Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan respons cepat dan sigap dalam menjaga stabilitas inflasi serta menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa pasca kerusakan infrastruktur di jalur utama penghubung wilayah timur dan barat Bali. Langkah-langkah tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra pada Selasa (15/7/2025).

Dalam arahannya, Sekda Dewa Made Indra menyatakan bahwa kerusakan jalan nasional di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, yang disebabkan oleh amblesnya gorong-gorong di bawah badan jalan, berdampak pada kelancaran distribusi barang. Namun demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan langsung bergerak cepat bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan jalur tersebut segera dapat difungsikan kembali.

“Pertemuan kita hari ini secara khusus membahas dampak kerusakan jalan nasional di Bajera. Ini satu-satunya jalur nasional yang menghubungkan wilayah timur dan barat Bali serta menjadi rujukan utama pergerakan logistik. Kami sudah menerima laporan dari semua pihak, dan penanganannya berjalan sangat cepat. Harapan kami, minggu ini jalur sudah bisa dibuka kembali untuk operasional,” katanya.

Sekda juga menyoroti bahwa distribusi BBM, LPG, dan berbagai komoditas lainnya sempat mengalami tantangan. Namun berkat kerja keras dan antisipasi cepat semua stakeholder, distribusi tetap terjaga. Dia mengapresiasi koordinasi dan kerja cepat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, Pertamina, dan pihak-pihak lainnya. “Saya menyampaikan terima kasih kepada Balai yang telah bekerja sangat cepat. Semoga dalam waktu dekat jalur ini sudah bisa dibuka agar distribusi kembali normal,” katanya.

Laporan dari Kasatker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Bali, I Nyoman Jasmara, menyebutkan bahwa amblesnya jalan di KM 38+725 disebabkan oleh runtuhnya struktur cross drain lama di bawah badan jalan akibat derasnya aliran air. Penanganan dilakukan secara intensif sejak hari kejadian, dengan mengganti cross drain menggunakan box culvert berukuran 2 x 2 meter, disertai perkuatan struktur, timbunan material granular, pemasangan geotekstil, dan pengecoran beton. Hingga 14 Juli 2025, progres pekerjaan bahkan telah melampaui target harian. “Dengan dukungan penuh seluruh stakeholder, termasuk pengaturan lalu lintas yang baik, kami berharap jalur ini sudah bisa dilewati paling lambat minggu depan, bahkan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Dari sisi distribusi energi, Sales Branch Manager Rayon III Bali Pertamina, Made Bulan Asasia Binov, memastikan tidak terjadi kekosongan pasokan BBM maupun LPG. Meskipun terjadi pengalihan jalur pengiriman ke arah utara, Depot Manggis dan Sanggaran tetap siaga, termasuk pada hari libur, untuk memastikan distribusi tetap lancar ke wilayah terdampak. “Hari pertama kejadian kami langsung menindaklanjuti. Tidak ada kekosongan di SPBU. Operasional tetap kami buka khusus untuk wilayah terdampak,” terang perwakilan Pertamina.

Kondisi serupa juga disampaikan terkait distribusi pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, menyebutkan bahwa pasokan pangan secara umum masih bisa dijaga. Kenaikan harga komoditas seperti bawang merah, telur, dan cabai besar masih dalam kisaran wajar dan terkendali. Program pembagian bibit cabai juga tetap berjalan sebagai upaya memperkuat produksi lokal.

Pada forum HLM TPID ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriaatmadja, menyampaikan bahwa inflasi Bali secara bulanan (Juni 2025) tercatat sebesar 0,44% (mtm), lebih tinggi dari angka nasional (0,19% mtm), dengan penyumbang utama dari komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan tomat. Secara tahunan, inflasi Bali berada pada angka 2,94% (yoy), masih dalam sasaran inflasi nasional (2,5 ±1%), namun tetap memiliki potensi risiko ke depan yang perlu diantisipasi. “Salah satu risiko utama ke depan adalah kelancaran distribusi, terutama terkait kondisi infrastruktur. Selain itu, kenaikan biaya pendidikan, harga emas, dan faktor cuaca juga menjadi perhatian,” ungkap Kepala BI Bali.

