Singasana, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tabanan melaksanakan sosialisasi sejumlah regulasi daerah sebagai upaya memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan peraturan daerah di tingkat desa di Kantor Camat Kerambitan pada Senin (31/8/2026).

Kegiatan yang menyasar perbekel, bendesa adat, dan pekaseh se-Kecamatan Kerambitan tersebut membahas empat peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Kegiatan ini juga disinergikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada unsur pemerintahan desa dan masyarakat mengenai ketentuan perizinan, tata ruang, ketertiban umum, hingga persetujuan bangunan gedung.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tabanan I Putu Agus Hendra Manik Mastawa mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan unsur pemerintahan desa dan desa adat terkait implementasi peraturan daerah di lapangan. “Melalui kegiatan ini kami ingin menyamakan persepsi terkait pelaksanaan peraturan daerah, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi dan komunikasi antara Satpol PP dengan perbekel, bendesa adat, maupun pekaseh perlu terus diperkuat. Langkah tersebut penting untuk memastikan berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami mohon secara aktif menjalin koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Perbekel, Bendesa Adat, termasuk Pekaseh. Apabila dipandang ada penyimpangan terhadap pelaksanaan perda di lapangan, mohon segera informasikan kepada Satpol PP,” katanya.

Dia mencontohkan salah satu bentuk pelanggaran yang perlu mendapat perhatian bersama adalah pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan sempadan, seperti sempadan sungai maupun sempadan pantai. “Apapun yang terjadi di wilayah yang sekiranya bertentangan dengan perda, mohon informasikan kepada Satpol PP. Selanjutnya kami akan meneruskan kepada Tim Penegakan Perda Kabupaten untuk bersama-sama melakukan peninjauan ke lapangan,” katanya.

Sementara DPMPTSP Kabupaten Tabanan yang diwakili Endah Setyaningsih selaku Jabatan Fungsional (JF) Penata Perizinan Ahli Madya mengingatkan para Perbekel untuk turut menyampaikan informasi terkait pentingnya memastikan status dan peruntukan lahan sebelum masyarakat melakukan pembangunan. “Mohon kepada para perbekel agar menginformasikan kepada seluruh masyarakat di desa, sebelum membangun pastikan cek ITR terlebih dahulu ke Mall Pelayanan Publik. Hal ini penting untuk memastikan status lahan dan peruntukan bangunannya,” katanya.

Dia menyampaikan Kabupaten Tabanan saat ini telah memiliki tiga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan kemudahan dalam proses perizinan berusaha.

Untuk mendukung pelayanan dan pengaduan masyarakat, kata dia, DPMPTSP Kabupaten Tabanan juga menyediakan saluran komunikasi. Masyarakat dapat menghubungi 081285612175 untuk pelayanan perizinan dan 081337962486 untuk pengaduan perizinan.

Sementara Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Tabanan Ni Gusti Agung Made Widiastari menekankan pentingnya pembangunan, khususnya perkembangan industri properti, tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. “Perkembangan industri properti harus mengacu pada rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang untuk memastikan optimalisasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta sinergitasnya terhadap infrastruktur yang telah ada di daerah,” katanya. (*/bgn003)26083111

Tabanan, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerjunkan tim khusus Buru dan Sapa untuk mencegah munculnya bangunan tak berizin, khususnya di Kecamatan Kediri. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada Senin dan Selasa, 6-7 Oktober 2025.

Tim gabungan yang melibatkan unsur Satpol PP, perangkat daerah terkait, serta Pemerintah Kecamatan Kediri ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan pembangunan di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan daerah dan kelengkapan perizinan yang berlaku. Dari hasil peninjauan di lapangan, ditemukan adanya pembangunan guest house di Banjar Batan Buah, Desa Beraban, yang belum dapat menunjukkan dokumen perizinan yang dimiliki. Tim juga meninjau kegiatan penataan lahan dan pembangunan tiga unit rumah di Banjar Dauh Yeh, Desa Kaba-Kaba, serta kegiatan penataan lahan di Banjar Juntal, Desa Kaba-Kaba. 

