Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka memperingati World Cleanup Day (WCD) yang jatuh pada 21 September 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kebersihan. Kegiatan WCD 2025 akan dilaksanakan serentak pada 19 dan/atau 26 September 2025. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya global menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi timbulan sampah.

“World Cleanup Day bukan hanya kegiatan bersih-bersih semata, melainkan momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah. Melalui gerakan ini, kita harapkan lahir perilaku baru yang lebih peduli terhadap lingkungan,” ujar Dewa Made Indra saat ditemui di Denpasar pada Kamis (18/9/2025).

Menurut dia, kegiatan WCD 2025 di Bali akan melibatkan seluruh unsur, mulai dari instansi pemerintah, lembaga adat dan budaya, lembaga pendidikan, BUMN/BUMD, sektor pariwisata, komunitas lingkungan, hingga media massa dan organisasi masyarakat. Setiap pihak diimbau melaksanakan aksi bersih-bersih di lingkungan masing-masing, baik di area kantor, sekolah, kawasan wisata, maupun ruang publik.

Sekda Dewa Indra menekankan pentingnya aksi nyata dalam penanganan sampah, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menaruh perhatian serius pada isu lingkungan. “Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus memberi contoh dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Karena itu, mari kita jadikan WCD sebagai gerakan bersama untuk Bali yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dia juga meminta agar setiap pelaksanaan aksi bersih-bersih didokumentasikan melalui foto atau video, kemudian dilaporkan ke tautan resmi panitia paling lambat 30 September 2025. Hal ini penting untuk mencatat kontribusi Bali dalam gerakan WCD yang berskala global.

Mengakhiri pernyataannya, Sekda Bali mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan aksi bersih-bersih sebagai kebiasaan sehari-hari. “Bersih-bersih jangan hanya dilakukan saat ada kegiatan besar. Mari kita budayakan memilah dan mengurangi sampah dari rumah, agar Bali tetap ajeg dan indah untuk generasi mendatang,” pungkasnya. (*/bgn003)25091818

Denpasar, Baliglobalnews
Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025. Kegiatan yang berlangsung di Sanur ini mengusung topik utama mengenai peran kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen aksi iklim untuk mencapai target penurunan emisi nasional maupun global. Acara ini bertempat di Prime Plaza Sanur, pada Kamis (28/8/2025).

Forum tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk pejabat kementerian, akademisi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha.

Sekda Bali menegaskan bahwa peran pemimpin daerah sangat penting dalam mendorong percepatan aksi iklim. “Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi aksi iklim, karena merasakan langsung dampak krisis iklim dan harus terjun ke dalam permasalahan serta konteks lokal. Pekan Iklim Bali akan menjadi langkah awal sekaligus pemantik inspirasi bagi pemimpin iklim daerah untuk saling berbagi wawasan dan dukungan, demi mencapai ambisi iklim daerah yang sejalan dengan target penurunan emisi nasional,” ujarnya.

Dia menyebutkan Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun peta jalan menuju 2045. Namun, percepatan target iklim membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, skema pembiayaan iklim yang inovatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan efektif.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya memperluas solusi berbasis riset dan praktik terbaik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. “Aksi dan solusi iklim membutuhkan skema pendanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk menjawab tantangan ini, Forum Investasi Iklim akan menelusuri skema pendanaan iklim berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan komunitas,” ungkap Rachmat Kaimuddin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan inisiatif Bali Climate Finance Platform (BCFP). Menurutnya, BCFP dirancang sebagai mekanisme kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, pemilik proyek, institusi keuangan, hingga investor, sehingga proyek-proyek berbasis iklim di Bali dapat dipersiapkan lebih matang dan memiliki daya tarik investasi yang tinggi. “Melalui BCFP, proyek-proyek akan diidentifikasi, dikategorisasi, dan dipadankan dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Platform ini memungkinkan kombinasi pembiayaan dari berbagai instrumen, baik dana konsesional, pembiayaan komersial, hibah, maupun blended finance. Dengan begitu, peluang investasi bisa dimaksimalkan, sementara risiko diminimalkan,” katanya.

Dia menyebutkan skema ini tidak hanya mendukung agenda mitigasi seperti transportasi rendah karbon dan energi terbarukan, tetapi juga adaptasi, misalnya early warning system dan solusi berbasis alam. Dengan berbagai gagasan dan skema yang ditawarkan, Forum Investasi Iklim diharapkan dapat menghasilkan rumusan bersama sebagai pijakan menuju pembiayaan iklim berkelanjutan di Bali. “Melalui Pekan Iklim Bali, pemimpin daerah diajak membangun solusi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal,” katanya.

