Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Dewa Made Indra mendorong penguatan deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (8/5/2026).

Membacakan sambutan Gubernur Bali, Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa tantangan tugas Satpol PP ke depan semakin kompleks seiring perkembangan regulasi dan dinamika sosial masyarakat. Karena itu, aparat Satpol PP dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu melakukan langkah preventif melalui deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum. “Satpol PP harus mampu melakukan proteksi dini. Menangani persoalan sejak awal tentu lebih mudah dibandingkan ketika persoalan sudah membesar. Karena itu, Satpol PP harus semakin solid,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bali juga menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Menurut dia, usia panjang tersebut mencerminkan pengalaman dan kematangan Satpol PP dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat. “Usia ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menunjukkan pengalaman panjang yang telah dimiliki Satpol PP dan Satlinmas dalam memahami berbagai dinamika serta persoalan di masyarakat. Semua itu harus menjadi modal penting dalam melaksanakan tugas ke depan,” katanya.

Dia menilai forum Rakerda menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas, soliditas, dan sinergi Satpol PP se-Bali dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah secara profesional dan humanis.

Sekda Dewa Indra menekankan bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai penjaga wibawa pemerintah daerah, pengawal keteraturan sosial, serta bagian penting dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

Rakerda Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2026 mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Satpol PP melalui Deteksi Dini dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dan diikuti sekitar 100 peserta. Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan Satpol PP Provinsi Bali sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satlinmas.

Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyampaikan bahwa Rakerda menjadi wadah memperkuat koordinasi dan sinergi Satpol PP se-Bali dalam mendukung terciptanya Bali yang tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat maupun sektor pariwisata.

Rakerda turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan penyuluh hukum yang memberikan penguatan terkait penegakan peraturan daerah, deteksi dini gangguan trantibumlinmas, serta pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Bali Trepti IV Tahun 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Kasatpol PP Provinsi Bali kepada Satpol PP Kabupaten Buleleng, Satpol PP Kota Denpasar, Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar, PT Asta Nadi Karya Utama, serta PT Lipuri Jagadh. (*/bgn003)26050901

Denpasar, Baliglobalnews

Upaya menjaga keamanan dan kenyamanan warga terus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar bersama unsur aparat. Pada Selasa (7/10) malam, Tim Gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Denpasar, TNI, Polri, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar kembali melaksanakan patroli malam di sejumlah titik rawan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Patroli yang berlangsung hingga dini hari ini menyasar kawasan publik yang kerap menjadi pusat aktivitas warga maupun lokasi rawan tindak kriminal, seperti Taman Pancing, Taman Kota Lumintang, dan Lapangan Puputan Badung. Dengan melibatkan personel gabungan, kegiatan ini dilakukan secara terpadu dan humanis guna memastikan suasana malam di ibu kota Provinsi Bali tersebut tetap aman dan tertib.

Kasatpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra didampingi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara mengatakan kegiatan patroli rutin ini merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Kota Denpasar melalui tim gabungan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dan memastikan masyarakat merasa aman serta nyaman saat beraktivitas. “Patroli ini rutin kami laksanakan bersama tim gabungan untuk mengantisipasi tindakan kejahatan maupun hal-hal negatif lainnya di wilayah Kota Denpasar. Tujuannya tentu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan patroli malam tersebut, tim menemukan beberapa kejadian yang memerlukan tindakan langsung di lapangan. Di kawasan Taman Pancing, petugas mendapati seorang warga dalam kondisi mabuk berat. Petugas kemudian mengevakuasi dan memastikan orang tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

Di Lapangan Puputan Badung, tim gabungan juga mendapati sekelompok orang yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol. Petugas langsung memberikan teguran tegas dan meminta mereka untuk membubarkan diri serta pulang ke rumah masing-masing. “Beberapa orang yang kedapatan dalam kondisi mabuk juga kami bangunkan dan diarahkan untuk pulang, bahkan ada yang kami minta diantar oleh temannya untuk memastikan keselamatan,” katanya.

