Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut hangat audiensi Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) H. Gusrizal dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung di Ruang Pertemuan Nayaka Gosana I, Puspem Badung, pada Rabu (15/7/2026).

Kehadiran tim Dewan Pengawas KPK merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dilaksanakan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Sekda Ida Bagus Surya Suamba menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KPK kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai penerima hibah aset rampasan negara. Kepercayaan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan KPK kepada Badung, ini menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola aset negara hasil tindak pidana korupsi. Kami berkomitmen memastikan setiap aset yang dipercayakan kepada daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sekda menyebutkan Pemkab Badung menerima hibah enam bidang tanah dari KPK RI yang berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara. “Luas keseluruhan lahan mencapai 2.065 meter persegi dengan nilai aset lebih dari Rp26 miliar. Aset tersebut kini tengah dipersiapkan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik yang memberikan nilai sosial sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat Badung,” katanya.

Untuk merealisasikan pemanfaatan aset tersebut, Pemkab Badung menyiapkan dua skema. Alternatif pertama adalah pembangunan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan alternatif kedua melalui kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta. “Beberapa waktu lalu kami melakukan studi banding ke DKI Jakarta untuk mempelajari pelaksanaan KSP. Skema ini dinilai mampu menghadirkan pengelolaan yang lebih profesional, sementara fungsi sosial tetap menjadi milik pemerintah dan fungsi bisnis dapat berjalan untuk mendukung keberlanjutan kawasan,” katanya.

Skema KSP tersebut akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan desain dan konsep kawasan, market sounding, hingga proses pelelangan kepada calon mitra. Di sisi lain, pemerintah juga tetap menyiapkan desain apabila pembangunan dilakukan sepenuhnya menggunakan APBD.”Kami sedang menyelesaikan kajian investasi dan feasibility study untuk menentukan skema yang paling tepat, apakah aset ini akan dikelola langsung oleh pemerintah melalui badan pengelola aset atau melalui kerja sama dengan pihak swasta. Setelah kajian selesai, baru akan ditetapkan pilihan terbaik,” kata Surya Suamba dengan menargetkan proses perencanaan hingga penetapan skema pengelolaan dapat rampung sehingga pembangunan mulai terealisasi pada akhir 2027.

Konsep pengembangan kawasan dirancang sebagai ruang publik yang memadukan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Kawasan tersebut akan dilengkapi taman kreatif, ruang terbuka hijau, area publik, serta fasilitas komersial seperti kafe yang diharapkan mampu mendukung biaya operasional dan pemeliharaan kawasan. “Kawasan Kerobokan Kelod merupakan kawasan strategis pariwisata. Saat ini banyak terdapat vila dan fasilitas komersial, namun ruang terbuka hijau dan ruang publik masih sangat terbatas. Karena itu konsep yang kami siapkan tidak hanya memiliki fungsi bisnis, tetapi juga menghadirkan fungsi sosial agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas,” katanya. 

Sementara Gusrizal menyampaikan kunjungan ke Kabupaten Badung merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya terhadap pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah. “Kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan proses pengelolaan aset rampasan negara berjalan dengan baik sejak tahap eksekusi hingga dimanfaatkan oleh penerima hibah. Harapannya, aset tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Dia mengapresiasi komitmen Pemkab Badung yang telah menerima dan menyiapkan pemanfaatan aset hibah tersebut untuk kepentingan publik. “Kami berharap sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Badung terus berlanjut sehingga tata kelola aset rampasan negara semakin baik, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas pria yang berlatar belakang hakim kelahiran Jambi tersebut.

Audiensi juga menjadi ruang diskusi antara Dewan Pengawas KPK dan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mengenai pengalaman daerah dalam proses pengajuan hibah, mekanisme penetapan status penggunaan aset, pemanfaatan aset bagi pelayanan publik, kendala yang dihadapi, hingga masukan terhadap penyempurnaan tata kelola pengelolaan barang rampasan oleh KPK ke depan. Bersama-sama berharap dari hasil pemantauan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara sekaligus memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Turut hadir Anggota Dewan Pengawas KPK Sumpeno serta Ketua Satgas 3 Nurul Hudaeni bersama anggota Satgas 3, yakni Singgih Pradana, Yoga Fahlevi Nasution, Ari Dhiya Alfiah, dan Andi Faiz Al-Farisi. Dari Pemerintah Kabupaten Badung, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Sekretaris Dinas PUPR, Sekretaris Dinas Perhubungan, Camat Kuta Utara, dan Lurah Kerobokan Kelod. (*/bgn003)26071506

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengikuti apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara yang digelar Polres Badung di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, pada Rabu (1/7/2026).

Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara tahun ini mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, sebagai penegasan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Apel dipimpin oleh Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba selaku inspektur upacara dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung serta diikuti personel Polres Badung, TNI, BPBD Badung, Damkar Badung, Satpol PP Badung, Dishub Badung, Linmas, Pecalang, mahasiswa, hingga Pramuka.

Dalam rangkaian upacara, Polres Badung juga memberikan piagam penghargaan kepada enam personel berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja dalam menjalankan tugas kepolisian.

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menyampaikan rasa syukur, karena seluruh rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara Ke-80 di Polres Badung dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan sukses. “Puji syukur ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Polres Badung dapat terselenggara dengan lancar dan sukses,” ujarnya.

Dia menyampaikan peringatan HUT Bhayangkara tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh personel, mulai dari perlombaan olahraga seperti bola voli, bulu tangkis, mini soccer, hingga e-sport Mobile Legends. Selain itu juga dilaksanakan bakti sosial, bakti religi, serta kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas personel Polres Badung.

Menurut Kapolres, keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan tidak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah, TNI, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh stakeholder atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di Kabupaten Badung,” katanya.

Kapolres berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar stabilitas keamanan, khususnya di daerah pariwisata, tetap terjaga. Dia menegaskan Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung tugas kepolisian, terutama melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta instansi terkait lainnya. Dukungan jaringan CCTV milik pemerintah daerah dinilai telah membantu proses pengungkapan berbagai kasus di wilayah hukum Polres Badung.

Kolaborasi juga diperkuat hingga tingkat desa dan banjar melalui inovasi berbasis teknologi dan kearifan lokal, yakni aplikasi Digital Jagabaya (DIJAGA). Aplikasi tersebut memanfaatkan pemasangan CCTV di wilayah banjar yang belum terjangkau jaringan CCTV pemerintah sehingga memperkuat sistem pengawasan lingkungan. “Ke depan kami berharap seluruh bentuk kolaborasi ini terus berkesinambungan dan semakin berkembang. Kami memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar Polres Badung senantiasa dapat memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan presisi kepada masyarakat,” ujarnya. (*/bgn003)26070107

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB Surya Suamba mewakili Bupati Badung menghadiri acara peluncuran kapal pengelolaan sampah “Kapal Trash Skimmer” yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di The Patra Bali Resort, Kuta, pada Rabu (10/6/2026). Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan seragam sekolah kepada sejumlah siswa sekolah dasar di Kelurahan Kuta.

Sekda Surya Suamba mengapresiasi PT Pertamina (Persero) dan ITS Surabaya atas kolaborasi yang telah dibangun dalam menghadirkan solusi inovatif bagi penanganan sampah. Menurut dia, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. “Pemkab Badung menyambut baik peluncuran Kapal Trash Skimmer ini sebagai salah satu inovasi yang dapat mendukung upaya pengelolaan sampah, khususnya di wilayah pesisir. Kami berharap program seperti ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujarnya.

Sekda Surya Suamba juga berterima kasih dan apresiasi terhadap penyerahan seragam sekolah kepada beberapa siswa sekolah dasar di Kelurahan Kuta sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus semangat dalam menempuh pendidikan. “Melalui program TJSP ini, PT Pertamina (Persero) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan,” pungkasnya.

Turut hadir jajaran PT Pertamina (Persero), perwakilan ITS Surabaya, pimpinan OPD terkait, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. (*/bgn003)26061003

Mangupura, Baliglobalnews 

Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati Badung secara resmi menutup Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mencanangkan program pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2026 di Aston Kuta Hotel & Residence pada Minggu (7/6/2026). Ada tiga Desa yang dicanangkan sebagai Desa Cantik Kabupaten Badung 2026 yaitu Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Gulingan dan Desa Pererenan.

Sekda Surya Suamba mengapresiasi BPS Badung yang terus memperkuat kualitas data sebagai pondasi pembangunan. Menurut dia, keberhasilan sensus ekonomi memiliki arti yang sangat penting. Data yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Dia menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diintegrasikan dengan pengumpulan informasi atau data sosial ekonomi keluarga menjadi momentum penting untuk ikut berkontribusi mendukung pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Data ini nantinya menjadi salah satu landasan dalam penyusunan berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sehingga bantuan dan intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepada para petugas sensus, Sekda mengajak agar bertugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, jujur dan menjunjung tinggi integritas.