Forum Investasi Iklim menjadi momentum penting bagi Bali untuk meneguhkan peran sebagai pionir daerah yang mampu memadukan kepemimpinan iklim dengan inovasi pembiayaan berkelanjutan, menuju transformasi ekonomi hijau dan berdaya tahan. (*/bgn003)25082807

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menjadi narasumber pada acara Internalisasi Kepemimpinan Etis dalam Pengendalian Operasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Pullman, Legian, Badung, pada 22-23 Agustus 2025.

Sekda Bali mengangkat materi “Konsep dan Prinsip Ethical Leadership dalam Pengelolaan Organisasi Publik”. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan, melainkan pengaruh nyata yang diwujudkan melalui tindakan. Mengutip Donnal Macdannen, dia menyampaikan, “Leadership is action, not position.”

Menurut dia, etika dalam kepemimpinan adalah seperangkat nilai dan standar moral yang menjadi pedoman dalam menilai baik-buruk atau benar-salahnya perilaku seorang pejabat publik. Standar itu, lanjutnya, tidak dibuat oleh pemimpin itu sendiri, melainkan dinilai langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta memiliki semangat pelayanan (spirit of publicness).

Sekda Bali kemudian memberikan contoh nyata dalam dunia pemerintahan, ketika terjadi bencana alam, pemimpin daerah dituntut mengambil keputusan cepat terkait evakuasi dan bantuan darurat, meskipun informasi yang tersedia seringkali belum sempurna. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan daerah, keputusan alokasi anggaran harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dengan tuntutan publik yang tinggi, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Keputusan dalam pemerintahan bukan hanya soal regulasi di atas kertas, tetapi keberanian untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan dan kemampuan anggaran,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya transparansi, seperti praktik open government yang memberi ruang masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah secara langsung. “Sebagai pengelola administrasi publik, tuntutan bagi seorang pemimpin sangat tinggi. Kualitas kebijakan publik bukan semata diukur dari hasil sempurna, tetapi dari kemampuan pemimpin memilah masalah, menimbang sumber daya yang tersedia, serta berani mengambil keputusan di tengah tekanan publik,” katanya.

Sekda juga menekankan bahwa komunikasi adalah inti kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain dengan cara membangun kepercayaan, bersikap empati, dan menyampaikan pesan dengan jelas. “Staf itu tidak bodoh, yang membedakan hanyalah kuasa. Karena itu, pemimpin harus bijak, memiliki pengetahuan, kedewasaan emosional, serta berlandaskan etika dan hukum dalam setiap kebijakan,” katanya.

Pada akhir sesi, Sekda menutup dengan pesan bahwa pemimpin publik harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dan selalu mengutamakan pelayanan. “Jangan sampai pemimpin hanya berdiam di ruangan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang hadir, melayani, dan menginspirasi,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha selaku moderator, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Jimmy Zeravianus Usfunan sebagai narasumber I, Deputi Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan Andri Bayumi serta seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kelas I di seluruh Indonesia. (*/bgn003)25082207

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra secara resmi membuka Turnamen IV Korpri Provinsi Bali Tahun 2025 di Stadion Ngurah Rai, Jalan Melati, Denpasar, pada Jumat (1/8/2025).

Sekda Bali menegaskan bahwa turnamen KORPRI ini bukan semata-mata ajang olah raga, tetapi juga wadah untuk mempererat komunikasi, solidaritas, dan persaudaraan di antara ASN. “Turnamen ini bukan sekadar pertandingan. Di sini kita belajar membangun komunikasi yang kuat, saling mengenal, menumbuhkan sportivitas, dan mempererat kerja sama. Korpri yang sehat, kuat, dan solid akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sekda Dewa Made Indra juga menekankan bahwa penyelenggaraan event ini setidaknya memiliki tiga manfaat utama bagi ASN, yakni memperkuat komunikasi dan kerja sama, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menjadi sarana rekreasi untuk penyegaran agar kinerja tetap optimal. “Semoga turnamen ini semakin memupuk jiwa korsa, sportivitas, dan semangat pengabdian Korpri. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin yang membawa manfaat bagi kesehatan dan kekompakan ASN di Bali,” tuturnya.

