Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar menggelar Pelatihan Pengelolaan Destinasi Wisata yang dilaksanakan di Gedung Dharma Negara Alaya pada Selasa (20/5/2025). Pelatihan yang dibuka Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian I Gusti Ayu Ngurah Raini bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang pengelolaan destinasi wisata kepada pada pengelola wisata di daerah Kota Denpasar. Dimana, kegiatan tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata di Kota Denpasar.

Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, I Gusti Ayu Ngurah Raini mengatakan Pemkot Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata. Dimana, salah satunya yaitu pada pelaksanaan pelatihan yang kami tujukan bagi para pelaku pengelolaan destinasi, termasuk desa wisata dan daya tarik wisata. “Kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan praktis, wawasan kepariwisataan, prinsip-prinsip pengelolaan destinasi, serta pemanfaatan teknologi informasi pada promosi wisata agar kedepannya dapat bersaing secara nasional maupun internasional,” katanya.

Sementara Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata I Gusti Agung Komang Widnyana mengatakan bahwa pelaksanaan ini merupakan program tahunan yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar. “Yang mana tahun ini kami memfokuskan pada pelatihan pengelolaan destinasi wisata dengan menyasar para pengelola wisata yang ada di Kota Denpasar,” ujarnya.

Dia mengatakan pada pelatihan kali ini dilaksanakan selama tiga hari yakni tanggal 20 hingga 22 Mei 2025 dilaksanakan di Gedung Dharma Negara Alaya dan di The Grand Lagunas yang diikuti sebanyak 25 orang termasuk pengelola desa wisata serta daya tarik wisata. Pada pelaksanaan kali ini, pihaknya mengundang sebanyak enam orang narasumber dari berbagai instansi seperti Akademisi Universitas Udayana, Putri Bali, Forkomdewi Provinsi Bali, Inspektorat Kota Denpasar, serta Polresta Kota Denpasar. “Tentu kami berharap dengan dilaksanakannya pelatihan pengelolaan destinasi wisata ini ke depannya dapat meningkatkan kualitas serta kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar,” pungkasnya. (*/bgn003)25052010

Mangupura, Baliglobalnews

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) konstruksi, preferensi harga, serta e-katalog konstruksi, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung kembali menggelar pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana tugas PPK pekerjaan kontruksi dan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Badung, pada Selasa (2/4/2024) dan Rabu (27/3/2024).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Gede Arjana, yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung  menyampaikan pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan melalui katalog elektronik apabila sudah ada barang atau jasa di pasar katalog elektronik. Apabila belum tersedia barulah dipilih metode pengadaan lain melalui penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat dan tender. Para insan PBJ wajib membuat analisis pasar yang memadai atas tidak dipilihnya PBJ melalui katalog elektronik.

Pada Rabu, 27/3/2024 dilaksanakan pembinaan dengan perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) konstruksi, preferensi harga. Materi ini dibawakan oleh Fasiltator LKPP, Indrani Dharmayanti yang kesehariannya bertugas di Politeknik APP Jakarta Badan Pengembangan Sumberdaya Industri Kementrian Perindustrian RI. Dalam pembahasan ini disampaikan tata cara dalam perhitungan TKDN pekerjaan konstruksi dan pemberlakuan Preferensi Harga melalui perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) pada tender pekerjaan konstruksi.

Dia menyampaikan sesuai dengan ketentuan tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota merealisasikan PBJ melalui katalog atas PBJ Barang/Jasa perlu dilakukan upaya untuk mencapai target tersebut melalui katalog pekerjaan konstruksi, apabila mengandalkan pengadaan barang saja maka sangat mustahil angka prosentase tersebut dapat dicapai.

Dia menegaskan PBJ melalui katalog elektronik harus memperhatikan terpenuhinya prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan khususnya prinsip bersaing dan adil harus mendapat ruang yang memadai dalam PBJ katalog elektronik. Langkah yang perlu diambil para insan PBJ dalam memenuhi prinsip tersebut adalah memilih metode mini kompetisi dalam pelaksanaannya. Meskipun pada tahap saat ini masih diizinkan metode negosiasi, namun metode ini diduga menghilangkan prinsip bersaing dan prinsip adil dalam PBJ.