Selain itu, pencanangan program Desa Cantik merupakan langkah tepat dan strategis. Program Desa Cantik tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi statistik dan kualitas pengelolaan data di desa, tetapi juga mendorong pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Desa yang memiliki kemampuan mengelola data dengan baik akan lebih mudah mengidentifikasi potensi wilayah, memetakan permasalahan masyarakat serta menyusun program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara Kepala BPS Badung Made Bimbo Abdi Suardika mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Tujuannya untuk memperoleh gambaran utuh kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan serta karakteristik usaha yang ada di masyarakat. Ditambahkan, pelatihan diikuti sebanyak 461 petugas yang dimulai 30 Mei-7 Juni. Petugas sensus terdiri dari 452 petugas untuk sensus door to door ke UKM dan 9 petugas mensensus usaha besar. Sensus ekonomi akan dimulai 8 Juni-31 Agustus dengan objek pendataan yaitu ekonomi usaha dan sosial ekonomi keluarga.

Acara Kabag Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Komang Bagus Pawastra, Kepala BPS Badung Made Bimbo Abdi Suardika, Kadis PMD Badung Komang Budi Argawa, Kadis Kominfo Ketut Gede Arta, perwakilan Camat Abiansemal dan Mengwi, para perbekel serta Petugas Sensus Ekonomi 2026. (*/bgn003)26060801

Mangupura, Baliglobalnews

Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Kabupaten Badung berlangsung khidmat di Lapangan Mangupraja Mandala, Puspem Badung, pada Rabu (20/5/2026). Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba bertindak selaku Inspektur Upacara.

Tema peringatan Harkitnas tahun ini “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Surya Suamba menekankan bahwa Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026, kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya Organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Dalam momen Harkitnas ini, semua harus meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat.

Dia menyampaikan, sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Program Makan Bergizi Gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas SDM.

Di sektor kesehatan, kata dia, Pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan dan pendidikan kini sedang dibangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.

Peringatan Harkitnas 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api “Boedi Oetomo” dalam setiap lini kehidupan. “Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia,” katanya. 

Upacara diikuti Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, organisasi kewanitaan, TNI/Polri, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, ASN dan para siswa. (*/bgn003)26052003

Mangupura, Baliglobalnews

Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba secara resmi membuka uji publik Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Per-Men-PAN RB) No. 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN di Ruang Rapat Teratai, Kantor Bappeda, Puspem Badung, Rabu (29/4/2026). Kegiatan yang dilaksanakan Kemen-PAN RB ini dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekda Surya Suamba mengapresiasi Kemen-PAN RB dan merupakan kehormatan bagi Badung dipilih sebagai lokus uji publik. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus kesempatan untuk memberikan masukan substantif demi penyempurnaan kebijakan pengelolaan kinerja ASN secara nasional. Pemkab Badung berkomitmen penuh mendukung reformasi pengelolaan kinerja ASN. Wujud nyata komitmen tersebut dengan terus mendorong implementasi manajemen talenta, penguatan jabatan fungsional dan integrasi kinerja dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis objektif. Sekda mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan pandangan, kritik dan saran demi penyempurnaan dalam uji publik ini. “Semoga forum ini menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adaptif, implementatif dan mampu mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi,” terangnya.

Sekda mengatakan melalui PerMenPANRB No. 6 tahun 2022 ini, pemerintah telah mendorong transformasi besar dari sekadar menilai kinerja menjadi mengelola kinerja secara utuh. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan hingga penilaian kinerja yang terintegrasi dengan sistem karier, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan maupun sanksi. Namun dalam implementasinya selama ini tentu masih ada ruang untuk penyempurnaan sehingga rancangan perubahan ini menjadi sangat strategis.

Sekda menyebutkan ada tiga hal yang ingin ditekankan dalam forum tersebut. Pertama, penyempurnaan tanpa mengurangi akuntabilitas. Sistem pengelolaan kinerja harus lincah, mudah dijalankan, tidak membebani ASN dengan administrasi berlebihan, tetapi tetap menjamin obyektifitas dan transparansi. Kedua, keterkaitan yang kuat dengan hasil kerja organisasi. Kinerja individu ASN harus line of sight dengan kinerja organisasi. Apa yang dikerjakan staf harus nyambung dengan sasaran kinerja pimpinan dan bermuara pada pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Dan ketiga, penguatan budaya kerja dan dialog kinerja. Regulasi ini harus mendorong terjadinya dialog kinerja yang berkualitas antara atasan dan bawahan. Bukan sekadar mengisi SKP, namun membangun komitmen, memberi umpan balik dan membina.

