Hanoi, Baliglobalnews

Para menteri luar negeri anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada Rabu memulai serangkaian konferensi tingkat tinggi (KTT) regional di tengah gesekan antara dua negara besar, Amerika Serikat dan China.

Pertemuan tingkat tinggi itu diharapkan akan mengupayakan kolaborasi untuk melawan ancaman global dan untuk mencoba mengurangi aksi saling balas antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia — AS dan China — yang bersaing untuk menanamkan pengaruh.

Rusia, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan India termasuk di antara negara-negara yang secara jarak jauh bergabung dalam KTT yang diselenggarakan oleh Vietnam.

Pembahasan dalam KTT itu akan mencakup forum keamanan 27 negara, seiring meningkatnya kekhawatiran tentang retorika dan konflik yang tidak disengaja, dan tentang negara-negara lain yang terjebak dalam keributan.

“Situasi geopolitik dan geoekonomi regional, termasuk Laut China Selatan, mengalami peningkatan volatilitas yang merusak perdamaian dan stabilitas,” kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam pidato pembukaannya pada KTT ASEAN.

Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa peran hukum internasional dan lembaga multilateral saat ini sedang “sangat ditantang”.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memperingatkan Amerika Serikat dan China agar tidak melibatkan negara-negara Asia Tenggara dalam pertarungan geopolitik mereka.

“Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini,” kata Retno kepada Reuters menjelang Forum Regional ASEAN, yang akan berlangsung pada 12 September.

Retno mengatakan ASEAN tidak ingin berpihak, namun juga menggambarkan peningkatan militerisasi di Laut China Selatan sebagai hal yang “mengkhawatirkan”.

Amerika Serikat telah berbicara keras menentang China dalam hal perdagangan, teknologi, dan perilaku maritimnya. Selain itu, Presiden Donald Trump telah mengumandangkan pendekatan kerasnya terhadap China menjelang pemilihan presiden AS.

Washington menuduh Beijing menindas tetangganya dengan mengirim kapal ke dekat operasi energi lepas pantai mereka, dan menuding China sebagai oportunis karena mengadakan latihan militer dan menguji perangkat keras pertahanan baru di beberapa wilayah yang disengketakan, sementara negara-negara yang terkait sengketa sedang memerangi wabah virus corona. Namun, China mengatakan tindakannya sebagai suatu hal yang sah.

Sejak pertengahan Agustus, Amerika Serikat telah berulang kali membuat marah China dengan mengirim sejumlah kapal perang ke Laut China Selatan dan Selat Taiwan, serta menerbangkan pesawat pengintai di atas kegiatan latihan tembak militer China. AS juga memasukkan 24 entitas China ke daftar hitam atas keterlibatan mereka dalam membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan.

“Kami (ASEAN) tidak ada keinginan untuk memihak – atau terlihat melakukannya,” kata Collin Koh, pakar keamanan internasional dari Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam Singapura.

Sebagai gantinya, ASEAN akan membahas dengan China kemajuan perundingan tata perilaku maritim yang telah lama tertunda, dan pengembangan serta akses untuk vaksin COVID-19, ujar Koh.

Dia mengungkapkan bahwa pembicaraan antara ASEAN dengan Amerika Serikat akan mendesak tindakan menahan aksi militer dan investasi yang lebih besar dari perusahaan Amerika. Kedua pihak akan berusaha untuk “tidak berfokus pada persaingan yang semakin intensif”.

Ke-10 anggota ASEAN tersebut adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. (bgn123)20090915

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, memimpin debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai pandemi dan tantangan bina damai yang berlangsung secara virtual, Rabu (12/8).

”Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis,” kata Menlu RI yang memimpin pertemuan selaku Presiden DK PBB untuk bulan Agustus 2020.

Dalam pernyataan nasionalnya seperti disampaikan melalui rilis Kemlu, Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.

Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai.

Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.

Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.

Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan penyaluran bantuan dan perawatan Covid-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil di daerah konflik.

Ketiga, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai. Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.

Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai ”Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian” yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.

Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian. ”Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Retno menutup sambutannya.

Debat terbuka merupakan terobosan Indonesia untuk memulai pembahasan isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB. Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, dan Direktur Center on International Cooperation New York University Sarah Cliffe.

Beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman juga hadir dalam debat virtual itu. (bgn/ant)20081316

Jakarta, Baliglobalnews

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menunjukkan kemampuan untuk menjaga nilai-nilai solidaritas dan kemitraan kuat di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi ujian bagi berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara anggota ASEAN.

