Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung mendorong perbaikan yang masuk ke dalam program prioritas yakni pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan destinasi wisata.

“Jadi ini perintah dari Bapak Bupati agar infrastruktur pariwisata Badung segera dituntaskan. Masalah infrastruktur segera diselesaikan dan eksekusi APBD 2023 mulai pembangunan fisik paling lambat Februari. Inilah yang kita akan lakukan dorongan,” kata Parwata seusai rapat kerja Pimpinan DPRD Badung yang membahas Program Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah tahun 2023 di DPRD Badung, pada Rabu (19/1/2023).

Parwata menyatakan setiap OPD menjabarkan program yang direncakan dalan rapat koordinasi dengan seluruh OPD ini. “Jadi itu semua dijabarkan oleh setiap OPD, untuk mempercepat pelaksanaan program yang direncanakan oleh masing-masing OPD. Supaya terejawantahkan semua program yang telah diusulkan yang telah ada ditetapkan, maka kita lakukan rapat koordinasi untuk mempertegas,” katanya.

Dalam rapat tersebut, kata dia, telah mempertegas satu belanja modal yang telah dituangkan oleh PUPR agar segera di eksekusi. Sehingga, katanya program yang memang diharapkan masyarakat segera dieksekusi. “Seperti tadi bagaimana BPBD bekerja cepat. Dia katakan ‘pak alatnya ga ada, mobilnya ga ada, bensinnya ga ada’. Jangan ada lagi seperti itu, tidak ada lagi hal-hal yang kecil yang menghambat program. Jadi segera, kalau memang kita geser anggaran, kita geser anggaran dan kalau memang ada tambahan bensin kita tambahkan bensin,” tegasnya.

Politisi dari Desa Dalung, Kuta Utara, itu mengatakan akan terus melakukan sinergi sehingga input-input yang didapat akan f

diuraikan dalam kebijakan yang dimiliki. “Kita dorong ke dalam sebuah peraturan dan kita lakukan pengawasan sesuai fungsi tugas pokok DPRD,” tandasnya. (bgn003)23011901

Badung, Baliglobalnews

Kasus Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka terus bergulir. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, pimpinan DPRD Badung mengelar rapat bersama pihak eksekutif di ruang rapat pimpinan DPRD di Puspem Badung pada Kamis (18/2).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung dihadiri di antaranya Wakil Ketua I, Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta, Ketua Komisi I, Wayan Regep bersama anggota, Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa bersama jajarannya.

Usai rapat, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi agar masalah Pilkel Angantaka diselesaikan secara musyawarah mufakat. “Kami rekomendasikan untuk musyawarah mufakat. Kalau toh harus membuka kotak suara, ya bukalah. Kan tidak ada sanksinya kalau buka kotak suara,” kata Parwata kepada sejumlah wartawan, baik cetak maupun elektronik.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu menjamin kalau musyawarah mufakat telah dijalankan laporan ke Pengadilan Negeri Denpasar akan dicabut. Dia menyebutkan spirit Perbup no 30/2016 tentang pilkel adalah musyawarah mufakat. “Wajib musyawarah mufakat,” katanya.

Sementara Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa, mengatakan masih menunggu rekomendasi dari pimpinan Dewan. “DPRD kan menerima aspirasi dari masyarakat. Dari rapat tadi dewan akan mengeluarkan rekomendasi. Nah, kami masih menunggu rekomendasi, dan tentu akan kami pelajari dulu,” katanya.

Ketika ditanya jika tidak terjadi kata mufakat, Sekda Badung itu menyatakan ada ruang untuk menyelesaikan lewat jalur hukum. (bgn003)21021805