Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena itu, upaya memastikan tumbuh kembang anak secara optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga harus diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Made Indra saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, pada Kamis (20/8/2026).

Menurut Sekda, anak memiliki posisi yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam lingkup keluarga, orangtua pada umumnya berupaya memberikan yang terbaik agar anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensinya.
“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” ujarnya.
Sekda Dewa Made Indra mengakui masih terdapat kasus ketika kepentingan anak terabaikan karena kepentingan orang dewasa. Namun, kondisi tersebut dinilainya sebagai anomali. Secara umum, keluarga memiliki perhatian besar terhadap anak dan berupaya memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang mereka.

Meski demikian, perhatian keluarga saja belum cukup. Pemerintah, menurutnya, memegang peranan penting melalui berbagai kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak dasar anak. Terlebih, anak merupakan generasi penerus yang kelak menentukan kualitas pembangunan daerah dan bangsa.
Karena itu, Sekda menekankan bahwa anak tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Mereka juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan masa depan mereka.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” katanya.
Dia menyampaikan pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam maupun posisi geografis yang strategis tidak dengan sendirinya menjamin kemajuan. Faktor kualitas manusia justru menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat daerah dengan sumber daya alam yang relatif terbatas, tetapi mampu berkembang karena didukung SDM yang berkualitas. Menurut dia, kualitas tersebut harus dibangun sejak usia dini melalui pemenuhan hak dasar anak, terutama akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang baik.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dimulai sejak anak-anak. Ketika hak dasar anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan pada akhirnya menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah dan bangsa,” katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Bali telah masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Capaian ini diharapkan tidak berhenti sebagai predikat administratif, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan, program, pelayanan publik, serta lingkungan sosial yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi mereka dalam pembangunan. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Provinsi Bali ke depan semakin baik dan semakin mampu memenuhi hak-hak anak,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Dewa Ayu Eka Putri serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Rr. Endah Sri Rejeki sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat peran keluarga, pemerintah, serta partisipasi anak dalam mewujudkan pembangunan yang semakin ramah dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. (*/bgn003)26082101

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat mengikuti QRIS Bali Summer Run 2026 yang digelar di kawasan Renon, Denpasar, Sabtu (8/8/2026). Memasuki penyelenggaraan kedua, ajang ini memadukan olahraga dengan edukasi dan sosialisasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada masyarakat.

Dewa Made Indra yang turut menjajal rute lari 5K mengatakan tingginya minat peserta terlihat sejak pendaftaran dibuka. Dia juga mengibarkan bendera sebagai tanda dimulainya kegiatan. “Ajang ini sangat luar biasa. Pesertanya sangat antusias. Ketika pendaftaran dibuka, langsung membludak. Ini menunjukkan animo masyarakat yang sangat tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, QRIS Bali Summer Run 2026 menawarkan pengalaman berbeda karena peserta tidak hanya berolahraga, tetapi juga diajak semakin mengenal sistem pembayaran digital. Rute yang disiapkan juga dinilai menarik, terutama kategori 10K yang melintasi sejumlah kawasan protokol Kota Denpasar. “Rutenya juga bagus. Yang tidak kalah penting, Bali Summer Run yang kedua ini menjadi media untuk sosialisasi QRIS,” katanya.

Dewa Made Indra menilai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi salah satu media efektif untuk memperluas pemahaman mengenai QRIS. Terlebih, penggunaan QRIS terus berkembang, tidak hanya untuk transaksi di dalam negeri, tetapi juga transaksi lintas negara melalui QRIS Cross Border. “QRIS hari ini sudah bisa digunakan di beberapa negara dan akan terus dikembangkan. Ini tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi,” katanya.

Menurut Dewa Made Indra, tantangan perluasan penggunaan QRIS di Bali saat ini bukan lagi sebatas ketersediaan akses internet maupun layanan perbankan. Dengan jangkauan internet dan layanan perbankan yang semakin luas, sosialisasi menjadi bagian penting untuk mendorong pemanfaatan QRIS secara lebih merata. “Kalau akses, Bali ini seluruh wilayahnya sudah terjangkau internet. Layanan akses perbankan juga sangat mudah. Jadi, problemnya adalah sosialisasi,” katanya.

Karena itu, dia mendorong sosialisasi QRIS dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat hingga ke perdesaan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diharapkan semakin memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran. “QRIS jangan hanya digunakan di kota, tetapi sampai ke desa-desa. QRIS sangat mudah dan sangat memudahkan masyarakat. Kita harus terus melakukan sosialisasi,” katanya.