Dalam pidato yang disampaikan pada perayaan virtual hari jadi ASEAN yang ke-53 dari Jakarta, Sabtu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan pandemi COVID-19 telah menjadi ujian bagi nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama di kawasan.

“Namun, sejak awal wabah merebak, ASEAN telah cepat dalam merespons. Mulai dari berbagi informasi, memfasilitasi repatriasi warga negara-negara, menjaga pergerakan perdagangan, hingga membantu mereka yang membutuhkan,” kata Menlu.

Menurut dia, krisis COVID-19 telah menunjukkan bahwa pandangan yang terlalu fokus pada cara pandang yang bersifat ke dalam (inward looking) bukanlah pilihan.

“Kerja sama dan kolaborasi menjadi pusat respons ASEAN terhadap pandemi COVID-19 dan seterusnya,” tambah Retno.

Bantuan dan dukungan dari negara-negara mitra di luar ASEAN juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan kesehatan serta kesiapan di kawasan, yang lebih menggarisbawahi pentingnya kolaborasi  antarnegara di tengah pandemi.

Negara-negara ASEAN masih harus berjuang untuk melawan penyebaran virus yang belum menunjukkan tanda-tanda pelambatan, dan pelemahan ekonomi global akibat COVID-19.

“Semua ini (terjadi) kala rivalitas antara negara-negara kuat terus meningkat, kepercayaan antarnegara-negara melemah, dan masa depan kerja sama internasional jadi dipertanyakan. Kekuatan nilai-nilai ASEAN sekali lagi diuji,” kata Menlu.

Oleh karena itu, dia meyakini untuk bertahan dari krisis ini, ASEAN perlu menegaskan sikap bertanggung jawab atas satu sama lain. Negara-negara di kawasan perlu bekerja sama untuk menghidupkan kembali ekonomi, mengembalikan pekerjaan-pekerjaan, dan membangun kembali kepercayaan pasar, termasuk dengan mengembalikan perjalanan-perjalanan secara bertahap dan berhati-hati.

“Kita juga harus bergerak bersama untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di kawasan, dan tidak terbawa arus tensi geopolitik atau dipaksa untuk memilih kubu. Kita harus berada di depan untuk menjaga sentralitas, menjaga relevansi, dan berada di kursi pengemudi dalam mengubah rivalitas menjadi kerja sama, dan ketidakpercayaan menjadi kepercayaan strategis,” paparnya.

Dia pun menekankan bahwa nilai-nilai ASEAN harus menjadi prinsip panduan, termasuk dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. (bgn/ant)20080819

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyelenggarakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Menlu Kolombia Claudia Blum de Barberi pada Rabu (5/8), yang diikuti dengan penandatanganan dua perjanjian yang merupakan penandatanganan perjanjian pertama yang dilakukan secara virtual oleh kedua negara.

“Kami membicarakan beberapa isu untuk semakin meningkatkan kerja sama bilateral, termasuk penandatanganan Persetujuan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Biasa dan Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Konsultasi Politik antara kementerian luar negeri kedua negara,” kata Retno dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi Kemlu RI, Kamis.

Pertemuan virtual diselenggarakan dalam konteks peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 15 September 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Kolombia mendorong kerja sama bidang kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada Mei 2020, sebanyak 366 warga negara Kolombia berhasil dipulangkan dengan penerbangan kemanusiaan menggunakan Garuda Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja sama kedua negara dalam pemulangan warga negara Kolombia dari beberapa negara di Asia melalui penerbangan kemanusiaan,” ucap Menlu Claudia.

Kolombia merupakan negara sahabat penting bagi Indonesia, sebagai mitra perdagangan terbesar keenam di Amerika Selatan pada 2019, juga mitra investasi kedua terbesar di kawasan pada tahun yang sama.

Kedua menlu juga sepakat meningkatkan perdagangan dan investasi, termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Menlu Indonesia dan Kolombia menghargai kemajuan proses Studi Kelayakan Bersama dalam rangka perjanjian dagang sejak November 2019. Total angka perdagangan kedua negara yang masih dinilai sangat kecil dan masih terbuka peluang peningkatan yakni sebesar 152,8 juta dolar AS pada 2019 dengan surplus bagi Indonesia sebesar 127,2 juta dolar AS.

