Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menghadiri acara pencanangan reformasi birokrasi tematik yang dirangkai dengan peresmian mal pelayanan publik (MPP) di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, No. 6, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya keberadaan  MPP yang saat ini telah berjumlah 103 dan tersebar di kabupaten/kota. Menurut dia, keberadaan MPP menggambarkan komitmen semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Keberadaan 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Wapres menyampaikan lima poin arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik semakin meningkat. Pertama, Kementerian PANRB diminta segera merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Wapres mendorong Kementerian Investasi menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Berikutnya, Wapres menekankan pentingnya pemberian tambahan anggaran bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. “Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” katanya.

Wapres mengharapkan para pemimpin daerah dapat mengintegrasikan berbagai layanan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. “Para gubernur, bupati dan sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” katanya.

Dia minta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah. “Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya,” ujarnya.

Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wapres menyampaikan bahwa program ini perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. “Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pencanangan Program RB Tematik merupakan upaya menjadikan birokrasi mampu menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden. “RB saat ini secara umum berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan birokrasi, ke depan akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir,” ujarnya. (bgn003)22120601

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mengikuti acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI secara virtual dari Puspem Badung, Rabu (26/8).

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda I Wayan Adi Arnawa, Kepala BKPSDM yang juga Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra I Gede Wijaya, Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan, Kabag Organisasi I Wayan Putra Yadnya serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Wabup Suiasa mengatakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi sesuai arahan dan rekomendasi tim evaluasi atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Menurut Wabup, capaian kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 secara keseluruhan rata-rata kinerja sebesar 104,17 %. ”Kalau dilihat capaian indikator kinerja utama, maka dari 21 indikator terdapat 19 indikator atau 90,48% yang telah mencapai atau melebihi target,” katanya.

Sementara terkait dengan inovasi pelayanan publik, yang diperoleh Kabupaten Badung 8 judul dari tahun 2014 – 2020. Pada tahun 2019 masuk nominasi 2 judul dan tahun 2020 masuk nominasi 1 judul. Hasil capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung sebesar 35,68 dari total 40. Sedangkan indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,62% termasuk kategori sangat baik.

Suiasa juga menjelaskan beberapa kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan pandemi Covid-19 antara lain gratis pembayaran pemakaian air PDAM, pemberian sembako untuk masyarakat paling terdampak (keluarga kurang mampu/KPM),

pemberian insentif untuk masyarakat Badung yang di PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah untuk PMI/ABK, pembiayaan BPJS, pengadaan masker untuk masyarakat Badung, dan pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis dengan jumlah refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp. 274 M lebih.

Pihaknya juga menyadari upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini mungkin belum sesuai harapan bersama, untuk itu, dengan segala kerendahan hati mohon kepada tim evaluasi disamping melakukan evaluasi, tetapi juga sekaligus dapat memberikan arahan serta pembinaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mendorong tumbuhnya budaya kinerja di Kabupaten Badung.

Sementara Anesia Ribka dari Tim Evaluator Kemenpan-RB dalam arahannya menyampaikan bahwa penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

”Setiap tahun, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekda Adi Arnawa mengatakan terkait dengan evaluasi SAKIP memiliki kejelasan dari sisi keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah sehingga ada kejelasan bagi pimpinan untuk memberikan reward atau punishment kepada aparaturnya/pejabatnya. Untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi internal, sehingga sampai November nanti masukan-masukan yang diterima bisa diperbaiki sebagaimana yang diharapkan Tim dari KemenPAN RB. (bgn/hms)20082612

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik serta ditunjang dengan reformasi birokrasi yang prima, akan menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian antara lain sambutan Bupati Eka dalam rangka evaluasi SAKIP dan RB di Kabupaten Tabanan Selasa (25/8). Kegiatan itu dilaksanakan melalui aplikasi zoom yang diikuti oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB Novan Kharisma, Sekda, para Asisten dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Bupati Eka mengatakan SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan manajemen kinerja sampai pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

”Penerapan SAKIP bertujuan untuk mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketata-laksanaan, dan sumberdaya aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima,” ujarnya.

Bupati Eka menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan peningkatan terhadap kinerja pemerintahan, meliputi  penyelarasan dokumen perencanaan agar berorientasi hasil, proses penjenjangan kinerja, sampai pada sasaran kinerja pegawai sebagai wujud pelaksanaan dari hasil reviu apip Kabupaten Tabanan dan tindak lanjut rekomendasi dari tim Kemenpan RB.

”Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun kebijakan-kebijakan dan inovasi-inovasi sebagai landasan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing perangkat daerah, termasuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju Tabanan Aman dan Produktif,” katanya.

