Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bali memanggil penari joged asal Buleleng, AR dan pengibing JD, sekaligus yang  mengupah joged saat wali/piodalan di merajan keluarga JD, di Ruang Rapat Kantor Satpol PP,  Rabu (8/5/2024). Keduanya dibina agar kegiatan menari  joged dan mengibing joged dengan gerakan porno tidak dilakukan lagi ke depannya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, didampingi jajarannya, meminta agar ke depan penari joged dan pengibing tidak mengulangi gerakan yang sempat viral sebelumnya. “Mari bersama kita menjaga khasanah dan kelestarian budaya kita yang adiluhung dan sudah menembus hingga ke kancah internasional ini, terlebih mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, agar jangan sampai kita sendiri yang membuat kebudayaan kita tercemar dan lama-lama menghilang, terkubur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Darmadi menyatakan pemanggilan tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat melalui media sosial atas adanya video kegiatan pertunjukan kesenian joged bumbung di Desa Songan, Kabupaten Bangli, yang terkesan di luar norma dan etika seni (porno)

Dalam pertemuan tersebut, JD mengungkapkan kejadian tersebut berawal dari adanya saudan atau kaul (janji secara niskala), sekitar empat tahun lalu yang berkaitan dengan pelunasan pinjaman kredit pembelian truk milik anak JD atas nama Pastiada. “Jika truknya sudah bisa lunas, saya berjanji akan ngaturang joged barung 3 di depan pelinggih rong 3 di rumahnya,” katanya.

Maka bertepatan dengan wali/piodalan di merajan alit di rumahnya pada Rabu (6/3/2024), JD mementaskan tiga seka joged yang berasal dari Tabanan, Bangli dan Buleleng. Masing-masing seka Joged membawa dua orang penari. Jadi total penari ada enam orang.

Setelah JD nganteb pebaktian dan yang menari joged adalah AR dari Buleleng, anak-anak dari JD tidak ada yang berani atau malu ngibing. JD mengaku ditunjuk dan bersedia ngibing agar ada yang mewakili keluarga dan dilakukan secara spontan. Selain itu, JD juga mengaku saat itu tidak menyadari bahwa dirinya memakai udeng layaknya seorang pemangku. JD baru mengetahui bahwa dirinya viral saat  melihat media sosial di HP. Sekalipun mengetahui sedang viral di media sosial, JD tidak menanggapi serius karena mengaku tidak bisa membaca dan tulis (buta huruf).

Pamong Budaya Ahli Muda, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan Mahardika mengajak seluruh seniman Bali untuk bersama menjaga etika dan norma berkesenian agar tidak terlalu berlebihan. “Berkesenian dan melestarikan budaya itu membutuhkan kerja sama yang kuat dan solid, agar tidak ada pelanggaran etika dan norma dalam menampilkan gerakan tari saat pertunjukan (gerakan tarian wajib disesuaikan dengan pakem). Selain itu, pakaian atau kostum yang sudah sesuai dengan aturan agar tidak diubah sesuka hatinya. Karena banyak kita temukan saat ini penari joged yang menggunakan kain di atas lutut atau dengan sepakan di atas paha. Hal ini tentu saja secara perlahan akan membuat kesenian dan budaya Bali semakin terhimpit dan cedera dikarenakan ulah oknum seniman yang tidak paham,” ungkapnya.

Dengan adanya sejumlah video viral tarian joged bumbung di media sosial, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seniman lain untuk tidak meniru. Terlebih di rekam dan diviralkan.

Apalagi sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Perda ini mengatur sejumlah aturan terkait, pasal (5) huruf b berbunyi seniman turut serta melindungi nilai-nilai kebudayaan. Pasal (7) ayat 1 berbunyi obyek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali meliputi huruf k (seni) dan huruf I (busana), serta Pasal 24 huruf f yang berbunyi melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan.

Selain itu ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pasal 21 ayat (6) huruf b yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilan di tempat umum. Serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 666 Tahun 2021 tentang Pementasan Tari Joged Bumbung. Yakni untuk mewujudkan daerah Provinsi Bali yang tertib, tenteram, aman, nyaman dan perilaku disiplin bagi masyarakat.

