Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2023 di Gedung Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar, Kamis (3/2).

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat terhadap tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik, dengan upaya terencana, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Tahun 2022 merupakan tahun pertama RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026, oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2022 harus lebih cermat dan terintegrasi sehingga target akhir RPJMD dapat tercapai serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar secara lebih tepat dan strategis,” ujar Arya Wibawa membacakan sambutan tertulis Walikota Denpasar.

Wawali menyebutkan ada 5 fokus utama dalam pembangunan ke depan yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi kreatif, kesehatan serta kebudayaan dan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah ‘Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju’. “Berbagai program telah dilaksanakan seperti penataan infrastruktur, pendidikan, pemulihan ekonomi serta pembangunan TPS 3R. Saya mewakili Pemerintah Kota Denpasar berharap melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik ini, akan dihasilkan dokumen perencanaan yang mampu mengemban misi penting untuk menyatukan pola pikir dan aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan.” katanya.

Sementara Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik RKPD, Nyoman Suardika, mengatakan aspirasi masyarakat selalu diharapkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. “Masukan masukan yang konstruktif dari masyarakat sangat diharapkan pemerintah untuk peningkatan kualitas pembangunan di Kota Denpasar,” katanya. (bgn003)22020309

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menggelar musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tahun 2022 secara virtual, karena masih dalam situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Musrenbang yang mengusung tema ”Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan” itu dibuka oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, dari Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (2/2). Hadir juga Sekretaris Daerah, I Wayan Adi Arnawa dan Kepala Bappeda, I Made Wira Dharmajaya, camat se-Kabupaten Badung, Tim Penyusun RKPD. Forum ini juga diikuti oleh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, lurah dan kepala desa se-Badung dari kantor masing-masing.

Wabup Suiasa dalam arahannya menyampaikan agar RKPD tahun 2022 dapat disusun dan dirancang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga tidak menimbulkan distorsi di kemudian hari.

”Mengingat kondisi kita mengalami penurunan di beberapa sektor akibat pandemi, untuk itu kita jangan terlalu muluk-muluk dalam menyusun RKPD. Semua harus proporsional dan realistis. Kondisi yang ada saat ini merupakan tantangan untuk kita semua dalam menyusun program kerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Mengingat kondisi Badung saat ini mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka akibat mati surinya sektor pariwisata, Suiasa memberikan penekanan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKPD 2022 agar fokus menitikberatkan pada dua sektor yang mengalami dampak terparah akibat pandemi yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi.

”Badung saat ini mengalami penurunan pada sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk mengakselerasi pemulihan terhadap 2 sektor tersebut, saya menekankan agar tim penyusun RKPD dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan dan kabupaten agar merancang program kerja pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah dengan merevitalisasi sektor unggulan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor UMKM dan pertanian,” jelasnya.

Sementara Kepala Bappeda, I Made Wira Dharmajaya, melaporkan musrenbang ini bertujuan untuk menjaring aspirasi terhadap rumusan tema RKPD dan menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan serta dapat menghasilkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2022.

Dia menyebutkan pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2022 diprioritaskan pada 9 titik pembangunan yakni pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, kesehatan, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, pariwisata, pertanian dan kebudayaan, sarana prasarana wilayah perumahan dan permukiman, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang dan lingkungan hidup dan terakhir ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

”Bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung untuk tahun 2022 selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata,” katanya seraya berharap melalui kegiatan ini terjadi proses diskusi serta bertukar pikiran sehingga terjadi sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.

”Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga nantinya RKPD yang disusun tahun 2022 tepat sasaran,” katanya. (bgn003)21020215