Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali mewakili Gubernur Bali, dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua rancangan peraturan daerah strategis, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Sidang ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (24/6/2025).

Dalam sidang tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan tanggapan, apresiasi, serta catatan strategis terhadap kedua Raperda tersebut. Pandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat-NasDem, Golkar, dan Gerindra-PSI.

Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh I Made Supartha menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan enam bidang prioritas, serta menyoroti perlunya indikator kinerja yang realistis dan partisipatif. Dalam hal belanja daerah, meskipun realisasinya mencapai 93,55%, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar belanja berikutnya lebih diarahkan pada program-program produktif yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi Demokrat-NasDem yang dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham memberikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-12 kalinya, serta menyoroti perlunya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD, dan evaluasi struktur APBD agar lebih realistis. Berdasarkan hasil kunjungan kerja anggota dewan, ditemukan banyak jalan provinsi yang rusak, dan diperkirakan mata anggaran rehabilitasi jalan yang tersedia belum mencukupi. Untuk itu, Fraksi Demokrat-NasDem menyarankan agar ke depan disediakan anggaran khusus dengan mata anggaran perbaikan jalan Provinsi Bali yang rusak.

Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Nyoman Wirya menyampaikan sejumlah kritik konstruktif, termasuk isu pelanggaran terhadap RTRW, potensi pungutan wisatawan asing yang belum optimal, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan investasi dan belanja daerah. Persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Pengelolaan dan pengolahan sampah di seluruh kabupaten/kota di Bali masih tergolong konvensional dan parsial, sehingga belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Untuk itu, Partai Golkar, jika dipandang perlu, siap memberikan masukan dan kajian agar permasalahan sampah di Bali dapat segera diatasi dengan solusi yang tepat.

Sementara Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan oleh Gede Harja Astawa menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang berbasis kebutuhan dan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, serta perlunya strategi afirmatif pascaputusan MK terkait pendidikan gratis. Prioritas lain yang perlu mendapat perhatian adalah bidang pertanian, mengingat semakin derasnya alih fungsi lahan. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan tentang LP2B dan KP2B, hal ini tetap memerlukan perhatian melalui penguatan regulasi tata ruang wilayah Provinsi Bali yang dipadukan dengan tata ruang kabupaten/kota.

Sekda Dewa Indra dalam keterangannya kepada media usai sidang menyampaikan bahwa seluruh masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi akan dijawab secara lengkap dalam sesi tanggapan pemerintah yang dijadwalkan pada rapat paripurna berikutnya. (*/bgn003)25062401

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mengegelar rapat kerja gabungan komisi bersama eksekutif di Ruang Sidang Madya Gosana, Sekretariat DPRD Badung, pada Selasa (27/5/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badug I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III Made Sunarta serta Sekda Badung IB Surya Suamba membahas paparan dari eksekutif dan pembahasan rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Badung tahun 2025-2029.

Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Anom Gumanti mengatakan rapat rancangan awal RPDMD 2025 – 2029 merupakan amanah perundang-undangan yakni ketika bupati sudah dilantik minimal 90 hari dari masa jabatan itu harus sudah memiliki RPJMD untuk lima tahun sampai berakhir masa jabatan.
“Tadi sudah banyak juga diberikan masukan oleh teman-teman di DPRD, masing-masing dapil sudah menyampaikan aspirasinya sangat luar biasa. RPJMD merupakan dokumen guiden untuk lima tahun ke depan. Jika sebuah program, apalagi dalam bentuk kegiatan tidak terangkum di dalam RPJMD maka tidak mungkin direalisasikan. Maka dari itu banyak sekali teman-teman yang mengusulkan, karena mungkin kira-kira ya tahulah Badung yang begitu sangat pesat pembangunannya. Yang paling penting tentu harus sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Sapta Kriya AdiCipta ini,” katanya seraya menambahkan, penjabarannya itulah dalam bentuk program kegiatan yang diusulkan.
Menurut Anom Gumanti, segala masukan dari anggota dewan sudah diakomodir oleh Sekda beserta jajarannya dan akan dibuatkan dokumen dan hasilnya nanti, produknya setelah pembahasan adalah nota kesepakatan bersama. (bgn003)25052816