Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan menindaklanjuti viralnya informasi di media sosial (medsos) mengenai aktivitas pembukaan lahan di bukit Banjar Kembang Merta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti. 

Tim gabungan dari Kecamatan Baturiti, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengecek dan memanggil pemilik lahan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tabanan I Gede Sukanada menyampaikan pihaknya telah mengambil langkah administratif dengan melayangkan surat panggilan kepada pemilik lahan untuk dimintai keterangan. “Satpol PP Kabupaten Tabanan telah melayangkan surat panggilan kepada pemilik lahan. Pemanggilan dijadwalkan pada Jumat (19/9/2025) pukul 09.00 Wita di Kantor Satpol PP Kabupaten Tabanan. Hal ini sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pembinaan agar seluruh kegiatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan, kata dia, lahan yang dibuka memiliki luas kurang lebih 3 hektar dengan sertifikat hak milik atas nama perseorangan. Sertifikat tersebut tercatat peruntukan akomodasi pariwisata. Aktivitas yang berlangsung saat ini baru sebatas pembuatan akses jalan dan pembangunan dinding penahan tanah.

Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Tabanan I Made Dedy Darmasaputra menyampaikan bahwa pemilik lahan belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG). Meskipun lahan tersebut sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) memang diperuntukkan kawasan pariwisata, kegiatan yang dilakukan saat ini baru sebatas pembuatan jalan dan dinding penahan tanah.

“Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lokasi tersebut memang masuk dalam pola ruang kawasan pariwisata sehingga dapat dimanfaatkan untuk akomodasi pariwisata. Namun, pemanfaatan ke depan tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan perda dan wajib mengurus perizinan terlebih dahulu,” katanya.

Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, pemilik lahan juga sebelumnya telah berkoordinasi dengan desa adat setempat terkait rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan villa pribadi, serta telah membuat surat pernyataan siap bertanggung jawab apabila terjadi longsor atau bencana lainnya. 

Pemerintah Kabupaten Tabanan mengimbau masyarakat dan pemilik lahan di wilayah Tabanan agar selalu mendahulukan proses perizinan sebelum melakukan aktivitas pembangunan. Langkah ini penting demi menjamin keamanan, ketertiban, serta keberlanjutan pembangunan, khususnya di kawasan strategis pariwisata seperti Bedugul. (bgn020)25091816

Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali memeriksa identitas orang yang masuk Bali selama arus balik.

Menurut Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi pemeriksaan identitas dilakukan di pos-pos mudik seperti Pelabuhan Gilimanuk dan Terminal Mengwi, menyusul kantong-kantong tempat tinggal penduduk pendatang. “Pelabuhan, terminal bus, dan di rumah-rumah tempat tinggal penduduk pendatang, kos-kosan, rumah-rumah bedeng, melibatkan aparat desa dan adat, juga TNI dan polisi,” katanya di Denpasar pada Sabtu (5/4/2025).

Satpol PP Bali juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menjaga lingkungannya masing-masing, untuk mencegah masuknya pendatang yang justru berulah di Bali. Terlebih pada saat arus balik, Bali biasanya kedatangan banyak orang untuk mencari pekerjaan atau tujuan tertentu. “Kalau tidak ada identitas putar balik. Tidak ada alasan orang dewasa tidak punya KTP. Justru kita harus curigai jangan-jangan mereka pelarian ke Bali yang sebelumnya bermasalah di daerah asalnya. Yang tidak ber-KTP atau tidak punya tujuan jelas, bakal menjadi masalah sosial di Bali,” ujarnya.

