Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada Senin (10/8/2026).

Salah satu rumah yang ditinjau milik Ni Wayan Pageh (56), warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi kehidupan Pageh yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Sebagai ibu sekaligus kepala keluarga, Pageh menghidupi dan membesarkan tiga anaknya, yakni Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa.

Pageh merupakan salah satu penerima Program BSPS dari Pemerintah Pusat dengan nilai bantuan Rp20 juta. Pekerjaan bedah rumah mulai dilaksanakan 1 Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026. Perbaikan rumah meliputi peningkatan kualitas rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, dan jendela. Selain bantuan pemerintah, pembangunan rumah tersebut juga didukung dana swadaya masyarakat Rp4,088 juta.

Di Kelurahan Tonja, selain Ni Wayan Pageh, terdapat empat calon penerima bantuan BSPS lainnya, yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara. Secara keseluruhan, Provinsi Bali pada 2026 mendapat alokasi Program Bedah Rumah dari Kementerian PKP 4.184 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Dari jumlah tersebut, 1.113 unit menyasar wilayah perdesaan, 2.812 unit wilayah pesisir, dan 259 unit wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, melaporkan alokasi tersebut mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan 2025. Pada tahun anggaran 2025, Bali hanya memperoleh alokasi sebanyak 31 unit. Dengan demikian, alokasi Bedah Rumah Bali pada 2026 meningkat lebih dari 13 persen dibandingkan 2025.

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan agar pelaksanaan program Bedah Rumah dilakukan secara transparan dan tidak disalahgunakan. “Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta kepada Bapak Sekda Provinsi Bali untuk mengoordinasikan program ini dengan Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Bali,” katanya.

Maruarar juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan program yang merupakan bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. “Kemudian kepada TNI/Polri, kami meminta agar dikawal program strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” katanya. (*/bgn003)26081104

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penekanan itu disampaikan Sekda Dewa Made Indra pada upacara peringatan HUT ke-76 Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tahun 2026 di Halaman Kantor Satpol PP Provinsi Bali pada Rabu (6/5/2026).

Kepada sejumlah wartawan, Sekda Indra menyampaikan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah membantu kepala daerah dalam memastikan Perda dan Perkada dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam penerapan berbagai produk hukum tersebut, kata dia, di lapangan kerap ditemukan pelanggaran yang dipicu oleh banyak hal. “Pelanggaran bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, petugas Satpol PP diminta tidak hanya fokus pada upaya penertiban, tetapi juga diharapkan mampu memberikan edukasi dan pembinaan. “Harapan kami, saat turun ke masyarakat untuk penegakan Perda maupun Perkada, petugas mengedepankan pendekatan humanis yang artinya saling menghormati nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Selain itu, petugas Satpol PP juga ditekankan untuk selalu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi konflik horizontal akibat pendekatan yang kurang tepat.

Sementara Menteri Dalam Negeri dalam sambutan yang dibacakan Sekda Indra menyampaikan bahwa Satpol PP dan Satlinmas saat ini telah menginjak usia yang sangat matang. Usia ini diharapkan tidak hanya dilihat sebagai sebuah angka, melainkan menjadi pengingat bahwa dua organisasi ini harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Mendagri menilai sejauh ini kehadiran Satpol PP dan Satlinmas tetap mampu memberikan rasa aman dan nyaman di ruang publik. Satpol PP berperan memastikan bangunan gedung memenuhi perizinan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam perda, sementara Satlinmas aktif menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga perkotaan. Bahkan, dalam kondisi dan situasi tak terduga, peran Satpol PP dan Satlinmas juga dirasa sangat nyata. Hal ini terlihat dari penanganan bencana di sejumlah daerah. “Atas kepedulian dan pengabdian luar biasa ini, kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas,” pungkasnya. (*/bgn003)26050605

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk dipenuhi. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Rapat Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi terkait pelayanan kesehatan untuk peserta JKN di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (11/6/2025).

Namun, dalam perkembangannya, pelayanan kesehatan JKN menghadapi berbagai kendala dan persoalan. Di antaranya jumlah kepesertaan dan peserta aktif yang belum maksimal, pelayanan kesehatan di rumah sakit yang kurang memadai, serta masih maraknya pelanggaran (fraud). “Ini tugas kita bersama untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN,” katanya.

