Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi Dharma Dewata dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Rabu (15/4/2026), guna memperkuat pengawasan orang asing, sehingga menjaga stabilitas dan keamanan di salah satu destinasi wisata utama Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pembentukan satgas di Provinsi Bali, sebagai komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan Bali tetap aman dan kondusif, baik bagi masyarakat maupun wisatawan internasional. “Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia,” katanya. 

Dia menjelaskan nama Dharma Dewata memiliki makna filosofis yakni dharma berarti kebaikan atau kebenaran dan dewata merujuk pada Pulau Bali. Dengan mengusung semangat tersebut,

Satgas Patroli Dharma Dewata akan secara aktif melakukan patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan terhadap pelanggaran keimigrasian guna mewujudkan pariwisata Bali yang aman dan berkualitas. 

Selain memperketat pengawasan, Satgas ini juga berperan dalam memberikan respons cepat (quick response) terhadap berbagai potensi pelanggaran. Kehadirannya diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hukum oleh warga negara asing (WNA), meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus menjadi sarana edukasi keimigrasian secara langsung di lapangan. “Patroli ini direncanakan fokus pada wilayah yang memiliki konsentrasi aktivitas WNA tinggi,” katanya. 

Pengukuhan Satgas ini sekaligus memperkuat capaian kinerja Imigrasi Bali dalam penegakan hukum keimigrasian. Pada periode 1 Januari hingga 12 April 2026, Imigrasi Bali telah melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa 165 deportasi dan 62 tindakan pendetensian. “Kami akan terus menggiatkan operasi pengawasan, baik melalui patroli rutin di tingkat wilayah maupun operasi skala nasional, guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Imigrasi,” katanya.

Pihaknya juga mengukuhkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah Bali. Program ini menjadi pendekatan pengawasan berbasis komunitas yang lebih humanis melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.  

Jika Satgas Dharma Dewata berperan secara taktis di lapangan, maka Pimpasa hadir sebagai garda terdepan dalam upaya preventif di tingkat desa. Mereka bertugas memberikan edukasi serta melakukan pengumpulan informasi awal terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing di lingkungannya.  

Dia mengharapkan kehadiran Pimpasa mampu memperkuat deteksi dini serta mempersempit ruang gerak pelanggaran keimigrasian, khususnya di wilayah-wilayah yang mungkin belum terjangkau oleh patroli rutin. “Sinergi antara patroli taktis Dharma Dewata dan pengawasan kewilayahan oleh Pimpasa merupakan strategi komprehensif kami. Bali harus tetap menjadi destinasi yang ramah bagi wisatawan berkualitas, namun tetap tegas terhadap setiap pelanggaran hukum dan norma yang berlaku,” tandasnya. (bgn008)26041513

Denpasar, Baliglobalnews

Anggota Komisi I DPRD Bali Somvir mengapresiasi langkah Satuan Tugas (Satgas) Patroli Keimigrasian di Pulau Dewata yang ingin menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya dalam menghadapi lonjakan wisatawan mancanegara.

“Kami mengapresiasi dan mendukung kerja Satgas yang tetap mengedepankan pendekatan humanis dan manusiawi. Karena wisatawan yang datang ke Pulau Bali ingin mencari ketenangan,” tegas Somvir kepada wartawan pada Rabu (6/8/2025).

Dia menyebutkan sejumlah kasus seperti WNA yang bekerja ilegal dengan membuka usaha tanpa izin atau menjadi pendamping tenaga lokal. Hal ini harus ditertibkan, namun bukan berarti semua WNA dipukul rata sebagai pelanggar.

Pihaknya berharap Satgas ini dapat membedakan mana pelanggaran dan mana kekeliruan. Dan, yang terpenting tetap menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. “Hukum itu bukan hanya soal ketegasan, tapi juga kasih sayang dan edukasi. Jangan sampai ada pencopetan atau pelanggaran yang mencoreng kesan wisatawan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto usai mengukuhkan Satgas Patroli Keimigrasian Bali menjelaskan, Imigrasi menjadi leading sector dalam pengawasan orang asing, sesuai arahan Presiden RI. Keberadaan Satgas ini dilandasi oleh UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 dan PP No. 31 Tahun 2013 Pasal 181.”Pembentukan Satgas Patroli ini bertujuan untuk memberikan respons cepat terhadap pelanggaran, menekan potensi gangguan, dan menghadirkan rasa aman kepada masyarakat serta wisatawan,” ujarnya.

Satgas ini akan melibatkan 100 petugas imigrasi lengkap dengan rompi pengaman dan body camera (bodycam). Mereka akan berpatroli menggunakan motor dan mobil di 10 titik strategis, seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, Ubud, hingga Nusa Dua.

Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menyebut patroli akan dilakukan secara berkala dan acak. (bgn008)25080608