Persetujuan bebas visa yang ditandatangani diharapkan akan meningkatkan jumlah wisatawan, setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19. Sebanyak 6.304 warga negara Kolombia mengunjungi Indonesia pada tahun 2019, meningkat 15,7 persen dari 2008.

Penandatanganan MSP Konsultasi Politik merupakan mekanisme baru yang akan semakin memperkuat hubungan kedua negara, melengkapi Sidang Komisi Bersama yang telah pertama kali dilaksanakan di Bogota, Kolombia, pada 2013. Kedua menlu sepakat pelaksanaan Konsultasi Politik dan Komisi Bersama dapat dilakukan pada 2020.

Indonesia dan Kolombia sepakat mendorong kerja sama melalui mekanisme regional, seperti ASEAN dan Aliansi Pasifik. Indonesia meminta dukungan Kolombia untuk menjadi associate member di Aliansi Pasifik dan Kolombia meminta dukungan Indonesia untuk mengaksesi Treaty Amity and Cooperation (TAC) ASEAN dan menjalin hubungan kerja sama yang lebih dekat dengan ASEAN.

Kedua menlu juga sepakat untuk saling mendukung dalam kerja sama global, termasuk menggalang perdamaian dunia. Kolombia juga mendukung Indonesia dalam melaksanakan tugasnya pada Agustus 2020 sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, dengan mengangkat tema “Advancing Sustainable Peace“.

Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar pertama dan keempat dunia, kedua negara menggarisbawahi pentingnya minyak kelapa sawit dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kolombia akan menyelenggarakan International Workshop on Crops for Peace kedua, setelah edisi pertama sukses diselenggarakan di Indonesia pada November 2019, dan Oil Palm Workshop for Peace pada 2018. (bgn/ant)20080606

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak pemerintah China melakukan investigasi menyeluruh dan selanjutnya menegakkan hukum atas sejumlah kasus kematian, pelarungan jenazah, dan kondisi kerja tidak layak yang melibatkan awak kapal (ABK) asal Indonesia.

“Saya meminta pemerintah China untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan ini secara transparan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang,” kata Retno usai melakukan pertemuan bilateral secara virtual dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada Kamis.

Selain itu, Menlu RI mendesak agar pemerintah China memproses hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal China.

“Sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan (tindakan hukum) terhadap agen-agen penyalur ABK (ilegal) di Indonesia,” kata Retno.

Selain kasus dugaan perbudakan di atas empat kapal China yang mengakibatkan 46 ABK WNI menjadi korban serta empat ABK WNI lainnya meninggal dunia, Kemlu RI kembali mencatat tewasnya empat ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera China.

ABK dengan inisial D meninggal dunia di kapal Han Rong 363, sedangkan tiga ABK lain yaitu AS, R, dan AW menghembuskan napas terakhir di kapal Han Rong 368. Peristiwa kematian empat ABK tersebut terjadi selama Mei dan Juni.

Sejak menerima informasi kematian tersebut, Kemlu beserta perwakilan RI yang ada di Colombo, Singapura, Beijing dan Guangzhou telah menyampaikan kepada pemilik kapal dan pihak-pihak terkait lainnya agar mengupayakan pemulangan jenazah mereka ke Indonesia.

Namun setelah berbagai upaya dilakukan, Kemlu memperoleh informasi bahwa kapten kapal telah melarung keempat jenazah pada Juli 2020, masing-masing di Samudera Hindia dan di Laut China Selatan.

“Kami sangat prihatin atas keputusan pelarungan tersebut, meskipun praktik pelarungan dimungkinkan dalam dunia kemaritiman, tetapi praktik pelarungan merupakan pilihan terakhir ketika seluruh opsi pemulangan jenazah sudah tidak bisa dilakukan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha.

Merespons kasus terbaru ini, Kemlu telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta agar proses penyelidikan segera dilakukan termasuk menyelidiki penyebab pasti kematian para ABK Indonesia.

Kemlu beserta kementerian dan lembaga terkait juga telah memanggil agen tenaga kerja yang memberangkatkan empat awak kapal itu untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan mereka yang mencakup hak gaji, hak deposit, hak asuransi, dan santunan kematian.

Penanganan kasus ini telah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Kemlu siap memfasilitasi proses penyelidikan dengan otoritas China melalui mekanisme mutual legal assistance.

“Kami juga mendorong agar ada pembenahan dari hulu mengenai proses penempatan ABK WNI ke luar negeri untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ABK kita yang bekerja di berbagai macam kapal ikan asing,” tutur Judha. (bgn/ant)20073031