Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 di Hotel The Meru, Sanur, pada Selasa (2/12/2025).

Sekda Bali menegaskan bahwa sinergitas seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam memperkuat perekonomian Bali agar tetap tangguh, mandiri, dan inklusif di tengah dinamika serta tantangan ekonomi global maupun regional.

Sekda Bali menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi Bali harus mengedepankan daya tahan dalam menghadapi berbagai guncangan, sekaligus memiliki kemampuan untuk tumbuh berkelanjutan dengan mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya daerah. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

Dia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditargetkan tinggi, tetapi juga harus berkualitas, berdaya tahan, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan struktur perekonomian daerah menjadi penting mengingat perekonomian Bali yang masih didominasi sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap faktor keamanan, ancaman penyakit, serta bencana alam. Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan pariwisata yang inklusif serta diversifikasi sektor ekonomi di luar pariwisata.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa pertemuan tahunan Bank Indonesia merupakan rangkaian kegiatan tahunan Bank Indonesia yang juga dilaksanakan secara nasional sebagai wadah strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.” Tema tersebut menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, mendukung hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas pembiayaan serta pendalaman pasar keuangan, dan mempercepat transformasi ekonomi. (*/bgn003)25120204

Denpasar, Baliglobalnews

Di penghujung tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi sebagai provinsi dengan predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi dengan nilai 96,94, kategori A (zona hijau), dari Ombudsman RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, kepada Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam acara Penyampaian Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Inna Bali Heritage, Jalan Veteran, Denpasar, pada Selasa (10/12/2024).

Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas sinergi serta komitmen semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal di Provinsi Bali, yang telah bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. “Hal yang menggembirakan, seluruh kabupaten/kota berada pada zona hijau 100%, dengan skor tertinggi (A). Pemprov Bali juga masuk peringkat 5 besar nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” katanya.

Sekda Dewa Indra mengatakan meskipun hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan skor tertinggi (A) serta tidak ada yang berada pada zona kuning dan merah, hal ini bukan berarti kita boleh berpuas diri atas layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Penilaian yang diberikan oleh Ombudsman merupakan salah satu instrumen yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk mengevaluasi layanan publik, baik dari segi standar pelayanan, kompetensi pelaksana layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, pengawasan, maupun pengelolaan pengaduan. Namun, penilai sesungguhnya atas layanan publik kita adalah masyarakat.

“Penilai sesungguhnya dari layanan publik kita adalah penerima manfaat, yaitu masyarakat. Merekalah yang merasakan kualitas layanan kita. Oleh karena itu, raihan penghargaan ini harus menjadi pendorong untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memberikan layanan publik terbaik,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki tren kenaikan skor yang signifikan sejak 2021. Pemerintah Provinsi Bali berhasil mempertahankan kategori A (tertinggi) dari tahun 2022 hingga 2024. Tidak hanya Pemprov Bali, seluruh kabupaten/kota juga menunjukkan tren kenaikan skor signifikan sejak 2021. Pada tahun 2024, skor rata-rata kabupaten/kota di Bali mencapai 96,79, di atas rata-rata nasional.

“Ini menunjukkan komitmen serta sinergi yang kuat dari seluruh stakeholder di Provinsi Bali untuk selalu memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat. Hal ini sangat kami apresiasi, dan kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Dalam acara yang turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, jajaran instansi vertikal di Provinsi Bali, serta bupati/wali kota se-Bali, juga diserahkan penghargaan kepada jajaran vertikal serta kabupaten/kota atas raihan predikat prestasi tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (bgn003)24121014