Mangupura,  Baliglobalnews

Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) terkait kepegawaian Pemkab Badung di Ruang Rapat Kerta Gosana, Puspem Badung, Selasa (23/8). Rapat membahas tentang pengembangan SDM, permasalahan kepegawaian di setiap OPD, indeks profesionalitas ASN, penilaian angka kredit pejabat fungsional, Simpeg, penghargaan kepada PNS berprestasi.

“Saya perintahkan Kepala BKPSDM untuk melaksanakan rakor kepegawaian secara rutin dan saya perintahkan langsung juga agar dihadiri oleh seluruh pimpinan kepala daerah. Sudah terbentuk suatu sistem, namun kenyataannya ternyata semua ini belum maksimal. Seberapa pun hebatnya suatu inovasi, bila itu tidak diberdayakan dan dimanfaatkan, saya kira itu tidak akan ada manfaat dan dampaknya. Oleh karena itu, maka mulai hari ini tolong manfaatkan aplikasi yang ada di JKPSD. Saya tahu salah satu kenapa saudara-saudara tidak melakukan hal itu, ini juga sangat banyak berpengaruh dengan kebijakan kita seperti pimpinan dan saya pastikan bahwa ke depan, saya akan melakukan step by step, karena kalau tidak dilakukan ke depan akan terjadi masalah-masalah yang seperti ini saja dan akan terus berulang- ulang,” katanya.

Sekda Adi Arnawa juga mengatakan agar masing-masing perangkat daerah mengingatkan pegawai di lingkungannya untuk memperbarui data kepegawaian pada Simpeg secara berkala, serta masing-masing perangkat daerah melalui operator kepegawaian melakukan input SKP, dan sertifikat lainnya.

“Segera laporkan kepada BKPSDM apabila ada kendala dan masalah dalam proses penerapan absensi secara online. Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari tertatanya sistem pengelolaan manajemen kepegawaian dengan baik, selaras dengan aturan perundang-undangan. Dalam kegiatan sosialisasi ini agar para peserta sosialisasi mengikuti kegiatan ini dengan serius dan bersungguh-sungguh. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dapat ditanyakan langsung kepada narasumber,” ujarnya.

Sementara Kepala BKPSDM I Gede Wijaya mengatakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bab XII mengamanatkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, maka diperlukan sistem informasi yaitu Simpeg atau SAPK. “Simpeg Kabupaten Badung sudah mampu melayani administrasi kepegawaian yang sesuai dengan manajemen PNS, namun belum sepenuhnya, mengingat begitu kompleks dan dinamisnya data kepegawaian. Dari manajemen PNS tersebut sudah diaplikasikan dalam Simpeg antara lain pelayanan kenaikan pangkat, pelayanan pensiun, pelayanan jabatan fungsional, pelayanan SKP, penyesuaian jabatan fungsional, seleksi JPT, pelayanan satyalencana, pelayanan izin dan tugas belajar, pelayanan assessment,” kata Wijaya yang saat itu juga sekaligus selaku keynote speaker.

Dia menyebutkan Simpeg sudah terintegrasi dengan aplikasi absensi, aplikasi tambahan penghasilan pegawai dan aplikasi kinerja serta sudah terintegrasi dengan SAPK milik BKN.

Sosialisasi dihadiri seluruh pimpinan OPD, perwakilan BKN Regional X, perwakilan BKPSDM Provinsi Bali dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (bgn003)22082310

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung akan menggencarkan kembali vaksinasi Booster yang langsung akan menyasar masyarakat di masing-masing desa. Pelaksanaan vaksinasi ini dijadwalkan akan dimulai pada Sabtu (23/7).

Hal tersebut terungkap pada Rapat Percepatan Vaksinasi Booster yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, di Ruang Rapat Inspektorat Puspem Badung, Kamis (21/7).

“Vaksinasi akan dilaksanakan pada Sabtu ini pukul 08.00, rencana mulai vaksinasi dengan 50 tim yang akan terjun ke semua desa di Badung. Untuk hari Sabtu dan Minggu, kemungkinan bisa melebihi 80 persen kalau sampai 100 sekian vaksin. Besok masih ada waktu persiapan untuk hari Sabtu,” ujarnya.