Yudie Asmara menegaskan kegiatan patroli ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Denpasar, terutama di lokasi-lokasi yang dinilai rawan gangguan keamanan, seperti taman, lapangan umum, dan ruang publik lainnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang potensi gangguan ketertiban umum. “Kami berharap masyarakat bisa ikut menjaga keamanan lingkungan. Kalau ada hal-hal mencurigakan, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat agar bisa segera ditangani,” katanya.

Agung Nendra mengharapkan Patroli malam ini  dapat menjadi upaya preventif dalam menekan angka kriminalitas serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan nyaman di seluruh wilayah Kota Denpasar, sejalan dengan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota yang aman dan berdaya saing. (*/bgn003)25100807

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan TNI/Polri melaksanakan sidak lalu-lintas dan angkutan di Kawasan Patung Titi Banda, Jalan Bypass Ngurah Rai, pada Senin (25/8/2025). Kegiatan rutin untuk mendukung pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan lalu-lintas dan angkutan jalan ini turut menindak 5 sopir kendaraan truk yang parkir sembarangan. 

Kasatpol PP Kota Denpasar AA Ngurah Bawa Nendra mengatakan sidak lalu-lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan Tim Gabungan Pemkot Denpasar ini merupakan upaya berkelanjutan dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu-lintas, khususnya wilayah Patung Titi Banda yang sering dilalui oleh kendaraan besar. Hal ini guna memastikan pelayanan kawasan pariwisata tetap aman, nyaman, tertib dan selamat.

Dia menyebutkan dari pelaksanaan sidak, pelanggaran didominasi oleh pelanggaran parkir, terutama truk. Kondisi ini jika tidak ditertibkan tentu akan mengganggu pengguna jalan lain, termasuk juga adanya potensi kecelakaan lalu lintas serta memberikan kesan kumuh dan menjadi biang kemacetan lalu lintas. Sehingga dengan penertiban ini diharapkan ke depannya masyarakat atau pengguna jalan menjadi nyaman saat berkendara. “Jadi secara umum dapat kami sampaikan bahwa masih banyak kita temukan kendaraan angkutan truk besar yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan, tentu ini sangat mengganggu pengendara lain, dan sering menjadi penyebab kemacetan, kecelakaan, termasuk mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau pengendara melengkapi surat-surat baik itu SIM dan STNK. Termasuk juga untuk tidak parkir sembarangan. Sehingga perjalanan berkendara menjadi aman, nyaman dan sesuai dengan aturan. “Melalui penegakan kedisiplinan berlalu lintas di Kota Denpasar kami mengajak seluruh pengendara untuk mengimplementasikan spirit Vasudhaiva Kutumbakam untuk menjaga keindahan kenyamanan Kota Denpasar melalui ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan,” katanya. (*/bgn003)25082503

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Provinsi Bali mendorong langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera membongkar puluhan bangunan liar di kawasan Pantai Bingin dan bangunan Step Up Hotel di Jimbaran, Kabupaten Badung.

“Saya mendorong Satpol PP bergerak cepat untuk membongkar bangunan-bangunan ini, karena telah melanggar aturan tata ruang dan harus segera ditertibkan. Jadi tidak perlu ragu, karena bangunan-bangunan ini melanggar aturan. Prosesnya sudah jelas, dan sesuai rekomendasi DPRD Bali, pembongkaran harus dilakukan,” kata Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, usai rapat gabungan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Denpasar, pada Kamis (26/6/2025).

Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua Komisi I Dewa Nyoman Rai serta anggota Komisi I lainnya, yakni I Made Suparta, Wayan Bawa, dan I Wayan Tagel Winarta itu, Budiutama menegaskan Satpol PP tidak perlu lagi melakukan penyelidikan lanjutan, karena pelanggaran sudah sangat nyata, termasuk pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Apalagi keterangan para ahli dan akademisi juga memperkuat temuan ini. Jadi, sudah tidak perlu lagi pendalaman sepadan pantai atau sepadan jurang. Karena bangunan Step Up Hotel sudah nyata-nyata melanggar aturan ketinggian dan berdiri di atas jurang,” katanya

Dia menegaskan Satpol PP tidak perlu khawatir soal potensi gugatan hukum dari pemilik bangunan, tugas Satpol PP dilindungi regulasi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Fungsi dan Peran Satpol PP. “Jadi, Satpol PP tidak perlu takut. Mereka bekerja berdasarkan aturan dan dilindungi hukum,” ucapnya.

