Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Strategis Nasional melalui percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Perlinsos yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila secara daring pada Rabu (8/7/2026).

Rapat diikuti oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Sosial P3A beserta jajaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat serta perbekel se-Kabupaten Tabanan.

Sekda Susila menegaskan bahwa Digitalisasi Perlindungan Sosial merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang bertujuan membangun sistem pendataan masyarakat penerima bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurut dia, melalui mekanisme pendataan berbasis digital, pemerintah dapat meminimalkan terjadinya kesalahan sasaran (inclusion error dan exclusion error) sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria. “Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas data. Karena itu seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa hingga para agen harus bersama-sama memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat terdata dengan baik sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Dia menyatakan arahan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali. Dalam rapat tersebut seluruh kabupaten/kota diminta mengoptimalkan proses registrasi masyarakat, baik melalui Agen Perlinsos maupun pendaftaran secara mandiri, agar pelaksanaan program dapat berjalan maksimal.

Provinsi Bali dipercaya Pemerintah Pusat sebagai pilot project nasional Digitalisasi Perlindungan Sosial dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi program secara menyeluruh. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial nasional melalui digitalisasi penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta layanan digital guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.

Untuk menyukseskan pelaksanaan piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial, kata dia, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan 818 Agen Perlinsos yang telah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/738/03/HK/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2026. “Para agen tersebut menjadi ujung tombak dalam membantu proses registrasi masyarakat, verifikasi lapangan, serta pemutakhiran data sehingga bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran,” katanya.

Dia merinci berdasarkan data Dashboard Perlinsos Kabupaten Tabanan per 8 Juli 2026, tercatat 2.225 kepala keluarga telah melakukan pendaftaran. Dari jumlah tersebut, 2.160 KK atau sekitar 97,08 persen melakukan pendaftaran melalui Agen Perlinsos, menunjukkan tingginya peran agen dalam membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.

Data juga menunjukkan 2.104 pendaftar BPNT, dengan rincian 1.090 keluarga (51,81 persen) berpotensi layak menerima bantuan, 1.008 keluarga (47,91 persen) belum memenuhi kriteria, sementara 6 data (0,29 persen) masih dalam proses verifikasi.

Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tercatat 1.978 pendaftar, terdiri atas 824 keluarga (41,66 persen) berpotensi layak, 1.148 keluarga (58,04 persen) belum memenuhi kriteria, dan 6 data (0,30 persen) masih menjalani proses verifikasi.

Sekda Susila juga meminta seluruh camat, perbekel, perangkat desa, serta OPD terkait agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga proses registrasi dapat berjalan optimal selama masa pelaksanaan pilot project. Keakuratan data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif dan berkeadilan.

Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Tabanan optimistis mampu menyukseskan pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial sebagai bagian dari reformasi tata kelola bantuan sosial nasional. Pendataan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi diharapkan mampu memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin transparan, adaptif, dan berbasis data. (bgn020)26070814

Tabanan, Baliglobalnews

Polres Tabanan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan serta Forkompinda setempat melakukan program penanaman jagung serentak satu juta hektar di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan Swasembada Pangan Tahun 2025. Kegiatan penanaman jagung dilaksanakan di Subak Bantas, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Tabanan, pada Selasa (21/1/2025)

Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma menjelaskan bahwa rangkaian acara perdana penanaman jagung serentak 1 juta hektar, untuk di Kabupaten Tabanan merupakan tindak lanjut bagian dari upaya mendukung program Kapolri bersama Kementerian Pertanian.

“Dalam aksi penanaman bibit jagung satu juta hektar di seluruh Indonesia hari ini. Kami pun di sini, di wilayah Kabupaten Tabanan melaksanakan juga bagian dari bentuk mendukung program Presiden mengenai ketahanan pangan. Dengan menggandeng TNI, Pemda Tabanan dan kelompok tani di Kecamatan Marga, bersama-sama menanam bibit jagung di subak bantas,” ujarnya.

AKBP Chandra Citra Kesuma menambahkan, penanaman jagung serentak 1 juta hektar secara nasional, di Kabupaten Tabanan untuk bibit pohon jagung ini ditanam di tanah seluas 30 are. Sedangkan untuk target di tahun ini, akan difokuskan di wilayah Selemadeg Timur (Seltim), dengan target penanaman jagung seluas 1.000 hektar.

“Penanaman akan dimulai pada bulan Juni atau Juli, disesuaikan dengan kondisi cuaca dan tanah. Saat ini, lahan seluas 1.000 hektar tersebut masih ditanami padi, kemudian akan dilanjutkan dengan penanaman jagung. Perawatan lahan seluas satu hektar tersebut akan disubsidi oleh Kementerian Pertanian,” katanya.

Sementara Sekda Tabanan I Gede Susila menyampaikan kehadiran dalam rangkaian acara penanaman jagung serentak satu juta hektar sebagai wujud Pemerintah Tabanan mendukung program Presiden tentang ketahanan pangan. “Dari target penanaman jagung serentak 1 juta hektar, Polri menargetkan 5 juta ton jagung di tahun 2025. Sedangkan di Tabanan untuk tahun Tabanan menargetkan 1000 hektar,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Tabanan I Made Subagia menjelaskan bahwa bibit jagung disediakan dari program pemerintah dengan rata-rata 15 kilogram per hektar. Jagung yang ditanam di Selemadeg Timur nanti akan difokuskan untuk pakan ternak, sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. Sementara di Marga, jagung akan ditanam secara kolaboratif. “Ada jagung yang untuk pakan ternak dan ada pula yang untuk konsumsi yaitu jagung manis,” katanya. (bgn020).25012115