Pemeriksaan identitas sendiri tidak hanya dilakukan selama arus balik melainkan sudah dimulai sejak arus mudik Lebaran 2025 kemarin. Untuk di posko angkutan, selain pemeriksaan identitas, Satpol PP Bali juga memastikan tak ada pungutan liar. “Pemeriksaan KTP ini bagian dari upaya untuk tertib administrasi, bukan diartikan sebagai antipendatang. Kalau tidak mempunyai tujuan jelas dan hanya iseng-iseng tentu tidak kita inginkan, karena akan menimbulkan masalah sosial seperti menjadi gepeng. Kami bukan menjustifikasi semua pendatang seperti itu, tapi mengantisipasi jangan sampai menjadi PR,” ujarnya. (ant/bgn003)25040507

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa ikut dalam gelar pasukan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Provinsi Bali dan Kabupaten Badung pada Sabtu (8/3/2025).

Aksi bersih-bersih ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga kebersihan dan keindahan kawasan pesisir. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah.

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi inisiatif Satpol PP Provinsi Bali yang memilih Pantai Kedonganan sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, kebersihan pantai merupakan faktor utama dalam menarik wisatawan, mengingat pesona alam dan budaya menjadi daya tarik utama pariwisata di Badung. “Sebagai destinasi pariwisata unggulan, kebersihan dan kenyamanan pantai harus menjadi prioritas. Saya mengapresiasi langkah Satpol PP yang telah memulai kegiatan ini, dan berharap dapat berlanjut sebagai upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Adi Arnawa menegaskan komitmennya dalam menata kawasan pantai di Kabupaten Badung, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Kuta, Canggu, Jimbaran, Kedonganan, dan sekitarnya. Berbagai langkah telah dirancang untuk meningkatkan kualitas kawasan pesisir, di antaranya penambahan pasir, pengembangan jalur pedestrian, serta penataan ulang kafe dan fasilitas wisata agar lebih estetis dan nyaman bagi pengunjung.

Selain aspek fisik, Bupati asal Desa Pecatu itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia menekankan bahwa kebersihan pantai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari pelaku usaha dan masyarakat setempat. “Saya tidak ingin melihat Badung terlihat kumuh karena sampah. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani permasalahan ini, tetapi kesadaran dan partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilannya,” kata mantan Sekda Badung itu.

Dalam upaya mendukung perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung juga akan memperkuat keberadaan UMKM kuliner di kawasan pesisir. Bupati menegaskan bahwa kuliner lokal tetap menjadi bagian utama daya tarik wisata, namun harus ditata dengan lebih baik agar memberikan pengalaman yang nyaman bagi wisatawan.

Selain itu, upaya revitalisasi kawasan pantai akan diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap destinasi wisata. Evaluasi terhadap peran Polisi Pariwisata (PolPar) Badung juga menjadi salah satu agenda pemerintah guna memastikan keamanan dan ketertiban di kawasan wisata. Adi Arnawa berharap momentum HUT Satpol PP ini menjadi titik awal dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kebersihan dan keindahan pantai di Badung. “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman demi keberlanjutan sektor pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Badung,” pungkasnya.

Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Badung I Nyoman Sudana, Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi beserta anggota, Kepala Satpol PP Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara beserta anggota, Kepala Kesbangpol Badung I Nyoman Suendi, Plt. Kepala DLHK Badung IB Gede Arjana, unsur anggota TNI AD, Camat Kuta D. Ngurah Bhayudewa, Lurah Kedonganan I Kadek Laksana, serta insan pariwisata dan masyarakat setempat. (*/bgn003)25030901

Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali menertibkan puluhan baliho, spanduk, banner, dan pamflet yang melanggar aturan. Penertiban yang dilakukan pada Rabu (11/12/2024) malam ini menyasar kawasan Denpasar dan akan dilanjutkan ke wilayah Badung. Hal itu disampaikan Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dalam keterangan persnya pada Kamis (12/12/2024).

Dewa Dharmadi mengatakan penertiban dilakukan karena masih banyak alat promosi seperti baliho, spanduk, banner, dan pamflet yang tidak sesuai ketentuan, seperti tidak memiliki izin, sudah kadaluarsa, atau merusak keasrian lingkungan. “Baliho, spanduk, banner, dan pamflet yang melanggar aturan ini dipasang di jalur utama dan jalur menuju destinasi wisata. Jika tidak ditangani, hal ini berpotensi merusak citra Bali sebagai destinasi wisata dunia,” katanya.