Dia menyatakan DPRD Bali berharap penegakan aturan ini menjadi langkah awal dalam penertiban kawasan pesisir Bali dari maraknya pembangunan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan tata ruang. “Dengan dukungan politik dari DPRD dan dasar hukum yang kuat, proses pembongkaran dipastikan akan tetap berjalan sesuai prosedur,” katanya.

Sementara Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyatakan siap membongkar bangunan ilegal di kawasan Pantai Bingin, Kecamatan Pecatu dan Step Up Hotel.

Kepala Satpol PP Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menegaskan apabila tidak ada tindakan dari pemilik (melakukan pembongkaran secara pribadi), maka Satpol PP akan melakukan pembongkaran secara langsung, bekerja sama dengan sejumlah instansi teknis. “Kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk penyediaan alat berat dan pengangkutan material. Tenaga kerjanya akan kami siapkan langsung,” ujarnya.

Suryanegara menjelaskan bahwa, Bupati Badung mendukung penuh langkah penertiban ini, yang telah dibahas dalam sejumlah rapat internal dan telah mendapatkan lampu hijau untuk dilaksanakan. (bgn008)25062706

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menyambut baik kerja sama perlindungan wilayah yang diprakarsai oleh Satuan Polisi Pamong Praja se-Bali. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama Prabawa Bali Trepti, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (17/10/2023).

Pada kesempatan itu, Penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya juga menyampaikan kesiapan anggota dalam menghadapi dan memilah secara bijak terkait isu yang ada di lingkungan tataran tingkat nasional dan internasional itu sangat penting. “Jangan hanya tegas melakukan penindakan, namun anggota Satuan Polisi Pamong Praja juga wajib memahami teori penyebab kejahatan itu bisa terjadi, sehingga dapat dilakukan penanggulangan secara dini,” kata purnawirawan perwira tinggi Polri itu.

Dia juga mengingatkan saat ini sudah memasuki tahun politik, sehingga kewaspadaan terhadap segala bentuk gangguan menjadi harga mati demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping agar masyarakat dan setiap warga negara tidak terpecah belah, karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.

Pj. Gubernur Bali meminta anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjadi ‘cooling system’ dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Tetap tegas namun humanis dan tidak memberikan celah pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini sangat penting agar setiap warga negara terlebih wisatawan dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa memiliki Bali sebagai tempat tinggalnya.

“Jangan sampai wisatawan yang datang ke Bali seenaknya bertingkah laku lantaran diberi contoh (pembiaran terhadap pelanggaran hukum) oleh orang kita sendiri. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita sebagai warga lokal mampu berdiri sebagai panutan dan contoh yang patut ditiru oleh wisatawan yang datang,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang.

Selain itu, kata dia, meningkatnya permasalahan dan tantangan sektor kepariwisataan pasca Covid-19 dan konsekuensi logis setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Tercatat pada tahun 2023 ini (sampai bulan September) sudah terjadi sebanyak 193 kasus Non Yustisi.

“Pemilu serentak tahun 2024 mendatang  mengusung branding Pemilu penuh kasih sayang, sehingga diharapkan tidak akan ada gangguan Linmas, dan saya harapkan semua akan berjalan lancar,” ungkap Kasat Pol PP Dewa Rai Dharmadi.

Dengan kekuatan personil Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 2.406 se-Bali dan 23.775 personil Linmas diharapkan mampu menjaga Bali dan menghalau tindakan kejahatan yang dimulai dari bibit – bibitnya sebelum menjadi besar.