Dewa Made Indra optimistis penggunaan QRIS akan semakin meluas seiring dengan meningkatnya kepemilikan telepon seluler dan akses internet di masyarakat. “Saya punya keyakinan, QRIS akan menyebar luas di masyarakat. Hari ini hampir semua masyarakat sudah memiliki HP dan seluruh wilayah Bali sudah terjangkau akses internet,” ujarnya.

Atas terselenggaranya QRIS Bali Summer Run 2026, Dewa Made Indra mewakili Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, perbankan, penyelenggara, dan seluruh pihak yang terlibat. “Kami menyampaikan apresiasi kepada teman-teman penyelenggara, perbankan, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan QRIS Bali Summer Run 2026 tidak hanya mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi bagian dari kampanye perluasan penggunaan QRIS Cross Border. “Hari ini rasanya apa yang kita canangkan, yaitu QRIS Cross Border, mendapatkan momentumnya melalui QRIS Bali Summer Run 2026,” ujarnya.

Selain edukasi transaksi digital, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Kehadiran pelaku kuliner dan UMKM memberikan ruang promosi bagi produk lokal, sementara peserta dan penyelenggara turut berpartisipasi dalam penggalangan donasi.

Achris Sarwani mengatakan donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada salah satu panti asuhan di Kabupaten Buleleng. “Jadi, hari ini selain melaksanakan kegiatan untuk kesehatan jasmani, kita juga melakukan kegiatan sosial. Donasi dari teman-teman semuanya akan kita donasikan,” katanya.

 Melalui perpaduan olahraga, edukasi transaksi digital, pemberdayaan UMKM, dan kegiatan sosial, QRIS Bali Summer Run 2026 diharapkan semakin mendekatkan penggunaan QRIS kepada masyarakat sekaligus memperluas ekosistem pembayaran digital di Bali. (*/bgn003)26080804

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali menyatakan dukungan terhadap program Kejaksaan Tinggi Bali dalam pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar. Ia mendorong agar seluruh anak telantar di Bali dapat segera memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pemberian dokumen kependudukan kepada anak telantar di Auditorium ST Burhanuddin, Kejaksaan Tinggi Bali, pada Kamis (30/7/2026).

Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali beserta jajaran yang telah menginisiasi program pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar. Dia berharap penandatanganan PKS antara Kejati Bali dan lembaga terkait di tingkat provinsi dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah serupa di kabupaten/kota se-Bali. “Penandatanganan PKS jangan hanya dimaknai sebagai proses administrasi. Ini adalah bentuk komitmen dan kesepakatan kita untuk menghadirkan negara bagi anak telantar yang membutuhkan perhatian,” ujarnya.

Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hal yang sangat vital. Menurut dia, karena berbagai faktor sosial dan ekonomi, masih terdapat anak telantar di Bali yang menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dokumen kependudukan menjadi salah satu dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Tanpa dokumen yang memadai, anak-anak berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, keuangan, serta layanan lainnya.

Untuk itu, Sekda Dewa Indra mengajak seluruh pihak terkait mendukung program Kejati Bali dan memperkuat koordinasi agar pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar dapat dituntaskan. “Kita berharap dalam waktu dekat seluruh anak telantar memiliki dokumen kependudukan yang mereka butuhkan,” katanya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menyampaikan terima kasih atas komitmen berbagai pihak dalam mendukung pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar. Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius, karena kepemilikan identitas dan dokumen kependudukan berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak sebagai warga negara.

Dia menegaskan bahwa UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar. “Di sinilah kita hadir atas nama negara dalam bentuk kolaborasi dan kerja sama,” ucapnya.

Kajati Bali juga mengingatkan bahwa persoalan administrasi kependudukan tidak semata-mata berkaitan dengan pencatatan identitas. Ketiadaan dokumen kependudukan dapat menghambat akses anak terhadap berbagai layanan dan berpotensi memperbesar kerentanan sosial pada masa mendatang. “Karena tanpa mengantongi dokumen kependudukan, hak anak-anak itu sebagai warga negara tidak akan terpenuhi,” ujarnya.

