Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan sampah yang dihasilkan sendiri harus diselesaikan sendiri. Sampah di Bali harus dikelola berbasis sumber. Hal itu disampaikan Koster di Pelabuhan Benoa Denpasar pada Selasa (5/8/2025).

“Semua sampah harus dikelola berbasis sumber,” ujar Gubernur Bali dua periode ini menjawab pertanyaan wartawan terkait TPA Suwung tutup untuk sampah organik mulai 1 Agustus 2025. 

Koster mengatakan solusi terbaiknya, sampah yang dihasilkan harus diselesaikan sendiri. Tindakan Gubernur Koster mengatasi persoalan sampah telah dilakukan sejak memimpin Bali pada periode pertama. Sejumlah regulasi dan tindakan tegas telah dijalankan seperti Pergub Bali 47 Tahun 2019 Mengatur Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), Pergub Bali 97 Tahun 2018 yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, dan terbaru Surat Edaran Gubernur Bali  09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah (tindak lanjut terhadap Pergub 47/2019).

Kini untuk menghentikan sampah menggunung di Suwung dan menjalankan Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka TPA Suwung harus ditutup akhir 2025. Amanat UU ini tentang penutupan sistem open dumping Pengelolaan Sampah di TPA. 

Terkait hal ini, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, juga telah mengeluarkan surat edaran dan teguran kepada kepala daerah yang wilayahnya masih mengoperasikan TPA open dumping. 

Untuk itu, ketika ditanya awak media terkait alasan TPA Suwung ditutup untuk sampah organik, Koster menegaskan tak akan membiarkan sampah terus menggunung di TPA Suwung. “Emangnya mau dibiarkan menggunung terus (TPA Suwung,red), itu harus dihentikan sampah organiknya. Sampah organik harus diolah di rumah sendiri,” katanya.

Solusinya, kata dia, sampah harus diselesaikan sendiri dengan berbasis sumber. “Sampah dibikin sendiri harus diselesaikan sendiri. Jangan sampah bikin sendiri, orang lain disuruh ngurus. Kamu juga punya sampah suruh orang ngurus, bawa ke rumah orang lain, mau? Saya punya sampah saya kirim ke rumah mu, mau, nggak kan! Sampah harus selesai di tempatmu sendiri,” katanya. 

Koster mengatakan, seluruh masyarakat, pelaku usaha dan semua pihak harus melek pengelolaan sampah berbasis sumber. Seperti memilah sampah organik, anorganik dan residu di rumah. 

“Olah sampah di rumah tangga, memilah sampah organik dan anorganik. Sampah residunya diolah di TPS3R di kabupaten/kota masing-masing. Kabupaten kota harus bikin TPS3R. Kepala daerah di setiap kabupaten kota harus bertanggung jawab menyelesaikan sampah di wilayahnya,” katanya. 

Untuk diketahui, terhitung mulai 1 Agustus 2025, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung tidak lagi menerima kiriman sampah organik. Selanjutnya, TPA seluas 32,4 hektare ini akan ditutup secara permanen pada akhir Desember 2025.

Penutupan TPA Suwung untuk sampah organik merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 921 Tahun 2025 tentang Penghentian Pengelolaan Sampah dengan Metode Open Dumping, yang harus dihentikan paling lambat 180 hari sejak diterbitkan pada 23 Mei 2025. (*/bgn003)25080614

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa,  menandatangani kesepakatan bersama Gubernur Bali dalam rangka komitmen bersama pengelolaan sampah berbasis sumber di wilayah desa dan desa adat sebagai implementasi Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 di Gedung Jaya Sabha Denpasar, Selasa (1/6)

Wabup Suiasa menyampaikan pihaknya sangat siap untuk menerima arahan dari Gubernur berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis sumber yang menjadi kebijakan Gubernur dan tentunya nanti akan sampai kebijakan bersama di seluruh Kabupaten Badung dari tingkat desa adat sampai desa/kelurahan.

“Nantinya apapun yang menjadi arahan Gubernur, terlebih kebijakan ini sudah menjadi kebijakan strategis. Ini merupakan bagian integral dari kita bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintah, masyarakat dan pembangunan di Provinsi Bali,” ujarnya.

Wabup menjelaskan terkait penanganan sampah di Badung, pihaknya telah melakukan penanganan sampah di TPST Mengwitani dengan prinsip dari hulu ke hilir, sampah diolah menggunakan mesin pengolahan sampah dan dipilah, selanjutnya untuk sampah organiknya dijadikan pupuk. Untuk skema pengelola sampah di Kabupaten Badung, sampah itu dapat dikategorikan dari sampah rumah tangga, sampah upakara, sampah dari publik area. Dari sampah rumah tangga ini diharapkan bisa dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat untuk dikelola serta dimanfaatkan sendiri misalnya untuk pupuk ataupun dimanfaatkan secara ekonomi untuk kompos rumah tangga, bisa untuk biopori, sumur resapan maupun bisa digunakan biogas organik.

“Di tingkat rumah tangga, sebisa mungkin sampah sudah terpilah, mana sampah yang bisa diolah jadi kompos dan mana yang tidak bisa diolah, dengan begitu, memudahkan pemilahannya saat diangkut ke TPST 3R desa/kelurahan,” katanya.

Sementara itu Gubernur Bali, I Wayan Koster, menjelaskan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 ini harus dilaksanakan percepatan dari tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat. “Harus lebih digalakkan lagi program ini, yang nantinya sangat berperan dalam mengembalikan dan menjaga alam Bali agar tetap bersih dan indah dengan cara melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa-desa, sesuai dengan pedoman yang kita berikan,” katanya.

Dia berharap adanya sinergi antara desa/kelurahan dan desa adat setempat beserta seluruh komponen masyarakat untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan slogan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain”.

Gubernur menyatakan semua kegiatan harus dilaksanakan pada tahun 2021 atau paling lambat 2022 untuk semua desa/kelurahan serta desa adat di Pulau Dewata. Ditargetkan di tahun 2023 sudah bisa dideklarasikan bersih dari berbagai jenis sampah. Guna memperkuat pergub dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 dan diterbitkannya instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat.

Di sana secara rinci berisi pengaturan warga dengan membatasi perilaku yang menghasilkan banyak sampah, mewajibkan melakukan pemilahan sampah di rumah tangga, melarang warga membuang sampah ke desa dan desa adat lain, melarang warga membuang sampah tidak pada tempatnya, membatasi penggunaan bahan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai, melarang warga membuang sampah di Danau, Mata Air, Sungai dan Laut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut.bgn003)21060114