Ke depan juga akan di bentuk Pol PP  Pariwisata, yang bergerak menjaga keberlangsungan dan kenyamanan wisatawan, yang memiliki wewenang menertibkan wisatawan nakal dengan tetap menyajikan suasana dan tata cara yang nyaman untuk para wisatawan. (bgn003)23101801

Karangasem, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mendukung penindakan tegas kepada produsen dan penjual arak ‘nakal’ yang dengan sengaja mengedarkan arak berbahan baku gula pasir (arak gula, red) kepada masyarakat dan dapat merusak citra kualitas arak tradisional lokal Bali.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Pemprov Bali itu di hadapan Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Bupati Karangasem, I Gede Dana, Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dan Kapolres Karangasem AKBP Ricko A. Taruna dalam acara pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dari gula pasir dan barang bukti lainnya di Mapolres Karangasem, pada Jumat (1/4)

Gubernur menjelaskan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah tata kelola minuman fermentasi khas Bali yang diproduksi secara tradisional. Tujuan diberlakukannya Pergub Bali Nomor 1/2020 tersebut adalah untuk melindungi arak tradisional yang diproduksi secara home industri, sehingga bisa terjaga kualitasnya dan mampu berkembang dengan baik. “Arak tradisional Bali memiliki cita rasa yang sangat bagus, sangat dikenal oleh masyarakat dalam dan luar negeri serta betul – betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Arak dengan bahan baku dari pohon kelapa, pohon enau, dan pohon lontar adalah warisan budaya adiluhung yang dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun, terutama di Karangasem. “Saya rajin mengkampanyekan arak. Sekarang penggemarnya sangat meningkat. Respons masyarakat sangat positif di dalam dan luar Bali. Bahkan tamu kehormatan, duta besar, para menteri, saya jamu dengan kopi tanpa gula isi arak asli Karangasem,” ujarnya.

Dengan berkibarnya nama arak Bali, ternyata menimbulkan imbas negatif yakni memunculkan produsen nakal yang ingin mendapatkan untung berlipat-lipat dengan cara praktis, kemudian mereka melakukan produksi arak dengan menggunakan bahan baku dari gula pasir disertai bahan kimia lain.

“Berdasarkan banyak laporan yang saya terima, bahwa arak gula pasir telah dikirim ke luar Bali secara besar-besaran, sehingga tindakan ini sangat berpotensi mengganggu citra arak tradisional lokal Bali dan mengancam kesehatan masyarakat. Mengenai rasanya, arak gula ini juga kurang bagus dan betul – betul merugikan petani arak tradisional lokal Bali, karena itu hal ini tidak bisa dibiarkan,” katanya seraya memerintahkan Satpol PP untuk menindak tegas produksi dan peredaran arak gula pasir dan sejenisnya bersama Kepolisian dan masyarakat. (bgn003)22040112

Badung, Baliglobalnews

Patroli Gabungan TNI – Polri dan Satpol PP Kabupaten Badung dipimpin Wakapolres Badung, Kompol I Ketut Dana, bergerak cepat menuju sasaran tindak di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu (19/22) tepat pukul 19.40 usai apel kesiapan pengecekan di Mapolres Badung.

Patroli gabungan ini, dibagi dua  regu yaitu Regu 1 menuju wilayah Batu Belig dan Petitenget dipimpin Wakapolres Badung sedangkan Regu 2 dipimpin Kabag Ops Kompol I Gede Made Surya Atmaja, didampingi Kasat Samapta AKP I Wayan Sukarya untuk menguasai wilayah Berawa dan Canggu.

Wakapolres Kompol Ketut Dana menyebutkan patroli gabungan ini merupakan pengetatan protokol kesehatan terhadap masyarakat sesuai Inmendagri No 10/2022 tentang memberlakukan PPKM Level -3 di wilayah Jawa – Bali yang mulai berlaku sejak tgl 15 – 21 Februari 2022.

Selain itu, kegiatan patroli malam minggu ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian atau gangguan Kambtibmas lainnya yang dapat menghilangkan rasa nyaman masyarakat. “Dengan adanya patroli ini, niat dan kesempatan para pelaku tindak pidana dapat di cegah,” Beber Mantan Kabag SDM Polresta Denpasar.

Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik warung, restauran maupun cafe. Semuanya mematuhi protokol kesehatan dan menyiapkan Barcode Pedulilindungi.

Kegiatan yang berakhir pada pukul 24.00 wita dilanjutkan dengan apel konsolidasi di Cafe Delmar, Jalan Subak Sari, Desa Tibubeneng,  Kecamatan Kuta Utara, Badung.