Setiawan Budi Cahyono mengajak seluruh pihak bergerak bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memastikan anak telantar memperoleh dokumen kependudukan yang menjadi hak mereka. Ia berharap kolaborasi yang dibangun di Bali dapat menjadi percontohan dalam pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menandatangani PKS tentang pemberian dokumen kependudukan kepada anak telantar bersama Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) I Made Dwi Dewata, Ketua Pengadilan Tinggi Bali serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Melalui kerja sama tersebut, para pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing sehingga anak telantar yang menghadapi kendala administrasi kependudukan dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan dan mengakses pelayanan publik secara lebih mudah. (*/bgn003)26073009

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra melantik IGN Erlangga Bayu Rahmanda Putra sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (15/7/2026).

Pergantian antarwaktu tersebut dilakukan karena komisioner KPID Bali sebelumnya, I Wayan Suyadnya, meninggal dunia sehingga berhalangan tetap melaksanakan tugas. Pelantikan Erlangga sekaligus melengkapi kembali formasi KPID Bali menjadi tujuh komisioner untuk masa jabatan 2025–2028.

Pengangkatan anggota PAW tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 591/03-E/HK/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 249/03-E/HK/2025 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2025–2028. “Karena sebelumnya terdapat anggota yang berhalangan tetap, dengan pelantikan anggota PAW hari ini, formasi KPID Bali kembali lengkap menjadi tujuh orang,” ujarnya.

Dengan lengkapnya susunan keanggotaan tersebut, Dewa Indra berharap KPID Bali dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal, terutama dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran serta memastikan masyarakat memperoleh siaran yang berkualitas. “Sekarang seluruh posisi anggota KPID Bali telah terisi. Kita berharap tugas pengawasan penyiaran dan upaya memastikan terselenggaranya penyiaran yang berkualitas dapat dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Dia menyoroti tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Informasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara mudah serta masif, meskipun kebenarannya belum tentu dapat dipastikan. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut KPID Bali untuk semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab. (*/bgn003)26071509

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali menghadiri audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan dalam rangka uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif di Bali. Kegiatan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (2/3/2026).

Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif secara menyeluruh di tingkat provinsi. “Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital, khususnya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menyampaikan penetapan Bali sebagai daerah percontohan merupakan tindak lanjut arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diterima Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali pada 26 Februari lalu.

Menurut dia, implementasi digitalisasi bantuan sosial perlu segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Melalui sistem digital, proses pendataan hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. “Dengan sistem digital, penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel. Namun pemerintah tetap memastikan seluruh masyarakat terlayani, termasuk melalui pendekatan jemput bola bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi digital,” katanya.

Audiensi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, antara lain Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo. Para narasumber memaparkan strategi serta dukungan pemerintah pusat dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi guna membahas langkah implementasi di tingkat daerah, disertai diskusi dan sesi tanya jawab untuk memperkuat sinergi serta kesiapan pelaksanaan program di Bali. “Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Bali dapat berjalan optimal serta menjadi model bagi daerah lain,” katanya. (*/bgn003)26030305

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus memperkuat penyerapan pangan lokal melalui regulasi yang nyata dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat (6/2/2026).

Menurut dia, isu pangan menjadi sangat strategis karena telah ditetapkan sebagai misi utama Gubernur Bali periode 2025–2030. Target pembangunan pangan Bali tidak hanya sebatas ketahanan pangan, tetapi juga menuju kedaulatan pangan. “Kedaulatan pangan dimaknai sebagai kemampuan Bali berdaulat penuh atas jenis, kualitas, dan pengelolaan pangannya sendiri. Jadi, menurut Pak Gubernur, kedaulatan pangan lebih tinggi nilainya dari ketahanan pangan,” katanya.

Dari sisi kebijakan, Sekda Dewa Indra mengungkapkan bahwa meskipun Pemprov Bali telah memiliki kebijakan umum perlindungan lahan pertanian, praktik alih fungsi lahan masih terjadi cukup tinggi. Karena itu, Gubernur Bali menetapkan kebijakan yang lebih spesifik melalui Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai langkah cepat, sembari menunggu penetapan perda tersebut, Gubernur Bali telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 yang melarang mutlak alih fungsi lahan pertanian produktif, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Luas Baku Sawah (LBS) menjadi nonpertanian di seluruh Bali. “Dengan terbitnya perda nantinya, diharapkan pengendalian alih fungsi lahan dapat dilakukan secara lebih kuat dan berkelanjutan, serta implementasinya dapat diawasi bersama,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan bahwa penyerahan laporan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan nasional BPK di seluruh Indonesia. Laporan telah diselesaikan pada akhir Desember dan baru dapat diserahkan saat ini kepada Pemerintah Provinsi Bali serta instansi terkait di wilayah Bali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai upaya perlindungan lahan pertanian di Provinsi Bali masih belum optimal. Temuan tersebut antara lain belum sepenuhnya selarasnya luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kabupaten/kota dengan KP2B provinsi, pengawasan pemanfaatan kawasan pertanian yang belum maksimal, serta belum lengkapnya regulasi perlindungan lahan pertanian.