Meski demikian, menurut BI, terdapat juga sisi positif atau downside risk yang dapat membantu menahan tekanan inflasi, seperti panen bawang merah di NTB dan Bali, serta penyaluran Minyakita dan beras SPHP oleh pemerintah.

Sekda Bali dalam penutupan pertemuan menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi memerlukan kerja sama lintas sektor dan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk tetap waspada, namun tetap menjaga optimisme dalam menghadapi dinamika perekonomian.

Dia berharap terkait kenaikan inflasi yang terjadi, dimana mengingat saat ini masih berada di pertengahan bulan Juli, diharapkan angka inflasi di Bali setidaknya dapat setara, atau bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional. “Pengendalian inflasi membutuhkan kerja keras kita semua. Kuncinya terletak pada sinergi. Jalan boleh rusak, tetapi sistem dan kerja kita tidak boleh berhenti. Kita buktikan bahwa Bali tetap mampu menjaga stabilitas distribusi dan harga melalui kerja sama,” pungkasnya. (*/bgn003)25071602

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mendapat kehormatan untuk menyerahkan medali kepada para pemenang Asian Fencing Championships (AFC) 2025 yang digelar di International Convention Centre, Westin Resort Nusa Dua, Badung, pada Minggu (22/6/2025).

AFC 2025 merupakan ajang bergengsi yang diikuti oleh 426 atlet anggar putra dan putri dari 27 negara di Asia, dan berlangsung pada 17 – 23 Juni 2025. Para atlet bertanding dalam tiga kategori utama yaitu foil, saber, dan epee, baik pada nomor individu maupun beregu. Indonesia menurunkan 25 atlet hasil seleksi nasional (Seleknas) yang sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) sejak awal Juni 2025.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ariotedjo yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan optimisme besar terhadap perkembangan cabang olahraga anggar di Indonesia. Meskipun belum berhasil mencapai podium tahun ini, Menpora menilai progres yang dicapai para atlet sangat menjanjikan. “Kami sudah menyampaikan arahan agar pembinaan anggar kita bisa menggeliat, lebih terarah, dan memiliki program jangka panjang menuju Olimpiade,” ujarnya kepada para wartawan.

Dito menegaskan bahwa Kemenpora bersama Ikasi (Ikatan Anggar Seluruh Indonesia) tengah menyiapkan program akselerasi untuk mendongkrak prestasi atlet Indonesia, termasuk membuka seleksi pelatih secara luas, pelatihan pelatih, hingga kemungkinan mendatangkan pelatih asing. “Kami sangat ambisius dalam mengembangkan anggar Indonesia. Banyak potensi, khususnya di kategori junior dan usia dini. Bahkan, kini sudah banyak sekolah yang menjadikan anggar sebagai kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Menpora juga mengonfirmasi bahwa Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah Kejuaraan Asia untuk kelas Kadet dan Junior pada Februari 2026 di Jakarta. Ajang ini disebutnya akan menjadi salah satu persiapan penting menuju SEA Games, Asian Games, dan multi-event internasional lainnya.

Di sisi lain, Jepang keluar sebagai juara umum kategori putra dengan torehan 7 emas, 2 perak, dan 3 perunggu (total 12 medali), disusul Cina di posisi kedua dengan 11 medali, dan Korea Selatan di peringkat ketiga dengan 7 medali. Sementara Hong Kong dan Singapura masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima.

Sementara Ketua Umum PB Ikasi Amir Yanto menyampaikan keyakinannya terhadap arah baru pembinaan anggar di Indonesia. Perhelatan akbar AFC 2025 di Bali pun menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah ajang internasional sekaligus menginspirasi generasi muda untuk mencintai olahraga yang sarat dengan disiplin dan ketangkasan ini. (*/bgn003)25062301

Denpasar, Baliglobalnews
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak Forum Anak Daerah Provinsi Bali untuk berperan aktif sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Gedung Nari Graha, Denpasar, pada Rabu (31/7/2024).
Dewa Made Indra yang membacakan sambutan Penjabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menekankan pentingnya peran anak dalam pembangunan bangsa.