Acara tersebut dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemen-PAN RB Hidayah Azmi Nasution, perwakilan Kepala BKPSDM Provinsi Bali, perwakilan Kepala BKPSDM Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lombok Barat dan Kota Mataram, Kepala BKPSDM Badung I Wayan Putra Yadnya beserta kepala BKPSDM kabupaten/kota se-Bali. (*/bgn003)26042901

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB Surya Suamba menghadiri perayaan HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung pada Jumat (12/12/2025). HUT DWP tahun ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan untuk korban bencana terdampak banjir dan penyerahan bantuan insentif kepada guru TK dan penjaga sekolah TK Shanti Kumara 3 Sempidi.

Sekda Surya Suamba mewakili Bupati Badung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dharma Wanita Persatuan serta mengapresiasi atas peran aktif, kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan baik dalam mendukung tugas suami sebagai ASN maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. “Peringatan kali ini hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan semangat kaum perempuan dalam meningkatkan peran serta atau partisipasinya dalam membangun, terlebih selaku istri seorang Abdi Negara yang tergabung dalam wadah Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang merupakan mitra strategis pemerintah yang selama ini sudah menunjukan partisipasi aktifnya dalam membangun terutama dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan,” katanya. 

Dia menyampaikan peringatan HUT DWP sebagai wujud aktualisasi penghargaan terhadap perjuangan kaum perempuan dalam turut serta mensukseskan program-program pembangunan. Dia mengharapkan peringatan HUT DWP semakin memperteguh perjuangan kaum perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan peran diberbagai bidang kehidupan untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk berkiprah, berkreasi dan berkarya untuk mewujudkan tujuan pembangunan. “Sebagaimana diketahui peran DWP dalam pembangunan sangatlah penting sesuai dengan Panca Dharma Wanita, peran ganda perempuan adalah sebagai pendamping suami, ibu rumah tangga, pendidik anak dan bagian dari masyarakat,” ujarnya.

Sementara Ketua DWP Kabupaten Badung Ny. Surya Suamba menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran para undangan saat HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kabupaten Badung. HUT DWP kali ini mengusung tema” Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas Tahun 2045″ serta tagline DWP Mengajar, Mendidik dengan Hati, Menginspirasi Negeri. “Kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan teknologi tetapi juga oleh kekuatan keluarga, karakter generasi dan ketangguhan perempuan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 setiap anak harus tumbuh dalam keluarga yang memberikan asih, asuh dan asah yang baik serta peran wanita dalam keluarga sangat penting untuk memastikan setiap anak tumbuh sesuai potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Peran sebagai istri, ibu dan anggota organisasi bukanlah peran yang kecil justru dari tangan perempuanlah karakter bangsa ditempa, dari rumah yang harmonis lahir anak-anak yang berintegritas, dari ibu yang cerdas tumbuh anak yang siap bersaing secara global, serta melalui Dharma Wanita Persatuan, belajar untuk tidak hanya mendampingi tetapi juga memberi makna untuk kedepan meningkatkan kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat, kesadaran kesehatan keluarga, penguatan ekonomi perempuan, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan dan etika sosial.

Hadir Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti, Ketua DWP Provinsi Bali Ny. Dewa Made Indra, Sekretaris TP PKK sekaligus Ketua GOW dan WHDI Ny. Alit Sucipta, Ketua Gatriwara Ny. Anom Gumanti, Ketua Bhayangkari Ny. Batubara, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Ny. Sutrisno dan pimpinan OPD di Lingkungan Badung serta undangan lainnya. (*/bgn003)25121212

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB Surya Suamba membuka Lomba Memasak Nasi Goreng dalam rangka HUT ke-16 Kota Mangupura. Lomba ini diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbagi dalam enam kelompok. Acara berlangsung meriah di Lobi Balai Budaya Giri Nata Mandala pada Minggu (23/11/2025).

Lomba memasak nasi goreng ini menjadi wadah kreativitas sekaligus sarana mempererat kebersamaan dan kerja sama tim. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para kepala OPD, yang seluruhnya peserta laki-laki, untuk menunjukkan kemampuan dan inovasi dalam mengolah masakan sederhana namun penuh tantangan tersebut.

Di sela-sela lomba, Ketua TP PKK Badung Ny. Adi Arnawa memotivasi dan menyemangati para peserta. Dia mengapresiasi Dharma Wanita Persatuan yang telah mampu melaksanakan kegiatan ini dengan baik. “Melalui lomba ini, para bapak tentu mendapat pengalaman baru, dan ketika di rumah diharapkan juga bisa memasak sehingga tidak hanya kaum ibu yang menyiapkan hidangan. Semua peserta hebat, semua nasi gorengnya enak dan memenuhi standar kesehatan,” ujarnya. 