(bgn003)22022001

Badung, Baliglobalnews

Unit Samapta Polsek Abiansemal dipimpin Panit 1 Samapta Ipda I Ketut Sukarata melaksanakan patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 di warung seputaran Jalan Raya Abiansemal, Latusari, Pasar Senggol Blahkiuh, Pasar Tenten dan Pasar Senggol Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung. Rabu (3/11) malam.

Patroli yang dilaksanakan mulai pukul  21.00 wita dengan sasaran masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan (prokes) penanggulangan Covid-19 dengan Inmendagri no 57 tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level-2.

Kegiatan tersebut fokus menyasar lokasi-lokasi yang menjadi konsentrasi pengunjung terutama pasar senggol, rumah makan dan pertokoan agar tidak menimbulkan penularan virus Covid-19 yang diakibatkan adanya kerumunan bagi pengunjung.

“Ini merupakan salah satu upaya kami secara terus+menerus untuk menekan penyebaran Covid-19,” ujar Ipda Sukarata saat dimintai konfirmasi pada Kamis (4/11).

Selain memberikan imbauan prokes Covid-19, Personil Polsek Abiansemal terus mensosialisasikan Aplikasi Pedulilindungi dan memasang QR Code kepada pelaku usaha di wilayah Abiansemal.

Dia menyatakan kegiatan patroli akan terus dilaksanakan dan berharap kesadaran masyarakat terhadap prokes bukan karena paksaan atau takut ditindak, tetapi benar-benar menyadari dengan menjaga kesehatan diri-sendiri.

akan berakibat positif terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya.

(bgn003)21110402

Denpasar, Baliglobalnews

Satpol PP Kota Denpasar dan pecalang menyekat akses jalan menuju pantai guna pendisiplinan PPKM level IV pada Minggu (29/8), bertepatan dengan Hari Suci Banyu Pinaruh.

Kasatpol-PP Kota, Dewa Anom Sayoga, mengatakan penyekatan akses pintu masuk menuju  pantai-pantai di Kota Denpasar agar masyarakat tidak berbondong- bondong datang ke pantai. Ritual penglukatan Hari Suci Banyu Pinaruh dilaksanakan di rumah masing- masing untuk menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster penularan Covid-19.

“Saat ini Denpasar masih menerapkan PPKM level 4, dimana pantai yang menjadi objek wisata dan tempat melukat masih ditutup. Jadi kami melakukan upaya humanis mengingatkan masyarakat untuk tidak datang ke pantai,” katanya.

Sayoga menyebutkan lokasi pantai yang disekat di antaranya Pantai Mertasari, Pantai Batu Jimbar,            Pantai Cemara Geseng, Pantai Sindhu, Pantai Segara Ayu, Pantai Kusuma Sari, Pantai Matahari Terbit Sanur, Pantai Karang, Pantai Duyung serta Pantai Semawang.

” Kami juga menghimbau agar masyarakat untuk tidak mengendurkan penerapan disiplin protokol kesehatan dimanapun saat beraktivitas” katanya.

Sementara, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, juga mengajak masyarakat Kota Denpasar untuk tidak mengendurkan kedisplinan menerapkan protokol kesehatan. “Ini merupakan cara efektif untuk menekan penyebaran virus covid 19 dan guna membantu upaya pemerintah menekan penyebaran covid-19,” katanya. (bgn003)21082908

Badung, Baliglobalnews

Tim Yustisi Gabungan TNI-Polri dan Satpol PP memantau penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV di Pasar Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Senin (23/8) pagi. Kegiatan yang dipimpin Panit 3 Sabhara Polsek Abiansemal, Ipda I Gusti Ngurah Rudirajaya, berjalan humanis, aman dan kondusif.”Setahun lebih sudah kita lakukan pengetatan protokol kesehatan (prokes), hampir seluruhnya sudah melaksanakan dengan baik.

Namun kita tetap memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar,” kata Ipda Rudirajaya.Selain pasar, kata dia, titik pantauannya juga menyasar pemukiman warga yang rawan akan kerumunan seperti upacara keagamaan.Sosialisasi dilaksanakan, lanjutnya, agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan PPKM level 4, yaitu untuk  mencegah terjadinya penularan dan penyebaran Covid-19, terutama virus varian baru jenis Delta yang sudah merebak di Indonesia, terutama  Jawa – Bali. (bgn003)21082301