Bandara I Gusti Ngurah Rai harus ditutup dengan membatalkan setidaknya 400 penerbangan, dan berdampak pada sedikitnya 59 ribu calon penumpang.

Tingginya potensi bencana alam di Bali, juga diingatkan kembali Ganip Warsito saat 3 warga di Kabupaten Bangli dan Karangasem menjadi korban dari gempa berkekuatan Magnitudo 4.8, yang menyebabkan longsor di Desa Trunyan, Karangasem, pada tanggal 16 Oktober 2021 yang lalu.

“Untuk itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita semua, harus dilakukan untuk semua jenis bencana, yang berpotensi terjadi di wilayah Bali,” katanya.

Secara khusus Ganip mengucapkan terima kasih kepada Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali karena telah menyediakan wadah kolaborasi, yang mempersatukan dukungan semua pihak dalam kerangka Pentahelix, untuk bersama-sama mengurangi potensi risiko bencana di Bali.

Ganip menilai peran komunitas sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah sangat krusial. Tidak hanya pada saat terjadi bencana, namun pada saat sebelum bencana pun, komunitas dan relawan bisa berperan sangat penting, dalam mengedukasi masyarakat dengan cara dan metode berkomunikasi, sesuai dengan adat dan budaya masyarakat.

Ganip mengharapkan deklarasi Forum Pengurangan Risiko Bencana se-Provinsi Bali ini akan terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan nyata dan berkesinambungan.

“Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, tentunya akan memberikan dukungan melalui sinergi dengan kegiatan-kegiatan di unit kerja yang sedang dan akan berjalan,” tandasnya. (bgn003)21102704