Internasional, Baliglobalnews

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Ahmadi Noor Supit menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) merupakan terobosan hukum formil dan materiil.

“RUU ini juga merupakan upaya negara dalam merespons krisis perekonomian global yang sudah terjadi sebelum adanya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi semakin menurun tajam hingga minus ketika COVID-19 menjadi pandemi global,” kata Ahmadi Nur Supit dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

Supit mendukung RUU Ciptaker yang telah disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10), dan dengan adanya RUU itu akan ada pertumbuhan ekonomi karena adanya kemudahan dalam investasi di Indonesia.

Supit mengatakan Omnibus Law RUU Ciptaker merupakan keberanian politik Pemerintah dan DPR dalam menyelaraskan aturan-aturan yang selama ini selalu bertabrakan.

Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga mendorong agar Pemerintah dan DPR juga membuat Omnibus Law sektor-sektor lain.

“SOKSI melihat UU ini merupakan Omnibus Law pertama dalam ekonomi masih juga harus dilakukan sektor lain, omnibus lainnya juga. Karena kalau hanya sektor ekonomi tidak cukup untuk menyejahterakan kita,” ujarnya.

Supit juga menilai pemahaman beberapa pihak bahwa RUU Ciptaker yang tidak pro terhadap pekerja merupakan hal yang tidak tepat, karena dirinya meyakini dalam RUU Ciptaker sudah dibahas dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, keberpihakan terhadap rakyat miskin, buruh, pekerja, pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah harus lebih ditingkatkan, dilindungi dan dijamin keikutsertaannya dalam pelaksanaan RUU Cipta Kerja.

“Karena itu tidak dimaknai sebatas wadah semata, akan tetapi menjadi satu kesatuan sistem pelaku ekonomi dari hulu sampai dengan hilir atas penyediaan barang dan jasa,” ujarnya pula.(bgn123)20101104

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) bisa memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi serta pembenahan atas sistem perpajakan di Indonesia.

Suahasil di Jakarta, Sabtu, menjelaskan terdapat enam pilar soal perpajakan di dalam Omnibus Law, antara lain pendanaan investasi, sistem teritorial, wajib pajak pribadi, kepatuhan wajib pajak, ekuitas bisnis, dan fasilitas perpajakan.

“Saat ini kami sedang berdiskusi juga dengan DPR, di mana Omnibus Law memiliki beberapa sektor prioritas yaitu perpajakan, pembukaan lapangan kerja, dan sektor keuangan,” katanya.

Ia mengharapkan proses pembahasan RUU Cipta Kerja dapat segera usai karena regulasi ini dapat memberikan kepastian terhadap iklim bisnis dan kemudahan berinvestasi terhadap pelaku usaha.

“Kami berharap ini bisa cepat selesai dan mendapatkan persetujuan DPR sebelum akhir tahun. Ini akan menjadi basis baru di Indonesia, khususnya dalam iklim investasi,” kata Suahasil.

Sebelumnya, dalam ASEAN webinar series, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengungkapkan pentingnya peraturan perundangan tersebut untuk meningkatkan kinerja investasi dalam negeri.

Menurut dia, regulasi yang dapat memperbaiki birokrasi dalam kemudahan berusaha ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi, terutama usai berakhirnya pandemi COVID-19.

“Omnibus Law ini adalah bukti komitmen Presiden Jokowi. Selain mempermudah dan membuat iklim investasi Indonesia ramah ke investor, ini juga mempercepat reformasi struktural,” katanya.

Salah satu harapan dari pemberlakuan RUU Cipta Kerja adalah kemudahan dalam investasi di Indonesia yang dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Terdapat 11 kluster dalam RUU Cipta Kerja yaitu simplifikasi lisensi, persyaratan investasi, pekerjaan, kemudahan, penguatan, dan perlindungan UMKM, kemudahan berbisnis, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, akuisisi lahan, proyek dan investasi pemerintah, serta zona ekonomi.(bgn123)20091231

Jakarta, Baliglobalnews

Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Baiquni mengatakan RUU Cipta Kerja dapat mendukung pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata.