Selain itu, kata dia, pemerintah kabupaten/kota juga dinilai belum sepenuhnya menetapkan LP2B sesuai kondisi riil di lapangan. Sistem informasi tata ruang pemerintah daerah juga belum sepenuhnya memuat informasi terkait LP2B.

BPK juga menyoroti potensi ketidakseimbangan pasokan pangan antarwilayah di Provinsi Bali yang berisiko melemahkan kemandirian pangan daerah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan pasokan beras dari luar Pulau Bali, memicu kenaikan maupun disparitas harga pangan, serta menyebabkan perencanaan pangan yang kurang terpadu dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa Pemprov Bali terbuka terhadap hasil pemeriksaan dan menjadikan temuan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK dan seluruh jajaran atas dedikasi dan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Dengan sinergi dan pengawasan yang kuat, dia berharap visi Gubernur Bali dalam mewujudkan kedaulatan pangan dapat benar-benar terlaksana secara nyata dan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan.

Pada kesempatan tersebut, penyerahan laporan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Indra yang mewakili Gubernur Bali serta Ketua DPRD Provinsi Bali I Dewa Made Mahayadnya. (*/bgn003)26020611

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025-2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Jumat (23/1/2026). “Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi yang berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berkelanjutan serta mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengungkapkan bahwa PHRI Bali mencatat penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang tahun 2025, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali terus mengalami peningkatan. “Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi anomali dalam struktur pariwisata Bali, karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata. “Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” katanya.

Cok Ace menambahkan, penurunan okupansi pada bulan Januari merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan cuaca ekstrem. Dia menegaskan bahwa kondisi cuaca buruk terjadi secara global, tidak hanya di Bali.

Selain faktor musiman, PHRI Bali juga menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan usaha akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel yang tercatat secara resmi. “Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” katanya.

Oleh karena itu, PHRI Bali menekankan pentingnya penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi di Bali ke depan. “Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, PHRI Bali berharap adanya sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri agar pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar berdampak positif bagi industri dan kesejahteraan masyarakat. (*/bgn003)26012316

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Four Points, Jimbaran, pada Jumat (5/12/2025) petang. Acara tahunan yang mempertemukan para cendekiawan nasional ini dihadiri jajaran tokoh penting, termasuk Ketua ICMI yang juga Kepala BRIN Arief Satria.

Sekda Dewa Made Indra yang hadir mewakili Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Bali sebagai tuan rumah kegiatan bergengsi ini. Dia menegaskan bahwa Pulau Dewata senantiasa membuka diri sebagai ruang dialog, harmoni, dan kontemplasi bagi siapa pun yang datang dengan niat baik. “Semoga ICMI terus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Bali merasa terhormat menjadi tuan rumah Silaknas ini. Bali adalah ruang dialog, harmoni, dan kontemplasi, sangat tepat untuk pertemuan ilmiah berskala nasional,” ujarnya.

Dia berharap rangkaian diskusi yang diisi oleh para narasumber terkemuka dapat memberikan makna lebih bagi peserta Silaknas. Sekda juga mengundang seluruh tamu untuk menikmati berbagai destinasi wisata di Bali, seraya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap penyelenggaraan kegiatan nasional ini.

Ketua ICMI Arief Satria menekankan kembali posisi ICMI sebagai organisasi cendekiawan yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. “Harapannya, ICMI terus membawa manfaat bagi nusa dan bangsa. Silaknas adalah agenda rutin setiap Desember untuk memperkuat peran organisasi dalam menjawab perubahan zaman,” katanya.

Arief menegaskan bahwa ICMI akan terus berdiri di atas tiga prinsip pokok meliputi keislaman, kenegaraan, dan kecendekiawanan. Prinsip-prinsip inilah yang diharapkan menjadi pijakan dalam merespons dinamika sosial, teknologi, dan pendidikan.

Dia menyoroti pentingnya penguatan SDM, peningkatan literasi masyarakat, hingga transformasi pendidikan di tengah perubahan yang sangat cepat. Pendidikan anak usia dini dinilai sebagai fondasi krusial, terutama dalam pembentukan karakter, life skill, dan soft skill generasi mendatang. “Perubahan pesat yang kita hadapi menuntut ICMI untuk terlibat aktif dalam pembelajaran berbagai fenomena baru, termasuk inovasi dan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Inovasi kini merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan semua pihak,” tegasnya.

