Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna ke-15 masa persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda pendapat akhir dan pemandangan umum fraksi digelar pada Jumat (6/8). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, bersama Wakil Ketua DPRD I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra secara virtual ini turut dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. 

Dalam kesempatan tersebut, kelima fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar TA. 2022.

Dalam pembacaan pemandangan umum fraksi, Fraksi Partai Nasdem-PSI lewat juru bicaranya I Wayan Gatra mengatakan Fraksi NasDem PSI meminta kepada Walikota dan jajaran agar Rancangan RPJMD Semesta Berencana yang telah disusun dapat diimplementasikan dan dilaksanakan sesuai perencanaan, baik pelaksanaan di lapangan, Penganggaran serta mekanisme Iainnya sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberi manfaat dan mensejahterakan masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan AA Gede Putra Ariewangsa menekankan proses penyusunan Rancangan Peraturan ini telah melalui tahapan Forum Konsultasi Publik, Pembahasan Rancangan Awal RPJMD di DPRD. Demikian juga Konsultasi Rancangan Awal RPJMD dengan Provinsi Bali, Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD. Sehingga RPJMD telah mengalami penajaman serta penyempurnaan yang berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang ikut dilibatkan setiap tahapan penyusunan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan I Wayan Sutama mengatakan Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memaksimalkan Belanja Daerah sehingga dapat  menggerakan perekonomian masyarakat didalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra dibacakan I Kompyang Gede mengatakan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar, sehingga ke depannya agar menjadi pedoman dalam pelaksanaanya nanti untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui AA Gede Mahendra menyebutkan rancangan APBD Kota Denpasar hendaknya dapat diprioritaskan pada pembelanjaan.

Sementara Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kesungguhan kerja keras dan kerjasamanya sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dapat disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian pula dengan disepakatinya Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022. (bgn003)21080609

Badung, Baliglobalnews

Saat ini Kabupaten Badung terus berupaya menggenjot pembangunan di berbagai bidang sebagai Implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Salah satu programnya adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkar selatan Kabupaten Badung yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021.

Demikian sambutan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa dalam acara Capacity Building yang diselenggarakan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam rangka fasilitas PDF (Project Development Facility), terkait proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) jalan lingkar selatan, Rabu (2/6) di Hotel Conrad Nusa Dua Bali pada Rabu (2/6).

Sekda Adi Arnawa menyampaikan pembangunan infrastruktur jalan lingkar selatan Kabupaten Badung bertujuan untuk mengurangi dampak kemacetan di beberapa ruas jalan, menjadi alternatif jalan menuju kawasan-kawasan pariwisata. Di samping itu juga meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah Kabupaten Badung, meningkatkan investasi, menumbuhkan orientasi desa wisata baru dan memberdayakan potensi produk dan kesenian masyarakat setempat.

“Kabupaten Badung memiliki berbagai potensi yang dapat menggerakkan perekonomian seperti sumber daya alam dengan keindahan alam yang eksotis, hasil-hasil pertanian yang mendukung sektor pariwisata, seni budaya dan kerajinan. berbagai potensi tersebut menjadikan Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata internasional yang terkenal hingga mancanegara,” ujarnya.

Dia menyebutkan Kabupaten Badung merupakan pintu gerbang pariwisata Pulau Dewata serta menjadi tujuan meeting, incentive, conference dan exhibition atau mice internasional. Dalam konteks ini, maka Kabupaten Badung seringkali menjadi tempat perhelatan pertemuan tingkat internasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia dan kepala negara dari berbagai belahan dunia. Untuk itu tentunya diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan berstandar internasional, oleh karenanya pembangunan infrastruktur jalan lingkar selatan Kabupaten Badung ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan berbagai kegiatan dan event internasional yang diselenggarakan di Bali dan Kabupaten Badung khususnya. Pembangunan ini diproyeksikan untuk memudahkan koneksi antar destinasi pariwisata, salah satu bentuk upaya mendukung konektivitas antar kawasan pariwisata adalah dengan adanya jalan yang memadai dan bebas hambatan yang dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Badung.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT PII selaku yang ditugaskan untuk mendampingi kami dalam PDF (project development facility) atau penyiapan dan pendampingan transaksi proyek KPBU jalan lingkar selatan Kabupaten Badung. Kami sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) berkomitmen kuat melaksanakan arahan serta catatan-catatan yang diberikan Kementerian Keuangan dan mensukseskan proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan Badung ini di mata investor nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dia menyebutkan Bupati Giri Prasta berharap dengan diselenggarakannya acara Capacity Building ini akan menambah wawasan pengetahuan Pemkab Badung dalam memahami skema pembiayaan dengan KPBU yang saat ini sedang digalangkan oleh pemerintah pusat. Diharapkan pula proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Badung dapat segera terwujud sehingga nantinya akan muncul daerah tujuan wisata (DTW) baru dalam upaya meningkatkan pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Badung. Mengingat sampai saat ini sektor pariwisata masih menjadi sektor unggulan dan berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dengan jumlah wisatawan + 6,5 juta tiap tahunnya.

