Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi Hebrin Yanke dari pihak swasta soal penyitaan uang tunai sekitar Rp52,3 miliar terkait kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur).

KPK, Senin (15/3) memeriksa Hebrin sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saksi dipanggil dan dihadirkan dalam proses penyitaan sejumlah uang tunai senilai Rp52,3 miliar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

KPK menduga sumber uang tersebut berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP Tahun 2020.

Sebelumnya pada Senin (15/3), KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam penyidikan kasus tersebut.

Terkait uang tersebut, tersangka Edhy diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Selanjutnya, Kepala BKIPM KKP memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.

Adapun total uang yang terkumpul dari aturan tersebut sekitar Rp52,3 miliar yang telah disita KPK.

KPK menyebut aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benur tersebut diduga tidak pernah ada.

KPK total menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, yaitu Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sedangkan pemberi, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada Edhy.(bgn123)21031606

Denpasar, Baliglobalnews

Sebelum korban Dwi Farica Lestari (23 tahun) ditemukan dalam kondisi tewas bersimbah darah di dalam kamarnya Thailia Homestay lantai 2, Denpasar Selatan. Suara gaduh sempat didengar oleh teman kosnya, pada Sabtu (16/1/2021) dini hari.

Menurut penuturan saksi Dianty (22 Tahun) bahwa dirinya sekitar Pukul 01.20 Wita, sempat mengajak korban makan dikamar saksi, setelah habis makan korban pergi ke kamarnya.

“Pukul 01.40 saya terjaga dari tidur, karena ada suara teriakan dan berisik berupa bunyi suara kaki-kaki gedebuk gedebuk,” ucap saksi.

Ia menjelaskan, karena saksi merasa perasaan tidak enak, elanjutnya saksi menghubungi korban lewat pesan singkat (Whatsapp) sekitar Pukul Pkl 01.46 Wita yang isinya “P..P, Aman Yuk, gedebag gebeg sih siapa,
P..P aman …,?”.

Namun saksi menerangkan, tidak ada respon balasan pesan Whatsapp dari korban, sehingfa saksi menelpon korban beberapa kali. “Tapi telepon saya tidak diangkat san tidak ada jawaban,” ucapnya.

Ia menuturkan, karena takut dan terjadi apa apa selanjutnya saksi menelpon penjaga rumah kos untuk menemani mengetuk dan mengecek kamar korban. Setelah petugas jaga datang, saksi mengetuk pintu kamar korban bersama dengan penjaga kos-kosan, namun tidak ada jawaban.

“Pintu kamar korban terkunci dari dalam, dan saya bersama penjaga kos lalu mengintip lewat belakang atau masuk lewat kamar no 3,” ucapnya.

Beta kagetnya saksi saat melihat banyak darah di lantai, sontak saat itu saksi minta tolong kepada Saksi Willy Widya dan ikut juga mengecek dari belakang.

“Saya kaget di kamar sudah banyak darah dan korban posisi jongkok kepala ada di tempat tidur,” ucap saksi.

Hal senada diungkapkan, Apris Misak (23 tahun) yang merupaka penjaga Kos Kosan Homestay  yang menuturkan, pada saat sedang tidur dihubungi saksi Dianty meminta bantuan agar menemani mengecek kamar temannya, karena mendengar suara berisik gedebuk-gedebug dan dihubungi tidak menyaut.

“Saya bersama Dianty mencoba mengetuk pintu kamar korban dan mangil mangil dari luar, tapi tidak ada jawaban dan saya mencoba membuka. Namun pintu terkunci dari dalam,” tutuenya.

Selanjutnya saksi menguntip lewat kamar no 3 dan juga melihat pintu Balkom kamar korban terbuka. “Saya melihat ada darah di Balkon korban,” ucapnya. (bgn008)21011607

Nasional, Baliglobalnews

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta saksi-saksi kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 tidak perlu takut untuk mengungkapkan kasus tersebut.

“Mari bantu penegak hukum dengan berani memberikan keterangan sehingga korupsi itu dapat diungkap dan pelaku-nya diadili,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu.

Keberanian para saksi turut mengungkapkan kasus tersebut, tegas Hasto, akan diimbangi dengan perlindungan dari negara, yang pelaksanaannya dilakukan LPSK. Hal itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasto menjelaskan perlindungan kepada saksi, termasuk kepada pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator), bertujuan agar mereka dapat memberikan informasi apa adanya tanpa intimidasi atau potensi ancaman lain.

Menurut dia, tindak pidana korupsi kerap dilakukan secara terorganisasi dan tidak hanya melibatkan satu pihak.

Karena itu, kata dia, jika saksi dapat memberikan keterangan secara aman dapat membantu kerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana dimaksud.

Hasto juga mengimbau pihak-pihak yang mempunyai keterangan terkait kasus suap yang melibatkan Mensos, tetapi khawatir akan adanya ancaman, bisa menghubungi LPSK. “Kami (LPSK) terbuka menerima perlindungan,” ujarnya.

Permohonan perlindungan bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor LPSK, atau menghubungi Call Center 148 dan WA 085770010048. Tersedia pula aplikasi permohonan perlindungan online atau daring LPSK yang dapat diunduh di Playstore.

Sebagaimana diketahui, satu lagi Menteri Kabinet Indonesia Maju tersandung korupsi, yakni Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan-nya sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) virus Corona bersama empat orang lainnya.

Penetapan Mensos dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus suap bansos Corona, disampaikan langsung Ketua KPK Firli Bahuri di kantor KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (6/12).

LPSK mengapresiasi langkah penegak hukum, termasuk KPK, yang tak henti mengungkap tindak pidana korupsi.

“Pertama, kita sangat sayangkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat melewati dampak dari virus Corona. Bahkan, sejak awal pihak yang terlibat sudah diingatkan,” tutur Hasto.

Anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program bansos Corona cukup besar dan dalam pelaksanaannya pun melibatkan banyak pihak, kata dia, sehingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi terbuka.(bgn123)20120610