Forum Anak, kata dia, harus menjadi agen perubahan dan inspirasi bagi teman-teman mereka. Peran sebagai Pelopor dan Pelapor diharapkan dapat membantu menyampaikan hambatan atau keluhan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Forum Anak Daerah juga diminta untuk terus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Dia menyampaikan perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dia juga menekankan pentingnya menjaga anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2).
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah anak di Bali berkisar di angka 1.296.000 orang atau sekitar 30% dari populasi penduduk Bali. Anak-anak yang ada dalam Panti berjumlah sekitar 3000 anak. Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan suatu momentum penting partisipasi anak dalam pembangunan bangsa, dimana suara anak-anak harus didengar dan dihargai.

“Melalui Forum Anak Daerah Provinsi Bali, kami ingin memberikan wadah bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menyampaikan aspirasinya. Dalam rangka mewujudkan hak anak-anak untuk berpartisipasi tersebut, kami memiliki kewajiban untuk membekali Forum Anak dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial dan P3A Luh Ayu Aryani menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anak tentang nasionalisme, kebhinekaan, dan persaudaraan serta penguatan karakter anak. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sekaligus memberikan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas anak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Hari Anak Nasional ke-40 Provinsi Bali dimeriahkan dengan penampilan tarian penyambutan, pembacaan puisi, dan olah vokal dari anak-anak Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi seperti OJK, PT. Bank BPD Bali, Kapolda Bali, serta segenap Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali terkait. (bgn003)24073109

Badung, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memaparkan sejumlah langkah dan strategi dalam penurunan jumlah stunting di Bali. Hal ini disampaikannya saat didaulat sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2023 Dalam Sharing Session dengan TPPS Provinsi Bali di Hotel Harper Kuta, Badung, Senin (7/8/2023).

“Masing-masing wilayah dengan luas dan jumlah penduduk yang berbeda tentu memiliki cara dan pola yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam upaya menurunkan angka stunting. Contohnya di Bali, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dan luas wilayah Bali yang tergolong kecil, tentu kerjasama dan koordinasi antarlembaga yang lebih intens membantu memperbaiki kondisi kekurangan gizi pada anak yang sudah terdeteksi stunting,” katanya.

Sekda Dewa Indra menyebutkan strategi yang dilakukan Pemerintah Bali adalah bekerjasama dengan lembaga desa adat yang ada di masing-masing kabupaten, kecamatan, desa hingga banjar. Lembaga desa adat seperti pecalang dan kader desa memiliki peran strategis untuk mencari tahu data remaja yang akan menikah.

Remaja yang akan menikah ini nantinya akan dikontak dan disosialisasikan tentang kesehatan diri, kesiapan pranikah, saat menikah dan pascamenikah terutama saat mengandung. Edukasi ini penting dilakukan agar calon pasangan pengantin paham dan mengerti tentang kondisi tubuh serta selanjutnya memahami bagaimana memenuhi kebutuhan tubuh saat hamil, sehingga janin yang sedang dikandung mendapatkan nutrisi gizi yang lengkap, dan mempengaruhi pertumbuhan janin dengan baik.

Bali dengan luas 5.636,66 km dihuni oleh 4.279.129 jiwa tersebar di 9 kabupaten/kota. Pengentasan stunting dilakukan dengan intensnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga desa adat yang ada di 1.493 desa adat. Strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan yakni penguatan kelembagaan percepatan penurunan stunting, penganggaran, sinergitas lintas sektor dan pemanfaatan kearifan lokal Bali dalam percepatan penurunan stunting.

Dengan menjadikan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan desa juga menjadi salah satu strategi yang dapat dipilih sehingga mampu memajukan kinerja instansi dan lembaga terkait.

Berdasarkan data SSGI tahun 2021 dan 2022, Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia. Walaupun masih terdapat kabupaten yang memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata Provinsi Bali (Jembrana 14,2%, Buleleng 11%, Karangasem 9,2%, Bangli 9,1% dan Tabanan 8,2%). Prevalensi stunting untuk Bali tahun 2022 adalah 8,0% telah melampaui target yang ditetapkan untuk Provinsi Bali yaitu 9,28%, sekalipun pada Kabupaten Buleleng dan Gianyar terdapat peningkatan prevalensi stunting dari tahun sebelumnya.

