Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mengikuti acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI secara virtual dari Puspem Badung, Rabu (26/8).

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda I Wayan Adi Arnawa, Kepala BKPSDM yang juga Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra I Gede Wijaya, Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan, Kabag Organisasi I Wayan Putra Yadnya serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Wabup Suiasa mengatakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi sesuai arahan dan rekomendasi tim evaluasi atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Menurut Wabup, capaian kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 secara keseluruhan rata-rata kinerja sebesar 104,17 %. ”Kalau dilihat capaian indikator kinerja utama, maka dari 21 indikator terdapat 19 indikator atau 90,48% yang telah mencapai atau melebihi target,” katanya.

Sementara terkait dengan inovasi pelayanan publik, yang diperoleh Kabupaten Badung 8 judul dari tahun 2014 – 2020. Pada tahun 2019 masuk nominasi 2 judul dan tahun 2020 masuk nominasi 1 judul. Hasil capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung sebesar 35,68 dari total 40. Sedangkan indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,62% termasuk kategori sangat baik.

Suiasa juga menjelaskan beberapa kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan pandemi Covid-19 antara lain gratis pembayaran pemakaian air PDAM, pemberian sembako untuk masyarakat paling terdampak (keluarga kurang mampu/KPM),

pemberian insentif untuk masyarakat Badung yang di PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah untuk PMI/ABK, pembiayaan BPJS, pengadaan masker untuk masyarakat Badung, dan pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis dengan jumlah refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp. 274 M lebih.

Pihaknya juga menyadari upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini mungkin belum sesuai harapan bersama, untuk itu, dengan segala kerendahan hati mohon kepada tim evaluasi disamping melakukan evaluasi, tetapi juga sekaligus dapat memberikan arahan serta pembinaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mendorong tumbuhnya budaya kinerja di Kabupaten Badung.

Sementara Anesia Ribka dari Tim Evaluator Kemenpan-RB dalam arahannya menyampaikan bahwa penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

”Setiap tahun, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekda Adi Arnawa mengatakan terkait dengan evaluasi SAKIP memiliki kejelasan dari sisi keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah sehingga ada kejelasan bagi pimpinan untuk memberikan reward atau punishment kepada aparaturnya/pejabatnya. Untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi internal, sehingga sampai November nanti masukan-masukan yang diterima bisa diperbaiki sebagaimana yang diharapkan Tim dari KemenPAN RB. (bgn/hms)20082612

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik serta ditunjang dengan reformasi birokrasi yang prima, akan menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian antara lain sambutan Bupati Eka dalam rangka evaluasi SAKIP dan RB di Kabupaten Tabanan Selasa (25/8). Kegiatan itu dilaksanakan melalui aplikasi zoom yang diikuti oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB Novan Kharisma, Sekda, para Asisten dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Bupati Eka mengatakan SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan manajemen kinerja sampai pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

”Penerapan SAKIP bertujuan untuk mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketata-laksanaan, dan sumberdaya aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima,” ujarnya.

Bupati Eka menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan peningkatan terhadap kinerja pemerintahan, meliputi  penyelarasan dokumen perencanaan agar berorientasi hasil, proses penjenjangan kinerja, sampai pada sasaran kinerja pegawai sebagai wujud pelaksanaan dari hasil reviu apip Kabupaten Tabanan dan tindak lanjut rekomendasi dari tim Kemenpan RB.

”Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun kebijakan-kebijakan dan inovasi-inovasi sebagai landasan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing perangkat daerah, termasuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju Tabanan Aman dan Produktif,” katanya.

Mengingat pentingnya evaluasi ini, Bupati Eka menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan sungguh-sungguh. Dia berharap apa yang diamanatkan oleh Kemenpan RB untuk peningkatan efektivitas manajemen kinerja dan budaya kerja dapat terwujud dalam hasil penilaian Sakip tahun 2020.

Diakhir sambutan, Bupati Eka mengucapkan terimakasih kepada Tim evaluasi dari Kemenpan RB, atas bimbingan dan arahan-arahannya.

”Saya selaku Bupati Tabanan mengharapkan adanya peningkatan hasil penilaian SAKIP dan RB, sehingga dapat mencapai visi dan misi Tabanan Serasi. Saya juga menitipkan Tabanan kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar selalu berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena Pebruari 2021, Saya sudah mengakhiri masa tugas Saya periode kedua. Tetap semangat dan jaga komitmen,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekda I Gede Susila menyampaikan hal ini tentu sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan dalam rangka membangun Sakip ini sebagai wujud akuntabilitas dan optimalisasi kinerja kita di Pemerintah Kabupaten Tabanan. ”Tentu ini menjadi panduan kita semua di Kabupaten Tabanan, inilah yang nanti kami jadikan rujukan untuk kita bekerja dengan maksimal,” ujarnya.

Dia juga berharap, meskipun dengan pendanaan yang terbatas, seluruh Perangkat daerah di Kabupaten Tabanan tetap mampu bekerja dengan maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Tabanan Serasi sesuai arahan Bupati Tabanan.