Mengingat pentingnya evaluasi ini, Bupati Eka menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan sungguh-sungguh. Dia berharap apa yang diamanatkan oleh Kemenpan RB untuk peningkatan efektivitas manajemen kinerja dan budaya kerja dapat terwujud dalam hasil penilaian Sakip tahun 2020.

Diakhir sambutan, Bupati Eka mengucapkan terimakasih kepada Tim evaluasi dari Kemenpan RB, atas bimbingan dan arahan-arahannya.

”Saya selaku Bupati Tabanan mengharapkan adanya peningkatan hasil penilaian SAKIP dan RB, sehingga dapat mencapai visi dan misi Tabanan Serasi. Saya juga menitipkan Tabanan kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar selalu berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena Pebruari 2021, Saya sudah mengakhiri masa tugas Saya periode kedua. Tetap semangat dan jaga komitmen,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekda I Gede Susila menyampaikan hal ini tentu sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan dalam rangka membangun Sakip ini sebagai wujud akuntabilitas dan optimalisasi kinerja kita di Pemerintah Kabupaten Tabanan. ”Tentu ini menjadi panduan kita semua di Kabupaten Tabanan, inilah yang nanti kami jadikan rujukan untuk kita bekerja dengan maksimal,” ujarnya.

Dia juga berharap, meskipun dengan pendanaan yang terbatas, seluruh Perangkat daerah di Kabupaten Tabanan tetap mampu bekerja dengan maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Tabanan Serasi sesuai arahan Bupati Tabanan.

Sementara Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan, IB Wiratmaja, yang saat itu memaparkan secara garis besar hasil evaluasi Sakip seluruh perangkat daerah di Pemkab Tabanan, mengatakan, bahwa Kabupaten Tabanan berkomitmen melaksanakan seluruh dari hasil review Apip di Kabupaten Tabanan dan rekomendasi Kemenpan RB tahun sebelumnya.

”Jadi dalam sistem Sakip sekarang ini kami mencoba melakukan beberapa penyesuaian atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Kemenpan RB,” katanya. (bgn/hms)20082513

Denpasar, Baliglobalnews

Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali. Penilaian dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (24/8/2020).

 Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang mengikuti proses penilaian dari ruang kerjanya memberi sejumlah penekanan terkait kegiatan ini. Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang sejalan dengan visi Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru” pada misi ke-22 yaitu “Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah”.

Menurut dia, Reformasi Birokrasi dan SAKIP menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi krama Bali tidak akan terlaksana dengan baik. Dia mengibaratkan birokrat sebagai mesin bagi pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya.

Melalui penilaian itu, dia berharap ada perubahan kinerja pemerintah melalui SAKIP di mana program kegiatan dijalankan secara efektif dan efisien, memastikan anggaran digunakan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta penghematan anggaran dengan cross cutting program kegiatan yang tidak mendukung kinerja organisasi. ”Dengan manajemen kinerja, saya yakin program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dapat dengan cepat kita wujudkan. Semua ini, hanya dapat terlaksana apabila birokrasi kita didorong melakukan transformasi yang fundamental yaitu membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Masih dalam arahannya, dia juga menyampaikan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. Semangat perubahan diwujudkan dengan melakukan percepatan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Saat ini, ujar Cok Ace, Pemerintah Provinsi Bali sedang gencar menggalakkan transformasi digital. Penglingsir Puri Ubud ini berpendapat, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam tatanan kehidupan Bali Era Baru, Pemprov Bali tetap berkinerja dan memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ia menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang konvensional tidak akan bisa survive (bertahan) di masa pandemi Covid-19 sehingga budaya digital merupakan kunci percepatan reformasi birokrasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, ia menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Pemprov Bali berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat. Capaian itu antara lain tujuh kali berturut-turut meraih opini WTP, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat baik yaitu 100%, Tingkat Kematangan SPIP pada level 3, Tingkat kematangan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori BB dengan nilai 78, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pada level 3 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik menuju informatif dengan nilai 85.87. Capaian lainnya yaitu predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) untuk unit layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, tata kelola sarana pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR dengan baik dan penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Zona Hijau. Hal ini membuktikan keseriusan jajaran Pemprov Bali dalam melakukan Reformasi  Birokrasi.