Dalam kegiatan tersebut, tim berkoordinasi langsung dengan Camat Kediri dan bertemu dengan para pekerja di lokasi untuk memberikan arahan. Sebagai tindak lanjut, para pemilik proyek diminta hadir ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan pada Kamis (9/10/2025) guna melakukan klarifikasi dan melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja I Gede Sukanada menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan ini merupakan langkah preventif sekaligus edukatif dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

Menurut Sukanada, Satpol PP tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendekatan persuasif agar masyarakat memahami pentingnya perizinan sebelum memulai kegiatan pembangunan. “Kami tidak hanya melakukan penindakan, tetapi lebih mengedepankan pembinaan dan dialog agar masyarakat memahami pentingnya perizinan sebelum melakukan kegiatan pembangunan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani,” ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa Satpol PP Kabupaten Tabanan akan terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Tabanan. “Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan melengkapi perizinan dan mengikuti aturan yang berlaku. Pembangunan yang tertib adalah pondasi menuju Tabanan yang berdaya saing dan harmonis,” katanya.

Melalui kegiatan Buru dan Sapa ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan agar setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan tatanan sosial di wilayah Kabupaten Tabanan. (bgn020)25100810

Tabanan, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tabanan menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait aktivitas anak punk yang mengamen di seputaran simpang Gerokgak, Tabanan. Sebagai upaya menjaga ketertiban di ruang publik, petugas Satpol PP kembali menertibkan sekelompok anak punk, pada Minggu (27/4/2025).

Kepala Satpol PP Tabanan I Gede Sukanada mengatakan dalam penertiban tersebut pihaknya berhasil mengamankan delapan anak punk untuk dibina. “Kemarin kami berhasil kembali menertibkan 8 anak punk terdiri dari 2 perempuan dan 6 laki-laki, mereka masuk ke Bali dengan menyelinap dari truk kontainer yang masuk ke Jalur Gilimanuk,” ujarnya ketika dimintai konfirmasi pada Senin (28/4/2025).

Gede Sukanada mengakui bahwa permasalahan anak punk yang kembali turun ke jalan menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya, meskipun pembinaan dan edukasi rutin telah dilakukan. “Patroli dan pembinaan rutin kami lakukan. Namun, faktanya ada saja dari mereka yang kembali mengajak teman baru untuk melakukan aktivitas pengamen seperti biasanya,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa keberadaan anak punk di jalanan, terutama di jalur strategis dan kawasan wisata seperti Tabanan, dinilai dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. “Oleh karena itu, kami selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa terus diperkuat untuk mencari solusi yang lebih efektif,” katanya.

Menyikapi permasalahan ini, Gede Sukanada menyampaikan bahwa pihaknya akan mengusulkan permasalahan ini saat rapat koordinasi dengan pihak provinsi pada Selasa (29/4/2025) untuk membahas penanganan gangguan ketertiban umum, khususnya terkait aktivitas gepeng di jalan nasional wilayah Tabanan. “Harapan kedepan itu yang notabene tanpa identitas Itu tidak boleh masuk Bali dan tentunya harus ada penjaringan di perbatasan penyeberangan di Gilimanuk – Ketapang,” pungkasnya. (bgn020)25042812

Tabanan, Baliglobalnews

Maraknya aktivitas pengamen dan badut di sejumlah ruas jalan di Tabanan tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga meresahkan masyarakat. Menanggapi keluhan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tabanan pun turun langsung untuk menertibkan mereka.

Kepala Satpol PP Tabanan I Gede Sukanada mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan kepada para pengamen dan badut di beberapa titik di kecamatan Tabanan. “Kami memberikan pengertian kepada mereka bahwa aktivitas yang mereka lakukan dapat mengganggu ketertiban umum,” ujarnya pada Rabu (29/1/2024).

Selain memberikan pembinaan, Satpol PP juga berkoordinasi dengan pihak desa dan kepolisian untuk mencari solusi jangka panjang. “Kami akan terus memantau situasi dan melakukan tindakan tegas jika ada pelanggaran,” katanya.