Dewa Made Indra menyampaikan bahwa ke depannya jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk pembayaran JKN (BPJS PBI) juga akan semakin berkurang. Kabupaten/kota terus melakukan penyisiran sehingga dana yang dibayarkan oleh daerah akan semakin menurun. “Ini tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana agar melalui forum ini kita terus melakukan ikhtiar untuk mengampanyekan agar masyarakat secara bertahap menjadi peserta mandiri,” jelasnya.

Menurut dia, saat ini pemerintah masih banyak menanggung biaya JKN bagi masyarakat yang tergolong mampu. Dia menegaskan bahwa ke depannya fokus pemerintah adalah hanya untuk masyarakat yang benar-benar tergolong miskin.

Sementara Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, menyampaikan bahwa hingga bulan Juni 2025, cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Provinsi Bali mencapai 99,13% dengan kepesertaan aktif 85,69%. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) tertinggi di Provinsi Bali terdapat pada peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

“Dari sembilan kabupaten/kota, masih terdapat dua pemda yang belum mencapai UHC 98%, yaitu Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Selain itu, terdapat satu kabupaten dengan tingkat peserta aktif di bawah 80%, yaitu Kabupaten Buleleng,” jelasnya.

Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Bali. Dewa Made Indra meminta agar penurunan UHC tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial PPPA dan Disnaker ESDM Provinsi Bali bersama BPJS Kesehatan Wilayah XI Bali. (*/bgn003)250611

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan dukungan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam menyukseskan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Penegasan itu disampaikan Sekda Dewa Made Indra saat menerima Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Bobby Kusuma di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (15/5/2025). Pertemuan yang menghadirkan Sekda dan OPD terkait dari kabupaten/kota se-Bali mengagendakan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyampaian dukungan pemerintah daerah untuk kelancaran program ini.

Sekda Dewa Indra dalam arahannya menegaskan, program MBG menjadi atensi serius dari jajaran Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota. Bahkan, pasca turunnya SE Mendagri Nomor: 500.12/2119/SJ Tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dia banyak mendapat pertanyaan dari pemerintah kabupaten/kota se-Bali. “Banyak pertanyaan, bagaimana penganggaran, besaran dan pedoman umumnya. Sementara di SIPD, kode rekeningnya belum tercantum,” ujarnya. Sebagai jalan tengah, sementara ini pemerintah daerah menyiapkan dukungan penganggaran di pos belanja tak terduga. Oleh sebab itu, kedatangan Staf Ahli BGN diharapkan memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan dari pemerintah kabupaten/kota.

Selain anggaran, Pemprov dan Kabupaten/Kota juga telah menyiapkan lahan yang akan digunakan pembangunan SPPG. “Terkait dengan dukungan lahan, saat ini tim dari BPKAD Bali turun ke lapangan untuk mengecek lokasi. Ini adalah dukungan konkret kami untuk mengoptimalkan program MBG,” ujarnya. Selain MBG, Bali juga mendukung pelaksanaan dua program prioritas lainnya yaitu koperasi merah putih dan sekolah rakyat.

Staf Ahli Kepala BGN Bobby Kusuma menyampaikan bahwa ia diutus turun ke daerah untuk menindaklanjuti SE Mendagri Tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG. “Ini adalah provinsi ke-4 yang saya kunjungi. Kami datang untuk mendapatkan informasi detail tentang dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya seraya menambahkan bahwa kawasan Jawa Bali menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG. Ditambahkan olehnya, dengan dukungan dari pemerintah daerah, BGN akan membangun 1.524 SPPG di seluruh daerah. Dengan catatan, tiap kabupaten/kota minimal punya 3 atau 4 SPPG dengan prioritas wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Bobby sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan jajaran Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk menyukseskan program MBG. “Dukungan ini sangat berarti untuk mengoptimalkan pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan gizi dan mencegah stunting ini,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, sekda atau perwakilan dari kabupaten/kota secara bergiliran menyampaikan progres dukungan penyiapan lahan untuk pembangunan SPPG. Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa di sejumlah kabupaten/kota telah memiliki SPPG mandiri. Sekda Dewa Indra minta usulan lahan dari kabupaten/kota segera dikompilasi agar bisa disampaikan ke BGN untuk verifikasi. (*/bgn003)25051510