Gianyar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar pada Jumat (30/4).

Rapat dipimpin Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta dan dihadiri Bupati Made Mahayastra bersama Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab. Gianyar.

Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Anom Masta, menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya, dalam kondisi pandemik Covid-19 perlu upaya maksimal untuk dapat mengakses dana pusat. Baik berupa pinjaman maupun dana lainnya dengan melakukan dan mengajukan program-program inovatif sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Di samping itu, Anom Masta juga menekankan pengoptimalan berbagai potensi lokal sebagai wajib pajak. “Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai potensi lokal, meninjau kembali perjanjian retribusi dengan desa adat terhadap pasar, tempat wisata, mendata warung besar, tempat kos-kos an, villa dan hotel yang belum berizin, sehingga jumlah wajib pajak daerah dapat terkejar,” ujarnya.

Mengingat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 64,16% yang tidak sesuai target, agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan maka penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah dan merupakan syarat penting dalam mendukung recovery ekonomi.Dalam bidang ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran DPRD merekomendasikan agar pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk terus memotivasi generasi muda, untuk bangga menjadi pengusaha muda mengingat sebagai daerah pariwisata Gianyar tentu paling terpuruk dan rentan sebagai penyumbang kemiskinan baru dan pengangguran terbesar.

Membangun bidang pariwisata, pemerintah perlu merancang pariwisata yang memiliki diferensiasi tinggi. Dalam pemulihan pariwisata pemerintah harus mengawal pemanfaatan dan distribusi dana yang  disalurkan agar tepat sasaran, mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang terdampak PHK sektor pariwisata dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Gianyar.

Anom Masta juga mengapresiasi kinerja Bupati Gianyar atas keberanian, keseriusan dan ketegarannya dalam pembangunan Pasar Gianyar dimana sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian.

Usai Anom Masta membacakan rekomendasi DPRD, Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta langsung menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Bupati Made Mahayastra untuk selanjutnya rekomendasi yang telah dirumuskan  agar diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa datang.

Bupati Mahayastra dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa LKPJ merupakan aspek penting bagi Dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya chek dan balancing dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi sarana yang efektif, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Di samping itu LKPJ juga sebagai perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tuntutan reformasi yakni, terciptanya  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good government and clean government. 

Mahayastra juga menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya.”Rekomendasi yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, akan kami tindaklanjuti dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang. Kekurangan dan kendala yang ada di tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, akan diupayakan dapat terselesaikan di tahun mendatang, dan akan kami jadikan refleksi dan renungan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras, dalam  melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan, dan pelayanan,”tandas Mahayastra. (bgn003)21043016

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung merekomendasikan agar kisruh hasil Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, DPRD Badung mohon agar hasil pilkel di seluruh Kabupaten Badung ditunda sambil menunggu keputusan pengadilan.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, membenarkan DPRD Badung mengeluarkan rekomendasi tersebut ketika dimintai konfirmasi Sabtu (20/2). Dia menyebutkan rekomendasi tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Badung bersama Pimpinan Dewan beserta Ketua dan Anggota Komisi I dan Plh. Bupati Badung dan jajarannya pada Kamis (18/2).

Ketika ditanya kenapa harus seluruh pilkel di Badung, dia menyatakan karena dewan yang mengawasi produk perbup. ”Ya…, karena legal standingnya perbup. Jadi dewan yang mengawasi pelaksanaan perbup. Pilkel dasarnya perbup, bukan undang-undang seperti pilbup, pileg,” katanya.

Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu, yang simpel sebetulnya adalah musyawarah mufakat dengan membuka kotak suara yang tidak sah (coblosan simetris) yang mencapai 581 suara.

”Cukup dengan rekomendasi dewan saja, tidak perlu hukum, karena legalnya adalah perbup. Ndak usah kepanjangan, toh tidak ada sanksi. Ini demokrasi kebablasan oleh BPMD,” tandasnya. (bgn003)21022013