Menurut Baiquni, dalam pernyataan di Jakarta, Senin, regulasi tersebut dapat membantu UMKM sektor pariwisata dalam memperoleh izin dan mendatangkan modal investasi dari mitra yang selama ini masih terkendala birokrasi.

“UMKM pariwisata harus dikuatkan, karena banyak sekali kekuatan masyarakat di sektor ini yang butuh pendampingan, manajemen, dan juga pendanaan,” kata Baiquni yang merupakan ahli studi pariwisata ini.

Ia menjelaskan sektor pariwisata saat ini sangat liberal karena banyak aset yang dimiliki oleh pihak swasta dan mampu menggeser peran UMKM.

Kemudian, tambah dia, juga terdapat kesenjangan ekonomi antara investor dengan UMKM atau pengusaha kecil di sektor pariwisata.

Untuk itu, Omnibus Law ini diharapkan menjadi paradigma baru yang tidak hanya mengatur proses investasi, tapi juga nasib pekerja dan tata ruang, khususnya di industri turisme.

“Kalau bisnis as usual, itu melebarkan kesenjangan, tapi kalau kita gunakan paradigma baru, yaitu rasio ekonomi, ekologi dan memperhatikan ekosistem, maka ruang investasi tadi akan punya nilai tambah,” katanya.

Ia juga mengharapkan adanya perbaikan nasib bagi para UMKM di sektor pariwisata dengan iklim investasi yang lebih sehat melalui RUU Cipta Kerja tersebut.

Selain adanya regulasi, Baiquni juga menginginkan adanya pendampingan bagi pelaku UMKM serta pembangunan sektor pariwisata berbasis komunitas agar industri pariwisata tidak terpuruk. (bgn/ant)20083123

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan serikat buruh tidak menolak sepenuhnya RUU Cipta Kerja karena ada beberapa poin positif yang menguntungkan pekerja dalam regulasi ini.

“Kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa Serikat Buruh atau Serikat Pekerja menolak total RUU Cipta Kerja, saya kira ini perlu diluruskan,” kata Ristadi dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada poin-poin dalam klaster ketenagakerjaan yang dapat berdampak positif bagi para pekerja dan belum masuk dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Poin tersebut, kata Ristadi, antara lain adanya aturan mengenai pemberian uang pesangon atau kompensasi bagi pekerja kontrak yang mengalami PHK atau habis masa kontraknya.

Poin lainnya adalah pekerja yang mengalami PHK akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang belum diatur dalam regulasi terdahulu. Poin selanjutnya, adanya uang penghargaan bagi pekerja yang telah memasuki masa kerja selama 3-6 tahun.

Ristadi juga menceritakan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang belum sepenuhnya ideal, karena banyak perusahaan yang belum 100 persen melaksanakan norma kerja.

Salah satunya banyak pekerja yang sudah bekerja 10 tahun, tapi masih berstatus kontrak, padahal di UU Ketenagakerjaan, batas waktu pekerja kontrak maksimal hanya 3 tahun.

“Kami juga menemukan banyak perusahaan yang tidak mampu bayar upah minimum, seperti di daerah-daerah pinggiran dan kebanyakan di sektor padat karya,” katanya.

Ristadi menyampaikan bahwa fenomena pekerja kontrak yang saat ini semakin masif membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam kondisi sekarang.

“Ketika hari ini ada 7 juta lebih pengangguran dan kemudian 40 juta lebih rakyat yang bekerja paruh waktu, maka hari ini pemerintah berpikir bagaimana rakyatnya bekerja tidak nganggur,” kata Ristadi.

Untuk itu, ia menegaskan diskusi dengan pemerintah dan DPR dalam forum tripartit untuk membahas RUU Cipta Kerja sudah mengakomodasi kepentingan maupun aspirasi para buruh maupun pekerja.

“Di situ peran kami, yakni memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, supaya ketika investasi tumbuh, ekonomi juga tumbuh, tapi tidak mengabaikan kesejahteraan daripada pekerja,” katanya. (bgn/ant)20082821