Ketua TP PKK juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Dia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada peringatan HUT Kota Mangupura berikutnya dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Turut hadir Ketua DWP Ny. Surya Suamba, Ketua Gatriwara Ny. Anom Gumanti serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (*/bgn003)25112314

Mangupura, Baliglobalnews 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB Surya Suamba menerima rombongan dari Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye dalam rangka studi wawasan kebangsaan Paskibraka Tahun 2025. Rombongan diterima di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, pada Rabu (22/10/2025).

Sekda Surya Suamba menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada para anggota Paskibraka yang telah menjadi teladan generasi muda dalam menegakkan disiplin, semangat persatuan, dan cinta tanah air. Menurut dia, kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat wawasan kebangsaan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi. “Kami berharap para anggota Paskibraka tidak hanya menjadi simbol kedisiplinan di lapangan upacara, tetapi juga menjadi duta pemersatu bangsa di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas wawasan kebangsaan, Sekda juga memaparkan mengenai pembangunan dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Badung, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Takalar untuk mengembangkan potensi wisata daerahnya sesuai karakter dan kearifan lokal yang dimiliki.

Sementara Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan penuh kekeluargaan dari Pemerintah Kabupaten Badung. Menurut dia, kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi para anggota Paskibraka, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang peran strategis generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa. “Anak-anak Paskibraka akan menjadi lebih paham tentang arti penting menjaga persatuan dan perbedaan sebagai kekuatan bangsa,” ungkapnya.

Bupati Takalar juga menyampaikan ketertarikannya terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung yang telah menjadi destinasi unggulan wisatawan mancanegara. Dia berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari kunjungan ini dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Takalar.

Turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Nyoman Suendi, Kepala Dinas Pariwisata I Nyoman Rudiartha, Kepala Kesbangpol Kabupaten Takalar Zubair, Sekretaris Inspektorat Takalar Zainuddin Detol, serta para staf, pelatih, pendamping, dan anggota Paskibraka Kabupaten Takalar Tahun 2025. (*/bgn003)25102201

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri rapat koordinasi strategis bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba untuk membahas penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2025–2045 di ruang rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Senin (21/04/2025).

Rapat yang menindaklanjuti evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Bali turut dihadiri oleh unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, Plt. Sekretaris DPRD, Plt. Kadis PUPR Kabupaten Badung, Kepala Bagian Hukum Setda Badung, serta jajaran teknis lainnya.

Penetapan hasil evaluasi ini merupakan tahapan krusial sebelum Raperda disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Bali harus ditindaklanjuti dan ditetapkan paling lambat tiga bulan sejak diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN pada 24 Januari 2025. Dengan demikian, batas akhir penetapan adalah 24 April 2025.

Sekda Surya Suamba menjelaskan bahwa penyempurnaan substansi Raperda RTRW mencakup sinkronisasi struktur ruang, penajaman pola ruang, serta harmonisasi dengan kebijakan penataan ruang di tingkat nasional dan provinsi. Disampaikan, bahwa RTRW 2025–2045 harus menjadi fondasi arah pembangunan Badung yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. “Penyesuaian tata ruang ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi arah kebijakan yang akan menentukan wajah pembangunan Badung dua dekade ke depan. RTRW harus mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengakomodasi investasi demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Sekda juga menekankan pentingnya keterpaduan RTRW dengan dokumen perencanaan lainnya. “Seperti RPJMD dan RDTR, untuk memastikan sinergi dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah. Penetapan hasil evaluasi ini juga diperlukan agar dokumen RTRW memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menjadi rujukan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang Kabupaten Badung,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, penetapan hasil evaluasi pasca persetujuan bersama dengan bupati harus dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

“Penetapan ini adalah bentuk akuntabilitas politik dan administratif DPRD terhadap substansi RTRW yang telah dievaluasi. Setelah rapat ini, kami akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD sebagai bentuk legalisasi hasil penyempurnaan,” tegasnya.

Beberapa poin teknis yang disepakati dalam rapat ini antara lain adalah sinkronisasi zonasi wilayah, delineasi kawasan strategis, serta penyempurnaan narasi kebijakan spasial. Semua ini akan dimasukkan ke dalam naskah akhir Raperda RTRW sebelum proses pengesahan resmi oleh DPRD.

Penetapan RTRW Kabupaten Badung Tahun 2025–2045 diharapkan menjadi pijakan yuridis dan teknokratik dalam upaya mewujudkan penataan ruang wilayah yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat Badung di masa depan. (bgn003)25042101