Di tengah berbagai upaya yang dilakukan jajaran Pemprov Bali, ia menyadari bahwa pembenahan birokrasi masih perlu terus dioptimalkan. Ia berpendapat, evaluasi RB dan SAKIP merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) agar program- program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan seluruh krama Bali.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., M.Sc menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis yang berhasil dibangun jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Dia berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kamarudin menambahkan, melalui kegiatan evaluasi ini KemenPAN-RB ingin memperoleh gambaran sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan di tiap daerah. Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi dari proses penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dalam indeks reformasi birokrasi dan SAKIP, Kamarudin menyebut Bali sebagai daerah yang masuk kelas papan atas atau memperoleh penilaian sangat baik.

Pada kegiatan penilaian, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan berbagai langkah terkait peningkatan indeks reformasi birokrasi dan SAKIP. Ia menyampaikan, pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi terhadap SAKIP untuk memperbaiki dan menyempurnakan program yang menjadi visi dan misi dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Bali, khususnya membangun dan memperkuat ekosistem digital yang kuat menyertakan didalamnya ada hardware, software, behavior (perilaku disetiap orang yang dinilai), humanware dan brandware.

Selain itu Sekda Dewa Indra juga menegaskan bahwa birokrasi Pemerintahan Bali sudah menerapkan elektronik Office termasuk barcode tanda tangan elektronik, terkecuali aurat menyurat yang memang membutuhkan tanda tangan dan cap basah. Tanda tangan elektronik ini sudah mendapat sertifikat resmi dari Badan Cyber dan Sandi Nasional (BCSN). Dan seluruh bendahara di Pemerintahan Provinsi Bali hanya memiliki sistem pembayaran tanpa membawa uang atau alat pembayaran cash.

Untuk memudahkan pengawasan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan E_Market Place dan sangat transparan yang berjaringan dengan KPK, selain itu PHRI online juga diterapkan di Bali sehingga memudahkan instansi pemerintah terkait untuk memantau.

Tiga rumah sakit di Bali adalah akreditasi paripurna, UKPBJ unit kerja pengadaan barang dan jasa adalh titik rawan korupsi oleh karena itu sistem UKPBJ ini di garap dengan optimal dan maksimal untuk menerapkan manageman Anti suap dan transparan sehingga UKPBJ Bali mendapatkan level 3 dengan pembuktian kepemilikan sertifikat ISO 37001 2016 dan merupakan satu satunya unit pemerintah unit layanan publik di Bali. (bgn/hms)20082419

Mangupura, Baliglobalnews

Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia mendapatkan apresiasi dan dijadikan rujukan studi kaji tiru oleh banyak pihak. Salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar, mengatakan KKP sebagai salah satu institusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia merasa perlu berbagi informasi dan kiat dengan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, dengan keberhasilan Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

”Kita jangan malu atau gengsi untuk meniru hal-hal yang baik dari siapapun juga. Jangan memandang ini gubernur atau ini bupati, tapi ilmu tentang keberhasilan Badung yang sudah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dan bahkan waktu rapat kementrian dengan Bapak Presiden disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Kabupaten Badung merupakan satu-satunya daerah yang dikategorikan sebagai daerah sangat mandiri dalam hasil peninjauan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) mengalahkan daerah yang memiliki APBD besar,” ujar Antam Novambar di Mercure Hotel Kuta, Jumat (24/7).

Sementara itu Bupati Giri Prasta dalam paparannya menyampaikan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Kebahagiaan bagi kami bisa menyampaikan program kerja yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi, tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” tegasnya.

Lebih lanjut Giri Prasta menyampaikan visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan Kabupaten Badung mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21.

”Untuk Kabupaten Badung implementasi reformasi birokrasi kita kaitkan dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana/PPNSB yang digelorakan mengangkat tema praktek ajaran Bung Karno sebagai haluan pembangunan daerah. Dimana Pancasila sebagai bintang penuntun, PPNSB sebagai jembatan dan Tri Sakti sebagai tujuan yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, seluruh kebijakan dan rencana program pembangunan Kabupaten Badung merupakan implementasi dari visi dan misi yang telah dijabarkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Berkat dukungan berbagai pihak, dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan Giri Prasta dan Suiasa selaku Bupati dan Wakil Bupati Badung, sejumlah program pro rakyat telah berhasil dilaksanakan dari proses lahir, hidup dan mati. Seluruh program tersebut berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagadhita.

”Komitmen dan penyamaan pola pikir dalam implementasi reformasi birokrasi harus dilakukan, ego sektoral di OPD harus kita hilangkan dengan menerapkan cross cutting program, dimana satu kegiatan bisa digarap oleh 3 sampai 4 OPD sekaligus dan dalam pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, pemimpin harus menjadi contoh bukan memberikan contoh, dengan menerapkan konsep Basudewa Kutumbakam atau kita semua bersaudara,” katanya. (bgn/plrs)20072410