Pembukaan Turnamen IV Korpri Provinsi Bali Tahun 2025 ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Sekda Bali bersama sekda kabupaten/kota se-Bali. Acara kemudian dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi mini soccer antar-Sekda se-Bali bersama kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali. Pertandingan eksibisi yang berlangsung seru dan penuh kekeluargaan ini dimenangkan oleh Tim Merah dengan skor 3-2.

Turnamen IV Korpri Provinsi Bali ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali, HUT ke-80 RI, serta Hari Jadi Korpri yang jatuh pada bulan November nanti. Turnamen ini diikuti oleh kontingen Korpri dari seluruh kabupaten/kota dan perangkat daerah Pemprov Bali. Kali ini 11 cabang olahraga dipertandingkan meliputi gateball, catur, sepak bola, futsal, tenis meja, senam, tenis lapangan, volly, bulu tangkis, dan basket yang akan berlangsung dari 31 Juli hingga 11 Agustus 2025. (*/bgn003)25080203

Denpasar,Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Dewata melalui sejumlah lembaga perbankan.

“Penyaluran KUR sangat membantu pelaku UMKM bisa tetap bertahan di tengah guncangan ekonomi akibat dampak COVID-19,” kata Dewa Indra dalam acara “Sosialisasi Penyaluran KUR” di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Sabtu.

Menurut dia, UMKM adalah salah satu sektor yang mempunyai daya tahan dan terbukti mampu bertahan dalam situasi krisis. Hal tersebut terbukti dari beberapa gelombang krisis yang sempat dihadapi perekonomian Bali.

“Sebelumnya kita telah melewati beberapa gelombang krisis, mulai dari dampak teror, bencana alam erupsi Gunung Agung. Sekarang yang paling dahsyat yaitu pandemi COVID-19,” ucapnya pada acara yang digelar Kementerian Koodinator Perekonomian itu.

Dari sekian banyak gelombang krisis yang telah terlewati, birokrat kelahiran Singaraja ini menyebut UMKM membuktikan diri sebagai salah satu sektor yang paling mampu bertahan. “Ketika sektor lain kolaps, UMKM masih mampu ‘survive’, segmen usaha ini masih berdenyut,” ujarnya

Oleh sebab itu, Dewa Indra menilai langkah pemerintah menyalurkan KUR bagi UMKM di tengah pandemi COVID-19 merupakan sebuah kebijakan yang sangat tepat.

“Sosialisasi ini penting, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota agar lebih memahami regulasi penyaluran KUR, sehingga ketika ada UMKM yang mengalami kendala, bisa dibantu untuk difasilitasi,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Dewa Indra berharap kepada lembaga perbankan yang ditugaskan untuk menyalurkan KUR agar memperluas penyaluran kredit ini, sehingga makin banyak UMKM yang bisa memanfaatkannya.

Dari perbincangan dengan perwakilan perbankan yang hadir, ia memperoleh informasi bahwa penyaluran KUR telah mencapai 80 persen.

“Itu menandakan penyerapan dana ini cukup baik dan itu artinya sektor UMKM masih menggeliat di tengah pandemi,” ucapnya sembari mengajak seluruh komponen agar ke depannya memberi perhatian lebih serius terhadap UMKM.

Dewa Indra yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kemenko Perekonomian yang menggelar kegiatan di Bali.

“Berbagai kegiatan yang mulai digelar pemerintah pusat di Bali memberi secercah harapan bagi pelaku pariwisata yang telah cukup lama mati suri,” katanya pada acara yang diisi penyerahan KUR kepada sejumlah pelaku UMKM tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran KUR bagi UMKM khususnya di wilayah Provinsi Bali.

Iskandar pun menyebut UMKM sebagai sektor yang punya daya tahan paling kuat. Oleh sebab itu, ia sepakat kalau ke depannya pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap sektor ini. (bgn 123)20112919.

Denpasar, Baliglobalnews

Meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Bali menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Bali. Jumlah kasus aktif hingga Minggu (13/9) mencapai hingga 1.361 orang (18,83%).

Untuk meminimalisir penambahan Covid-19 dari berbagai aspek, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, menyerahkan 30.000 masker kain kepada 10.000 pengojek yang ada di seluruh Bali. 

“Pelaku gojek dipilih sebagai penerima bantuan logistik masker dari BPBD, karena mereka aktif berada di lingkungan terbuka, takutnya mereka malah menjadi carrier (pembawa) virus kepada pelanggannya.

