Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan DPRD Bali terkait Raperda Rencana Pembangunan Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dan pertanggungjawaban APBD 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bali ke-23 di Denpasar pada Rabu (9/7/2025).

“Kami mengapresiasi komitmen para anggota DPRD terhadap seluruh rangkaian proses pembahasan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024 yang telah mendapat keputusan bersama,” kata Koster dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu.

Dia menjelaskan dokumen RPJMD akan menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Bali untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini merangkum visi, misi, serta program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030, yang diarahkan untuk mewujudkan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui pola pembangunan terencana dan menyeluruh dalam Bali Era Baru.

Dimensi utama yang diusung dalam RPJMD mencakup upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan budaya Bali, sekaligus menghadapi tantangan baik dari dalam daerah, nasional, maupun global. Semuanya dikelola lewat pendekatan satu pulau, satu perencanaan, satu tata kelola.

Sementara itu, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 disampaikan sebagai bentuk laporan keuangan pemerintah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koster menyebut, dokumen ini juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Raperda ini sekaligus menguatkan komitmen kita mewujudkan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ucapnya.

Gubernur Koster menyampaikan secara rinci komponen perubahan dalam rancangan APBD Induk Tahun 2025, yakni pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp6,02 triliun, dinaikkan menjadi Rp6,5 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang naik Rp475 miliar, termasuk dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. “Pajak Daerah semula Rp2,6 triliun lebih, menjadi Rp2,8 triliun lebih. Retribusi daerah dari Rp337 miliar lebih menjadi Rp360 miliar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp193 miliar lebih menjadi Rp226 miliar lebih. Lalu, lain-lain PAD yang sah dari Rp439 miliar lebih menjadi Rp608 miliar lebih,” ucap Koster.

Sementara pendapatan dari pusat (pendapatan transfer) justru sedikit berkurang karena penyesuaian dana alokasi khusus (DAK) fisik. Penurunan tercatat sekitar Rp2 miliar. Dari sisi belanja, alokasi daerah juga mengalami kenaikan dari Rp6,8 triliun menjadi Rp7,07 triliun. Namun komposisinya diubah. Belanja operasional meningkat Rp 60 miliar menjadi Rp 4,9 triliun, sedangkan belanja modal justru turun menjadi Rp849 miliar. Belanja tidak terduga pun dikurangi menjadi Rp55 miliar, sementara belanja transfer naik signifikan hingga menembus Rp1,2 triliun, sebagian besar dari bagi hasil ke kabupaten/kota. Akibatnya, Bali akan mengalami defisit anggaran Rp569 miliar. Tapi defisit itu akan ditutupi lewat pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 yang mencapai Rp623 miliar, ditambah rencana penerimaan pinjaman daerah Rp347 miliar.

Perubahan APBD ini, menurut Koster, dilakukan berdasarkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS), serta menyesuaikan proyeksi pendapatan dan belanja tahun berjalan. “Hal ini menyesuaikan dengan kondisi keuangan terkini, Instruksi Presiden soal efisiensi belanja, serta kebutuhan mendesak program-program pemerintah daerah,” jelasnya. (bgn008)25070910

Denpasar, Baliglobalnews

Empat fraksi di DPRD Provinsi Bali memberikan pandangan umum terhadap Raperda RPJMD Semesta Berencana 2025-2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Bali, di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (23/6/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan anggota DPRD.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Made Supartha menekankan kelebihan anggaran yang muncul setiap akhir tahun tidak boleh dipersepsikan sebagai keberhasilan mutlak. “Surplus tersebut hendaknya tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, khususnya pada sektor-sektor pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Bali,” katanya.

Dia menekankan agar belanja daerah ke depan harus difokuskan pada program produktif seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi Gerindra-PSI menilai rendah realisasi pungutan bagi wisatawan asing (PWA) tahun 2024. Dari potensi Rp852,852 miliar berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan, hanya terealisasi Rp317,88 miliar atau 37,27 persen. “Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisman tahun 2024 mencapai 6.333.360 orang. Jika dihitung berdasarkan periode pungutan 14 Februari hingga 31 Desember sebanyak 5.685.685 orang, maka potensi pemungutan wisman seharusnya mencapai Rp852,852 miliar. Namun, realisasi hanya Rp 317,88 miliar,” kata Ketua Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa.

Dia juga menyoroti belum dicantumkannya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Bali 2025-2045 dalam pedoman penyusunan RPJMD 2025–2029. Bahkan, lampiran peraturan tersebut tidak tersedia di situs resmi Pemprov Bali, yang dianggap membatasi akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan jangka panjang. “RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025–2029 mesti terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali,” ujarnya.

Sementara Fraksi Golkar dibacakan I Nyoman Wirya menyoroti pencatatan pendapatan dari kerja sama proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan kontrak aset Pemprov di Nusa Dua yang dianggap tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan berbasis kas. “Pendapatan dicatat sebagai Pendapatan Daerah hendaknya dicatat kalau sudah benar-benar dan riil diterima di kas daerah,” katanya.

Fraksi Golkar menilai pencatatan pendapatan yang belum pasti tersebut justru memperbesar risiko defisit. Dari sisi pertanggungjawaban APBD 2024, Wirya menyebut Pemprov Bali mencatat realisasi pendapatan daerah Rp7,82 triliun atau 113,80 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi 93,55 persen dari pagu anggaran. Namun Fraksi Golkar mempertanyakan, apakah target pendapatan yang ditetapkan terlalu rendah atau justru perencanaan belanja yang tidak akurat.

Fraksi berlambang pohon beringin juga mendorong kejelasan sejumlah temuan BPK RI, di antaranya penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak sesuai aturan, serta realisasi dana BOS yang melebihi pagu SIPD Rp49,16 miliar.

Sedangkan Fraksi Demokrat-Nasdem yang dibacakan Gede Ghumi Asvatham mengungkapkan meskipun struktur APBD 2024 dirancang defisit dan ditutup melalui rencana pinjaman Rp842 miliar lebih, justru muncul Silpa Rp623,73 miliar di akhir tahun. “Ini berarti ada pendapatan daerah sebesar Rp842 miliar lebih ditambah Silpa Rp623,73 miliar lebih dengan jumlah sebesar Rp1,465 triliun lebih yang tidak dianggarkan,” ujar I Gede Ghumi Asvatham. (bgn008)2502312