Sukanada mengakui bahwa laporan mengenai keberadaan pengamen di lampu lalin Desa Gubug hingga perempatan Gerokgak, Kecamatan Tabanan, memang benar. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembinaan hingga patroli rutin. Namun, belum sepenuhnya membuahkan hasil. “Kami sudah melakukan upaya dalam 3 bulan terakhir bahkan patroli siang malam. Karena Tabanan menjadi jalan trans nasional. Tentu sangat mudah mereka turun,” katanya.

Gede Sukanada menyatakan koordinasi tidak hanya dilakukan dengan perangkat desa dan kepolisian, tetapi juga melibatkan Dinas Sosial untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. “Sudah kami koordinasi khususnya memulangkan mereka. Kuncinya sebenarnya di penyeberangan,” katanya.

Dia menyebutkan penindakan dan pembinaan telah dilakukan sejak akhir tahun 2024 dan awal 2025. Namun, karena posisi Tabanan sebagai jalur perlintasan nasional, terutama antara Bali dan Jawa, hal ini menjadi tantangan tersendiri. “Sejak akhir tahun dan awal tahun, kami melakukan pembinaan dan penyisiran. Tabanan kan akses jalan trans nasional, berbeda jika tidak. Tapi kami upayakan untuk tetap menjaga situasi dan menindaklanjuti keresahan masyarakat Tabanan,” katanya. (bgn020)25012909

Tabanan, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tabanan menertiban spanduk bakal calon kepala daerah (cakada) di sepanjang jalur utama Kabupaten Tabanan pada Rabu (28/8/2024). Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, langsung diimplementasikan dengan penertiban spanduk di berbagai titik strategis.

Kepala Satpol PP I Gede Sukadana mengatakan penertiban dilakukan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame. “Banyak spanduk yang melanggar aturan, seperti dipasang di tempat yang tidak semestinya. Kami melakukan penertiban untuk mensukseskan proses pelaksanaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berlangsung mulai kemarin sampai, Kamis (29/8/2024),” ujarnya.

Dalam penertiban yang dilakukan mulai dari Simpang Kantor DPRD Tabanan, Kantor Bupati, hingga Jalan Gajah Mada. Satpol PP berhasil menurunkan 19 baliho, 2 spanduk, dan 1 banner. baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. “Kami akan terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala,” tegas Sukadana.

Sukadana mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan kampanye. “Yang pasti, kami berkomitmen untuk memastikan pendaftaran Paslon Pilkada agar berjalan lancar dan damai,” katanya. (bgn020)24082812

Tabanan, Baliglobalnews

Satpol PP Kabupaten Tabanan membentuk Jaringan Siaga (Jaga) Tabanan, sebagai upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, bahkan mengurangi serta mencegah dampak bencana. Pembentukan dimulai di Kecamatan Kerambitan pada Selasa (15/11/2022).

Kesepakatan kerjasama itu dilakukan dengan beberapa komponen masyarakat, di antaranya dengan Forum Perbekel Kecamatan Kerambitan, Majelis Alitan Kerambitan dan juga Orari Korcam Kerambitan.

Kepala Satpol PP Tabanan, I Gede Sukanada, mengatakan Jaringan Siaga Tabanan adalah metigasi Trantib berbasis masyarakat dalam mewujudkan rencana pengembangan kawasan pariwisata desa wisata terintegrasi di Kecamatan Kerambitan.

“Kesepakatan ini adalah suatu wujud akan kepedulian bersama didalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kerambitan, dengan melibatkan komponen elemen masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal ini, kata dia, juga melibatkan pecalang di masing-masing desa adat dalam kewilayahan Kerambitan serta linmas yang ada di setiap desa. Selain itu, menurut Sukanada, dengan sinergi akan tercipta keamanan di masyarakat.

“Tentunya dengan satu langkah dan satu tujuan, kita akan bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang bersumber mulai dari diri dan pribadi masyarakat. Sehingga, keamanan dan ketertiban adalah tanggungjawab bersama,” katanya.

Di samping itu, kata dia, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan SK Bupati Tabanan terkait Jaga Tabanan yang diserahkan oleh Kasatpol PP Tabanan kepada Camat Kerambitan. Selanjutnya, dilakukan pelatihan dasar bersama dalam mekanisme penanganan trantib serta bencana kebakaran, di samping latihan fisik guna menyiapkan SDM praja wibawa yang mumpuni. (bgn003)22111516