Sehingga kita jaga-jaga untuk penggunaan masker lebih disiplin, dan satu orang minimal memiliki delapan masker untuk ganti,” kata Dewa Made Indra. Dewa Indra memastikan agar masker-masker tersebut sampai langsung di tangan pelaku gojek, agar tidak ada satu pun dari mereka yang mengendarai sepeda motor dan membawa penumpang dan makanan yang tidak menggunakan masker dan menjadi penyebar virus.

Menurut Dewa Indra, bertambahnya kasus dan kurang pedulinya oknum warga menimbulkan kekhawatiran meluas dan semakin banyaknya klaster baru, sehingga sebagai instansi yang bertanggung jawab atas hal ini, Sekda dan Kalaksa BPBD terus melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat.

Untuk ke depan, kata dia, seluruh pimpinan masyarakat menjadi contoh bagi warganya untuk menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun berada.(bgn12)20091414

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta rumah sakit (RS) milik swasta agar ikut terlibat melayani pasien Covid-19 dengan mengoptimalkan ruang isolasi yang tersedia. Sekda juga mengharapkan rumah sakit untuk menambah kapasitas ruang isolasi dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Dewa Indra selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penananganan Covid-19 Provinsi Bali melalui surat biasa dengan nomor: 440 /18304 /Yankes.Diskes tertanggal 9 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua Persi Bali, Ketua Arsada Bali dan Ketua ARSI Bali di Denpasar.

Dalam surat tersebut tertera yang menjadi pertimbangan yakni perkembangan kasus Covid-19 saat ini yang terus meningkat dan kapasitas ruang isolasi di seluruh rumah sakit di Provinsi Bali dan kabupaten/Kota sudah terisi melebihi 90%. Karena itu, Sekda menyampaikan seluruh rumah sakit milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar memaksimalkan penyediaan ruang isolasi untuk perawatan pasien Covid-19.

Seluruh rumah sakit agar menyiapkan ruang IGD, poliklinik, ruang tindakan/ruang operasi yang aman untuk pelayanan dalam situasi pandemi. Rumah sakit yang melayani kesehatan ibu dan anak juga diharuskan mampu menangani kasus persalinan ibu hamil dengan hasil rapid reaktif maupun konfirmasi positif. Rumah sakit yang melayani hemodialisis juga diminta agar menyediakan pelayanan hemodialisis untuk kasus Covid-19. (bgn/din)20091241

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyerahkan bantuan 82.000 masker untuk 82 panti sosial yang tersebar di Kota Denpasar dan seluruh kabupaten se-Bali.

Sekda didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menyerahkan bantuan masing-masing 1.000 masker di dua panti sosial yang ada di Kota Denpasar yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Wana Seraya yang beralamat di Jalan Bakung, Kesiman Kerthalangu, Denpasar Timur dan Yayasan Bunga Bali yang beralamat di Jalan By Pass IB Mantra, Jumat (11/9).

Ditemui di sela-sela penyerahan bantuan masker, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali ini menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari gerakan penggunaan masker untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah. Dari pangamatannya, sejauh ini memang telah banyak komponen yang membagikan sumbangan bantuan berupa  masker kepada masyarakat baik di jalan raya maupun di pasar-pasar.

“Akan tetapi ada yang luput dari jangkauan yaitu mereka yang tinggal di panti sosial seperti panti asuhan, panti werdha maupun panti yang merawat penyandang disabilitas,” ucapnya.  Padahal, ujar Dewa Indra, mereka yang tinggal di panti sosial adalah kelompok yang secara fisik dan ekonomi lebih lemah jika dibandingkan orang-orang kebanyakan yang masih lebih beruntung baik secara fisik maupun ekonomi.
Oleh sebab itu, pihaknya memberi perhatian kepada penghuni panti sosial yang tersebar di seluruh Bali dengan memberi bantuan masing-masing 1.000 buah masker.

Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, kata dia, jumlah panti sosial baik yang dikelola swasta maupun pemerintah total 82 panti yang tersebar di kabupaten/Kota. Dia berharap bantuan masker itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penghuni panti guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam kunjungannya ke PSTW Wana Seraya, birokrat kelahiran Kota Singaraja ini sempat meninjau sejumlah bangunan yang dihuni oleh 38 lansia. Dia berharap para lansia penghuni panti selalu dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, dia berpesan kepada para petugas agar benar-benar memperhatikan kebutuhan penghuni panti.(bgn122)20091112

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menginginkan langkah progresif untuk mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali. Untuk itu, dia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali untuk membuat aplikasi khusus yang berkaitan dengan tugas utama masing-masing. Instruksi tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra dalam pengarahannya pada apel disiplin yang berlangsung secara virtual, Senin (7/9).