Dia juga menyebutkan penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa, yakni ditetapkannya oleh Gubernur yang terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan TP PKK, ditetapkan oleh bupati/walikota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk TP PKK. Sementara di tingkat kecamatan pembentukannya difasilitasi oleh tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota, serta untuk di tingkat desa penetapan tim percepatan penurunan stunting dilakukan oleh kepala desa yang melibatkan tenaga kesehatan, PKB/ PLKB, TP PKK, PPKBD/ Sub-PPKBD dan unsur masyarakat lainnya. (bgn003)23080901

Denpasar, Baliglobalnews

Virus Covid-19 hingga saat ini memiliki sejumlah varian yang mengakibatkan penyebarannya semakin ganas. Hal ini tidak dimungkiri dan tidak terbantahkan, namun virus yang menimbulkan nyawa sebagai taruhannya, mengharuskan kita untuk lebih meningkatkan ketahanan daya tubuh.

Hal itu diungkapkwn Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra setelah meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh OJK Regional 8 Bali-Nusra bekerjasama dengan Bank Indonesia di Denpasar, Kamis (8/7).

“Kita tidak mungkin mengusir Covid-19 dari muka bumi ini dengan mudah. Selain tidak terlihat, Covid-19 yang menyerang kekebalan imunitas ini tergolong cepat bereaksi, sehingga perlu melakukan vaksinasi kekebalan dan daya tahan imun tubuh untuk mengurangi risiko yang akan ditimbulkan apabila Covid-19 menjangkiti tubuh kita,” katanya.

Menurut Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali itu, tingkat penyebaran Covid-19 yang belakangan meningkat disinyalir akibat mobilitas penduduk Bali relatif masih cukup tinggi, sehingga PPKM Darurat menjadi langkah untuk kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini pada dasarnya berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan mobilitas penduduk, karena mobilitas penduduk ini masih berpotensi menyebarkan Covid-19, mengingat pertumbuhan harian Covid-19 di Bali semakin memperlihatkan dinamika yang naik. Apabila dilihat dari indikator bad occupancy ratio (BOR), tekanan terhadap rumah sakit semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pemakaian tempat tidur di rumah sakit khususnya di dua tempat yakni BOR di ruang ICU dan BOR di ruang isolasi,” katanya.

Kondisi ini, kata dia, tentu saja menjadi keprihatinan dan konsen bagi Gubernur dan instansi terkait. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama melakukan pengendalian pembatasan mobilitas penduduk dengan mentaati Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 yang mengatur tentang ketentuan work from home (WFH) dan work from office (WFO) dengan ketentuan persentase jumlah pegawai yang hadir pada sektor pekerjaan yang esensial dan pembatasan jam operasional bagi sektor perekonomian berupa mall diluar pusat perdagangan seperti warung makan, rumah makan, angkringan dan pasar senggol  sudah disepakati akan tutup pada jam sampai 20.00 wita.

Karena itu, semua hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan perkumpulan banyak orang maka dicoba dilakukan pembatasan, termasuk penyediaan fasilitas Wifi gratis oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten-kota yang berada di ruang publik (yang menjadi pilihan bagi warga masyarakat sebagai tempat berkumpul) juga akan nonaktif pada pukul 20.00 Wita. “Bagi warga dan anak-anak yang menggunakan fasilitas Wifi gratis untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, saya minta untuk diselesaikan sebelum jam 20.00 Wita. Ini bukannya melarang tetapi diminta untuk menyelesaikan  sebelum jam 8 malam,” katanya. (bgn003)21070820

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, membuka pos pelayanan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RS PTN) Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (4/3). Pembukaan pos pelayanan vaksinasi Covid-19 ditandai dengan pemberian vaksinasi kepada guru besar dan civitas akademika di lingkungan Universitas Udayana.

Dalam sambutan singkatnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Unud, khususnya Fakultas Kedokteran karena menjadi bagian penting dalam penanganan Covid-19 yang dilaksanakan Pemprov Bali dalam setahun terakhir. Oleh sebab itu, Pemprov Bali mendukung usulan vaksinasi bagi jajaran civitas akademika di lingkungan Unud melalui Posko Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di RS PTN.