Selain hadir untuk memberikan klarifikasi terkait viralnya video, keduanya menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kejadian itu di kemudian hari. (bgn003)24050802

Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali menilai Satpol PP di 9 kabupaten/kota se-Bali terkait usulan-usulan yang disampaikan sebagai bahan untuk pengajuan penerimaan Penghargaan Karya Bhakti Peduli dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian disampaikan Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, pada acara Penilaian Penghargaan Karya Bhakti Peduli dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja di Ruang Rapat Lantai III Kantor Satpol PP Provinsi Bali, pada Senin (27/11/2023).

Dewa Rai Dharmadi menyampaikan bahwa usulan inovasi ini baru pertama kali diselenggarakan di seluruh Indonesia. Guna memantapkan penilaian kriteria, maka Kasat Pol PP di kabupaten/kota mempresentasikan atau memaparkan program maupun inovasi yang telah dilakukan, yang kemudian dinilai oleh tim penilai yang sudah ditentukan. “Pemaparan oleh masing-masing Kasat Pol PP ini juga bertujuan untuk membangun satu frekuensi antar Pol PP Kabupaten/Kota, sehingga dapat bertukar informasi dan inovasi. Diharapkan dengan pertemuan ini dapat menjadikan seluruh Pol PP dapat bersinergi menjadikan Bali bagian yang terintegrasi, terlebih Bali merupakan salah satu tujuan pariwisata dunia sehingga ketertiban, keamanan dan kenyamanan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kasat Pol PP kabupaten/kota se-Bali, para tim penilai serta anggota Pol PP Provinsi Bali. (bgn003)23112711

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengapresiasi prestasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dalam memberdayakan pejabat fungsional di masa transformasi struktural ke fungsional.

Sekda Dewa Indra mengemukakan hal itu ketika memberikan amanat serangkaian kegiatan penyematan dan penyerahan SK kenaikan pangkat serta pemusnahan barang bukti arak gula pasir di Halaman Kantor Satpol PP Provinsi Bali pada Selasa (26/4).

Sekda Dewa Indra menyebutkan Satpol PP adalah instansi Pemerintah Daerah Bali yang kali pertama melakukan penyematan dan penyerahan SK kenaikan pangkat pejabat fungsional dalam jumlah besar secara bersama – sama satu periode. Pihaknya juga mengajak agar seluruh anggota Satpol PP baik di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali untuk terus melakukan kerja sama dalam menjaga wibawa pemerintahan.

Dewa Indra menegaskan kinerja Satpol PP dalam menegakkan aturan yang berlaku tidak semata-mata mengutamakan kekerasan atau mengambil tindakan langsung. Namun lebih dari itu, setiap anggota dari Satpol PP harus memiliki dan mengutamakan rasa empati di lapangan.

“Kita ini adalah bagian dari pemerintahan dan juga bagian dari masyarakat. Sudah sepantasnyalah kita melindungi masyarakat, terlebih apabila itu urusan perut. Kita wajib melakukan pendekatan persuasif (memberikan peringatan dan mencari solusi) sebelum kita menindak tegas. Jadilah petugas yang mengayomi masyarakat luas,” katanya.

Dia juga minta agar di antara anggota dan pejabat Satpol PP atau instansi manapun untuk tidak ada niat atau rasa dengki, iri, menjatuhkan apalagi menghambat kenaikan jenjang seseorang, karena jabatan fungsional adalah jabatan yang berbasis kompetensi.

“Seseorang tidak akan naik jenjang atau jabatan apabila dia tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Jabatan fungsional ini sangat berbeda dengan jabatan struktural dimana mereka bisa naik jenjang tanpa harus mengutamakan kualifikasi dan kompetensi. Sehingga jangan pernah ada oknum yang menghambat kenaikan jenjang seseorang karena itu tidak baik,” katanya.

Setelah penyematan PIN terhadap 54 pejabat fungsional di lingkungan Satpol PP se-Bali, Dewa Indra didampingi Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dan Kasatpol PP kabupaten/kota se-Bali memusnahkan barang bukti berupa arak gula pasir 485 liter lengkap dengan 5 bungkus ragi seberat 2300 gram. (bgn003)22042701