Dewa Indra menargetkan, di penghujung tahun 2020, seluruh OPD sudah punya aplikasi khusus terkait dengan tugas utama masing-masing. Aplikasi khusus itu nantinya akan memuat data-data penting terkait dengan apa yang menjadi tugas utama tiap OPD.

“Saya contohkan Dinas Koperasi, di aplikasi itu harus ada data jumlah dan perkembangan koperasi di Daerah Bali. Sementara aplikasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan bisa memuat data hasil panen produk pertanian dan hal-hal lainnya yang berkaitan,” katanya.

Menurut Sekda, aplikasi itu akan memudahkan pencarian data. Ke depannya dia tak ingin lagi ada kepala OPD yang masih harus membuka-buka map ketika dimintai data. “Melalui aplikasi itu, semua bisa melihat tanpa harus dilaporkan dan tanpa harus diprint,” katanya sembari menyebut sejumlah OPD telah memiliki aplikasi dimaksud seperti BKD, BPKAD, Bapenda dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Birokrat kelahiran Singaraja ini menyebut langkah transformasi dari birokrasi  konvensional menuju birokrasi modern berbasis digital adalah sebuah keharusan. Selain untuk menjawab tuntutan masyarakat, hal ini juga sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. “Tak ada pilihan lain, seluruh OPD harus meningkatkan kapasitas organisasi dan juga individu yang bertugas di dalamnya,” ucapnya.

Dia mengajak seluruh jajarannya menyadari bahwa saat ini kecakapan manual seperti mengetik di mesin tik, tulis menulis menggunakan pulpen tak banyak lagi dibutuhkan. “Kecuali untuk hal-hal tertentu, kecapakan itu tak lagi dibutuhkan. Hampir semua sudah berbasis digital, tanda tangan pun sekarang sudah elektronik. Kita harus siap dan saya berharap tak ada individu di lingkungan Pemprov Bali yang tak punya kemampuan untuk mengoperasikan sarana digital,” tandasnya.

Masih dalam arahannya, dia juga mengingatkan pentingnya delegasi tugas administratif. Sekda Dewa Indra menyebut, pendelegasian sangat dibutuhkan agar level pimpinan tak terjebak dalam pekerjaan administratif dan bisa lebih fokus memikirkan hal-hal yang strategis bagi organisasi yang dipimpin. Ia lantas mencontohkan pekerjaan administratif sekretaris daerah yang belakangan sudah banyak dilimpahkannya pada asisten dan Kepala OPD.

“Sebelumnya, saya mewarisi kebiasaan dimana seorang sekda harus menghabiskan waktu, duduk dari pagi sampai sore untuk menyelesaikan tumpukan berkas di atas meja. Padahal sesungguhnya core business seorang sekda bukan itu. Tugas utama seorang sekda adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, koordinasi dengan perangkat daerah dan bertanggungjawab pada kepala daerah,” paparnya. Menurutnya pimpinan tinggi pratama dan madya juga harus mulai memilah-milah tugas administratif yang bisa dilimpahkan agar bisa fokus dengan tugas-tugas strategis. Dengan demikian, mereka punya lebih banyak waktu untuk memikirkan dan mengerjakan hal-hal strategis yang menjadi tugas utama OPD yang dipimpin.

Sekda juga mendorong akselerasi pencairan dana hibah karena hal itu berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia menginformasikan bahwa di kwartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat hebat hingga minus 10,98 persen, lebih tinggi dari nasional yaitu minus 5 persen. Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan menambah belanja pemerintah sehingga perekonomian bisa membaik.

“Misalnya ada hibah untuk pembangunan sanggah atau pura, kalau dananya cair kan otomatis mereka akan beli bahan-bahan bangunan. Tukang dan buruh bangunan juga dapat pekerjaan. Ini akan berpengaruh pada pendapatan dan daya beli masyarakat,” terangnya. Di akhir arahannya, Sekda Dewa Indra mengingatkan agar seluruh ASN Pemprov Bali mematuhi aturan penggunaan masker sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ia menginformasikan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan mulai diberlakukan secara serentak pada 7 September 2020. Pergub itu antara lain mengatur denda Rp. 100 ribu bagi mereka yang tidak mengenakan masker ketika beraktifitas di luar rumah. Ia tak ingin ada ASN yang melanggar aturan tersebut dan sampai kena denda. Apel virtual diikuti seluruh OPD Pemprov Bali dari kantor masing-masing. (bgn/hms)20090717