Selain alasan estetika, kata dia, penertiban ini juga mempertimbangkan cuaca ekstrem yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir. Alat peraga yang tidak dipasang dengan kokoh atau sudah miring dikhawatirkan dapat tumbang dan membahayakan warga. “Ini adalah amanat Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas,” katanya.

Dalam penertiban pada Rabu malam, Satpol PP Bali menurunkan dua peleton. Peleton pertama, beranggotakan 16 personel menyusuri Jalan By-pass Ngurah Rai Denpasar, mulai dari lampu lalin Sanur – Hang Tuah hingga lampu lalin Suwung – Batan Kendal. Tim menurunkan puluhan baliho, spanduk, banner, dan pamflet yang melanggar ketentuan. Alat peraga yang diturunkan kemudian ditempatkan rapi di sekitar lokasi pemasangan.

Sementara peleton kedua menyisir Jalan Raya Puputan hingga Jalan Cok Agung Tresna, Jalan Diponegoro, Jalan Surapati, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hang Tuah, dan By-pass Ngurah Rai. Di jalur ini, Satpol PP Bali juga menertibkan puluhan baliho, spanduk, banner, dan pamflet terkait kegiatan, tempat usaha, serta iklan komersial.

Rai Dharmadi menyatakan bahwa Satpol PP Bali akan mengintensifkan penertiban dengan melibatkan koordinasi bersama satpol PP kabupaten/kota se-Bali. “Kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota se-Bali untuk melakukan langkah serupa, khususnya di jalur utama dan jalur menuju objek wisata,” katanya. Ia juga menyampaikan bahwa penertiban akan dilanjutkan pada Kamis (12/12/2024) dengan menyasar wilayah Badung.

Dia mengimbau semua pihak agar mematuhi ketentuan dalam pemasangan baliho, banner, spanduk, dan pamflet. Selain memastikan lokasi dan perizinan sesuai aturan, pemasang juga diharapkan bertanggung jawab untuk menurunkan alat promosi tersebut setelah masa penggunaannya berakhir. (*/bgn003)24121207

Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar terus menertibkan baliho kadaluwarsa yang dipasang di beberapa lokasi strategis di Kota Denpasar pada Sabtu (31/8/2024).

Kepala Satpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra mengatakan baliho-baliho yang diturunkan merupakan yang sudah melewati masa berlaku. Selain baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, dan pamflet juga menjadi sasaran penertiban untuk menjaga keindahan dan kenyamanan kota.

“Penertiban ini dilakukan di sepanjang Jalan Melati, Pattimura, Letda Kapten Agung, PB Sudirman, Dewi Sartika, Teuku Umar, Simpang Imam Bonjol, Pulau Belitung, dan Jalan Pulau Serangan,” ujarnya.

Dari penertiban tersebut, kata dia, petugas berhasil menurunkan 10 spanduk, 70 pamflet, 51 banner, 4 baliho, dan 1 umbul-umbul. Dia mengimbau masyarakat untuk ikut serta menjaga keindahan kota dengan tidak memasang baliho, spanduk, atau materi iklan lainnya di tempat yang tidak semestinya.

“Penertiban ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keindahan dan kenyamanan kota serta menjadikan Denpasar sebagai kota yang tertata dan enak dipandang,” ujarnya. (bgn003)24083102

Badung, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan ketentraman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya dalam peringatan HUT ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2024 di Lapangan Mangupura Mandala, Puspem Badung, pada Jumat (22/3/2024).

Mahendra Jaya menyampaikan sebagai power on hand dari kepala daerah, Satpol PP harus proaktif membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada guna menjaga keamanan dan ketentraman serta menyukseskan pembangunan daerah. Sementara Satuan Perlindungan masyarakat diharapkan dapat mendukung kepala desa dalam menjaga keamanan lingkungan desa guna suksesnya pembangunan di desa.

