Denpasar, Baliglobalnews

PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali pada Senin (23/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Head of Legal BTID Yossy Sulistyorini memberikan klarifikasi terkait status lahan kawasan dan status perizinan Marina. BTID menyampaikan bahwa pengembangan KEK Kura Kura Bali dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami menghargai fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Bali melalui Pansus TRAP ini. Kehadiran kami hari ini adalah untuk memenuhi undangan DPRD Bali/Pansus TRAP, sekaligus meluruskan berbagai disinformasi yang berkembang,” ujarnya.

Dia menjelaskan KEK Kura Kura Bali merupakan kawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali. “Dalam pengembangan KEK Kura Kura Bali, kami senantiasa berupaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” katanya.

Dalam RDP, kata dia, BTID menyampaikan bahwa proses tukar-menukar kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui proses yang panjang. BTID juga meluruskan informasi yang beredar dan menyampaikan bahwa lahan yang disetujui dalam proses tukar-menukar adalah hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 62,14 hektar (bukan 82,14 hektare sebagaimana disebutkan dalam beberapa pemberitaan). “Dari total kurang lebih 62,14 hektare tersebut, wilayah yang memiliki tegakan atau vegetasi mangrove sebetulnya hanya 4 hektar, sedangkan kurang lebih 58,14 Ha merupakan area berair yang tidak memiliki vegetasi mangrove,” katanya.

Pihak BTID menjelaskan, proses tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait pengembangan marina, BTID menyampaikan bahwa perusahaan telah memiliki perizinan-perizinan yang diperlukan.

Sementara Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menekankan bahwa tujuan dari RDP ini merupakan salah satu bentuk dari transparansi yang diharapkan masyarakat Bali. “Kami berharap, perempuan ini bisa mencari titik temu untuk transparansi dan mencari titik temu untuk kesejahteraan masyarakat Bali,” tegasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana yang mengatakan bahwa salah satu perizinan dasar yang terkait, yaitu PKKPRL, sudah terbit. “Selain PKKPRL, BTID juga sudah memperoleh perizinan yang diperlukan terkait pembangunan marina,” katanya. (bgn008)26022311