Tabanan, Baliglobalnews

Omyati (38), seorang perempuan yang terjerat kasus pencurian sepeda motor, akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah ditahan selama dua bulan di sel Polsek Baturiti. Kebebasannya dimungkinkan berkat restorative justice yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan dan disetujui oleh Kejaksaan Agung.

Kebebasan Omyati untuk memulai kesempatan kedua ditandai pelepasan borgol dan rompi tahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Ni Made Herawati, di depan kantor Kejaksaan Negeri Tabanan pada Rabu (5/6/2024).

Omyati terjerat kasus hukum karena membantu kekasihnya, Ivan (DPO), mencuri sepeda motor milik bosnya yaitu Honda Vario bernomor polisi DK 7341 HN milik I Wayan Sukerta tanpa izin di tempat kerjanya sebagai buruh di gudang toko UD Widya Mandiri, Desa Perean Tengah, Baturiti, pada 31 Maret 2024.

Herawati menyebutkan Omyati melakukan tindak pidana pencurian karena diperintah oleh Ivan, seorang (DPO). Berdasarkan aturan restorative justice, jaksa penuntut umum melaksanakan upaya perdamaian dengan menghadirkan kedua belah pihak pada 22 Mei 2024. “Kebebasan Omyati ini berkat kemurahan hati korban yang memaafkan perbuatan tersangka dan jaminan bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya memungkinkan upaya restorative justice ini dilaksanakan,” ujarnys didampingi Kasi Pidum Ngurah Wahyu Resta dan Kasi Intel I Gusti Ngurah Anom Sukawinata.

Sementara Kasi Pidana Umum Kejari Tabanan, Ngurah Wahyu Resta, menjelaskan bahwa pembebasan Omyati sudah memenuhi semua syarat yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. “Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali RJ-34 Nomor R-142/N.1/Eoh.2/5/2024, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Nomor B-1664/N.1.17/Eoh.2/06/2024 pada 4 Juni 2024. Dengan surat ini, proses penuntutan terhadap Omyati dihentikan dan dikembalikan kepada keluarganya,” katanya.

Pembebasan Omyati merupakan kasus ketiga di tahun 2024 di mana Kejari Tabanan menerapkan keadilan restorative justice. (bgn020)24060509

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menghadiri peluncuran Umah Keadilan Restorative Justice Adhyaksa oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Wantilan Desa Adat Penglipuran,pada Rabu (20/4).

Umah Keadilan Restorative Justice Adhyaksa tersebut diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade Tajudin Sutiawarman, dengan pemukulan gong didampingi oleh Bupati Bangli, Wakil Bupati Bangli, Unsur Forkompinda, Sekda Bangli, serta disaksikan oleh tokoh adat dan masyarakat setempat.

Ade Tajudin mengatakan Umah Keadilan Restorative Justice Adhyaksa merupakan sebuah wadah bagi masyarakat yang memerlukan konsultasi terkait penerangan hukum baik masalah hukum pidana maupun hukum perdata. Penempatan lokasi Umah Keadilan Restorative Justice Adhyaksa di Desa Penglipuran dikarenakan desa ini merupakan salah satu tujuan wisata di Bangli, sehingga menjadi tempat berkumpul. Di samping itu, Desa Penglipuran seringkali menjadi lokasi musyawarah adat sehingga merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan wadah melaksanakan proses perdamaian ataupun mediasi.

Menurut Ade Tajudin, prinsip Umah Keadilan Restorative Justice Adhyaksa ini mengembalikan segala permasalahan menjadi normal ke keadaan semula, mengingat penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan biaya dan waktu yang panjang. Dengan format keadilan restorative justice ini diharapkan masyarakat bisa merasakan keadilan yang sebenarnya.

Pihaknya mengapresiasi semua pihak, karena telah menyambut baik  kerja nyata yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali, sekaligus ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas dukungan yang telah diberikan selama proses pembentukan Umah Keadilan Restorative Justice Adhyaksa hingga pada hari peresmiannya.

Sementara Bupati Bangli sangat mengapresiasi atas dibentuknya lembaga ini. Dia mengatakan dengan diresmikannya Umah Keadilan Restorative Justice Adhyaksa, menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi.

Bupati mengharapkan restorative justice secara efektif dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, khususnya para jaksa, bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sudah terjadi, namun juga berfungsi sebagai media edukasi hukum kepada masyarakat. Dia meminta masyarakat untuk lebih menumbuhkan kesadaran bahwa rasa damai, aman, dan hubungan baik antarsesama dapat diwujudkan di masyarakat. (bgn003)22042013

Denpasar, Baliglobalnews

Kasi Intel Kejari Denpasar, Putu Eka Suyantha, menegaskan kasus narkotika dan korupsi, tidak bisa dilakukan upaya restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif, yang diartikan pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

“Dalam sosialisasi penerangan hukum, kepada para perbekel, lurah, camat, perwakilan majelis desa adat dan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama se-Kota Denpasar hari ini, menekankan bahwa di luar narkotika dan korupsi tidak bisa di- RJ,” katanya dalam kegiatan penerangan hukum yang digelar Bidang Intelijen Kejari Denpasar, di ruang pertemuan Kantor Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, pada Senin (18/4).

“Tujuan sosialisasi RJ hari ini, guna mengedukasi dan memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan RJ di tiap-tiap desa. Dan kasus yang bisa di RJ diluar narkotika dan korupsi,” katanya.

Dia menyebutkan kasus yang bisa dilakukan RJ di antaranya kasus yang ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Pengecualian boleh lebih di atas 5 tahun kalau kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

Kegiatan penerangan hukum diberikan setelah diresmikannya Rumah Restorative Wayan Adhyaksa di Desa Sumerta Kelod oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali pada (7/4) lalu.

Kejari Denpasar memberikan penjelasan kepada peserta berupa pemahaman RJ, aturan pelaksanaannya serta tahapan dan peran serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan RJ.

“Dengan harapan, perbekel atau lurah se-Kota Denpasar, selaku barisan terdepan bagi masyarakat dapat mensosialisasikan RJ, serta bersama-sama stakeholder terkait Sehingga, mampu menggali nilai-nilai kearifan lokal yg ada di daerah mereka dalam proses mediasi antara tersangka dan juga korban,” ucapnya.

Hadir sebagai narasumber dari Kejari Denpasar, yakni Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada seksi Tindak Pidana Umum,  Ni Putu Widyaningsih, bersama Kasubsi Pra Penuntutan pada seksi Tindak Pidana Umum. Ni Made Desi Mega Pratiwi. (bgn008)22041806