“Saya bangga dengan dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang telah ditunjukkan selama ini oleh Satpol PP dan Satlinmas,” katanya.

Mengusung tema “Peran Satpol PP dan Satlinmas dalam Menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 Menuju Bali Trepti Guna Mendukung Pariwisata Budaya Bali yang Berkelanjutan”, Pj. Gubernur Bali meminta agar personel Satpol PP dan Satlinmas tidak arogan serta dapat bersikap humanis dan membantu masyarakat termasuk wisatawan yang memerlukan pertolongan. Dia berharap personel Satpol PP dan Satlinmas dapat terus meningkatkan kemampuan, semangat, disiplin serta melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku.

Sementara terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Bali, Mahendra Jaya menyampaikan telah berjalan dengan lancar sesuai tahapan yang telah ditetapkan. “Situasi kamtibmas sangat kondusif, tidak terjadi konflik terbuka dan partisipasi pemilih tinggi, di Bali di atas rata-rata nasional,” katanya.

Dia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi penyelenggara pemilu dengan seluruh stakeholder terkait termasuk aparat keamanan (Polri dan TNI) didukung Satpol PP dan Satlinmas.

Pj. Gubernur Bali juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Badung yang telah membentuk dan memberdayakan Unit Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata dan menugaskannya pada destinasi-destinasi wisata di wilayah Kabupaten Badung guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Dia berharap kabupaten/kota lainnya di Bali ke depannya juga dapat membentuk Unit Pol PP Khusus Pariwisata seperti yang ada di Kabupaten Badung.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan Pj. Gubernur didampingi oleh Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta dan Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyerahkan penghargaan Bali Trepti 2 kepada Satpol PP Kabupaten Badung, Satpol PP Kabupaten Tabanan, Satpol PP Kabupaten Bangli, BPD Bali, PT Delapan Benua Khatulistiwa dan Yayasan Sintesia Animalia. (bgn003)24032302

Badung, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung menyelenggarakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, pada Selasa (19/3/2024). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas ke-62 tingkat Provinsi Bali tahun 2024, yang pada tahun ini tempat pelaksanaannya di Kabupaten Badung.

Kegiatan bersih-bersih pantai diawali arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara. Selanjutnya dilakukan aksi memungut sampah di sepanjang kawasan Pantai Batu Bolong.

Suryanegara menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya bersama untuk turut serta menjaga kebersihan di area Pantai Batu Bolong, karena merupakan aset destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Badung. Ke depan pihaknya berharap bisa melaksanakan kegiatan serupa pada sejumlah pantai di Kabupaten Badung. 

“Kami atas nama pribadi, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung serta Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu yang telah antusias ikut berperan aktif dalam kegiatan bersih-bersih pantai pada hari ini,” katanya. 

Sementara Camat Kuta Utara, I Putu Eka Pramana menyampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Kabupaten Badung yang telah melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai pada hari ini. “Kami hari ini sangat bergembira melihat sinergi kita bersama untuk membersihkan pantai Batu Bolong, Desa Canggu, ini. Hal positif seperti ini akan terus kita harapkan berkelanjutan, karena Canggu salah satu objek wisata favorit sekarang,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 500 orang melibatkan unsur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kepolisian Sektor Kuta Utara, Balawista  Kuta, masyarakat Desa Canggu, serta perwakilan pengusaha di kawasan tersebut, Camat Kuta Utara, I Putu Eka Parmana, Danramil Kuta Mayor Arm. I Putu Arimbawa, Wakapolsek Kuta Utara AKP I Nyoman Juita, Perbekel Canggu I Wayan Suarya, Bendesa adat Canggu I Wayan Suarsana, Ketua UPTD Balawista Kuta I Ketut Ipel, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda DLHK Kabupaten Badung Ni Wayan Suparni serta Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur I Made Sugi Antara mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. (bgn003)24031901

