Nasional, Baliglobalnews

Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengalihkan arus lalu lintas kendaraan di sekitar kawasan Istana Merdeka, Jakarta guna mengantisipasi demo buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pengalihan kendaraan bersifat situasional untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran  lalu lintas,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Kamis.

Sambodo mengatakan kendaraan dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III diluruskan ke “traffic light”  Harmoni. Kendaraan dari Jalan Merdeka Timur menuju Jalan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan arah Jalan Perwira.

Lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Merdeka Selatan diarahkan ke Jalan Medan Timur. Kendaraan dari Jalan MH Thamrin menuju Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau kanan arah Jalan Kebon Sirih.

Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin dan kendaraan dari Jalan Fahrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.

Kendaraan dari Jalan Tanah Abang II menuju Jalan Museum dibelokkan ke kiri dan kanan, kemudian arus dari Jalan Majapahit yang ke belok kiri arah Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis.

Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan menuju Jalan Majapahit.

Terakhir, pengendara dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri arah Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto, serta dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada sejumlah lokasi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu.

Rencananya, elemen buruh itu menyampaikan pendapat di muka umum untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja hingga Kamis ini. (bgn123)20100812

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi kabar bohong atau hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang ada dalam RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Senin (5/10).

Dia meminta masyarakat dapat membaca secara utuh dan tidak terpengaruh hoaks di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar informasi yang masuk tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks,” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu.

Dia meminta aparat Kepolisian dapat mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. Azis mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

“Bijak menggunakan sosial media, jangan sampai kita justru harus berurusan dengan penegak hukum karena menyebarkan berita yang tidak benar ke publik” ujarnya.

Dia menjelaskan beberapa kabar hoaks, misalnya, terkait beberapa hak-hak pekerja seperti uang pesangon, Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan HMSP.

“Poin-poin yang terdapat dalam Undang Undang Cipta Kerja seperti Uang Pesangon, UMP, UMK, HMSP yang dikabarkan dihilangkan, itu tidak benar atau informasi bohong,” ucap Azis menegaskan.

Dia menjelaskan, terkait uang pesangon tetap ada dalam RUU Ciptaker yaitu tercantum dalam Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156.

Dalam Pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) mengatur pemberian uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pengganti hak berdasarkan masa kerja para pekerja. “Uang pesangon tetap ada tercantum di Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156 dan upah minimum tetap ada,” ujar Azis.

Terkait upah minimum diatur dalam Bab IV Pasal 88 ayat (3) yang menyebutkan “Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. (bgn123)20100708