Ditemui usai memberikan sambutan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung, Ida Bagus Gede Arjana menyampaikan ingin ke depan agar apa yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi target-target persentase belanja barang dan jasa itu dapat terpenuhi apabila dipahami perhitungan tingkat kandungan produksi dalam negeri terhadap produk jasa konstruksi yang akan kita butuhkan atau disiapkan oleh penyedia, karena sebagian besar untuk paket-paket pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2023 ini yang besar itu adalah paket pekerjaan konstruksi.

“Sehingga sangat dibutuhkan sekali para PPK, pelaksana tugas PPK untuk memahami dan menguasai teknik perhitungan belanja barang dan jasa kaitannya dengan belanja jasa konstruksi. Juga memastikan barang dan jasa untuk konstruksi itu sudah ada di e-katalog. Sehingga memudahkan ke depannya belanja melalui e-katalog,” katanya.

Sementara Direktur Pengembangan Pasar Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ( LKPP) Yulianto Prihhandoyo mengapresiasi Pemkab Badung yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. “Penting hari ini kami bisa menyampaikan up-date kebijakan LKPP pusat dan sekaligus tadi kami banyak mendengar kesulitan-kesulitan yang didapat temen-temen PBJ di Pemkab Badung. Informasi ini tentu penting bagi kami untuk kami formulasikan ke depan bisa kami cari solusinya,” ujarnya.

Acara ini dihadiri juga Pejabat Pelaksana Tugas PPK di 8 Perangkat Dinas Pengampu Kegiatan Kontruksi dan Jabatan Fungsional Pengelola di Bagian PBJ Badung. (bgn003)24040301

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan Kementerian Kesehatan terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan sejumlah fasilitas penunjang pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

“Mengenai penyiapan vaksinasi, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai penyiapan mulai dari sumber daya manusianya kemudian fasilitas sarana dan prasarana dan melakukan simulasi-simulasi untuk melancarkan bila saatnya vaksinasi nanti dilaksanakan,” kata Terawan di Kantor Presiden  di Jakarta, Senin.

Terawan menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat kabinet terbatas dengan topik “Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Kemudian juga melakukan simulasi-simulasi mengenai bagaimana pendistribusiannya. Semuanya detail supaya kita tahu betul apa yang harus dilengkapi, apa yang harus dikerjakan supaya di saat pelaksanaannya tidak terjadi hambatan maupun perlambatan,” ungkap Terawan.

Simulasi imunisasi vaksin COVID-19 sudah dilakukan pada Rabu (18/11) di Puskesmas Tanah Sereal “Harapan Keluarga” kota Bogor yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Ini akan kami terus laksanakan secara rutin dan terus-menerus supaya tidak terjadi gangguan dan bisa berjalan dengan lancar. Kami menyiapkan semua sarana prasarananya dan mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik bila nanti tiba waktunya kita melaksanakan vaksinasi,” ungkap Terawan.

Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus memenuhi khasiat keamanan dan efektivitas.

“Sehingga itu menjadi komitmen BPOM untuk terus menjaga, menganalisis pada waktunya dan sekarang proses itu sedang berjalan. BPOM akan memberikan Emergency Use Authorization (EUA) pada waktunya,” tambah kata Penny.

Menurut Penny, saat ini data-data sedang dianalisis.

“Walau uji klinis sudah selesai dan alhamdulillah aspek keamanan dalam uji klinis, pantauannya baik. Aspek mutu dari vaksin Sinovac juga baik,” ungkap Penny.

Saat ini menurut Penny, BPOM sedang menunggu proses analisis sehingga aspek keamanan dan efikasi bisa didapatkan.

Pemerintah Indonesia diketahui sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma.

Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020 dan sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.

Bio Farma diminta untuk mulai menyiapkan vaksin COVID-19 siap edar sebanyak tiga juta dosis mulai November 2020 tapi penggunaannya tetap menunggu persetujuan dari BPOM.

BPOM bertugas untuk mengeluargakan Emergency Use Authorization (EUA) yang menyatakan vaksin aman untuk diproduksi dan disuntikkan kepada masyarakat. Tahapan tersebut menurut memerlukan waktu sekitar 3 minggu.

Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.

Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021. (bgn123)20112309