Silaknas ICMI tahun ini menjadi ruang strategis untuk berdiskusi, merumuskan gagasan, dan memperkuat peran cendekiawan dalam meningkatkan kualitas SDM serta ketahanan intelektual bangsa. Dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional dan atmosfer Bali yang kondusif, kegiatan ini diharapkan melahirkan rekomendasi penting bagi masa depan Indonesia. (*/bgn003)25120603

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menorehkan prestasi penting dalam pengelolaan lingkungan. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali kini resmi terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Capaian ini diumumkan dalam penyerahan sertifikat akreditasi dan registrasi di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Rabu (15/10/2025). Sertifikat diserahkan oleh Sekretaris Jenderal KAN Wahyu Probo Warsito dan Kepala Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup KLHK Sinta Saptarina Soemiarno kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Sekda Dewa Made Indra menyatakan bahwa pengakuan nasional ini adalah langkah besar untuk memperkuat layanan pengujian lingkungan yang terpercaya dan profesional di Bali. “Mewakili Pemprov Bali, kami mengucapkan terima kasih. Dengan terakreditasinya laboratorium ini, kita kini memiliki lembaga pengujian lingkungan yang diakui secara nasional,” ujarnya.

Dia menegaskan Pemprov Bali akan segera mendorong laboratorium tersebut bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Transformasi ini bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mandiri. “Kami ingin pelayanan laboratorium ini menjadi BLUD, sehingga dapat bergerak lebih fleksibel. Bahkan, karya ilmiah siswa SMK pun bisa difasilitasi melalui mekanisme BLUD agar lebih produktif,” katanya seraya menekankan bahwa pemerintah akan terus menjaga kompetensi sumber daya manusia dan memperkuat pendanaan.

Laboratorium yang telah lolos proses akreditasi ketat sejak Februari hingga Oktober 2025 ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.23 Tahun 2020, dengan masa berlaku akreditasi hingga 29 September 2030.

Kepala Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup KLHK Sinta Saptarina Soemiarno menyampaikan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Bali adalah satu-satunya di Bali yang terverifikasi dan teregistrasi nasional. “Laboratorium ini paling lengkap, memiliki 482 parameter uji, dan mampu melayani berbagai sektor, mulai dari limbah TPA, hotel, hingga genset,” katanya.

Dia juga mencatat laboratorium Bali mendapat nomor registrasi 306 dari 282 laboratorium lingkungan yang teregistrasi di seluruh Indonesia.

Wahyu Probo Warsito dari KAN mengapresiasi keberhasilan ini, seraya menilai Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan layanan laboratorium, termasuk di bidang verifikasi dan validasi daya serap karbon yang bernilai ekonomi tinggi. “Bali memiliki potensi besar. Tinggal memperluas kapasitas dan layanan agar bisa menjadi pusat pengujian yang unggul di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Kepala DKLH Provinsi Bali Made Rentin berharap laboratorium ini dapat menjadi pusat layanan pengujian mandiri dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Bali resmi menjadi laboratorium pengujian pertama di Bali yang terakreditasi dan teregistrasi nasional, membuka jalan menuju pusat layanan terpadu (one stop service) di bidang lingkungan hidup untuk kawasan Indonesia timur. (*/bgn003)25101519

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyerahkan santunan kepada korban banjir di Kantor BPBD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Jumat (19/9/2025). Penyerahan santunan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan solidaritas pemerintah terhadap korban banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali pada Rabu (10/9/2025).

Santunan ini diberikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan dukungan kepada keluarga korban yang terdampak, termasuk mereka yang mengalami kerugian akibat banjir.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Made Indra menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas tragedi yang menimpa masyarakat Bali. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan,” ujarnya.

Bantuan berupa santunan sebesar Rp15 juta diserahkan kepada Doa Miftah Ul Suwandi, ahli waris dari almarhum Suwandi. Doa, yang ditemani kakaknya, Bayu Candra Permana, menuturkan bahwa ayahnya terseret arus pada 10 September lalu di Perumahan Griya Selaras pada dini hari. Korban ditemukan pada hari keenam, yakni 16 September. Doa dan Bayu menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali atas bantuan yang diberikan.

Sekda Dewa Indra juga memberikan semangat kepada para korban yang masih dirawat, seraya berharap mereka dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berupaya memperbaiki kondisi pascabencana agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (*/bgn003)250920