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengatakan Bali dengan keindahan alam dan budayanya merupakan salah satu destinasi wisata favorit dunia. Pariwisata Bali merupakan penggerak utama ekonomi Bali. Wisatawan Mancanegara yang datang ke Bali lebih dari 5,2 juta orang (melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023, yaitu 4,5 juta orang) sementara wisatawan Nusantara yang datang ke Bali mencapai lebih dari 9,8 juta orang. Melihat capaian pada Tahun 2023, optimis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Bali pada Tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang semakin meningkat, demikian juga kualitas pariwisata Bali semakin baik.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, pariwisata sudah menjadi industri global, persaingan industri pariwisata global semakin kompetitif. Keindahan alam dan kekhasan budaya Bali merupakan nilai tambah yang dimiliki pariwisata Bali dalam persaingan industri pariwisata global. Namun, keindahan alam dan kekhasan budaya tidak cukup untuk menghadapi persaingan industri pariwisata global yang semakin kompetitif,” katanya ketika memberikan sambutan saat melantik sekaligus meluncurkan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Khusus Pariwisata Provinsi Bali dan Kabupaten Badung di halaman Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (7/2/2024).

Pj. Gubernur menyebutkan faktor lainnya yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghadapi persaingan industri pariwisata yang semakin kompetitif adalah hospitality, di antaranya persoalan ketentraman dan ketertiban karena terkait dengan keamanan dan kenyamanan.

“Selama ini persoalan-persoalan sosial terkait pariwisata di Bali khususnya dalam hal ketentraman, ketertiban, dan keamanan umumnya ditangani di hilir atau setelah peristiwa itu terjadi. Kita ingin mengubah paradigma dan pola penanganan persoalan-persoalan sosial terkait pariwisata di Bali, yaitu lebih mengedepankan upaya preemtif dan/atau preventif dengan melakukan penanganan di hulu,” katanya.

Menurut Mahendra Jaya, perubahan paradigma penanganan persoalan-persoalan sosial terkait pariwisata di Bali menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan terlebih dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, yang pungutan untuk wisatawan asing sebagaimana diamanatkan efektif mulai berlaku pada 14 Februari 2024, pukul 00.00 Wita.

“Adanya pungutan untuk wisatawan asing yang ke Bali tentu akan menambah sumber pendanaan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk dapat lebih menjaga/melestarikan alam dan budaya Bali,” katanya.

Pungutan untuk wisatawan asing yang datang ke Bali tentu wajib dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta adanya pungutan tersebut harus berdampak pada adanya peningkatan hospitality agar wisatawan yang ke Bali merasa lebih aman dan nyaman, serta wisatawan semakin memiliki pemahaman adat-istiadat/budaya Bali guna mencegah wisatawan menjadi korban, lebih patuh hukum, dan tidak melakukan pelanggaran karena ketidaktahuannya, karenanya sangat penting adanya Satuan Khusus dari Polisi Pamong Praja yang memiliki mindset dan orientasi tugas untuk memberikan informasi tentang do and don’t selama di Bali, memberikan pelayanan dan pertolongan kepada wisatawan, serta membantu kepolisian dalam melakukan pencegahan persoalan sosial terkait pariwisata Bali di hulu agar tidak berkembang menjadi ancaman faktual, berupa pelanggaran atau bahkan tindak pidana.

“Ke depan harapannya semua kabupaten/kota di Bali memiliki Satuan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata. Sebagaimana kita lihat saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata untuk uniformnya didesain casual agar lebih terjalin kedekatan emosional dengan wisatawan,” katanya.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya meminta Satuan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata yang telah dilantik untuk segera ditugaskan di lokasi dan destinasi wisata untuk memberikan informasi, pelayanan, dan pertolongan kepada wisatawan, serta membantu kepolisian dalam upaya pencegahan persoalan sosial terkait pariwisata Bali agar tidak menjadi gangguan nyata.

