Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ‘Cok Ace’ menegaskan kegiatan di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dapat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal yang semula jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00, kini dilonggarkan dan dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

”Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional kegiatan di pusat perbelanjaan/mall beroperasi yang semula sampai dengan pukul 21.00, kini dilonggarkan dan dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata Koster didampingi juga, Sekda Dewa Made Indra, Kapolda Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, dan Kasrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Ida Bagus Ketut Surya Widana saat membacakan Surat Edaran (SE) Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, pada Selasa, Anggara, Wage, Gumbreg (9/3).

Wayan Koster menyebutkan surat edaran yang merupakan perubahan dari Surat Edaran terdahulu (Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2021) juga menyebutkan untuk fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya, diizinkan dapat dibuka dan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta mempersyaratkan rapid test antigen bagi panitia dan peserta yang hadir.

”Untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali terdapat perubahan dengan ketentuan, yakni bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen, yang semula paling lama 1 x 24 Jam diubah menjadi paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk pelaku perjalanan dengan transportasi darat dan laut tetap diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan,” katanya seraya menegaskan dengan pengaturan yang lebih longgar, diharapkan akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada pedagang dan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, dan Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (Anggara Wage, Gumbreg), tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan hari Senin (Soma Paing, Warigadean), tanggal 22 Maret 2021. (bgn003)21031208

Mangupura, Baliglobalnews

Realisasi hibah kepada pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Badung hanya 929 hotel dan restoran dari 1.621 yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati. Hal itu terungkap dalam Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (18/1). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa.

”Yang tidak terealisasi ini karena tidak melengkapi persyaratan dan tidak mengambil hibah,” kata Plt. Kadis Pariwisata, Cokorda Raka Darmawan.

Menurut Cok Raka Darmawan, pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari. Namun dia mengingatkan kalau kegiatan sudah selesai dan laporan sudah dipersiapkan, tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas lain yang perlu diselesaikan.

Dia menyebutkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus dilakukan review dulu oleh Inspektorat. ”Untuk itu kami harapkan nanti masukan dari Ibu Inspektur dan Bapak Sekda, kira-kira kapan perangkat daerah bisa menyetor laporannya kepada Inspektorat untuk di review sebelum diserahkan ke BPKAD,” katanya.

Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata ini, kata dia, wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan ini tugas dari BPKAD untuk memastikan. ”Nanti tolong dipastikan oleh BPKAD bagaimana mekanisme pengembaliannya ke RKUN, untuk memastikan pelaksanaan hibah pariwisata ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Sementara Sekda Adi Arnawa mengingatkan kepada para pimpinan OPD terkait untuk senantiasa menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan danah hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

”Tolong kepada teman-teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan foto- fotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggung jawab. Tunjukan bahwa kita benar-benar punya integritas dan bertanggung jawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Adi Arnawa menyampaikan kunci daripada keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk wajib pajak yang menerima hibah pariwisata ini. ”Saya berharap secepat-cepatnya kita eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kita menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Inspektur untuk dilakukan secara parallel bergerak cepat sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semuanya. ”Hasil daripada pelaksanaan ini tolong format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kita harus antisipasi sehingga apapun tahapan-tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah kelar semua,” tegasnya.

Cok Raka Darmawan menyebutkan besaran nilai yang terealisasi mencapai Rp 502.283.152.270 untuk 655 hotel dan 272 restoran. Pencairan terakhir tanggal 30 Desember 2020. ”Sudah tidak ada pencairan lagi,” katanya. (bgn003)21011901