Sekda Adi Arnawa meyakini pelaksanaan vaksinasi sudah cukup siap. Lantaran dari TNI dan Polri yang nantinya akan membantu mengontrol di setiap desa. “Pelaksanaan vaksinasi lanjutan atau Booster ini akan dimulai pada Sabtu ini dan akan berlangsung selama 14 hari berturut-turut. Target per harinya mencapai 200 orang bahkan lebih,” jelasnya.

Sementara itu Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Badung, Ni Luh Ketut Ayu Ratnawati, menyampaikan telah dilakukan persiapan dalam pelaksanaan vaksinasi Booster tersebut. Bahkan di masing-masing Puskesmas telah menyiapkan tiga tim. Sehingga total seluruh tim vaksinasi sebanyak 39 tim dari 13 Puskesmas. “Kemudian di Dinas Kesehatan kami membuat 10 tim. Kami juga melibatkan dokter intensif yang ada di masing-masing puskesmas yang akan membantu dalam kegiatan ini,” ujarnya. (bgn003)22072121

Mangupura, Baliglobalnews
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, memimpin rapat koordinasi (rakor) Satgas Covid-19 di Ruang Pertemuan Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (22/7).
Adi Arnawa mengatakan Pemkab Badung melaksanakan rakor dengan satgas Covid-19 melibatkan unsur PHDI, Majelis Madia untuk menyamakan persepsi terkait dengan keputusan Menkes tentang protokol penataan pelaksanaan pemulasaraan/pemakaman jenazah. “Secara substansi keputusan dari Menkes agar tidak ada masalah, namun hanya menjadi persoalan kita menyangkut dresta/awig-awig adat di masing-masing desa adat. Tentu dengan adanya pertimbangan tadi ada beberapa masukan dari PHDI terkait dresta kita menyatakan sangat fleksibel, bisa dilakukan, tetapi hanya sekarang bagaimana kesiapan desa adat untuk menerima tatwa/awig-awig itu. Maka dari itu saya minta kepada PHDI yang langsung dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan untuk segera melakukan sosialisasi yang nantinya ada suatu kesepakatan untuk menjadi dasar rujukan dalam rangka pemulasaraan dari pada pemakaman/ pembakaran jenazah yang teridentifikasi virus Covid-19 tersebut,” katanya.

Menurut Sekda, dalam kondisi seperti ini harus dibuat regulasi terkait dengan aturan Kemenkes/ terkait dengan keputusan Kemenkes dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah, harus ditegaskan bahwa selain petugas yang dari rumah sakit, keluarga yang bisa ikut hanya 5 orang dengan tetap melaksanakan prokes seperti memakai baju APD yang disiapkan oleh petugas dari tim penanganan Covid-19. “Dengan adanya pertimbangan kearifan lokal kita di Bali tentang waktu pelaksanaan pemulasaraan jenazah Covid -19 kita tetap berpacu pada sima dresta/awig- awig desa adat setempat. Prinsip kita sesuaikan dengan teknis dan kearifan lokal kita, yang pertama kita harus pertimbangkan kebijakan Menkes tentang orang yang meninggal terpapar Covid-19, semua teknis dilaksanakan di Rumah sakit sebelum dibawa ke pemakaman atau tempat pembakaran mayat,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Nyoman Gunarta menyampaikan regulasi kebijakan berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/ Menkes/ 4834/ 2021 tentang Protokol Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Covid-19.

  “Adapun tujuan dari regulasi ini yaitu penanganan jenazah pasien menular di pelayanan kesehatan, mencegah terjadinya transmisi atau penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah. Dan terakhir guna mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung,” jelasnya.
Turut mendampingi Plt. Kalaksa BPBD Badung I Wayan Wirya yang juga Kadis Karmat Kabupaten Badung, Perwakilan Forkopimda Badung, Perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung. (bgn003)21072218