Sementara itu Dirut Utama PT PII, Wahid Sutopo, sebagai sebuah BUMN yang di bawah koordinasi Kemenkeu mendapatkan mandat untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka pelaksanaan proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung. Sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong adanya kerjasama dengan pemerintah dengan badan usaha untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan skema yang diatur Perpres sampai saat ini sudah ada 30 proyek infrastruktur baik skala nasional maupun daerah. Untuk ini pihaknya sangat berterima kasih atas inisiatif yang dilakukan Pemkab Badung untuk melaksanakan skema KPBU Jalan Lingkar Selatan yang terdiri dari 4 segmen yang 2 diantaranya didanai oleh APBD dan 2 segmen lainnya di bangun dengan skema KPBU.

“Terima kasih kepada Kemenkeu yang telah memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam pemberian fasilitas project development facility sehingga kami dapat memobilisasi dukungan konsultan- konsultan internasional yang sudah berpengalaman dalam proyek KPBU maupun infrastruktur. Proyek ini sangat memerlukan kerjasama yang baik antara kita dari semua sisi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua bisa berjalan lancar dan sukses,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan infrastruktur Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso beserta jajaran, jajaran PT PII, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung Loka Astika, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (bgn003)21060221

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar VII masa persidangan I dengan agenda pembacaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020 digelar Jumat (9/4). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Walikota Jaya Negara dalam pidato pengantarnya mengatakan penyampaian Rancangan Awal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dan menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memperoleh masukan terkait dengan permasalahan pembangunan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program-program prioritas serta target-target pembangunan yang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

Jaya Negara mengatakan visi ini menunjukkan kesinambungan dari visi Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif, yang kami sinergikan dengan “Visi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dan Nawacita Presiden Jokowi “Menuju Indonesia Maju”. ”Maju adalah sasaran akhir dari visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Sebagai akronim MAJU berarti Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul,” ujarnya.

Visi ini nantinya akan direalisasikan lewat misi yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Selain itu, misi selanjutnya adalah unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana. Serta penguatan jati diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan kebudayaan Bali.

Selanjutnya, berkenaan dengan LKPJ Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 Jaya Negara menjelaskan bahwa  Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan dana untuk pencegahan  dan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 126.921.540.102,50 dan terealisasi sebesar Rp. 100.228.803.562,00. Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.947.478.202.444,12 realisasinya mencapai Rp.1.929.055.114.294,47.

Dikatakan Jaya Negara bahwa  pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial serta fasilitas umum.

Karena itu, alokasi anggaran belanja daerah pada setiap perangkat daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja yang direncanakan tahun anggaran 2020 Rp 2.180.779.275.573,13 dengan realisasi mencapai Rp 1.846.012.679.938,47 atau 84,65%.Sedangkan berkaitan dengan pembiayaan daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp 237.423.789.571,01 yang realisasinya mencapai Rp. 237.423.789.571,01. Demikian pula halnya dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 4.122.716.442,00 yang realisasinya sebesar 4.122.716.442,00.

”Walaupun demikian IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 83,68 tahun 2019 menjadi 83,93 di tahun 2020. Besar harapan kami untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran dari para anggota dewan yang terhormat untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD serta LKPJ TA 2020 ini sebagai pijakan kita bersama dalam membangun Kota Denpasar selama lima tahun kedepan,” ujarnya. (bgn003)21040912

Mangupura, Baliglobalnews

Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Badung tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Badung 2016-2021. Pembangunan jalan tersebut diproyeksikan untuk mempermudah konektivitas pariwisata Badung selatan mengingat Badung merupakan pintu gerbang utama pariwisata pulau Bali yang menjadi tujuan penyelenggaraan meeting, incentive, vonvention, exhibition (MICE) internasional sehingga diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.

Mengingat Kabupaten Badung baru pertama kali melaksanakan proyek dengan sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengharapkan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta semua pihak yang terlibat, sehingga proyek KPBU tersebut bisa berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang ada.

