Tabanan, Baliglobalnews

Adanya revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat ini masih menunggu rekomendasi persetujuan substansi pusat. Untuk persoalan lainnya dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi telah beres. 

Ia menyebutkan, sebelum rekomendasi persetujuan substansi soal RTRW ini keluar akan ada rapat yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rapat tersebut akan melibatkan bupati, anggota DPRD dan dinas terkait dari daerah. “Kami harapkan ini bisa segera berjalan,” katanya, Jumat (3/12).

Jika nanti rekomendasi persetujuan substansi RTRW keluar, maka draf revisi RTRW Tabanan yang telah rampung bisa difasilitasi menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). “Proses sekitar dua bulan, lantas bisa ditetapkan sebagai Perda,” ujarnya. Turunan dari RTRW ini, salah satunya adalah Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk Peraturan Bupati (Pergub). 

Kajian RDTR telah berjalan di tiga wilayah di Tabanan, yakni Kecamatan Baturiti, wilayah perkotaan dan Tanah Lot. “Sudah sampai pada uji publik. Memang prosesnya sengaja bersamaan,” ujar Eka.

Politisi PDI Perjuangan asal Marga ini menambahkan selain soal RDTR, soal retribusi bangunan dan gedung atau retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan istilah IMB juga menjadi kendala. 

“Namun, Eka menilai soal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang – Undang Cipta Kerja yang disebutkan inkonstitusional hanya persoalan proses. “Tapi secara substansi kami menilai tidak ada persoalan,” ujarnya. (bgn122)21120318

Nasional, Baliglobalnews

Provinsi Papua Barat mulai menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

“Draf final revisi RTRW Papua Barat sudah ditetapkan pada 6 November lalu di Manokwari. Dokumen KHLS wajib disertakan saat kami mengajukan draf revisi RTRW ke pusat,” ucap pelaksana tugas kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Papua Barat, Daniel Leonard di Manokwari, Senin.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat pada Senin (23/11) menggelar pertemuan bersama tim yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta para mitra pemerintah di Manokwari.

Leonard menyebutkan bahwa penyusunan dokumen KHLS ini akan mempertimbangkan data dukung dan daya tampung lingkungan terhadap pembangunan di Papua Barat. Hal itu sebagai upaya pencegahan dampak buruk dari pemanfaatan lingkungan.

“Hasil kajian ini nanti akan diakomodir dalam dokumen KHLS. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan merupakan bagian terpenting dalam dokumen KHLS serta RTRW,” katanya.

Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan pada pertemuan itu mengutarakan bahwa dokumen KHLS wajib ada pada revisi RTRW. Hal itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam rencana pembangunan Papua Barat ke depan.

“KLHS untuk mencegah degradasi lingkungan, juga sebagai rumusan alternatif dalam kebijakan pembangunan,” ucap Nataniel.

Ia berharap dokumen KHLS segera tersusun agar RTRW Papua Barat yang baru bisa digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

“Papua Barat sudah punya Raperda tentang pembangunan berkelanjutan. Dokumen KHLS dan RTRW semua akan saling mendukung,” demikian Nataniel Mandacan. (bgn123)20112315