Untuk tahap pertama, Pemprov Bali menyuplai 2.500 dosis vaksin dan akan ditambah menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan stok vaksin. ”Silakan berikan vaksinasi bagi mereka yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Dewa Indra berharap gerakan vaksinasi bagi para akademisi ini mampu menepis narasi negatif dan kekhawatiran masyarakat akan keamanan vaksin Covid-19. Selain itu, dia ingin mendorong percepatan vaksinasi karena, hal itu akan menjadi pertimbangan pusat untuk mendatangkan suplai vaksin bagi Daerah Bali. ”Kalau vaksinasinya bisa kita percepat, pusat akan percaya dan tak ragu mengirim suplai vaksin untuk Bali,” katanya sembari menyebut Bali mencapai target tertinggi pada vaksinasi tahap pertama yang menyasar tenaga medis.

Untuk mempercepat target realisasi tahap kedua, birokrat kelahiran Singaraja itu terus memantau pelaksanaan vaksinasi. Dia berharap Daerah Bali bisa secepatnya mencapai target vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok. Selain melakukan vaksinasi bagi civitas akademika di lingkungan Unud, Dewa Indra juga menyarankan agar RS PTN juga memberi layanan vaksinasi bagi masyarakat khususnya di wilayah Kuta Selatan.

Dirut RS PTN Unud, Dewa Putu Gede Purwa Samatra, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemprov Bali sehingga pihaknya bisa membuka pos pelayanan vaksinasi Covid-19 yang untuk tahap awal diperuntukkan bagi civitas akademika di lingkungan Unud. Dia menyebutkan sejak awal pihaknya berkomitmen penuh mendukung Pemprov Bali dalam penanganan Covid-19 di Pulau Dewata. Hingga saat ini, RS PTN Unud telah merawat 1.600 pasien Covid-19 mulai dari gejala ringan, sedang hingga berat.

”Tingkat kesembuhannya di atas 90 persen. Saat ini dari 105 tempat tidur yang ada, masih terisi 50 persen. Kami berharap tak ada lagi penambahan,” katanya.

Selain membuka pos pelayanan vaksinasi di RS PTN, pihaknya juga mengirimkan tenaga vaksinator untuk kegiatan vaksinasi massal bagi tenaga pariwisata di BNDCC yang dilaksanakan baru-baru ini.

Ucapan terima kasih kepada Pemprov Bali juga disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Unud, I Ketut Suyasa dan Rektor Unud, AA Raka Sudewi. Keduanya berharap ke depan akan terbangun sinergitas yang lebih baik antara Unud dan Pemprov Bali sehingga persoalan yang dihadapi Daerah Bali lebih cepat tertangani.

Secara khusus, Rektor Unud Raka Sudewi menyampaikan terima kasih atas dukungan material dan nonmaterial yang diberikan Pemprov Bali kepada RS PTN Unud sehingga dapat melaksanakan tugas penanganan pasien Covid-19 dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Sekda Dewa Indra juga sempat memantau proses pemberian vaksinasi yang diberikan kepada para guru besar dan civitas akademika di lingkungan Unud. (bgn003)21030425

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas raihan capaian rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) terbaik se-Indonesia Tahun 2020 bagi Provinsi Bali. Hal itu disampaikan Sekda Dewa Indra dalam sambutannya pada acara Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan MCP Tahun 2020 di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (23/2).

Menurut Sekda Dewa Indra, capaian itu tidak terlepas dari kerja keras semua stakeholder serta pembinaan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak hanya Provinsi Bali, namun juga semua kabupaten /kota di Bali mengalami peningkatan dalam raihan rata rata MCP dari tahun ke tahun.

Sekda Dewa Indra didampingi Inspektur Provinsi Bali, Wayan Sugiada, menyampaikan Pemprov Bali maupun kabupaten/kota se-Bali, dari tahun ke tahun raihan rata-rata MCP terus meningkat. Namun raihan ini hendaknya tidak membuat kita merasa puas, sebaliknya raihan ini menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut di tahun mendatang.

”Tingkat capaian raihan ini sebagai wujud komitmen kuat dari kita bersama dalam upaya pencegahan korupsi. Ke depan indikator MCP bisa saja bertambah. Untuk itu, komitmen harus terus kita jaga, komitmen harus kita rawat sehingga dengan kerja keras kita semua capaian bisa terus meningkat,” katanya.

