Badung, Baliglobalnews

Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 1 Tahun 2021, Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Badung terus melakukan himbauan di sejumlah tempat yang akan menjadi sasaran Operasi Kontijensi Aman Nusa II tahun 2021. Sabtu, (09/1) pagi pukul 07.00 wita.

Kasat Lantas Polres Badung Iptu Ni Putu Meipin Ekayanti, SH menjelaskan, bahwa himbauan ini bertujuan untuk menekan peningkatan kasus virus Corona  covid -19 di kabupaten Badung yang manjadi prioritas Pemerintah selain Kota Denpasar

Seperti kegiatan yang dilaksanakan pagi ini di Pasar Kuwum, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung ini, masih ada masyarakat menggunakan masker yang tidak sesuai anjuran pemerintah yakni tidak menutup lubang hidung atau mulutnya alias menggunakan masker di dagu.

Kegiatan himbauan yang dipimpin PS. Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Badung Aiptu I Putu Ariasa ini banyak dapat sambutan simpati dari masyarakat. Pasalnya selain ramah ia juga membawakannya dengan banyolan atau lelucon.

Tidak saja ia memberikan himbauan berupa Prokes dirinya juga menghimbau masyarakat menggunakan helm SNI saat mengendarai kendaraan.

“Ingat Helmmu keselamatanmu, maskermu, sehat kita bersama,” Tandasnya.(bgn122)21010904

Denpasar, Baliglobalnews

Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Khusus untuk udara, harus terlebih dahulu mengisi e-HAC Indonesia.

Demikianlah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Perubahan Ketentuan Surat Edaran Gubernur Nomor 01 Tahun 2021, pada Jumat, Sukra Wage, Wayang (8/1) dan ditujukan langsung kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat se-Bali, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

Perubahan Ketentuan Surat Edaran Gubernur Nomor 01 Tahun 2021 yang dilakukan Gubernur Koster atas dasar adanya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021, tanggal 6 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, dan merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Sehubungan dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 01 Tahun 2021 tgl 8 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, mengalami perubahan pada Butir 2 huruf c, yang semula menyatakan, bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, selanjutnya Dirubah menjadi, Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan,” jelas Gubernur Koster seraya menyatakan untuk Ketentuan selain butir 2 huruf c, tidak mengalami perubahan. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai penutup, Gubernur Bali langsung menembuskan Perubahan Ketentuan Surat Edaran Gubernur Nomor 01 Tahun 2021 ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Perhubungan RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri BUMN RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta (sebagai laporan), Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jakarta (sebagai laporan), dan Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali. (bgn003)21010902

Jembrana, Baliglobalnews

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali No. 2021 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya menegakkan implementasi SE tersebut. Untuk itu, pengawasan terus diintensifkan di pintu-pintu masuk Bali.

Demikian dijelaskan oleh Kasat Pol PP Pemprov Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Denpasar, Selasa (29/12).

Darmadi menyebutkan Satpol PP yang bertugas mengecek di pintu-pintu masuk Bali juga melibatkan unsur TNI/Polri dan petugas di pintu masuk Bali. “Seperti halnya yang dilaksanakan pada Senin (28/12) kemaren. Petugas kami bersama dengan TNI/Polri dan KKP turun langsung mengecek penerapan SE Gub no 2021 tersebut di Pos Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Lab Klinik Kimia Farma Pelabuhan Gilimanuk – Jembrana,” katanya.

Hasilnya, dia melanjutkan penumpang yang tidak membawa persyaratan untuk masuk ke Bali berupa rapid antigen diarahkan untuk melakukan pemeriksaan di Lab Klinik Kimia Farma. “Dari 476 penumpang yang melaksanakan pemeriksaan rapid antigen, 474 di antaranya negatif dan 2 lainnya positif,” katanya seraya menyampaikan jika penumpang yang positif diserahkan ke KKP agar segera dipulangkan ke tempat asalnya.

Dia menegaskan selama SE Gubernur berlaku dari tanggal 18 Desember 2020 hingga hingga 4 Januari 2021, maka untuk perjalanan darat, surat rapid antibodi sudah tidak berlaku. Seperti di temukan di lapangan, terdapat satu bus dengan 180 penumpang yang hanya mengantongi surat rapid antibodi. “Sesuai aturan kami arahkan untuk melaksanakan rapid antigen di Lab Klinik Kimia Farma. Namun, karena mereka menolak maka dengan terpaksa mereka harus dipulangkan,” bebernya.

Penegakan SE Gub Bali no 2021 tersebut, kata dia, semata-mata dilakukan untuk melindungi masyarakat Bali dari ancaman penyebaran Covid-19. “Seperti yang kita ketahui trend penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini memang cenderung naik, tidak hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia. Maka sesuai dengan arahan pusat, pengetatan ini perlu dilaksanakan menyusul libur panjang,” katanya.

Selain implementasi SE Gubernur tersebut, petugas gabungan juga memonitoring pelaksanaan protocol kesehatan sesuai dengan Pergub Bali no 46 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. “Petugas kami di pelabuhan tidak menemukan pelanggaran prokes. Semua memakai masker, hanya ada sekitar 6 orang yang tidak memakai masker dengan benar dan sudah ditegur secara lisan,” jelasnya.

Darmadi berharap dengan berbagai upaya dan kerjasama semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah penyebaran virus berbahaya ini bisa ditekan. “Sembari kita menunggu vaksin, hal yang harus kita lakukan saat ini adalah taat terhadap prokes, serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jika semua sudah menjalankan, kami yakin bisa menekan penyebaran Covid-19 terutama di Bali,” tandasnya. (bgn003)20122905