“Kita tau semua kabupaten/kota di Bali memiliki destinasi wisata, jadi saya harap agar semuanya bisa memiliki Satpol PP khusus Pariwisata. Ini juga akan membantu kepolisian dalam upaya pencegahan persoalan sosial terkait pariwisata di Bali,” katanya.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dalam laporannya menyampaikan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata yakni melakukan pencegahan adanya potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan di kawasan Daerah Tujuan Wisata.

Selain itu, kata dia, juga memberikan pelayanan informasi, komunikasi dan edukasi kepada wisatawan asing maupun wisatawan nusantara, masyarakat, dan pelaku usaha wisata, terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebagai unsur kearifan lokal Bali serta ketentuan yang diatur dalam hukum adat, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di kawasan Daerah Tujuan Wisata serta Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait.

“Sebagai entitas perangkat daerah yang bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat, Satpol PP memiliki peranan sangat strategis dalam mewujudkan pariwisata budaya Bali yang berkualitas guna meningkatkan daya saing dan memastikan berkelanjutan pariwisata Bali ke depan sebagai destinasi favorit di dunia,” katanya.

Pada kesempatan ini diserahkan secara simbolis sepeda motor untuk operasional sebanyak 6 unit kepada Satpol PP Khusus Pariwisata Provinsi Bali dan 3 unit kepada Satpol PP Khusus Pariwisata Kabupaten Badung bantuan CSR dari Bank BPD Bali. (bgn003)24020702

Denpasar, Baliglobalnews

Sekelompok anak punk yang berkumpul di traffic light Jl. Serma Mendra, Desa Dauh Puri Kelod kabur ketika didekati oleh Satpol Kota Denpasar Kamis (14/12/2023).

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Denpasar, Nyoman Sudarsana, menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk menegakkan ketertiban di ruang publik. “Ketika petugas Satpol PP mendekati kelompok anak punk ini, mereka berusaha kabur dengan naik mobil angkutan online,” ujarnya. 

Pihak Satpol PP juga mengingatkan bahwa kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum tidak akan ditoleransi. Upaya penertiban ini merupakan bagian dari langkah preventif dan edukatif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Denpasar.

Pihak Satpol PP Kota Denpasar berharap tindakan ini dapat memberikan efek jera dan mendorong kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban di ruang publik, sehingga Kota Denpasar tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua warganya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Kolaborasi positif antara masyarakat dan aparat keamanan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan kota ini,” katanya. (bgn003)23121411

Denpasar, Baliglobalnews 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menjenguk seorang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Ketut Giri Asta, yang sedang dirawat inap di RSUD Wangaya Kota Denpasar, Senin (27/11/2023). Ketut Giri Asta sebelumnya menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal (OTK) yang mendatangi Kantor Satpol PP Kota Denpasar, pada Minggu (26/11/2023) dini hari. 

Walikota Jaya Negara hadir didampingi Kasatpol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra bersama Direktur RSUD Wangaya, AA Made Widiasa. Sejak tiba, Walikota Jaya Negara tampak berbincang bersama korban sembari bertanya perihal kronologi kejadian. 

Walikota Jaya Negara mengaku ingin memastikan bahwa anggota Satpol PP Kota Denpasar telah mendapat penanganan optimal, sehingga secepat mungkin dapat kembali pulang dan sehat seperti sediakala. “Tentunya kami hadir untuk memastikan bahwa anggota Satpol PP yang menjadi korban telah mendapat penanganan optimal,” ujarnya.

Terkait kelanjutan kasus penyerangan, Jaya Negara menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang dalam hal ini TNI/Polri. Pihaknya juga akan kembali menggelar pendataan penduduk dan sidak gabungan guna menghindari adanya gangguan ketertiban umum. 

Sementara Bawa Nendra mengatakan 6 orang menjadi korban penganiayaan di Kantor Satpol PP Kota Denpasar oleh orang tidak dikenal. Dari jumlah tersebut, satu orang masih dirawat inap. “Satu orang dirawat inap, kondisinya saat ini sudah membaik, semoga bisa segera pulang,” ujarnya. (bgn003)23112817