Pemprov Bali, kata dia, terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit ruang bahkan  meniadakan ruang ataupun celah untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi. Seperti dalam pengadaan barang dan jasa dimana semua tender dilakukan tanpa adanya kontak fisik dengan penyedia. Demikian pula halnya dengan proses perijinan, dimana seluruh proses perizinan dilakukan melalui aplikasi. ”Dalam hal keuangan kita juga menerapkan 100 % cashless. Tidak ada boleh lagi pembayaran tunai. Kita terus berinovasi dan berupaya tingkatkan layanan melalui sistem digital, sehingga celah korupsi dapat kita tutup,” katanya.

Dewa Indra juga mengajak seluruh kabupaten/kota untuk menerapkan hal yang serupa. Dalam penjelasannya, unsur pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu unsur yang rawan terkait tindak pidana korupsi. Untuk itu, dia mengajak kabupaten/kota terutama bagian pengadaan barang dan jasa untuk selalu berkoordinasi dengan KPK, baik terkait aturan dan lainnya.

”Hal tersebut kita lakukan bukan untuk memenuhi keinginan KPK, namun agar kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Ini juga untuk kepentingan kita bersama, dan menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” tandasnya.

Sementara itu, Ka. Satgas Pencegahan, Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI, Sugeng Basuki, menyampaikan dalam penilaian MCP terdapat 7 area intervensi yang dinilai capaiannya yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Aset Daerah. Dari ketujuh area tersebut, Pemerintah Provinsi Bali meraih capaian rata rata MCP Tahun 2020 peringkat 1 se-Bali dan juga peringkat 1 se Indonesia, dengan total capaian sebesar 98,57. Demikian pula halnya dengan tren capaian MCP seluruh Pemda di Bali yang terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 rata rata capaian MCP 64, tahun 2019 sebesar 76 dan untuk tahun 2020 rata rata pencapaian MCP sebesar 88.

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Ka satgas Penindakan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK-RI Abdul Haris, kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, Inspektur Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab/Kota. (bgn003)21022319

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengapresiasi langkah Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali yang memberi penghargaan kepada perbankan dan kabupaten/kota atas keberhasilan dalam penyaluran stimulus ekonomi berupa dana desa, kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro (UMi) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2020. Apresiasi itu disampaikannya saat menghadiri Rakor Pemda se-Bali Tahun 2021 di Aula Barat Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Kamis (28/1).

Dewa Indra menyebut kegiatan itu sangat positif, karena diyakini dapat memotivasi pemerintah daerah dalam penyaluran dana desa, KUR, UMi dan DAK fisik. Dia menyebutkan empat jenis dana tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

”Penyaluran dana ini adalah tugas negara yang harus dilaksanakan dengan baik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Birokrat kelahiran Singaraja itu menyampaikan di tengah situasi pandemi sektor ekonomi mengalami tekanan yang sangat berat. Masyarakat mengalami kesulitan yang luar biasa, sehingga pergerakan ekonomi melambat, investasi pun makin berkurang karena dampak pandemi. Satu-satunya yang bisa membantu dalam situasi sulit ini adalah belanja pemerintah.

”Mari bersama-sama terus menggerakkan alokasi APBD, alirkan uang sesuai dengan alokasi anggaran yang ada sehingga perekonomian masyarakat mendapat suntikan energi untuk menggerakkan turbin agar ekonomi kembali bergerak,” katanya.

Secara khusus, dia memberi apresiasi kepada kabupaten/kota dan jajaran perbankan yang meraih penghargaan karena dinilai berhasil dalam penyaluran Dana Desa, KUR, UMi dan DAK Fisik. Ia berkeyakinan, pemberian penghargaan ini didasari atas indikator dan penilaian yang fair. ”Yang memperoleh penghargaan, sudah pasti penyaluran dan penyerapannya sudah baik sehingga dananya sampai ke masyarakat dan mampu menggerakkan roda perekonomian,” katanya.

Kendati sektor perekonomian belum sepenuhnya pulih, Dewa Indra menilai penyaluran empat dana ini memberi dampak yang cukup berarti. ”Bayangkan kalau tak ada penyaluran dana ini, keterpurukan ekonomi bisa lebih parah,” ujarnya.