Harapan tersebut disampaikan oleh Sekda Adi Arnawa didampingi tim Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Kabupaten Badung saat mengikuti rapat virtual Project Development Facility (PDF) Proyek KPBU JLS dengan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dan para konsultan terkait dari Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Kamis (21/1).

Adi Arnawa atas nama Pemkab Badung menyampaikan terima kasih kepada Kemenkeu dan PT PII atas dukungan demi terwujudnya proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan, mengingat proyek JLS sangat strategis dan telah tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021.

Di samping itu, kata dia, JLS merupakan janji politik Bupati kepada masyarakat dalam rangka membangun pariwisata Badung yang sustainable sekaligus membuka kawasan pariwisata baru dan mengurangi kemacetan di wilayah Badung selatan.

Menurut Adi Arnawa, dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu sangat berarti, mengingat kondisi Badung saat ini yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terpukul dan terseok akibat dari pandemi Covid-19. ”Tentu dengan adanya dukungan dari Kemenkeu dalam Proyek JLS ini dengan melibatkan pihak ketiga, kami berharap proyek ini bisa dilaksanakan sesuai harapan bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga Badung bisa bangkit kembali untuk memenuhi segala kewajiban dalam proyek KPBU ini,” katanya.

Perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu, Insyafiah, menyampaikan rapat kick off PDF proyek KPBU JLS itu sangat penting. Dia berharap seluruh pekerjaan fasilitas KPBU itu ke depan bisa berjalan lancar. Pihaknya juga menyampaikan komitmennya untuk menyukseskan proyek ini, sehingga apa yang menjadi harapan Kabupaten Badung agar proyek ini segera terbangun dan dapat direalisasikan.

Sementara perwakilan dari PT PII, Tanti Hidayati, menyampaikan terima kasih, karena sudah menunjuk PT PII dalam melakukan pendampingan proyek JLS Badung. Untuk mengoptimalkan pendampingan proyek JLS, pihaknya melibatkan konsultan yang profesional sehingga nantinya proyek ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan dan harapan bersama. (bgn003)2101216

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) mengenai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 pada tahap ke-2, di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (30/12).

Sekda Adi Arnawa dalam arahannya selaku pimpinan daerah menyambut baik kegiatan konsultasi publik ke-2 ini, karena dalam rangka menyusun RPJMD di Kabupaten Badung merupakan langkah awal setiap Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan janji politiknya kepada masyarakat sehingga perlu disiapkan suatu kajian teknis berupa KLHS yang dilihat dari aspek lingkungan strategis.

”Saya melihat dari komitmen pemerintah kita, merupakan salah satu indikator pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi melalui KLHS,” katanya.

Untuk itu kepada semua pimpinan perangkat daerah diingatkan menyusun rencana strategis dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. ”Saya tegaskan kepada semua perangkat daerah dalam mengurus RPJMD, harus benar –benar nyata, di mana dalam dokumen ini kita tahu sebatas mana, sejauh mana kita memenuhi indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam KLHS itu sendiri,” kataya.

Di samping itu, kata dia, perlu adanya komitmen bersama mengenai penyusunan rancangan dari pada  KLHS ini. ”Dalam forum ini perlu adanya masukan dari para peserta agar dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD di Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berjalan dengan baik. Di samping itu dengan konsep Tri Hita Karana khususnya dalam aspek lingkungan sehingga perlu adanya pemanfaatan ruang seperti menjaga aspek lingkungan yang ada,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, I Wayan Puja, selaku Ketua Pokja melaporkan tujuan dilaksanakannya  konsultasi publik tahap ke-2 adalah untuk memperoleh masukan berupa ide, gagasan serta validasi hasil kajian yang telah dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir dokumen KLHS-RPJMD. ”Adapun yang telah dilakukan yaitu tahap persiapan serta pembentukan tim Kelompok Kerja (Pokja) yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati Badung Nomor : 833/042/Hk/2020 per tanggal 2 januari 2020, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen. Tahap kedua identifikasi, pengumpulan dan analisa data dalam penyusunan KLHS RPJMD dimulai dari pelaksanaan survey pengambilan data fisik lapangan, pengumpulan data sekunder sampai pada perumusan isu pembangunan berkelanjutan.

Dia menyebutkan konsultasi publik pertama dilakukan secara virtual, pada Rabu (14/10) lalu, dalam rangka memperoleh masukan terkait isu strategis dan prioritas dengan melibatkan pemangku kepentingan terdiri dari OPD, akademisi, filantropi, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha. ”Pada tahap ke-2 ini dilakukan secara tatap muka dengan menghadirkan anggota pokja dari masing-masing OPD dan akademisi selaku  tim ahli pendamping,” katanya. (bgn003)20123027