Denpasar, Baliglobalnews

Seleksi CPNS Tahun 2019 di Bali yang terakhir baru pada tahap Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang sempat tertunda karena pandemi Covid -19, mulai esok (1/9) akan kembali dilanjutkan ke tahapan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Guna memastikan kesiapan pelaksanaan tes SKB tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana bersama-sama meninjau lokasi pelaksanaan tes di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Senin (31/8). ”Kami ingin memastikan bahwa proses seleksi besok sangat terbuka, transparan, tidak ada yang disembunyikan, bahkan sama sekali tidak ada intervensi. Kami dari Pemprov Bali hanya memfasilitasi. Hal ini benar-benar murni, dengan harapan sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan lewat seleksi ini benar-benar berkualitas,” kata Dewa Indra di hadapan para awak media.

Menurut Sekda, secara teknis pelaksanaan tes seleksi yang harus diikuti dengan disiplin oleh para peserta mulai dari soal pertanyaan yang sudah disiapkan di masing-masing komputer dalam bentuk lembar jawaban komputer (LJK), harus dijawab selama batasan waktu yang sudah ditentukan, dan apabila sudah selesai menjawab peserta bisa langsung mengetahui hasil tes yang sudah dilalui.

”Masuk ruangan peserta tidak bisa langsung mulai, sebelumnya akan dibagikan password untuk log in dan dimulai setelah mendapat aba-aba dari panitia. Masing-masing peserta memperoleh soal yang berbeda-beda dengan waktu pengerjaan yang sudah diatur secara otomatis, jika sudah menunjukkan kosong-kosong, berarti waktu habis dan para peserta tidak lagi bisa tawar menawar waktu. Hasil tes langsung keluar, silahkan dicatat sebagai bukti pembanding saat pengumuman,” ujarnya seraya menyampaikan para peserta yang berasal dari luar daerah mendapat keleluasaan untuk mengikuti tes seleksi dari BKD daerahnya masing-masing untuk menghindari adanya penyebaran pandemik Covid-19.

”Materi tesnya sama, mekanismenya sama, persyaratannya sama dan dijamin kerahasiaannya. Kami sudah berikan surat kuasa agar bisa mengikuti tes dari daerahnya masing-masing. Hal ini untuk antisipasi adanya penyebaran pandemi, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi mereka di daerah asalnya masing-masing,” katanya

Pelaksanaan tes di tengah masa pandemi yang dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru, pihak panitia pun menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai syarat yang wajib dipenuhi dan diikuti oleh para peserta. Di antaranya para peserta diwajibkan membawa surat keterangan hasil rapid tes nonreaktif, dan apabila ada peserta yang menunjukkan gejala reaktif pun tetap diperkenankan mengikuti tes, namun terpisah dengan peserta lainnya diruangan yang sudah disiapkan. Selanjutnya sebelum memasuki kantor BPSDM Provinsi Bali, para peserta terlebih dahulu melewati pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat thermal scanner bukan thermal gun umumnya. Di dalam ruangan pun para peserta diatur sedemikian rupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mulai tempat duduk para peserta satu sama lainnya berjarak  1 meter, pengenaan masker wajib menutupi hidung hingga leher, setelah selesai para peserta yang keluar diarahkan melalui pintu berbeda agar tidak bertemu dengan peserta berikutnya.

”Untuk mendukung protokol kesehatan kami juga siapkan tim medis untuk melakukan rapid tes apabila ada yang mendadak diduga reaktif, beserta ambulans untuk mobilitas untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan. Bahkan setiap jeda pelaksanaan tes yang dilakukan 3 kali dalam sehari, ruangan dan peralatan pun akan disemprot serta komputer tetap dilap dengan disinfektan, sehingga memberikan jaminan ruangan tersebut steril,” bebernya.

Di sisi lain, Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, menyampaikan tes SKB tidak hanya diikuti oleh peserta yang lolos SKD di Provinsi semata, namun juga ikut bergabung dari Pemkab/ Pemkot diantaranya Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Buleleng, dan Jembrana. Jumlah peserta keseluruhan mencapai 4.356 orang, yang pelaksanaannya diatur per daerah mulai tanggal 1 hingga 13 September 2020.

Pada kesempatan itu tampak hadir pula Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Regional X Denpasar Bambang Hari Samasto, Anggota DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adnyana, perwakilan instansi terkait serta jajaran BKD Kabupaten/Kota yang ikut bergabung. (bgn/hms)20083110