Mengingat pentingnya manfaat dana stimulus tersebut, Dewa Indra memberi atensi penuh dalam penyalurannya. Ketika menerima informasi dari DJPb tentang terkait penyaluran yang macet, ia langsung berkoordinasi dengan kabupaten/kota. ”Tak hanya koordinasi, saya terus monitor hingga dana-dana tersebut tersalurkan dan terserap,” pungkasnya.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto juga menyampaikan pentingnya percepatan penyaluran DAK Fisik, dana desa, KUR dan UMi. Apalagi, pada dasarnya dana-dana ini siap diserap kapanpun sepanjang telah memenuhi persyaratan akan langsung disalurkan. ”Terlebih dalam situasi pandemi di mana kondisi APBD Pemda juga mengalami tekanan yang berat,” katanya.

Dalam kegiatan Rakorda tersebut, dilaksanakan pula penganugerahan penghargaan kepada Pemda yang berprestasi dalam kinerja pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa, dan KUR-UMi Tahun 2020, serta bank penyalur KUR terbaik tahun 2020. Penghargaan bagi pemda terbaik dalam mendukung penyaluran KUR tahun 2020 diraih oleh Pemkab Jembrana, diikuti oleh Badung dan Klungkung. Sedangkan Bank penyalur KUR terbaik tahun 2020 diraih oleh BRI, Bank Mandiri dan BPD Bali. Untuk pengelola DAK Fisik terbaik 2020 berturut-turut diraih oleh Pemkab Klungkung, Tabanan dan Denpasar. Selanjutnya, untuk kategori Pemda terbaik dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diberikan kepada Pemkab Gianyar, Buleleng, dan Tabanan.

Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada Pemda yang tercepat dalam proses penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2021, yang diraih oleh Kabupaten Gianyar. Kabupaten Jembrana meraih juara umum sebagai Pemda yang meraih predikat terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa dan KUR-UMi Tahun 2020. (bgn003)21012815

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda), Dewa Made Indra, mengaku Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster selalu berkomitmen untuk memajukan produk lokal Bali. Hal tersebut bisa dilihat banyak program yang diluncurkan untuk membantu UMKM dan peraturan-peraturan yang berpihak kepada produk lokal.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan acara Rapat Koordinasi Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (26/1).

Sekda mengatakan Pemprov Bali bahkan sudah mengimplementasikannya dalam pengadaan unit barang dan jasa. ”Kami sudah memiliki space di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) untuk para UMKM kita di Bali, sehingga mereka bisa ikut serta dalam tender-tender yang dilakukan oleh Pemprov Bali,” katanya dalam acara dihadiri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta. Secara langsung dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu; Kepala BI Perwakilan Bali, Trisno Nugroho serta walikota/ bupati se-provinsi Bali.

Menurut dia, Gubernur Bali juga telah memandatkan 40% pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bali harus melibatkan UMKM. Hal itu bertujuan agar UMKM di Bali semakin berkembang dan produk mereka pun semakin dikenal.

Dengan adanya Gernas BBI, kata dia, upaya menggerakkan sektor UMKM akan menjadi semakin masif. Karena itu berupa gerakan serentak di seluruh Indonesia yang dikoordinir oleh Pemerintah Pusat, bukan hanya kebijakan daerah semata. Dia mengharapkan melalui gerakan ini bisa semakin menguatkan perekonomian lokal untuk kesejahteraan masyarakat. ”Saya juga berharap ke depan, langkah-langkah seperti ini bisa ditiru oleh pemerintah kota/kabupaten seluruh Bali, sehingga gerakan ini semakin masif dan bisa memberikan ruang akses lebih untuk para UMKM kita,” tandasnya.

Sementara Dirjen Hari Nur Cahya Murni dalam paparannya mengatakan selama ini UMKM juga terdampak oleh pandemi Covid-19 ini. Hal-hal yang paling dirasakan seperti omzet menurun, kurangnya inovasi, belum maksimalnya pemasaran online, kesulitan permodalan, dan lain-lain.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dengan memberikan insentif atau kemudahan bagi masyarakat dalam berusaha. Hal itu menurutnya sudah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu semakin didukung dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah serta Permendagri No. 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan kemitraan, kapasitas, permodalan serta fasilitas.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menjabarkan beberapa dukungan Kemendagri dalam penguatan UMKM dan BBI seperti membuat surat edaran tentang pelaksanaan Gernas BBI kepada Gubernur, Bupati/Walikota hingga membuat SE kepada pemerintah daerah guna mengikutkan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu agar target 6,1 juta unit UMKM ikut ke produk digital marketing.