Sementara Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan, IB Wiratmaja, yang saat itu memaparkan secara garis besar hasil evaluasi Sakip seluruh perangkat daerah di Pemkab Tabanan, mengatakan, bahwa Kabupaten Tabanan berkomitmen melaksanakan seluruh dari hasil review Apip di Kabupaten Tabanan dan rekomendasi Kemenpan RB tahun sebelumnya.

”Jadi dalam sistem Sakip sekarang ini kami mencoba melakukan beberapa penyesuaian atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Kemenpan RB,” katanya. (bgn/hms)20082513

Denpasar, Baliglobalnews

Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali. Penilaian dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (24/8/2020).

 Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang mengikuti proses penilaian dari ruang kerjanya memberi sejumlah penekanan terkait kegiatan ini. Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang sejalan dengan visi Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru” pada misi ke-22 yaitu “Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah”.

Menurut dia, Reformasi Birokrasi dan SAKIP menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi krama Bali tidak akan terlaksana dengan baik. Dia mengibaratkan birokrat sebagai mesin bagi pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya.

Melalui penilaian itu, dia berharap ada perubahan kinerja pemerintah melalui SAKIP di mana program kegiatan dijalankan secara efektif dan efisien, memastikan anggaran digunakan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta penghematan anggaran dengan cross cutting program kegiatan yang tidak mendukung kinerja organisasi. ”Dengan manajemen kinerja, saya yakin program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dapat dengan cepat kita wujudkan. Semua ini, hanya dapat terlaksana apabila birokrasi kita didorong melakukan transformasi yang fundamental yaitu membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Masih dalam arahannya, dia juga menyampaikan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. Semangat perubahan diwujudkan dengan melakukan percepatan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Saat ini, ujar Cok Ace, Pemerintah Provinsi Bali sedang gencar menggalakkan transformasi digital. Penglingsir Puri Ubud ini berpendapat, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam tatanan kehidupan Bali Era Baru, Pemprov Bali tetap berkinerja dan memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ia menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang konvensional tidak akan bisa survive (bertahan) di masa pandemi Covid-19 sehingga budaya digital merupakan kunci percepatan reformasi birokrasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, ia menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Pemprov Bali berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat. Capaian itu antara lain tujuh kali berturut-turut meraih opini WTP, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat baik yaitu 100%, Tingkat Kematangan SPIP pada level 3, Tingkat kematangan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori BB dengan nilai 78, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pada level 3 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik menuju informatif dengan nilai 85.87. Capaian lainnya yaitu predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) untuk unit layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, tata kelola sarana pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR dengan baik dan penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Zona Hijau. Hal ini membuktikan keseriusan jajaran Pemprov Bali dalam melakukan Reformasi  Birokrasi.

Di tengah berbagai upaya yang dilakukan jajaran Pemprov Bali, ia menyadari bahwa pembenahan birokrasi masih perlu terus dioptimalkan. Ia berpendapat, evaluasi RB dan SAKIP merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) agar program- program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan seluruh krama Bali.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., M.Sc menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis yang berhasil dibangun jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Dia berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kamarudin menambahkan, melalui kegiatan evaluasi ini KemenPAN-RB ingin memperoleh gambaran sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan di tiap daerah. Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi dari proses penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dalam indeks reformasi birokrasi dan SAKIP, Kamarudin menyebut Bali sebagai daerah yang masuk kelas papan atas atau memperoleh penilaian sangat baik.

Pada kegiatan penilaian, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan berbagai langkah terkait peningkatan indeks reformasi birokrasi dan SAKIP. Ia menyampaikan, pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi terhadap SAKIP untuk memperbaiki dan menyempurnakan program yang menjadi visi dan misi dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Bali, khususnya membangun dan memperkuat ekosistem digital yang kuat menyertakan didalamnya ada hardware, software, behavior (perilaku disetiap orang yang dinilai), humanware dan brandware.

Selain itu Sekda Dewa Indra juga menegaskan bahwa birokrasi Pemerintahan Bali sudah menerapkan elektronik Office termasuk barcode tanda tangan elektronik, terkecuali aurat menyurat yang memang membutuhkan tanda tangan dan cap basah. Tanda tangan elektronik ini sudah mendapat sertifikat resmi dari Badan Cyber dan Sandi Nasional (BCSN). Dan seluruh bendahara di Pemerintahan Provinsi Bali hanya memiliki sistem pembayaran tanpa membawa uang atau alat pembayaran cash.

Untuk memudahkan pengawasan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan E_Market Place dan sangat transparan yang berjaringan dengan KPK, selain itu PHRI online juga diterapkan di Bali sehingga memudahkan instansi pemerintah terkait untuk memantau.

Tiga rumah sakit di Bali adalah akreditasi paripurna, UKPBJ unit kerja pengadaan barang dan jasa adalh titik rawan korupsi oleh karena itu sistem UKPBJ ini di garap dengan optimal dan maksimal untuk menerapkan manageman Anti suap dan transparan sehingga UKPBJ Bali mendapatkan level 3 dengan pembuktian kepemilikan sertifikat ISO 37001 2016 dan merupakan satu satunya unit pemerintah unit layanan publik di Bali. (bgn/hms)20082419