Deputi Odo RM Manuhutu juga menyatakan dukungan instansinya dalam Gernas BBI tersebut. Dia berharap agar pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada UMKM, sehingga kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja. Ia juga berharap agar pemerintah daerah bisa mengarahkan para UMKM untuk menciptakan produk berkualitas, sehingga bisa menjadi nilai jual tinggi hingga ke pasar internasional. “Seperti contoh di beberapa negara Eropa, kualitas produk UMKM mereka sangat bagus, sehingga punya nilai jual tinggi, bahkan menandingi produk-produk terkenal,” jelasnya.

Selain itu, dia mengharapkan pejabat di daerah bisa memberikan contoh dengan memakai produk-produk lokal sehingga bisa ditiru oleh masyarakat terutama anak muda.

Para bupati/walikota se-Bali menyatakan dukungannya dalam gerakan ini. Karena bagaimanapun gerakan ini bisa memberikan ruang bagi UMKM lokal dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus berjalan dan berkesinambungan sehingga tidak mengecewakan para pelaku UMKM kita nanti. (bgn003)21012718

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali menjadi narasumber pada acara FGD Kajian Strategis Staf Ahli Kepala Satuan Angkatan Darat (Sahli Kasad) bertajuk ”CBRNE THREATS”: Implikasi Pada RRWP Serta Pembangunan Kekuatan dan Peningkatan Kemampuan TNI AD Dalam Membangun Sarpras Pertahanan Wilayah Darat, yang digelar secara virtual di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, kamis (3/12/2020).

Sekda Dewa Indra memaparkan upaya-upaya penanganan Covid-19 di Bali yang dilaksanakan melalui dua cara pandang yakni pemahaman lokal wisdom masyarakat Bali mempercayai pandemi sebagai wabah penyakit yang bisa terjadi kapan saja, disebabkan oleh hewan hingga disebut gering agung. Di samping juga kepercayaan adanya ketidakseimbangan alam beserta isinya yang disikapi dengan mengembalikan keharmonisan alam melalui niskala dengan menggelar upacara bhuta yadnya (kurban suci) dan dewa yadnya (persembahan suci kehadapan TYME).

Sementara itu, perspektif kedua yakni dari sisi ilmu pengetahuan, Pemprov Bali melaksanakan tindakan-tindakan konkret berbasis data dan nyata berdasar science serta tentu saja mengikuti arah kebijakan Pemerintah Pusat, di antaranya menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 seperti pembentukan satuan tugas, penetapan status siaga darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, pelaksanaan proses belajar-mengajar dan kegiatan administrasi pemerintahan dari rumah dan sebagainya, yang melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat Bali.

”Di samping upaya pencegahan, Pemprov Bali juga melaksanakan upaya-upaya dan terobosan percepatan penanganan pandemi dengan strategi terpenting yakni keterlibatan desa adat. Karena kami percaya benteng terakhir di Bali untuk menjaga adat budaya adalah desa, termasuk dalam menghadapi pandemi. Desa adat adalah elemen terpenting bagi Bali,” cetus Sekda Dewa Indra sembari menjelaskan upaya-upaya lainnya.

Upaya penanganan yang melibatkan desa adat sebelumnya juga telah diperkuat kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya melalui penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat  di Bali yang awalnya bertujuan memperkuat keberadaan desa adat dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang sangat ditaati dan ditakuti masyarakat Bali.

”Tidak hanya dari sisi regulasi, masing-masing desa adat juga diberikan dukungan finansial dengan anggaran dari  kas daerah yang besarannya cukup memadai total sekitar Rp 350 juta per desa adat semenjak awal terjadinya pandemi hingga saat ini,” ujarnya yang kala itu turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Made Rentin serta Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya Seputra.

Sementara itu, Korsahli Kasad Irjen TNI, Ali Amda Nugrah, dalam sambutan pembukanya menyatakan harapannya melalui FGD terbangun komunikasi yang efektif dan efisien sebagai pelengkap data kajian strategis sebagai bahan analisis kajian strategis, guna menjadi masukan untuk diformulasikan sebagai sasaran strategis kepada atasan dalam menghadapi ancaman-ancaman negara, khususnya CBRNE THREATS. 

Dalam FGD tersebut juga mengundang Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Eko Budi Kurniawan, sebagai narasumber. (bgn122)20120332